Karena Politik Kekuasaan SBY-JK tidak Harmonis

NASIONAL : Politik

oleh Hidayatullah Muttaqin

Setelah sekian hari tidak bertemu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya minggu malam (22/2) bertemu di kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas Indah, Bogor. Dalam pertemuan 40 menit tersebut, keduanya sepakat untuk mengurangi kesalahpahaman dalam dinamika politik ke depan.

Sebagaimana diberitakan Kompas hari ini (23/2), Juru Bicara Kepresidenan Andi Malaranggeng mengatakan, “Sebagai Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat dan Ketua Umum Pimpinan PusatPartai Golkar, Presiden Yudhoyono dan Wapres Kallasjuga sepakat untuk terus membina hubungan baik kedua partainya.” Menurut Andi dalam pertemuan tersebut SBY sempat menanyakan kepada Kalla bagaimana menjaga hubungan dengan baik di antara kedua partai.

Prahara hubungan antara presiden dan wakil presiden RI tersebut sangat mencemaskan. Permasalahan ini didorong oleh visi politik mereka untuk meraih kekuasaan dalam pemilu presiden 2009. Orientasi politik untuk kekuasaan telah mendorong keduanya dan gerbang politik yang berada di belakang mereka saling berhantaman.

Ketua Umum Nahdatul Ulama (NU), KH Hasyim Muzadi mengingatkan presiden dan wapres tidak selayaknya berkomentar soal kesiapan masing-masing untuk maju sebagai calon presiden dalam pemilu 2009. Ia mengatakan “Cukup keputusan partainya saja dan disampaikan secara santun. jika begini, rakyat blenger (muak).”

Memang benar komentar KH Hasim Muzadi. Tidak selayaknya mereka berbicara dan menjadikan fokus pemerintahan mereka untuk berdebat soal kelanjutan kekuasaan mereka. Dengan cara begini, sudah dipastikan mereka tidak fokus mengurus rakyat.

Kondisi rakyat sudah sangat menderita akibat kebijakan–kebijakan mereka yang selalu dibalut dalam kerangka demokrasi dan kapitalisme. Sementara mereka –baik Partai Demokrat maupun Partai Golkar, termasuk partaipartai lainnya– sibuk melakukan politik pencitraan, bahwa mereka baik di mata rakyat dan berhasil membangun kesejahteraan masyarakat.

Kasus Ponari yang menyebabkan puluhan ribu masyarakat berbondong-bondong untuk berobat ke dukun kecil merupakan satu contoh kepemimpinan para penguasa saat ini tidak mampu melayani dan menjaga pemenuhan kebutuhan kesehatan rakyatnya. Kasus Ponari hanya dipandang sebagai penomena dukun kecil, padahal kasus ini fokusnya berada pada permasalahan ketidakmampuan negara bahwa ternyata negeri ini dihuni oleh masyarakat yang banyak mengalami sakit.

Penguasa negara, politisi dan partai politik saat ini tidak malu-malunya mengejar dan mempertahankan kekuasaan sementara apa yang mereka lakukan selama ini gagal. Mengurus rakyat bukan perkara gampang perlu konsep yang benar dan perlu sistem yang tepat, sementara mereka mengaku paling mampu, paling baik, paling profesional, dan paling bersih.

Di tengah mabuk demokrasi, elit politk tlupa bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: “Imam/Khalifah adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. (HR Muslim). [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/ www.jurnal-ekonomi.org

REFERENSI BERITA

Kompas (23/2/2009), SBY-JK: Kurangi Kesalahpahaman

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *