Karaha Bodas dan Sikap Kita

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Masih ingat kasus Karaha Bodas? Mungkin banyak para pembaca sudah tidak mengingatnya lagi atau mungkin tidak pernah mendengarnya.

Kasus ini berawal dari ditundanya proyek PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Karaha Bodas di Garut, oleh pemerintah atas desakan IMF berhubung terjadinya krisis ekonomi. Pihak pelaksana proyek, Karaha Bodas Company (KBC) membawa masalah ini ke pengadilan arbitarse internasional. Tuntutan KBC tersebut disahkan di pengadilan arbitrase internasional Jenewa, Hongkong dan Singapura (Juli 2002). Dalam tuntutannya, KBC meminta ganti rugi sebesar 261 juta dollar kepada pemerintah Indonesia.

Nah”¦ keputusan final pengadilan arbitrase internasional memenangkan gugatan KBC dan mewajibkan pemerintah membayar sebesar 261 juta dollar.

Lantas seperti apa sikap pemerintah menanggapi kekalahannya di pengadilan ini? Sudah pasti pemerintah mematuhinya, sebagaimana yang diungkapkan Menneg BUMN Laksamana Sukardi, bahwa “keputusan arbitrase harus dipenuhi, semua harus dibayar” (Republika Online, 6/1/2004).

Editorial kali ini, ingin menjelaskan kepada masyarakat yang terkesan bersikap adem ayem terhadap kasus ini, melalui dua sisi, yaitu sikap ketundukan pemerintah dan kebijakan pengelolaan energi.

***

Angka sebesar 261 juta dollar bukanlah jumlah yang sedikit. Jika dirupiahkan dengan kurs 8.000, maka uang yang harus dikocek pemerintah mencapai 2 trilyun lebih. Untuk memenuhi pembayaran kepada KBC, sebagaimana diungkapkan Laksamana, pemerintah akan menjual aset proyek Karaha Bodas dan kekurangannya akan ditanggung APBN. Permasalahannya lagi, nilai aset proyek Karaha Bodas jauh lebih kecil dari jumlah tuntutan PT KBC. Republika Online (6/1) menyebutkan KBC dalam proyek PLTP Karaha Bodas baru mengeluarkan dana sebesar 100 juta dollar. Sementara sumber lain (Darmansyah Asmoeri) menyebutkan bahwa KBC nyaris belum mengerjakan apa-apa dalam proyek tersebut.

Sungguh untuk menutupi tuntutan KBC, pemerintah menjual aset PLTP Karaha Bodas sehingga nantinya tidak ada lagi kepemilikan pemerintah di dalamnya, kemudian harus ditambah lagi dengan mengutip kas negara yang mengakibatkan pembengkakkan beban rakyat.

Yang sangat disesalkan dari kasus ini adalah perlawanan yang tidak berarti dari pemerintah dalam menghadapi KBC. Bukankah KBC sendiri nyaris belum melakukan apa-apa dalam proyek tersebut? Bukankah tertundanya proyek tersebut disebabkan oleh krisis ekonomi yang berada di luar jangkauan pemerintah sendiri? Bukankah keputusan penundaan tersebut disebabkan oleh desakan kuat IMF terhadap pemerintah? Mengapa fakta-fakta ini tidak dapat dijadikan pemerintah untuk melawan KBC? Bukankah pemerintah seharusnya mendesak KBC menuntut IMF sebagai otak di balik lahirnya tuntutan tersebut? Apakah pemerintah membiarkan saja kemungkinan “permainan” yang dilakukan antara KBC dengan IMF, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Jeffrey Winters bahwa IMF dan Bank Dunia telah melakukan kejahatan ekonomi di Indonesia (dengan penundaan proyek PLTP Karaha Bodas agar KBC dan perusahaan asuransi yang menanggung KBC mengajukan klaim)?

Ada apa di balik lemahnya perlawanan pemerintah ini terhadap sesuatu hal yang jelas-jelas merugikan pemerintah dan masyarakat? Bukankah selama ini pemerintah begitu “perkasa” dihadapan rakyat yang menentang kebijakan ekonominya (ketika mencabut subsidi rakyat, menjual aset-aset negara, membiarkan sumber daya alam dikuasai dan dieksploitasi swasta dan asing), tetapi kenapa loyo begitu berhadapan dengan asing?

Satu contoh lain sikap loyo pemerintah dalam berhadapan dengan asing adalah untuk menghadapi tuntutan Cemex dari Meksiko sehubungan dengan masalah kelanjutan privatisasi PT Semen Gresik, yang dilakukan pemerintah justru menyiapkan dana untuk membayar tuntutan Cemex.

Pembaca budiman”¦ sikap dan kebijakan pemerintah tersebut merupakan suatu cermin bahwa dalam benak sistem pemerintahan Indonesia (termasuk para pejabatnya) tidak memiliki posisi keberpihakan terhadap rakyat banyak. Jika menyangkut orang banyak pemerintah biasanya berpaling dan menutup mata dan telinganya dengan keperkasaannya mencabut subsidi dan menggusur masyarakat, maka jika menyangkut kepentingan asing dan para konglomerat pemerintah bersikap lembek dan “matur nuwon”.

Sikap ketidakberpihakan terhadap rakyat ini, sulit dihilangkan dari sistem pemerintahan yang tidak menerapkan salah satu fungsi pemerintah, yaitu “memelihara dan mengatur urusan rakyat/masyarakat”. Paradigma fungsi sistem pemerintahan “memelihara dan mengatur urusan rakyat” sangat mustahil muncul dari sistem republik maupun kerajaan, baik dari pemerintahan yang paling otoriter sampai yang menganggap dirinya negara paling demokratis. Sebab hukum-hukum yang mendasari kebijakan pemerintah lahir dari hasil kompromi penguasa dan parlemen.

***

Selanjutnya, PEI-Online mengajak pembaca untuk merenungi “mengapa untuk membangun pembangkit listrik di Indonesia, pemerintah harus mengundang investor asing ataupun kalangan swasta dalam negeri”?

Mungkin anda akan menjawab “pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk membangunnya”. Tapi coba kita renungkan lagi, dengan mengundang asing dan swasta masuk dan menguasai energi listrik, bukankah harga yang harus dibayar pemerintah (dan tentu saja masyarakat sebagai konsumen) jauh lebih tinggi dibandingkan jika pemerintah sendiri yang menanggungnya. Apalagi dengan kasus Karaha Bodas, dana segar yang harus disediakan pemerintah jauh lebih besar. Padahal kasus serupa sebelumnya juga terjadi, misalnya PLTP Dieng dan PLTU Patuha yang memaksa pemerintah juga merogoh kocek 260 juta dollar untuk perusahaan asuransi OPIC dari AS.

Jawaban yang jelas atas pertanyaan di atas adalah karena negeri ini menganut sistem kepemilikan dan metode pemecahan permasalahan ekonomi yang diduplikat dari Kapitalisme.

Sistem Kepemilikan di Indonesia berpijak pada kebebasan kepemilikan. Artinya individu/swasta dipersilahkan mengelola dan memiliki aset-aset apa pun meskipun aset-aset tersebut menguasai hajat hidup orang banyak.

Sementara metode yang digunakan untuk memecahkan kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi Indonesia dari negara-negara lainnya adalah dengan menerapkan prinsip pertumbuhan ekonomi. Metode ini mengharuskan pemerintah memberikan “perhatian yang luar biasa” untuk menggenjot produksi nasional dan domestik agar dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Untuk mencapai produksi yang tinggi secara nasional dan domestik, maka pemerintah mengundang kalangan investor dalam dan luar negeri. Agar mereka mau berproduksi di Indonesia, maka kompensasi yang harus diberikan adalah memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi mereka melalui penggadaian aset-aset milik rakyat dan aset berharga lainnya untuk diekploitasi.

Listrik sendiri merupakan sarana yang menguasai hajat hidup orang banyak dan sangat penting untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik dan perkantoran guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sehingga bisnis di bidang pembangkit ini (apalagi dengan KKN) merupakan bisnis yang sangat menggiurkan.

***

Dari uraian singkat di atas, PEI-Online kembali mengajak pembaca merenungkan apa yang harus dilakukan agar sistem pemerintahan benar-benar berfungsi sebagai pengatur dan pemelihara urusan rakyat. Juga agar aset-aset berharga dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak jatuh ke tangan sekelompok orang dan para investor asing sehingga tidak merugikan masyarakat.

Ya”¦ bukankah kita sebagai muslim harus berpegang pada Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah”¦ Artinya dalam urusan pemerintahan dan kebijakan ekonomi kita harus menjadikan hukum Islam sebagai dasar aturan dan kebijakan dan tidak ada tawar menawar dalam hal ini.

Dalam Islam fungsi pemerintahan (khalifah) merupakan pemelihara dan pengatur urusan rakyat, di mana setiap kebijakan dan berbagai aturan yang diterapkan harus diadopsi pemerintah dari hukum syara’. Untuk permasalahan ini tidak ada tawar menawar kebijakan dan peraturan berdasarkan suara mayoritas seperti dalam demokrasi (dalam hal ini uang memainkan peranannya).

Pemerintahan dalam Islam di samping memelihara dan mengatur urusan rakyat, juga sebagai pelindung dan tameng yang menjaga rakyat, tidak seperti pemerintahan dalam demokrasi yang plin-plan dan iramanya ditentukan suara, sedangkan suara itu sendiri sangat dipengaruhi uang. Sehingga pemerintahan Islam benar-benar melakukan perlawanan (dalam batas-batas syara’) terhadap gangguan dari luar seperti kasus Karaha Bodas.

Kemudian dilihat dari sisi ekonomi, pembangkit listrik seperti PLTP Karaha Bodas masuk dalam kepemilikan umum, sehingga pengelolaannya harus diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil umat, bukannya ke swasta apalagi asing.

***

Jadi kebijakan pengelolaan energi seperti pembangkit listrik merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam memelihara urusan rakyatnya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energinya, sedangkan pengelolaannya sendiri oleh pemerintah adalah sebagai wakil umat dalam mengelola milik umum. Koreksi inilah yang harus kita kemukakan terhadap pemerintah dan masyarakat agar mereka melakukan perubahan mendasar dalam negara ini. Walahu’alam bishawab

cat: artikel ini telah dipublikasikan di PEI-Online pada 8 Januari 2004

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *