Kapitalisasi BBM

MIGAS & BBM

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Kelangkaan dan kenaikan harga BBM yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sangat menyulitkan masyarakat. Bagaimana tidak, selain sulit didapat di SPBU, BBM yang tersedia di pedagang eceranpun harganya melambung Rp 5.500 – Rp 7.000 per liter. Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, harga eceran mencapai Rp 20.000 per liter. Menurut pengamatan penulis, ada tiga faktor penyebab kelangkaan dan kenaikan harga BBM, yaitu: faktor teknis, faktor spekulatif, dan faktor politik ekonomi.

Faktor Teknis

Dari sisi teknis, kelangkaan BBM terjadi karena supply BBM bersubsidi berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal dan nasional. Berkurangnya supply BBM disebabkan adanya program konversi minyak tanah ke gas LPG dan terjadinya goncangan harga minyak dunia.

Meningkatnya harga minyak dunia sebesar 40% hanya dalam waktu empat bulan, menyebabkan kemampuan finansial Pertamina mengimpor minyak mentah dan BBM menjadi sangat terbatas. Sementara itu dalam APBN 2007, pemerintah mengurangi alokasi BBM bersubsidi dari semula 37,9 juta kilo liter pada tahun 2006 menjadi 36,9 juta kilo liter pada tahun ini.

Faktor Spekulatif

Di dalam negeri adanya BBM bersubsidi dan BBM tidak bersubsidi untuk industri menyebabkan disparitas harga. Misalnya berdasarkan harga yang ditetapkan Pertamina tanggal 15 Desember 2007 untuk wilayah I, harga solar bersubsidi Rp 4.300 per liter sedangkan harga solar non subsidi mencapai Rp 8.235 per liter. Perbedaan harga ini memicu pasar gelap BBM. Sehingga sebagian pasokan BBM untuk masyarakat pada tahap distribusi diselewengkan ke industri, apalagi tingkat kenaikan harga BBM non subsidi pada Desember ini mencapai 21% lebih.

Di pasar internasional, pada dasarnya supply minyak mentah dunia cukup memenuhi kebutuhan dunia sebesar 85 juta barrel per hari. Sehingga tidak mungkin lonjakan harga minyak disebabkan oleh kurangnya pasokan dari negara-negara penghasil minyak.

Harian Inggris Guardian melaporkan lonjakan harga minyak dunia sejak Agustus 2007 berkaitan dengan kerugian para fund manager dalam kasus gagal bayar kredit rumah kelas II (subprime mortgage) di Amerika. The Economist memberitakan kasus ini telah menyebabkan kerugian finansial di seluruh dunia mencapai US$ 200-300 milyar. Menurut Guardian, para fund manager berusaha mengkompensasikan kerugian yang mereka alami di bursa berjangka. Mereka berspekulasi pada komoditi minyak mentah untuk mengeruk keuntungan dengan harapan harga minyak dunia melambung.

Pihak-pihak yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia bukan negara eksportir minyak tetapi perusahaan-perusahaan pengelola ladang minyak, industri pengilangan minyak dan para broker (spekulan). Sebagai gambaran, meskipun negara-negara OPEC menguasai 2/3 cadangan minyak dunia dan volume ekspor minyak mentahnya 40% dari ekspor dunia, negara-negara OPEC hanya memiliki sarana pengolahan minyak 10% saja. Sedangkan negara-negara maju menguasai 60% industri pengolahan minyak dunia yang mayoritas dimiliki beberapa perusahaan saja seperti Chevron, ExxonMobil, ConocoPhilips, Sheel, Texaco, BP, UNOCAL, dan Hallilburton.

Faktor Politik Ekonomi

Faktor politik ekonomi sangat menentukan penguasaan dan harga minyak dunia. Faktor ini pula yang menyebabkan spekulasi lokal dan internasional, dan supply yang tidak berimbang di tingkat nasional. Di Indonesia sejak Orde Baru pemerintah telah meliberalisasi sektor hulu migas sehingga hampir 90% produksi minyak Indonesia dikuasai asing. Paska reformasi, pemerintah dan DPR kebablasan dengan mengeluarkan UU Migas no 22 tahun 2001. Undang-undang yang draftnya dibuat oleh Bank Pembangunan Asia dan Amerika melalui lembaga bantuannya USAID semakin memantapkan liberalisasi di sektor hulu dan memberikan jalan bagi swasta dan asing berinvestasi dalam bisnis hilirnya. Liberalisasi sektor hilir migas mendorong pemerintah menaikan harga BBM dengan cara mengurangi subsidi.

Pada tahun 2007 undang-undang Penanaman Modal disahkan oleh DPR. Undang-Undang Penanaman Modal tidak membedakan lagi kedudukan investor dalam negeri dengan investor asing dan hampir semua sektor perekonomian dibuka untuk kepentinganinvestor asing kecuali sektor-sektor yang tidak memberikan keuntungan.

Liberalisasi yang dijalankan pemerintah terfokus pada sektor-sektor strategis dan memberikan keuntungan besar seperti sektor hilir migas. Karenanya pemerintah sangat berkepentingan menaikkan harga BBM sehingga margin keuntungan bisnis hilir ini semakin tinggi. Margin keuntungan yang tinggi diharapkan pemerintah dapat menjadi daya tarik besar terhadap investor asing. Jadi tidak benar alasan pemerintah mengurangi subsidi untuk menghemat anggaran.

Kapitalisasi BBM

Politik ekonomi pemerintah yang bertumpu pada liberalisasi, memantapkan konsep laissez faire-nya Adam Smith dalam kebijakan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Konsep ini mengharuskan pemenuhan kebutuhan masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar (swasta dan asing) tanpa campur tangan pemerintah. Setiap orang menurut Adam Smith harus diberikan kebebasan berproduksi dan berusaha, bila dibatasi berarti melanggar hak asasi manusia.

Politik ekonomi laissez faire mengarahkan pandangan pemerintah pada permasalahan pertumbuhan ekonomi sebagai permasalahan utama dibandingkan permasalahan kemiskinan, pengangguran, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dan pemerataan kesejahteraan. Politik ekonomi ini menempatkan aspek material lebih tinggi dibandingkan aspek kemanusiaan. Sehingga tidaklah aneh kapitalisasi BBM untuk menarik investor asing lebih diperhatikan pemerintah dibandingkan masalah mahal dan langkanya harga BBM dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah lebih memilih menjadi penjaga malam bagi para investor daripada menjadi ibu bagi masyarakat yang senantiasa merawat dan menjaga pemenuhan kebutuhan anak-anaknya. Seorang ibu sangat berkepentingan anak-anaknya tumbuh sehat dan cerdas, memiliki akhlak yang mulia, dan mampu menjadi manusia yang berguna bagi agama. Sementara pemerintah sebagai penjaga malam, pekerjaannya hanya menjaga dan melayani harta para investor.

Pemenuhan kebutuhan BBM merupakan tanggung jawab pemerintah, apalagi BBM merupakan barang milik umum yang seharusnya dikuasai dan dikelola negara dan digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Rasulullah bersabda “manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api”. Rasulullah juga mewajibkan negara menjadi pelayan dan pengatur urusan rakyatnya sebagaimana sabda beliau: Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya (HR Bukhari dan Muslim). Namun sabda Rasulullah ini bagaikan angin lalu bagi pemerintah dan kebijakan kapitalisasi BBM terus berjalan.[]

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *