JANGAN BIARKAN RAKYAT DIADU DOMBA

LAPORAN KHUSUS

USUT SIAPA DIBELAKANG AKKBB

Jurnal-ekonomi.org :: Ketika salah satu politisi memasang advetorial di media cetak dengan tajuk Wiranto Masih Berharap SBY Penuhi Janji Soal BBM, pihak kepresidenan langsung bereaksi keras. “Sangat tendensius dan bisa menyesatkan kalau tidak ditanggapi. Seakan-akan Presiden berjanji untuk tidak menaikkan harga BBM,” kata Hatta Rajasa sebagaimana diberitakan situs www.presidensby.info (21/5/2008).

Dalam acara debat dengan Wiranto, Juru Bicara Kepresidenan Andi Malaranggeng mengatakan tidak ada pernyataan presiden yang menyatakan tidak akan menaikan harga BBM. Andi Malaranggeng juga menyatakan terdapat kesalahan wartawan situs www.presidensby.info dalam mengutip pernyataan presiden.

Sanggahan keras dan alasan-alasan yang dikemukakan pihak kepresidenan sangat bertentangan dengan rekaman media. Misalnya Kantor Berita Antara (5/3/2008) mempublikasikan berita dengan judul Presiden Nyatakan Harga BBM dan Tarif Listrik Tak Akan Naik.

Antara melaporkan pada saat itu presiden sedang meninjau pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri di Lapangan Kertamaya Bogor. Menurut Antara, presiden SBY menegaskan tidak akan menaikan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik 2008 meskipun APBN 2008 dalam keadaan tertekan.

Antara mengutip pernyataan presiden sebagai berikut: “Pesan saya jangan buru-buru langsung berpikiran untuk menaikkan BBM dan listrik karena yang memikul beban adalah seluruh rakyat Indonesia, mari berpikir sungguh-sungguh untuk menghemat pengeluaran.”

Dalam tayangan TVOne dengan judul headline Janji SBY Tidak Naikkan BBM, Presiden SBY mengatakan kepada media: “Harus kita ambil langkah-langkah yang lebih siknifikan. Sekarang sedang kita olah semua. Saya, Wapres, dan para menteri terkait. Dan menyiapkan opsi-opsi apa yang harus kita lakukan. Menyangkut semua kebijakan itu, utamanya APBN.”

Kemudian wartawan menanyakan “Pak tentang kenaikan harga BBM?”. Presiden SBY menjawab “Tidak ada opsi itu karena yang kita cari solusi yang lain, yang cespleng. Insya Allah, paling tidak mengurangi dampak tanpa harus menimbulkan permasalahan”. Rekaman TVOne ini dapat dilihat pada situs Youtube.com.

Dari fakta rekaman media tersebut, nampak sekali sanggahan keras pihak kepresidenan menggambarkan pemerintah sedang “kebakaran jenggot”. Betapa tidak, janjinya kepada masyarakat tidak akan melakukan kebijakan menaikkan harga BBM diungkit-ungkit kembali di hadapan publik pada saat Presiden SBY akan menaikan harga BBM.

Reaksi cepat dan keras dari pihak kepresidenan sangat bertolak belakang dengan sikap mengambang dan mengulur-ulur waktu penerbitan SKB pelarangan dan pembubaran Ahmadiyah di Indonesia.

Sebagaimana sudah diketahui umum, Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India atas sponsor penjajah Inggris untuk menghentikan perlawanan kaum Muslimin atas kolonialisme Inggris di anak benua India.

Sebagai agama baru, Ahmadiyah mengaku Islam dan mengkafirkan orang Islam yang tidak beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah mengingkari nabi Muhammad SAW dengan pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan rasul sejak tahun 1889 M. Ahmadiyah juga memiliki kitab suci sendiri yaitu Tadzkirah.

Fakta yang sangat jelas ini menggambarkan betapa agama Islam telah dinista oleh Ahmadiyah. Begitu pula Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kaum Muslimin, difitnah dengan keji oleh Mirza dengan pengakuan kerasulannya. Padahal sudah jelas tidak ada lagi nabi dan Rasul setelah Muhammad SAW.

Pengambangan dan ketidakjelasan masalah pelarangan Ahmadiyah oleh Pemerintahan SBY-JK menunjukan ketidakpedulian pemerintah akan pelanggaran hak asasi kaum Muslim untuk dilindungi kemurnian akidahnya. Sikap ini sangat berkebalikan dengan “bantahan keras” pihak kepresidenan atas advetorial yang menagih janji SBY walau pun “bantahan keras” tersebut tidak berdasar sama sekali.

Bubarkan Kelompok Sekuler Anti Islam

Sebagai seorang Muslim dan pemimpin suatu negeri yang mayoritas penduduknya Muslim, seharusnya Presiden SBY segera mengambil kebijakan pelarangan dan pembubaran Ahmadiyah di Indonesia tanpa keraguan sedikit pun. Presiden harus mendahulukan kepentingan agama dan umat di atas kepentingan pribadi. Jika tidak, umat akan terus diprovokasi oleh pihak-pihak anti Islam yang dibiayai asing untuk memecah belah rakyat Indonesia sebagaimana terjadinya “insiden Monas”.

Dalam “insiden Monas”, kelompok AKKBB yang membawa agenda sekularisasi Indonesia merupakan kepanjangan tangan asing sehingga sangat wajar kelompok ini senantiasa melakukan provokasi agar komponen umat terjebak dalam skenario asing. Misalnya AKKBB memprovokasi sebelum “insiden Monas” terjadi dengan mengeluarkan ejekan “laskar setan”. Bahkan ketika anggota KLI dari FPI mengklarifikasi ejekan provokatif tersebut, salah satu aktivis AKKBB mengeluarkan senjata api dan menembakannya ke atas beberapa kali.

Kenyataan ini menunjukkan klaim AKKBB bahwa kegiatan mereka merupakan aksi damai sangat tidak benar. Kegiatan yang mereka lakukan tidak lain “aksi provokatif” untuk memancing “kemarahan” umat Islam. Kelompok ini menghendaki terjadinya situasi chaos dengan posisi seolah-olah mereka korban kekerasan.

Kelompok AKKBB merupakan kumpulan agen-agen Barat yang anti Islam, yang rela menjual agama dan kemaslahatan umat untuk mendapatkan keuntungan materi. Sikap anti Islam tercermin dari “umpatan” koordinator lapangan AKKBB Saidiman yang mengatakan “Dasar binatang-binatang. Islam anjing, orang Islam anjing“. Mereka juga menghalalkan segala cara hingga membayar orang 25 ribu rupiah untuk mengikuti demo AKKBB.

Kelompok AKKBB yang rela menjadi agen asing ini terdiri dari 64 organisasi, kelompok, dan LSM yang sangat mengandalkan dana “tadah hujan” dari Barat, seperti dana dari The Asia Foundation dan Ford Foundation. Dengan supply dana dari negara penjajah, maka keberadaan berbagai organisasi yang tergabung dalam AKKBB sangat membahayakan keutuhan negara dan masyarakat.

Belajar dari pengalaman Indonesia yang terus-menerus mengalami tekanan negara-negara asing akibat terlilit utang rentenir dari negara-negara maju, maka sudah pasti kelompok yang tergabung dalam AKKBB bukanlah kelompok independen melainkan kelompok yang bergerak atas dasar keinginan para penjajah dari negara-negara Barat. Apalagi secara fikroh (pemikiran) kelompok AKKBB berpikiran sekuler, anti Islam, dan tidak berakhlak. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan agama sekaligus merusak ajaran agama, seperti ajaran salah satu pentolannya Siti Musdah yang menyatakan Islam menghalalkan homoseksual.

Sudah pantas kelompok yang tergabung dalam AKKBB harus diselidiki secara hukum karena aktivitasnya berdasarkan kepentingan asing, merusak akidah dan ajaran Islam, memecah belah persatuan masyarakat, dan menyebarkan kebencian terhadap Syariah Islam.

Cegah Adu Domba

Pola provokatif AKKBB yang segera direspon keras Presiden SBY untuk menangkap dan menindak tegas FPI dan pemberitaan provokatif media khususnya media sekuler dan salibis Kompas Group, Media Group, dan Tempo, menyebabkan masyarakat akar rumput dari kalangan Nahdiyin terpancing melakukan aksi pembalasan terhadap FPI. Padahal tidak ada kaitan sama sekali antara peristiwa Monas dengan NU.

Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi memperingatkan agar NU jangan diseret-seret dalam “peristiwa Monas”. Namun pola provokatif AKKBB dengan dukungan penuh media sekuler dan salibis yang dibiarkan begitu saja oleh Presiden SBY, berhasil memancing amarah dan tindakan balasan masyarakat akar rumput.

Pola yang dibangun AKKBB dengan dukungan penuh media sekuler dan salibis menunjukkan pola yang sama dengan desain pecah belah dan adu domba dari Rand Corporation, AS. Rand Corporation melalui Cheryl Benard dalam publikasinya yang berjudul Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies, menyatakan kaum Muslimin harus dibagi berdasarkan sikap dan pandangan mereka terhadap Barat dan Demokrasi. Dalam hal ini, Cheryl Benard membagi umat Islam dalam empat kelompok, yaitu fundamentalis, tradisional, modernis, dan sekuler.

Kemudian umat Islam yang dibagi ke dalam empat kelompok diadu domba dengan cara mendukung dan memfasilitasi kelompok modernis untuk didorong ke arah ide-ide sekuler. Dukung kelompok tradisional untuk melawan kelompok fundamentalis dan cegah terjadinya aliansi di kedua kelompok ini. Konfrontir dan tantang kelompok fundamentalis. Dan dukung kelompok sekuler untuk menciptakan opini kelompok fundamentalis sebagai musuh bersama dan musuh negara.

Kenyataan di lapangan saat ini menunjukkan pola pecah belah yang digagas Rand Corporation terjadi di Indonesia. Kelompok sekuler dari AKKBB mendapatkan dukungan penuh media sekuler dan salibis untuk menjadikan kelompok fundamentalis sebagai musuh bersama dan musuh negara sehingga Presiden SBY pun langsung bereaksi keras atas “peristiwa Monas”. Kesannya sekarang FPI adalah musuh negara dan rakyat Indonesia. Kesan ini akan digeser ke kelompok-kelompok yang diklasifikasikan sebagai fundamentalis seperti MMI dan HTI.

Hasutan media sekuler dan salibis dan “kemasannya” terhadap “reaksi presiden” dengan didorong gerakan-gerakan AKKBB di daerah berhasil mengangkat opini bahwa masyarakat akar rumput (tradisional) dari Nahdiyin “marah” terhadap FPI dan bersiap-siap melakukan aksi pembalasan.

Kondisi ini apabila dibiarkan akan membawa konflik horizontal yang lebih keras dan lebih luas. Umat akan mengalami perpecahan, padahal kondisi umat saat ini sangat memprihatinkan dengan beban sosial dan ekonomi yang sangat berat. Pemerintah, para ulama, dan ormas Islam harus bergerak mencegah konflik horizantal yang lebih luas dengan cara memotong sumber perpecahan.

Pertama, pemerintah harus menyatakan tidak boleh ada aksi balasan dan reaksi terhadap FPI, karena masalahnya sudah ditangani secara hukum oleh kepolisian.

Kedua, pemerintah harus memberitahu masyarakat agar waspada akan adanya upaya pecah belah dan adu domba dari kalangan yang tidak senang atas keharmonisan kehidupan umat beragama.

Ketiga, para ulama, ustadz/ustadzah, dan Ormas Islam harus menyampaikan kepada jema’ahnya dan masyarakat pada umumnya bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah masalah antara NU dan FPI atau antar komponen yang ada dalam tubuh umat, tetapi merupakan desain penjajah asing yang menginginkan kehancuran persatuan dan ukhuwah di tubuh umat.

Keempat, harus disampaikan bahwa selama ini asing berusaha menjajah Indonesia secara politik, ekonomi, pemikiran, dan kebudayaan. Para penjajah berusaha menghisap harta kekayaan umat melalui kebijakan politik ekonomi pemerintah, dan mencuri akidah umat untuk selanjutnya menghilangkan pemahaman kewajiban Syariah Islam dalam benak umat melalui gerakan-gerakan pemikiran dan pendanaan kelompok-kelompok sekuler kaki tangan asing.

Penjajahan dilakukan melalui tekanan-tekanan politik ekonomi negara-negara Barat, IMF, Bank Dunia, ADB, dan USAID, sehingga lahir undang-undang dan kebijakan pro pasar bebas yang menyengesarakan rakyat dan menguntungkan asing. Contohnya UU tentang Migas, UU tentang SDA, UU tentang Penanaman Modal, UU tentang APBN-P 2008.

Penjajahan pemikiran dan kebudayaan dilakukan melalui penginfeknsian virus-virus sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan pengakomodasian paham-paham sesat seperti Ahmadiyah ke dalam tubuh umat. Penginfeksian dilakukan melalui LSM-LSM misalnya yang tergabung dalam AKKBB, sponsorship penelitian (research), kegiatan seminar atau yang sejenisnya, dan pendidikan studi Islam pada lembaga-lembaga perguruan tinggi Islam atau pusat-pusat studi Islam, filsafat, dan kemasyarakatan di perguruan tinggi umum.

Para ulama. Ustadz/ustadzah, dan ormas Islam, harus memberantas paham-paham sesat Barat yang merusak ajaran islam dan akhlak masyarakat dengan menjelaskan masalah ini kepada masyarakat melalui forum-forum majelis taklim, khutbah Jum’at, dan berbagai sarana-sarana lainnya yang dapat diakses. Juga harus disampaikan kepada umat bagaimana akidah Islam yang benar dan pelaksanaan Syariah Islam adalah kewajiban seluruh umat dan solusi atas permasalahan kehidupan yang dihadapi masyarakat dan negara kita. Jika tidak ada gerakan seperti ini kita akan terus dijajah selamanya. Wallahu’alam. [Jurnal Ekonomi Ideologis/HM]

Referensi

Antara 5 Maret 2008, Presiden Nyatakan Harga BBM dan Tarif Listrik Tak akan Naik

Cheryl Benard, Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies, Rand Corporation

Eramuslim 3 Juni 2008, Membongkar Jaringan AKKBB (Bag. 1)

Fpipetamburan.blogspot.com, Kronologis Provokasi Monas 1 Juni 2008.

Hidayatullah.com 1 Juni 2008, Anggota AKK-BB Mengaku Dibayar Saat demo

Hidayatullah.com 2 Juni 2008, Korlap AKK-BB: Dasar Binatang-Binatang

Presidensby.info 21 Mei 2008, Mensesneg: Pernyataan Wiranto Menyesatkan dan Tendensius

Author: Admin

Share This Post On

1 Comment

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *