Ironi Provinsi Kaya Sebagian Penduduknya Miskin

Reportase
Evaluasi Akhir Tahun 1428 H Forum Umat Islam Kalsel: Menuju Kalimantan Selatan yang Lebih Baik

Selasa 23 Djulhijjah (1 Januari 2008) pukul 08.30 – 12.30 wita ratusan kaum Muslimin dan Muslimah memadati ruangan Aula Pencerahan Jiwa, Mesjid Jami Banjarmasin. Mereka sangat antusias mengikuti acara Evaluasi Akhir Tahun 1428 H yang digelar oleh Forum Umat Islam Kalimantan Selatan. Acara yang mengangkat tema Menuju Kalsel yang Lebih Baik memang bukan sekedar evaluasi atau catatan akhir tahun berbagai bidang kehidupan, tetapi juga memiliki tujuan membangun format perbaikan di porvinsi ini.

Acara ini dihadiri unsur MUI, NU, Muhammadiyah, MDI, ICMI, al-Irsyad, PII, dosen IAIN, mantan rektor Unlam, dosen Unlam, dosen Uniska, dosen STIKIP, dosen Poliban, BKPRMI, PMII, KSPI, GP Anshor, Fatayat NU, LDI al-Husan, LDK Unlam, LDK IAIN, Sekdako, Gema Pembebasan, Ikatan Muballighoh, IPPNU, Pengurus mesjid Arrahamin, at-Tanwir, al-Barqoh, asy-Syifa, veteran dan purnawirawan TNI AU, dll. Sedangkan wartawan yang meliput Barito Post, Banjarmasin Post, Serambi Ummah, Mata Banua, dan Televisi Kabel Prima Vision.

Sesi pertama acara ini membahas persoalan aliran sesat dengan narasumber Drs. H. Sofyan Tasfirin dari BKPRMI Kalsel. Menurut beliau, pemerintah sangat lamban menangani aliran sesat bahkan terkesan membiarkan. Padahal masih banyak di antara umat Islam sendiri yang pemahaman aqidahnya belum kuat. Mereka ini sangat mudah disesatkan sehingga aqidah mereka harus diproteksi dengan pelarangan dan tindakan tegas pemerintah. Untuk melakukan tindakan tersebut pemerintah tidak perlu ragu, sebab MUI sudah sangat jelas memberikan kriteria sesatnya suatu aliran.

Terhadap maraknya aliran sesat dan sikap pemerintah yang mengambang, di sinilah urgensi dakwah bagi umat menurut pengurus BKPRMI Kalsel ini. “Yang harus kita galakkan adalah meningkatkan dakwah dengan memberikan pengajaran yang komprehensif tentang Islam terhadap umat, sehingga mereka dapat mengetahui apa sesungguhnya ajaran Islam itu” kata Sofyan Tasfirin.

Agar dakwah berdampak ampuh bagi bangunan aqidah umat, maka sudah seharusnya pemerintah juga peduli dengan dakwah. “Pemerintah berkewajiban membina, menjaga dan melindungi aqidah rakyatnya dari segala bentuk penyimpangan, apalagi sampai meresahkan rakyatnya” katanya.

Sementara itu Hidayatullah Muttaqin, SE dari Departemen Politik HTI Kalsel menyampaikan tahun 2007 ini tidak ada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan tahun 2007 di Kalsel jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional. Berdasarkan standar BPS, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kalsel mencapai 31% sedangkan nasional mencapai 16,58%. Padahal Kalsel merupakan daerah yang kaya sumber daya alam. Namun kekayaan SDA tersebut tidak dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat karena pemerintah menyerahkan pengelolaan SDA kepada swasta dan asing. Politik ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat disebabkan pemerintah mengadopsi konsep Kapitalisme dengan meminimalisir peranannya dalam perekonomian dan menyerahkannya kepada para investor.

Menurut aktivis HTI Kalsel yang juga ekonom muda Unlam, untuk mengatasi kemiskinan di Kalsel pemerintah tidak boleh berlepas tangan. Pemerintah daerah harus berani melakukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat walaupun menelikung politik ekonomi pemerintah pusat. Caranya pemerintah daerah wajib mengikuti pesan Nabi SAW, bahwa tugasnya adalah dalam rangka melayani dan mengatur urusan umat dengan syariat Islam. Jadi pemerintah harus membangun paradigma Islam dalam kebijakan publik.

Problem kemiskinan pada dasarnya disebabkan oleh masalah sistem distribusi kekayaan yang tidak adil. Banyaknya jumlah orang miskin di provinsi ini bukan karena masyarakatnya pemalas, tetapi ketiadaan akses sumber-sumber ekonomi baik permodalan maupun lapangan usaha, bahkan Kalsel kaya SDA. Contohnya; 25% cadangan batubara Indonesia ada di Kalsel. Eskploitasi batubara semester I 2007 saja sudah menghasilkan pendapatan Rp 13 trilyun bagi perusahaan-perusahaan tambang besar sementara royalti yang diperoleh pemerintah provinsi tahun 2007 hanya Rp 92,09 miliar. “Jadi sangat ironi kemiskinan melanda provinsi yang kaya SDA” katanya.

Untuk itu pemerintah provinsi perlu mengambil alih pengelolaan seluruh SDA Kalsel dari tangan swasta dan asing, sebab SDA tersebut hakikatnya milik umum dan digunakan untuk kepentingan umat sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Berarti pemerintahlah yang harus berinvestasi di dalam mengelola SDA termasuk sektor-sektor strategis lainnya bukannya mengharap pada investasi swasta dan asing. Demikian juga pemerintah pula yang harus menyediakan modal usaha tanpa bunga bagi masyarakat melalui struktur pemerintahan provinsi sampai kelurahan yang sudah ada bukannya menyerahkan peranan permodalan kepada bank-bank ribawi.

Di bidang hukum, Sekjen HAM Kalsel, Budairi, SE, MH menyampaikan budaya korupsi di Kalsel sangat menggejala. Kalau dulu korupsi dilakukan di bawah meja, sekarang korupsi terang-terangan dengan meja-mejanya. Mengutip Amin Rais, beliau mengatakan: “orang Indonesia sudah kerasan dengan korupsi, ini terlihat dari pernyataan kebanyakan ortu yang bangga anaknya bekerja di tempat basah.” Jika diberbagai bidang prestasi Indonesia menyedihkan, maka di bidang korupsi Indonesi menempati peringkat ke 2 di Asia. Bahkan suatu survei menyebutkan 3 dari 5 orang Indonesia pernah menyuap.

Menurut Budairi, suburnya korupsi di negeri ini disebabkan oleh bertemunya kepentingan politik dan ekonomi. “Pertama, lobi politik yang bermuara pada kesepakatan ekonomi maupun jabatan politik. Kedua, dalam pilkada calon yang diloloskan partai adalah yang punya uang. Ketiga, politisi investor yang melakukan investasi dalam industri politik.” kata aktivis hukum yang sedang menyelesaikan disertasi doktornya di Malaysia. Semua ini terjadinya karena moral mereka jauh dari agama. Politik mereka politik sekuler dan kapitalis. Kekuasaan menjadi tujuan sehingga bagaimana mungkin mereka dapat menegakkan hukum?

Di bidang pendidikan Prof. Dr. Wahyu MS (guru besar FKIP Unlam) menilai perkembangan dunia pendidikan sangat memprihatinkan. Tingkat kesejahteraan guru yang rendah dan minimnya fasilitas pendidikan merupakan problem utama yang dihadapi Kalsel. Beliau juga mengkritik upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara sistem sertifikasi tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan banyak masalah baru. Misalnya, sertifikasi guru menyebabkan adanya para guru yang melakukan kecurangan agar lolos dalam proses sertifikasi. “Bila gurunya saja sudah tidak jujur, bagaimana anak muridnya?” tanya beliau kepada peserta.

Selain masalah kesejahteraan guru, guru besar FKIP Unlam ini juga menyoroti lembaga-lembaga pendidikan kita masih tidak lepas dari praktek kekerasan khususnya pelajar/mahasiswa senior terhadap pelajar/mahasiswa baru, ataupun tindakan premanisme oknum guru terhadap muridnya. Di samping itu sarana pendidikan sangat memprihatinkan. Masih banyak gedung-gedung sekolah seperti kandang ayam dan sangat tidak layak untuk digunakan.

Guru besar FKIP Unlam ini juga menyoroti liberalisasi sektor pendidikan melalui Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang dinilai membahayakan dunia pendidikan di provinsi ini. Dengan kondisi saat ini saja baik pemerintah pusat maupun provinsi tidak dapat memenuhi qouta anggaran pendidikan minimal 20% apalagi bila RUU BHP disahkan. Ini menunjukan pemerintah telah melanggar UUD 1945. Beliau membandingkan bila maling ayam tertangkap langsung masuk penjara bagaimana dengan pelanggaran undang-undang dasar negara oleh pemerintah. “Apakah ketidakpedulian pemerintah ini dibiarkan begitu saja!” tegas beliau mempertanyakan kesungguhan dan komitmen pemerintah untuk menaikan anggaran pendidikan.

Untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan ini, menurutnya pemerintah harus memiliki kesungguhan untuk meningkatkan anggaran pendidikan sehingga kesejahteraan guru dan sarana pendidikan terjamin. Selanjutnya peningkatan kualitas tenaga pengajar yang memiliki akhlak dan moral yang Islami. Ini berarti kurikulum tidak boleh mengacu pada prinsip sekularisme, tetapi berdasarkan aqidah Islam.

Dalam bidang politik, Drs. HM. Muslih Amberi, M.Si (Dekan FISIP Unlam) menilai sistem politik yang dibangun di negeri ini berbasiskan sekularisme. Sehingga politisi dan partai politik menjadikan kekuasaan dan harta sebagai tujuan. Kekuasaan dijadikan alat untuk memupuk modal dan kedudukan. Jika paradigma politik sudah seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan dari kekuasaan sekuler selain kerusakan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi. “seharusnya sistem politik mengacu kepada syariat Islam” katanya.

Pembicara terakhir Abdurrahman Maliki dari al-Irsyad Kalsel yang juga anggota Komite Penegakkan Syariat Islam (KPSI) Kalsel berbicara tentang sistem kehidupan. Menurut beliau, di dunia ini hanya ada tiga sistem kehidupan yakni Islam, Kapitalisme, dan Sosialis/Komunisme. Jika Amerika Serikat dapat bangkit dan menghegemoni dunia dengan Kapitalisme, Uni Sovyet bangkit dan pernah menjadi adi daya dunia dengan Komunisme, maka umat Islam terpuruk dan berpecahbelah karena meninggalkan Islam sebagai ideologi.

Sebagian kalangan yang telah tercuci otaknya menuduh Islam sebagai penyebab keterpurukan Indonesia. Bagaimana mungkin Islam menjadi penyebab keterpurukan negeri ini bila Islam sendiri tidak diterapkan oleh negara dan masyarakat tetapi yang diterapkan adalah Kapitalisme? Pengurus al-Irsyad Kalsel ini menekankan adalah aneh bila seorang muslim memandang permasalahan dunia selain dari kacamata Islam. “Jika negeri ini ingin berjaya di muka bumi, maka harus menerapkan syariah!” tegas beliau.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh para pembicara dapat disimpulkan tahun 1428 H yang akan lewat ini merupakan tahun yang memprihatinkan dan menyedihkan. Para pembicara sepakat syariat Islam merupakan format ideal untuk menyelesaikan permasalahan umat dan metode untuk perbaikan provinsi ini.

Setelah dialog interaktif berakhir, acara dilanjutkan dengan Tausiyah Akhir Tahun oleh ulama Kalsel sekaligus Ketua FUI Kalsel KH. Husein Naparin, MA. Tausiyah ini didesain dengan memanfaatkan teknologi audio visual seperti yang biasa digunakan dalam training-training motivasi ESQ. Dalam tausiyah ini para peserta banyak yang menangis merenungi perjalanan hidup masing-masing dan sudahkan ada yang diperbuat untuk Islam dan umat. Tausiyah selengkapnya dapat didengarkan di sini.

Di samping menggelar acara Evaluasi Akhir Tahun, FUI juga melakukan penggalangan dana untuk membantu korban banjir di pulau Jawa. Alhamdulillah panitia berhasil mengumpulkan sumbangan para peserta sebesar Rp 1.202.000,-.

Menyambut acara Evaluasi Akhir Tahun 1428 H FUI Kalsel, pada sore harinya TVRI Kalsel mengundang penggagas acara ini yaitu Hidayatul Akbar, SE untuk menjelaskan kesimpulan-kesimpulan evaluasi dalam sesi dialog rubrik berita lokal Habar Banua. Kemudian keesokannya, Radio Nirwana FM mengundang narasumber untuk menyampaikan evaluasinya di udara. [Jurnal Ekonomi Ideologi]

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *