Hady Sucipto: Pemerintah Sudah Tidak Punya Nurani Lagi

Pemerintah akhirnya secara resmi mengumumkan penaikan harga BBM rata-rata 28,7%. Dalam acara pengumuman penaikan BBM tadi malam yang dipandu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengumumkan penaikan harga BBM jenis premium dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000, solar dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.500, dan minyak tanah dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500 per liter.

Pertimbangan utama kebijakan pemerintah menaikan harga BBM adalah melonjaknya harga minyak sehingga apabila tingkat harga BBM yang ada dipertahankan, beban subsidi akan membuat jebol APBN.

Menanggapi kebijakan pemerintah ini, ekonom Universitas Islam Bandung Hady Sucipto yang dihubungi Jurnal Ekonomi Ideologis mengatakan, “pemerintah sudah tidak lagi memiliki hati nurani, tidak mendengar penolakan rakyat untuk penangguhan kenaikan BBM”. Menurut dosen Studi Pembangunan Unisba ini, kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa dimana kenaikannya jauh lebih besar dibandig kenaikan harga BBM.

Sementara itu BPS memprediksi dampak kenaikan harga BBM dapat membawa tingkat inflasi bulan Mei pada angka 1%. Kepala BPS Rusman Heriawan menerangkan bobot BBM dalam sumbangannya terhadap inflasi cukup besar, yakni sekitar 1,7%.

Kebijakan pemerintah akan menimbulkan prahara di tengah masyarakat. BLT yang dijadikan pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM, menurut Sudir Santoso, Ketua Umum Parade Nusantara, ketika diwawancarai TVOne, BLT yang diandalkan pemeritah justru akan berdampak pada perusakan pranata sosial dan disharmoni hubungan antar masyarakat. Sebagaimana diberitakan media, para kepala desa, bupati, dan gubernur banyak yang menolak mengikuti kebijakan pemerintah menyalurkan BLT, sebab mereka memahami potensi konflik dari ketidakberesan data dan birokrasi sangat besar. Ini artinya solusi yang diberikan pemeritah justru menimbulkan masalah baru.

Menurut Hady Sucipto, kebijakan pemeritah ini sudah pasti akan menaikan pengangguran dan kemiskinan. Pengalaman kebijakan menaikan harga BBM pada tahun 2005 lalu menunjukan, setiap terjadi kenaikan harga BBM kemiskinan akan bertambah. Berdasarkan data BPS saja, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah dari 35,1 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 39,3 juta jiwa pada tahun 2006. Bahkan pada tahun 2006 dampak kenaikan BBM menyebabkan rakyat Indonesia yang mengalami busung lapar meningkat menjadi 76.176 jiwa.

Hady Sucipto berpandangan, permasalahan kenaikan harga BBM disebabkan oleh paradigma kapitalisme yang dianut negara dalam mengelola kebijakan ekonomi. “Pemerintah tidak lagi berfungsi sebagai pelayan umat”, katanya. Sehingga kebijakan BBM pemeritah sama saja artinya dengan “Beban Berat Masyarakat”.

Sebagai muslim, kita semua harus memahami pemerintah merupakan pengatur dan pengelola urusan rakyat, sebab inilah fungsi pemerintahan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda: “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: “Jadilah seorang yg memberi kabar baik(mubasyir), & janganlah menjadi orang yg menakutkan (munaffir). Mudahkanlah dan Janganlah mempersulit”.

Pemerintahan sekarang lebih tepat disebut pemerintahan yang munaffir, yang hanya bisa membebani rakyat dan bukannya mencari solusi, apalagi kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini berkiblat kepada Kapitalisme Neoliberal. Pemeritah hanya menjadi kepanjangan tangan asing. Rakyat Indonesia memang sudah saatnya memikirkan sistem alternatif untuk mengurus dan mengatur negara ini, yaitu sistem Khilafah yang akan menerapkan Syariah secara kaffah dengan mengikuti metode Rasulullah SAW dalam penyelenggaraan negara. [Redaksi Jurnal Ekonomi Ideologis]

Referensi:

Antara, Kenaikan BBM Mulai Berlaku 24 Mei Mulai Pukul 00.00

Antara, Inflasi Mei 2008 Diperkirakan 1 Persen Akibat Kenaikan BBM

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *