Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek sebagaimana dipetik Kompas (5/2/2010) menceritakan keluh kesahnya tentang ironi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) propinsi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Badan Anggaran DPR (4/2/2010). Ia mencontohkan, bagaimana sebuah perusahaan tambang batubara di propinsi tersebut setiap tahunnya dapat menghasilkan batubara sebanyak 45 juta ton, tetapi pemasaran hasilnya hanya 5% untuk kebutuhan dalam negeri sedangkan 95% ditujukan untuk ekspor.

Selama ini, daerah-daerah penghasil batubara seperti Kalimanan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan justru mendapatkan pasokan batubara yang sangat minim. Propinsi Kalimantan Selatan misalnya hampir setiap hari mengalami pemadaman listrik. Padahal 25% cadangan batubara nasional ada di propinsi ini.

Eksploitasi batubara di Indonesia khususnya di Kalimatan Timur dan Kalimantan Selatan dilakukan secara “gila-gilaan”. Betapa tidak, kerakusan perusahaan tambang bahkan sampai memasuki kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto yang dikelola Universitas Mularwarman Samarinda untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Hutan seluas 40 kali lapangan sepabola tersebut atau sekitar 20.271 hektar sedang dalam proses penghancuran. ”Kami tidak mampu menghentikan kerakusan ini. Kewenangan kami cuma memakai hutan ini untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, tidak lain dari itu,” kata Direktur Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman (PPHT Unmul) Chandradewana Boer.

Begitu pula Kalimantan Selatan, propinsi yang memiliki hamparan Pegunungan Meratus yang berisi batubara dengan jumlahnya tak terkira sedang “diperkosa” habis-habisan oleh perusahaan tambang batubara. Pegunungan Meratus yang luasnya mencapai 1,6 juta hektar mencakup sembilan dari 13 kabupaten/kota di propinsi ini, sedangkan hutan alam yang masih bertahan kurang dari 500.000 hektar. Dari sembilan kabupaten tersebut tujuh di antaranya sudah mengeluarkan ratusan izin pertambangan batubara dan bijih besi. Akibatnya daerah pegunungan Meratus pun mengalami kerusakan amat parah. Hutan menjadi gundul dengan danau-danau hitam ataupun kubangan-kubangan raksasa dengan diameter mencapai ratusan meter.

Negeri Kaya yang Membuang Sumber Energi

Berdasarkan data Coal Statistics, batubara merupakan primadona sumber energi dunia. Batubara menyediakan 26,5% sumber energi primer. Batubara juga menghidupkan 41,5% pembangkit listrik di seluruh dunia. Ini artinya keberadaan batubara sanga vital. Namun sangat disayangkan pemanfaatan batubara untuk kepentingan nasional dan lokal sangat dianaktirikan, sedangkan yang tersisa adalah kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Estimasi 2008 World Coal Institute, Indonesia menempati posisi ke enam sebagai produsen batubara dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton, peringkat pertama ditempati China dengan jumlah produksi 2.761 juta ton, disusul AS 1007 juta ton, dan India 490 juta ton, Australia 325 juta ton, Rusia 247 juta ton. Ekspotir batubara terbesar dunia ditempati Australia 252 juta ton, Indonesia peringkat kedua dengan jumlah ekspor 203 juta ton. Sedangkan China sebagai produsen batubara terbesar dunia, hanya menempati peringkat ke tujuh sebagai eksportir dengan jumlah 47 juta ton.

Data ini memiliki arti relevansi kuat terhadap kerusakan lingkungan, eksploitasi, dan minimnya pemanfaatan batubara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Meskipun hasil batubara cukup besar setiap tahunnya namun lebih banyak ditujukan untuk pasar ekspor. Hal ini terlihat dari 246 juta ton produksi batubara, 82,52% disediakan untuk pasar ekspor sisanya baru digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Karena itu pasokan batubara untuk pembangkit listrik cukup minim. Perusahaan tambang hanya melihat di mana harga batubara yang paling menarik di situlah mereka akan memasarkan batubaranya.

Berbeda dengan Indonesia, China sebagai produsen batubara terbesar dunia yang jumlah produksinya lebih dari 11 kali produksi batubara Indonesia mengalokasikan 98,3%  batubaranya untuk kepentingan dalam negeri dan hanya 1,7% yang diekspor.

Dari perbandingan pola pemanfaatan batubara tersebut, terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara Indonesia dengan China. Hasilnya, perekonomian China jauh melejit meninggalkan Indonesia. Bahkan dalam konteks ACFTA (perdagangan bebas ASEAN dengan China) yang dimulai awal tahun ini, China menjadi ancaman berat bagi perekonomian Indonesia di tengah masalah kelistrikan yang masih membelilit negeri kita. Sementara setiap tahunnya Indonesia terus “membuang” salah satu sumber energinya ini ke luar negeri.

Akar Masalah

Inilah masalah utama negara kita yang tidak memiliki “visi” bagaimana memanfaatkan sumber daya alam batubara untuk kepentingan rakyat. Negara justru menjadi alat Kapitalisme untuk menghisap dan mengeksploitasi kekayaan nasional tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 merupakan salah satu contoh negara telah menjadi alat hisap Kapitalisme. Dalam PP ini, negara memberikan kesempatan luas kepada perusahaan-perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan tambang di kawasan hutan lindung. Akibatnya perusahaan tambang batubara memiliki kesempatan luas dan legal untuk melakukan kegiatan pertambangan walaupun di kawasan hutan lindung. Dan faktanya kawasan hutan lindung di Indonesia khususnya daratan Kalimantan menyimpan kekayaan barang tambang yang sangat melimpah.

Selain problem pemerintahan yang tidak memiliki visi untuk rakyat (laisses faire-pro Kapitalis), negara kita juga melakukan kesalahan fatal dengan menjadikan sumber daya alam yang melimpah dan strategis sebagai kepemilikan yang dapat dikuasai oleh swasta dan asing. Akibatnya apakah eksploitasi batubara untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor, hasilnya tidak jatuh ke tangan rakyat tetapi jatuh ke tangan swasta dan asing.

Visi Syariah

Dari perspektif Syariah, tambang batubara dalam jumlah besar merupakan milik rakyat. Dalam hadist riwayat Abu Daud, disebutkan “Kaum muslimin berserikat dalam tiga barang, yaitu air, padang rumput, dan api.” Yang dimaksud dengan api adalah sumber daya energi. Batubara termasuk sumber daya energi. Karena itu tambang batubara yang cukup besar sudah seharusnya menjadi milik bersama, yakni milik rakyat.

Larangan menguasai barang tambang yang melimpah bagi individu dipertegas oleh hadis Nabi SAW yang lain. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah saw untuk dibolehkan mengelola sebuah tambang garam. Lalu Rasulullah saw memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya:

“Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu bagaikan air yang mengalir.” Rasulullah saw kemudian menarik kembali tambang tersebut darinya. (HR. At-Tirmidzi).

Berdasarkan aturan Syariah tentang barang tambang tersebut, maka tambang batubara yang cukup besar (termasuk tambang minyak dan gas bumi, bijih besi, alumunium, nikel, uranium, dan lain-lainnya) merupakan milik bersama (milik umum) sehingga tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu (swasta) dan asing. Makna milik umum juga membatasi bahwa kepemilikannya tidak di tangan pemerintah/negara tetapi di tangan rakyat. Hanya saja, negara berkewajiban mengelolakan harta milik umum untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat sesuai Syariah Islam.

Dengan menyerahkan pemilikan atau penguasaan batubara ke tangan swasta dan asing yang dilakukan secara legal maupun ilegal, maka negara telah melakukan kemunkaran karena kebijakan tersebut bertentangan dengan hukum Allah. Hal ini diperparah dengan tidak adanya visi dan political will pemerintah untuk menjaga kemaslahatan rakyat termasuk di dalamnya kemandirian energi dan ekonomi. Padahal fungsi negara di dalam Islam adalah ri’ayah su’unil ummah (melayani rakyat) bukan melayani pasar (baca: investor) dan bukan juga melayani penguasa.

“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Terbaliknya fungsi negara saat ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan sia-sianya kekayaan batubara bagi rakyat. Liberalisasi ekonomi dengan memindahkan penguasaan dan pemanfaatan tambang batubara ke tangan perusahaan tambang serta membatasi peran negara hanya sebagai alat untuk melegalisasi kerakusan demi kerakusan pemilik modal adalah sebab utama hilangnya fungsi negara.

Di sinilah pengelola negara telah melakukan kecurangan dan selalu menyulitkan kehidupan rakyatnya. Tidak sedikit izin pertambangan yang mereka berikan berujung pada perburuan rente atau untuk memperkaya diri sendiri.

“Seseorang yang memimpin kaum muslimin dan dia mati, sedangkan dia menipu mereka (umat) maka Allah akan mengharamkan ia masuk ke dalam surga.” (HR Bukhari dan Muslim).

Kesimpulan

Melayangnya batubara Indonesia disebabkan oleh tidak adanya visi batubara untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negara, serta kesalahan fatal tata kelola ekonomi yang menyerahkan kepemilikan dan penguasaan tambang kepada pemilik modal. Hal ini terjadi karena negara menjadi subordinasi pemilik modal dan tunduk pada kepentingan-kepentingan Kapitalisme global.

Karena itu Indonesia harus memiliki visi Syariah dan mengadopsi sistem kepemilikan umum sehingga kekayaan batubara nasional dapat digunakan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan rakyat secara adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, transformasi sistem harus dilakukan dari Kapitalisme-Liberalisme menjadi Syariah di bawah sistem Khilafah.

REFERENSI:

Kompas (5 Februari 2010), Kenakan Pajak Tinggi.

Kompas (25 Januari 2010), Kami Tak Sanggup Menghentikan Kerakusan Ini…

Kompas (26 Januari 2010), Tetap Gelap di Lokasi Dekat Jantung Tambang.

World Coal Institute, Coal Statistics.

Tulisan terkait lainnya ….

• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• PLN Terjerambat dalam Jebakan Hutang
• Aneh, Bonsai BUMN tapi Berharap Tambah Dividen
• AC Manullang: Ada Grand Strategy Global Amerika
• Jangan Kambing Hitamkan Islam
• Indonesia Diam dengan Genosida Muslim Uighur
• Neolib Tidak Mungkin Memajukan Ekonomi Syariah

Mulai 1 Januari 2010, Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan China. Begitu pula sebaliknya, dikatakan Indonesia mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara tersebut.

Pembukaan pasar ini merupakan realisasi perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam) dengan China atau ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Pro Kontra Pasar Bebas ASEAN-China

Dengan dimulainya perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN plus China tahun ini, maka berbagai konsekwensi pun harus ditanggung Indonesia. Pihak yang pro ACFTA menyatakan ACFTA tidak berarti hanya ancaman invasi produk-produk China tetapi juga peluang Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke China dan negara-negara ASEAN.

Purbaya Yudi Sadewa dari Danareksa Research Institute menyimpulkan meski ada dampak negatif terhadap sektor tertentu, secara keseluruhan dampak positif lebih besar. Karena itu Purbaya menyarankan Indonesia tidak perlu menarik diri dari liberalisasi ini (Kompas, 4/1/2010).

Kekhawatiran akan dampak negatif perdagangan bebas ASEAN-China juga ditepis pemerintah melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu. Menurut Abimanyu, proporsi perdagangan antara Indonesia dengan ASEAN dan China hanya 20% saja.

Sementara itu Ernovian G Ismy, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyatakan kekhawatirannya atas pemberlakukan perdagangan bebas ASEAN-China. Ernovian mengkhawatirkan berubahnya pola usaha yang ada dari pengusaha menjadi pedagang. Sebab jika berdagang lebih menguntungkan karena faktor harga barang-barang impor yang lebih murah, akan banyak industri nasional dan lokal yang gulung tikar hingga akhirnya berpindah menjadi pedagang saja (Republika, 4/1/2010).

Ernovian mencontohkan jumlah industri tekstil dari kelas industri kecil hingga besar bisa mencapai 2.000. Jika setiap industri tekstil mampu menyerap 12-50 orang tenaga kerja, maka bisa dibayangkan hancurnya kita karena akan banyak pengusaha yang beralih dari produsen tekstil menjadi pedagang yang juga berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia, Djimanto menilai ada tujuh sektor yang paling terpengaruh dengan serbuan produk-produk China, antara lain industri tekstil, alas kaki, pertanian, dan baja. Sedangkan mantan Dirjen Bea Cukai, Anwar Surijadi mempertanyakan manfaat pemberlakukan perdagangan bebas ini bagi masyarakat. Anwar merisaukan hal ini karena industri Indonesia akan terganggu (Republika, 4/1/2010).

Hal yang sangat dikhawatirkan mengenai dominasi China terhadap Indonesia disampaikan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Menurut Hidayat dalam kerangka ACFTA yang berlatarbelakang semangat bisnis, China bisa berbuat apa pun untuk mempengaruhi Indonesia mengingat kekuatan ekonominya jauh di atas Indonesia (Bisnis Indonesia, 9/1/2010).

Membunuh Ekonomi Nasional

Sebelum realisasi perjanjian perdagangan bebas dengan China, kita sudah mendapatkan hampir segala lini produk yang dipergunakan di rumah dan perkantoran saja bertuliskan made in China. Bahkan tidak sedikit produk dari negara maju yang masuk ke Indonesia pun mengikutsertakan produk China sebagai perlengkapannya. Seorang ekonom yang juga pejabat menteri ekonomi di kabinet pemerintahan sekarang mengomentari serbuan produk China ke Indonesia dengan dimulainya perdagangan bebas Indonesia-China “seperti air bah”.

Karena itu pemberlakuan pasar bebas ASEAN-China sudah pasti menimbulkan implikasi yang sangat negatif. Pertama, invasi produk asing terutama dari China di tengah lemahnya infrastruktur ekonomi, modal, daya saing, dan dukungan pemerintah, dapat menyebabkan hancurnya sektor-sektor ekonomi yang diserbu.

Sektor industri pengolahan (manufaktur) dan industri kecil menengah (IKM) merupakan sektor ekonomi yang paling terkena dampak realisasi perjanjian perdagangan bebas ini. Padahal sebelum tahun 2009 saja Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi.

Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1% pada 2004 menjadi 27,9% pada 2008. Begitupula diproyeksikan 5 tahun ke depan investasi di sektor industri pengolahan mengalami penurunan US$ 5 miliar yang sebagian besar dipicu oleh penutupan sentra-sentra usaha strategis IKM.

Jumlah IKM yang terdaftar pada Kementrian Perindustrian tahun 2008 mencapai 16.806 dengan skala modal Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar.  Dari jumlah tersebut, 85% di antaranya dikatagorikan akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan produk dari China (Bisnis Indonesia, 9/1/2010).

Kedua, pasar lokal dan nasional yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja.

Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) China lebih murah antara 15% hingga 25%. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat Usman, selisih 5% saja sudah membuat industri lokal kelabakan apalagi perbedaannya besar (Bisnis Indonesia, 9/1/2010). Hal yang sangat memungkinkan bagi pengusaha lokal untuk bertahan hidup adalah pilihan pragmatis dengan banting setir dari produsen tekstil menjadi importir tekstil China atau setidaknya pedagang tekstil. Sederhananya, “buat apa memproduksi tekstil bila kalah bersaing, lebih baik impor saja murah dan tidak perlu repot-repot jika diproduksi sendiri”.

Inilah fenomena yang mulai nampak sebagaimana yang akhir-akhir ini ditayangkan televisi nasional sejak awal tahun 2010. Misalnya para pedagang jamu sangat senang dengan membanjirnya produk jamu China secara legal yang harganya murah dan dianggap lebih manjur dibandingkan jamu lokal. Akibatnya produsen jamu lokal terancam gulung tikar.

Ketiga, kondisi ini akan membuat karakter perekomian nasional semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing, bahkan produk “tetek bengek” seperti jarum saja harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor sedangkan sektor-sektor vital ekonomi nasional juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi nasional Indonesia?

Keempat, jika di dalam negeri saja kalah bersaing bagaimana mungkin produk-produk Indonesia memiliki kemampuan hebat bersaing di pasar ASEAN dan China? Data menunjukkan tren pertumbuhan ekspor non  migas Indonesia ke China sejak 2004 hingga 2008 hanya 24,95%. Ini lebih kecil dengan tren pertumbuhan ekspor China ke Indonesia yang mencapai 35,09%.

Kalaupun ekspor Indonesia bisa digenjot, yang sangat memungkinkan berkembang justru ekspor bahan mentah bukannya hasil olahan yang memiliki nilai tambah seperti ekspor hasil industri. Pola ini malah sangat digemari oleh China yang memang sedang “haus” bahan mentah dan sumber energi untuk menggerakkan ekonominya.

Secara umum, neraca perdagangan Indonesia dengan China dan negara-negara anggota ASEAN semakin defisit sebagaimana data ekspor-impor Indonesia yang baru dirilis BPS. Ekspor Indonesia ke China selama Januari-November 2009 mencapai US$ 7,71 miliar sedangkan impornya US$ 12,01 miliar. Dengan Singapura, ekspor Indonesia tahun 2008 US$ 12,86 miliar dan impor US$ 21,79 miliar. Indonesia juga mengalami defisit neraca dagang dengan Thailand sebesar US$ 2,67 sedangkan dengan Malaysia defisit US$ 2,49 miliar (Kompas, 5/1/2010). Ini sangat mengkhawatirkan di tengah arus liberalisasi perdagangan yang dijalankan Indonesia.

Kelima, terpangkasnya peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional karena perannya digantikan impor dampaknya juga menimpa penyediaan lapangan kerja. Tentu ini sangat memberatkan para pekerja dan pendatang baru dunia kerja. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 2 juta orang sedangkan pada periode Agustus 2009 jumlah pengangguran terbuka mencapai 8,96 juta orang.

Pada prinsipnya pasar bebas merupakan bagian dari paket liberalisasi ekonomi. Liberalisasi adalah proses untuk menghilangkan peran pemerintah dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat dan menyerahkannya pada peranan pasar (baca: kaum pemilik modal).

Dalam Islam, peran pemerintah di tengah-tengah masyarakat adalah paten sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang berbunyi: “Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” Artinya negara tidak boleh melepaskan tanggungjawabnya terhadap segala urusan rakyat sebagaimana spirit dan aplikasi liberalisasi ekonomi yang justru mengharuskan diamputasinya peran negara.

Kita menyaksikan pemerintah telah melakukan “keteledoran luar biasa” dengan melakukan perjanjian ACFTA sebagaimana perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang telah dilakukan pemerintah. Seakan-akan pemerintah tidak berpikir dulu apa baik dan buruknya dalam setiap perjanjian internasional yang mereka teken. Yang kita lihat justru pemerintah sangat berbangga di hadapan asing dalam setiap keikutsertaannya menandatangani perjanjian liberalisasi ekonomi. Sementara yang kita saksikan dan rasakan kehidupan ekonomi rakyat semakin terhimpit sedangkan kemandirian negara semakin lemah. Perjanjian perdagangan bebas seperti ACFTA merupakan bentuk penghianatan pemerintah terhadap rakyatnya yang seharusnya dilindungi dari ketidakberdayaan ekonomi.  [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

Tulisan terkait lainnya ….

• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Indonesia Diam dengan Genosida Muslim Uighur
• Kebutuhan Khilafah Sangat Mendesak
• Barat Ancam Cina Terkait Masalah Bahan Mentah
• Di Cina Hillary juga Ajak Bangun Kemitraan yang Semu
• Eforia Kunjungan Hillary di Tengah Babak Baru Neoimperialisme Amerika
• Cina Menutup 44 Ribu Situs Porno, Bagaimana dengan Indonesia ?
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global

Oleh Hidayatullah Muttaqin

Tulisan ini dimuat di Jurnal Al-Waie Edisi November 2009

Pengantar

KTT G-20 di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat 24-25 September lalu menjadi babak baru bagi perekonomian dunia dengan diubahnya status forum ini menjadi permanen. Otomatis G-20 menghapus G-8 sebagai kelompok ekonomi terbesar di dunia. G-20 menghimpun dua pertiga penduduk dunia dengan nilai ouput mencapai 90% PDB global dan menguasai 80% transaksi perdagangan internasional.

KTT G-20 di Pittsburgh juga menghasilkan keputusan meningkatkan keterlibatan negara-negara berkembang di IMF. Di samping itu, G-20 tetap mempertahankan langkah stimulus, meningkatkan kuantitas dan kualitas modal bank, pemangkasan gaji dan bonus para eksekutif di sektor perbankan, dan penghapusan tempat bebas pajak (tax heaven). Anggota G-20 juga sepakat untuk menghapus subsidi bahan bakar fosil yang memperparah pemanasan global.

G-20 merupakan sebuah forum baru yang mempertemukan negara-negara kaya yang sebelumnya terhimpun dalam G-8 dengan negara-negara berkembang dengan skala ekonomi yang cukup besar. Keberadaan G-20 didorong oleh pukulan krisis keuangan global yang “bersumbu” di AS. Apa yang melatarbelakangi G-20 dan siapa yang memanfaatkan keberadaan organisasi ini? Bagaimana posisi Indonesia serta konsekwensinya bagi perekonomian dunia? Tulisan ini berusaha mengulas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Melemahnya Hegemoni AS

Sejak didaulat memasuki resesi pada Desember 2007 hingga September 2009, jumlah pengangguran di negeri Paman Sam meledak dari 7,6 juta orang menjadi 15,1 juta orang (Bureau of Labor Statistics U.S. Department of Labor, News Release: The Employment Situation – September 2009). Di sisi lain, biaya krisis yang sudah dikeluarkan AS menyebabkan defisit terburuk sejak 1945. Sejak pemerintahan Obama dimulai, AS mengalami defisit APBN hingga US$ 1,4 trilyun (cboblog.cbo.gov, 7/10/2009).

Jumlah hutang pemerintah AS pun bertambah US$ 2,75 trilyun sejak resesi Desember 2007. Di awal resesi hutang AS mencapai US$ 9,15 trilyun dan kini sudah menyentuh US$ 11,90 trilyun (treasurydirect.gov). Akibatnya beban pembayaran bunga juga bertambah besar tiga kali lebih banyak dari anggaran pendidikan AS. Kondisi ini menyebakan hegemoni AS di bidang ekonomi melemah.

Sikap penentangan terhadap dominasi AS secara terang-terangan ditunjukkan oleh negara-negara Kapitalis Eropa daratan (continental). Jerman dan Perancis mengecam dominasi AS dalam sistem keuangan global. Jerman menegaskan krisis telah menggerus status AS sebagai adidaya di bidang ekonomi sedangkan Perancis menginginkan diakhirinya sistem pasar bebas tanpa kontrol (euobserver.com, 26/9/2009).

Ada Apa dengan G-20?

Dalam forum G-20, AS berkepentingan mempertahankan hegemoninya. Karena itu arah strategi AS dalam penyelesaian krisis keuangan global tidak bertumpu pada perombakan sistem Kapitalisme. AS fokus pada pembiayaan dampak krisis keuangan yang dialaminya dalam bentuk bailout dan stimulus bukan merombak sistem keuangan. Begitu pula AS berupaya agar seluruh dunia terlibat dalam pendanaan dampak krisis sehingga partisipasi internasional dapat meringankan bebannya.

Dalam wawancara dengan Financial Times, Kepala Penasehat Ekonomi Gedung Putih, Lawrence Summers menyerukan para pemimpin dunia lebih banyak mengucurkan dana stimulus sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan global (ft.com, 8/3/2009). AS juga telah menganggarkan US$ 11,56 trilyun untuk memerangi krisis, di mana US$ 2,90 trilyun di antaranya dikeluarkan sebagai paket bailout dan stimulus ekonomi (bloomberg.com, 25/9/2009).

Sebaliknya, Jerman dan Perancis yang mewakili Uni Eropa berupaya menggeser dominasi AS dalam sistem keuangan global. Kedua negara ini mengarahkan G-20 pada reformasi sistem keuangan global, seperti masalah transparansi, pengurangan bonus “gila-gilaan” para eksekutif bank, penghapusan negara bebas pajak (tax heaven) yang menjadi surga penggelapan pajak, dan pembatasan transaksi derivatif (bbc.co.uk/indonesian, 1/4/2009).

Berdasarkan konstelasi geoekonomi tersebut, maka pertemuan demi pertemuan para pemimpin G-20 pada dasarnya hanya untuk merealisasikan visi kedua kutub ekonomi dunia ini. Karena itu deklarasi yang dihasilkan pada akhirnya hanyalah berisi poin-poin kompromi kedua belah pihak, bukan menyelesaikan sebab fundamental krisis keuangan global.

Meskipun demikian negara independen seperti China dan Rusia juga memiliki kepentingan terhadap G-20. China misalnya berkepentingan agar AS dan dunia tetap memiliki kekuatan permintaan dalam perdagangan internasional. Sebab jika terjadi penurunan permintaan AS dan dunia secara siknifikan dan berkelanjutan, maka imbasnya kembali ke negeri tirai bambu tersebut dalam bentuk penurunan ekspor, out put, dan tentu saja bertambahnya pengangguran.

Posisi Indonesia

Sejak keterlibatan Indonesia dalam pertemuan G-20 di level kepala negara, ada semacam kebanggaan Indonesia sudah setara dengan negara-negara maju, lebih strategis, dan gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Presiden SBY juga diadopsi menjadi keputusan G-20. Pandangan ini salah kaprah. Dengan berpijak pada konstelasi geoekonomi G-20, dapat kita lihat di mana posisi Indonesia.

Dalam KTT G-20 di Washington (15/11/2008), Presiden SBY menyampaikan proposal solusi krisis jangka pendek dengan menjamin tersedianya dana likuiditas dan menjaga kepercayaan perbankan. Untuk jangka menengah, SBY mengusulkan  perlunya langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan jangka panjang, SBY mengusulkan reformasi sistem arsitektur keuangan global dengan melibatkan lebih besar lagi peran negara-negara berkembang (emerging market) ke dalam institusi keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia (presidensby.info, 16/11/2008).

Gagasan yang disampaikan Presiden SBY tersebut sesuai dengan visi AS dalam G-20. Pertama, pada solusi jangka pendek yang dilontarkan presiden, searah dengan kebijakan AS yakni jaminan dan bailout negara atas institusi keuangan/bank untuk memulihkan kepercayaan dan terjaganya likuiditas.

Kedua, solusi jangka menengah sesuai seruan AS agar negara-negara di dunia meningkatkan pengeluaran dalam bentuk stimulus fiskal dan ekonomi.

Ketiga, solusi jangka panjang dalam bentuk reformasi arsitektur keuangan global yang digagas presiden sebenarnya bukanlah sebuah gagasan untuk melakukan perubahan fundamental. Gagasan Indonesia justru memperkuat sistem keuangan global yang didominasi AS. Seperti tentang perlunya keterlibatan negara-negara berkembang dalam proporsi yang lebih siknifikan dalam IMF ataupun Bank Dunia, serta keterlibatan yang lebih luas dalam mensupport pendanaan bagi kedua lembaga Bretton Woods.

Di KTT G-20 London (2/4/2009), secara tidak langsung Presiden SBY kembali menegaskan dukungannya yang luas untuk kepentingan AS. Di London, Presiden SBY mengharapkan keterlibatan yang lebih luas bagi negara-negara berkembang pada institusi keuangan global. Dalam “bahasa SBY”, agar KTT G-20 dapat mewadahi kepentingan negara-negara berkembang (lihat presidensby.info, 3/4/2009).

Di Pittsburgh, Indonesia kembali memfokuskan G-20 pada keterlibatan negara-negara berkembang dalam penanganan krisis keuangan global dan resesi dunia, serta keinginan Indonesia agar G-20 menjadi forum permanen (presidensby.info, 25/9/2009). Dengan langkah ini, Indonesia berkonstribusi menjerumuskan negara-negara berkembang secara lebih dalam kepada imperialisme Barat di bidang ekonomi.

Jelaslah, keberadaan Indonesia memiliki peran penting untuk merealisasikan visi AS. Indonesia didesain menyampaikan gagasan-gagasannya secara independen tidak lain hanya untuk memperkuat posisi AS dalam forum G-20.

G-20 sebagai Sarana Imperialisme

Harapan agar G-20 memiliki peran yang besar dalam mengatasi krisis global, menciptakan kesetaraan dan keadilan hanya ilusi. Sebab G-20 tidak menjawab persoalan krisis secara subtansial melainkan lebih terarah untuk mempertahankan Kapitalisme baik Kapitalisme ala Anglo-Saxon (AS dan Inggris) maupun ala Eropa Continental (Jerman dan Perancis). Justru G-20 menjadi sarana baru bagi Barat dalam mempertahankan eksistensi penjajahannya atas dunia.

Pelibatan negara-negara berkembang dalam G-20 dan penataan institusi keuangan global tidak serta merta membuat posisi dunia ketiga terhadap negara-negara maju menjadi setara. Skenario ini justru semakin menguras sumber daya yang dimiliki negara-negara berkembang untuk membiayai krisis AS dan Eropa. Di sisi lain negara-negara berkembang didesain untuk meningkatkan ketergantung pada hutang melalui IMF dan Bank Dunia dengan dana yang diambil dari negara-negara berkembang yang kaya seperti Arab Saudi.

Keberadaan G-20 juga bukan untuk menggantikan peran IMF dan Bank Dunia. Namun, G-20 dibutuhkan Barat untuk menutupi ketidakmampuan dua lembaga ini dalam meredam dampak krisis keuangan global. Dengan G-20, Barat memiliki kekuatan lebih untuk mengorganisir kebijakan dan menghimpun dana dalam menyokong institusi keuangan global tersebut. Sebagaimana kesepakatan KTT G-20 di London yang menggalang sumber daya global untuk meningkatkan pembiayaan IMF tiga kali lipat menjadi US$ 750 milyar

Di G-20 negara-negara berkembang tetap menjadi subordinasi negara-negara maju. Mereka mengikuti apa saja yang diinginkan oleh Barat sebagaimana mereka dilarang melakukan proteksionisme dan harus meliberalisasi perekonomian domestik. Padahal negara-negara maju melakukan proteksionisme terselubung terhadap lembaga keuangan dan korporasi raksasa mereka dengan dana trilyunan dollar.

Melalui G-20 negara-negara berkembang terperangkap pada penghapusan subsidi bahan bakar fosil dengan alasan menanggulangi perubahan iklim. Aneh, pemanasan global yang diakibatkan konsumsi BBM secara rakus oleh negara-negara maju terutama AS yang menghabiskan seperempat konsumsi BBM dunia setiap harinya harus ditanggung oleh rakyat di belahan bumi selatan. Lebih aneh lagi Indonesia sangat bangga karena gagasan tentang mengatasi dampak perubahan iklim datang dari Presiden SBY yang memperkuat usulan penghapusan subsidi bahan bakar fosil berasal dari Presiden Obama.

Penutup

Secara ideologis, negara-negara Barat tidak dapat bertahan hidup untuk membiayai “kerakusan” sistem ekonominya kecuali melakukan penjajahan atas negara lain. Sebagaimana pandangan Taqiyuddin an-Nabhani, penjajahan merupakan metode baku Kapitalisme, sedangkan yang berubah hanya cara (uslub) dan sarananya.

Krisis keuangan global telah memunculkan G-20 sebagai sarana baru bagi Barat untuk mengatasi dampak krisis sekaligus mengefektifkan penjajahannya atas dunia Islam dan negara-negara berkembang. Patut disayangkan, Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia bukan saja terperangkan penjajahan Barat tetapi juga menjadi “ujung tombak” AS dalam merealisasikan agenda-agenda imperialismennya. Seharusnya Indonesia menjadi pionir bagi dunia Islam yang berani melepaskan keterikatan dengan ideologi Kapitalisme dan menghidupkan kembali sistem Khilafah yang pernah memimpin dunia.[]

Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Tulisan terkait lainnya ….

• G-20: Perebutan Hegemoni Kapitalisme Global
• Obama, Loyalis Yahudi, dan Babak Baru Imperialisme AS
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• Keynes Ekonom Gay
• AIG Mewakili Kerakusan Kapitalisme
• Dunbar-Ortiz: Amerika Dirancang sebagai Negara Penjajah
• Sudan Membutuhkan Khilafah
• Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat
• Kerusakan Sistem Barat Semakin Tidak Teratasi

HAM atau yang sering dikenal dengan Hak Asasi Manusia, saat ini merupakan sebuah gagasan yang sangat populer. Ide ini meluas keseluruh penjuru dunia dan dianggap sebagai dewa penolong bagi umat manusia. Bahkan gagasan HAM sudah menjadi standar baik dan buruk bagi manusia. Segala perbuatan yang melanggar HAM dianggap tercela, sedangkan perbuatan yang sesuai dengan HAM dianggap terpuji.

Berabad-abad lamanya HAM telah mendasari ide perjuangan kemerdekaan di berbagai negara dalam menginspirasi perjuangan rakyat melawan tirani/para diktator. Tetapi, seiring berkembangnya jaman, HAM gagal sebagai spirit perjuangan rakyat terhadap kedzaliman, penindasan, dan kediktatoran. Bahkan lambat laun, secara konsepsi maupun realitanya banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan dibalik ide HAM.

Pelaksanaan the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sering menggunakan standar ganda. Korporasi besar (MNCs) lewat aktivitasnya yang merusak lingkungan, menteror manusia, menjarah kekayaan alam sebuah negara, bahkan sering memberangus lembaga-lembaga yang berseberangan. Anehnya, perbuatan tersebut dibiarkan begitu saja atas nama kebebasan. Tetapi, ketika ada seseorang yang mencoba kritis terhadap kebijakan korporasi (MNCs), ia langsung diajukan ke pengadilan dan dikatakan melanggar HAM.

KONTRADIKSI HAM DALAM CENGKRAMAN KORPORASI

Kemunculan ide HAM berawal dari sebuah pandangan filsafat dan tradisi politik dalam konteks liberalisme. Liberalisme yang menjadikan kebebasan sebagai nilai politik yang utama, mempunyai akar sejarah di Eropa Barat pada abad kegelapan (The Dark Age). Nilai kebebasan menemukan puncaknya ketika Eropa mengalami era pencerahan. Kaum cendekiawan dan filosof berteriak lantang memperjuangkan dan mengagung-agungkan kebebasan demi meraih idealisme kebahagian umat manusia.

Dalam konteks sosial-kemasyarakatan, liberalisme menyakini bahwa individu-individu yang bebas merupakan pondasi masyarakat yang baik. Hal ini merupakan buah pikiran Locke yang tertuang dalam Two Treatises on Governement (1690), yang berbicara perihal dua konsep dasar kebebasan: (1) kebebasan ekonomi, yaitu hak untuk memiliki dan menggunakan kepemilikan; (2) kebebasan intelektual, di dalamnya termasuk kebebasan berpendapat. Pemikiran khas empirisme dari Locke inilah yang menjadi pelopor lahirnya konsepsi modern HAM.

Gagasan tersirat dari ide ini menegaskan bahwa manusia akan menemukan eksistensinya ketika diberi kebebasan dalam hidupnya. Dengan akalnya, manusia akan mampu menggunakan kebebasannya secara optimal dalam berkreasi dan berekspresi. Disamping itu, kebebasan individu akan dibatasi oleh kebebasan orang lain sehingga akan memunculkan balance (keseimbangan). Maka dari itu siapapun boleh hidup dengan mengatasnamakan kebebasan dirinya.

Dalam implementasinya, ide kebebasan HAM banyak kontradiksinya. Individu, masyarakat, dan negara yang mengatasnamakan kebebasan HAM justru menimbulkan banyak kerusakan dan konflik sosial. Semakin HAM diterapkan oleh semua pihak, semakin menimbulkan banyak virus yang menghancurkan kehidupan manusia. Beberapa kontradiksi yang muncul pada kebebasan dalam HAM antara lain;

Pertama, HAM mendorong manusia untuk serakah dan membunuh manusia lain secara sistematis. Dengan adanya kebebasan ekonomi dalam konteks kebebasan kepemilikan yang dilandasi rasa ingin memiliki kekayaan sebesar-besarnya. Manusia akan berpikir bagaimana mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Prinsipnya cukup sederhana, mengumpulkan kekayaan merupakan hak asasi manusia, maka orang akan berpikir seribu satu cara untuk meraup untung sebesar-besarnya, walaupun cara yang dia tempuh merugikan banyak orang.

Logika inilah yang diterapkan oleh korporasi multinasional (MNCs). Demi melaksanakan hak asasi manusianya dalam meraup keuntungan, para korporasi ini akhirnya tidak mempedulikan berapa nyawa sekalipun yang sudah jadi tumbalnya. Sebut saja korporasi bernama ‘Merck’, perusahaan ini tercatat telah mengakibatkan tercabutnya 55.000 orang meninggal dunia. Adalah Dr. David Graham, pegawai pada Unit Keamanan Obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration, FDA) yang kesaksiannya sebelum rapat komite senat mengguncangkan publik AS. Riset Graham mencatat sekitar 88.000 sampai 139.000 orang di AS menderita serangan jantung atau stroke akibat meminum obat radang sendi Vioxx buatan Merck. “Sekitar 40 persen dari jumlah tersebut, atau sekitar 35.000-55.000 orang, meninggal”, kata Graham.

Kedua, Dengan menggunakan HAM, korporasi multinasional tersebut melancarkan isu berkeinginan membantu beberapa negara berkembang. Membantu dalam menyelesaikan problem pengelolaan sumber daya alam yang selama ini belum optimal. Tetapi keyataannya, hal ini hanya merupakan kedok semata untuk bisa merampok kekayaan alam yang ada pada sebuah negara.

Korporasi multinasional (MNCs) ini akhirnya merampok kekayaan SDA di wilayah negara-negara berkembang. Adanya eksploitasi SDA yang rakus, membawa dampak pada pemiskinan dan penderitaan global rakyat kecil. Ujung-ujungnya kekayaan berkumpul hanya pada segelintir orang saja. Contoh yang sangat nyata terjadi di negeri kita, dimana beberapa korporasi asing telah menjarah, menguasai, mengeksploitasi kekayaan alam. Sedangkan negeri Indonesia di telantarkan dalam kondisi yang serba kekurangan.

Dari hasil perampokan mereka mengatasnamakan HAM, mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan finansial. Dalam laporan pendapatannya untuk tahun 2007, pihak ExxonMobil memperoleh keuntungan sebesar $40.6 Billion atau setara dengan Rp3.723.020.000.000.000 (dengan kurs rupiah 9.170). Nilai penjualan ExxonMobil mencapai $404 billion, melebihi Gross Domestic Product (GDP) dari 120 negara di dunia. Setiap detiknya, ExxonMobil berpendapatan Rp 11.801.790, sedangkan perusahaan minyak AS lainnya, Chevron, melaporkan keuntungan yang diperolehnya selama tahun 2007 mencapai $18, 7 billion atau Rp171.479.000.000.000. Royal Ducth Shell menyebutkan nilai profit yang mereka dapatkan selama setahun mencapai $31 milyar atau setara dengan Rp 284.270.000.000.000.

Keuntungan yang diperoleh korporasi-korporasi Negara imperialis ini tidaklah setara dengan Produk Domestic Bruto (PDB) beberapa Negara dunia ketiga, tempat korporasi tersebut menghisap. Hingga akhir tahun 2007, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia belum sanggup menembus Rp4.000 Trilyun, untuk triwulan ke III tahun 2007 saja hanya mencapai Rp 2.901. trilyun. Untuk Negara penghasil minyak lainnya, Libya hanya 50.320 juta US$, Angola (44, 033 juta US$), Qatar (42, 463US$), Bolivia (11.163 juta US$), dan lain-lain.

Berkuasanya korporasi di beberapa negara berkembang sering menimbulkan kemiskinan secara kolektif dengan berkumpulnya harta segelintir orang kaya saja. Hasil penelitian oleh Prof Robert Reich, guru besar dari Harvard University yang pernah menjabat menteri perburuhan pemerintahan Presiden Clinton. Dia mengatakan bahwa dalam dunia yang sudah tanpa batas atau the borderless world, memang ada yang menikmati dan menjadi sangat kaya raya.

Ketiga, Oleh korporasi multinasional, HAM dijadikan senjata untuk merusak dan mencemari lingkungan. Dengan dalih bahwa mereka punya kebebasan dalam mengelola sebuah usaha/perusahaan tanpa diganggu pihak lain, maka apapun dampaknya merupakan suatu hal yang biasa dalam berusaha/bisnis.

Termasuk dampak yang ditimbulkan berupa pengrusakan dan pencemaran lingkungan, mereka merasa bahwa hal tersebut tidak masalah. Untuk pembenahan kerusakan lingkungan tersebut tanggung jawab pemerintah, padahal mereka (MNCs) yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Laporan 6 Nopember 2009 dari Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat korban dari 10 propinsi di Pulau Sumatera dan Jawa telah menjadi saksi memburuknya kondisi social ekologis pulau Sumatera dalam lima tahun terakhir. Atas nama pembangunan, kekayaan pulau Sumatera  dieksploitasi sebagai bahan mentah memenuhi kebutuhan Negara-negara industri dengan ongkos yang dibebankan kepada penghuni pulau. Akibatnya, kini krisis listrik akut terjadi di seluruh propinsi dan hampir separuh propinsi mengalami kebakaran hutan.

Pulau Sumatera menjadi tempat nyaman bagi industri boros  lahan, air dan energi, yang tingkatnya telah mengancam ekosistem-ekosistem yang genting di pulau ini. Perusakan terjadi di kawasan pegunungan Bukit Barisan yag menyangga hulu-hulu sungai  pulau Sumatera, deforestasi hutan-hutan dataran tinggi  hingga perusakan kawasan rawa gambut dan hutan bakau di pesisir timur yang rata-rata mencapai 800 ha tiap tahunnya. Kini, lebih 500 perijinan Kuasa Pertambangan batubara, emas dan pasir besi dikeluarkan tanpa mempertimbangkan kerentanan pulau. Pembakaran hutan untuk pembukaan lahan-lahan sawit terjadi pada lahan  PT RAPP, IKPP dan anak anak perusahaannya . Telah membuat warga menanggung ongkosnya, di Pekanbaru tercatat sejak Mei-Agustus 2009 jumlah korban penyakit ISPA karena asap kebakaran mencapai 10.094 orang.

AYO… KAUM MUSLIMIN !!!

Maka dari ketiga realita tersebut, sebenarnya menggambarkan bahwa HAM telah menjebak umat manusia dalam berbagai macam penindasan. Tentu saja dengan adanya wajah baru penindasan via HAM, dunia akan di isi oleh manusia-manusia yang tidak bermoral. Kondisi duniapun berubah menjadi tatanan sosial yang penuh dengan tipu muslihat dan konflik manusia secara makro seperti saat ini.

Adanya kerusakan HAM yang dideklarasikan PBB dari mulai ide dan implementasinya, maka sudah saatnya HAM disingkirkan jauh-jauh dari kehidupan umat manusia. Semakin banyak manusia meninggalkan HAM berarti satu langkah maju untuk melawan dan menolak liberalisme berkedok kebebasan. Banyaknya manusia menolak HAM berarti telah membela umat manusia untuk lepas dari berbagai kedzaliman dan penindasan oleh para korporasi. []

Taufik Hidayat adalah staf pengajar Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara Yogyakarta.

Tulisan terkait lainnya ….

• Problem Mata Uang Kertas (Fiat Money)
• Pendapat Tokoh-Tokoh Barat terhadap Keunggulan Dinar
• FORUM EKONOMI DAVOS: Gagal Tanggulangi Krisis dan Tanda Kematian Neoliberalisme

Kehancuran kapitalisme di Amerika, Eropa dan dunia Internasional tinggal tunggu waktu. Terlebih lagi bila triliunan US Dollar dana penyelamatan itu tak kunjung membuahkan hasil. Inflasi, resesi dan depresi terus mengancam seolah membuktikan bahwa teori-toeri ekonomi sekarang ini mulai terbukti kerusakannya dan tumbang satu-persatu.

Kehancuran perekonomian ini merupakan harga yang sangat mahal dari sebuah transaksi keserakahan terhadap mata uang kertas (fiat money) ala Amerika dan dunia Eropa. Rakus, tamak, serakah, loba yang dibungkus dalam sebuah sistem ekonomi dengan mengandalkan kekuatan US Dollar sebagai Tuhannya. Padahal secara fakta telah terbukti bahwa sistem ekonomi (berdasarkan fiat money) tersebut mengandung banyak permasalahan didalamnya. Berikut beberapa problem mata uang kertas (fiat money).

Ajang Bisnis Menggiurkan

Dikarenakan ada selisih nilai didalam mata uang kertas (fiat money) antara nilai instrinsik dan nilai nominalnya, maka pastilah ada pihak yang akan diuntungkan. Dalam konteks bisnis, pencetakan mata uang kertas (fiat money) merupakan bisnis yang sangat menggiurkan. Bayangkan saja dalam sebuah ilustrasi, jika anda membuat sebuah produk A dengan biaya total produksi hanya Rp 400. Kemudian Produk A tersebut dijual seharga Rp 1.000, maka sudah untung Rp 600. Lantas kalau dijual seharga Rp 10.000, maka akan untung Rp 9.600. Atau bahkan kalau dijual seharga Rp 100.000, maka akan untung Rp 99.600. Coba bayangkan jika anda mencetak 1000 lembar uang RP 100.000, berapa keuntungan akan anda peroleh ?. Semakin tinggi anda menjualnya (angka nominalnya) maka keuntungan semakin banyak, karena berapapun anda jual, total biaya produksi tetap sama yaitu Rp 400 perlembar.

Dalam pencetakan mata uang US Dollar, nilai instrinsiknya sekitar 4 sen perlembar. Sedangkan nilai nominalnya bisa bervariasi, dari mulai $1, $ 10, atau bahkan $ 100. Dengan nilai nominal yang bervariasi tersebut, biaya Instrinsiknya tetap sama yaitu 4 sen. Kalau The Fed mencetak dengan nominal  US $ 100 per lembarnya, padahal nilai sebenarnya cuma 4 sen, berapa keuntungan perlembarnya ?.  Ternyata Amerika telah mencetak uang dengan nominal  US $ 100 berlembar-lembar dan disebar ke seluruh penjuru dunia. Maka bisa dibayangkan, dengan pola bisnis seperti ini Amerika meraup keuntungan yang sangat besar. Bentuk keuntungan tersebut, kompensasinya Amerika mendapatkan begitu banyak komoditi barang dari berbagai negara yang menggunakan dollar. Hal ini sungguh bisnis yang sangat menggiurkan.

Amerika menikmati pendapatan yang luar biasa besar dari penciptaan mata uang dollar dengan hanya mengandalkan seignorage (selisih biaya cetak atau biaya produksi dengan nilai yang tertera di mata uang/nilai nominal). Keuntungan tersebut semakin besar didapatkan Amerika, ketika semakin banyak negara mensirkulasikan untuk kebutuhan transaksinya. Inilah bisnis abad ini yang sangat menggiurkan sekali. Cuma berbekal selembar kertas mirip kwarto dan sebotol tinta warna serta sebuah mesin cetak mampu meraup keuntungan yang sangat banyak sekali.

Inflasi

Salah satu virus yang ditakuti para ekonom saat ini adalah inflasi yang tidak terkendali. Lantaran itu, Hayek yang meraih Nobel ekonomi tahun 1974, mengkritik keras penggunaan fiat money. Ia mengajukan proposal radikal untuk menghapuskan peran bank sentral dan pada saat yang sama menawarkan ide untuk menggunakan mata uang yang berbasis komoditi (commodity money) seperti emas…Hayek yakin pengguna mata uang akan bisa memilih mana dari mata uang yang beredar (Apakah fiat money atau commodity money) yang akan terus bertahan, lebih kompetitif, dan memuaskan keinginan para penggunanya.

Statmen yang dilontarkan Hayek tersebut, bisa dijabarkan dalam sebuah percontohan yang lebih gamblang sebagai berikut; seseorang meminjam Rp 13 juta dari kawannya, dan berjanji akan mengembalikan dalam jumlah yang sama 10 tahun kemudian. Tentu saja rekan tersebut akan menolaknya, karena nilai Rp 13 juta sekarang akan lebih berharga dibandingkan 10 tahun kemudian. Jika Rp 13 juta saat ini (tahun 2009) bisa untuk membeli setidaknya dapat 1 motor bebek merk Honda, tapi apa yang terjadi 10 tahun kemudian. Sangat mungkin uang Rp 13 juta tidak bisa untuk membeli 1 buah motor Honda lagi, bisa jadi cuma dapat untuk membeli 1 ban motor saja. Hal ini dikarenakan terkena dampak inflasi.

Bagaimana misal, bila uang Rp 13 juta tadi diganti dengan Dinar (1 Dinar = 1,3 juta rupiah pada tahun 2009, jadi kalau Rp13 juta sebanding dengan 10 Dinar). Pertanyaannya, apakah 10 Dinar sekarang lebih berharga dibandingkan 10 tahun yang akan datang?. Memang tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi Dinar mempunyai kecenderungan terapresiasi terhadap mata uang kertas (fiat money) manapun. Dalam perbandingan dengan mata uang rupiah, terlihat pada bulan oktober 2003 nilai tukar 1 Dinar adalah Rp 450.000, tahun 2004 senilai Rp 540.000, tahun 2005 senilai Rp 652.000, 2006 senilai Rp 785.000, 2007 senilai 974.000, dan pada juli 2008 senilai Rp 1.150.000, 2009 bulan ini senilai Rp 1.330.000. Dengan kata lain mata uang kertas (fiat money) akan terus terancam inflasi dan mata uang Dinar terbukti terus terapresiasi.

Spekulasi

Aksi spekulasi dari pendekatan secara historis sudah terjadi semenjak beredarnya mata uang kertas yang tanpa di back up dengan emas. Setelah PD I sistem standar emas berakhir, mata uang dunia diganti oleh US Dollar. Baru setelah PD II, persoalan moneter mengarah menjadi sebuah sistem dunia, dengan dimulainya Sistem Bretton Woods. Ditandai dengan lahirnya IMF dan World Bank sejak 1944.

Sejak saat itu semua mata uang dunia berhubungan satu sama lain, dan dikaitkan dengan nilai US Dollar. Nilainya saat itu secara fixed setara dengan satu ounce emas sebanding dengan 35 Dollar. Baru pada awal 1970-an, ketika Richard Nixon menghentikan sistem fixed rate dollar, muncul fenomena sistem “pasar bebas” untuk uang. Jadi baru awal tahun 1970-an, metamorfosis mata uang kertas terjadi. Semula mata uang kertas difungsikan sebagai alat tukar semata, kemudian dijadikan sebagai alat komoditi yang sangat berharga untuk diperdagangkan. Kondisi seperti inilah yang menumbuh suburkan para spekulan dunia bermain kurs mata uang.

Dengan kejadian tersebut, aksi spekulan semakin menggila dan merobohkan bangunan ekonomi sebuah negara. Bayangkan saja, semenjak tahun 1970-an aksi spekulasi omsetnya sudah mencapai sekitar 15 milliar US Dollar. Pada periode 1980-an, saat kontrol mulai mengendor, omset tersebut meningkat empat kali lipat menjadi 60 milliar US Dollar. Dan sekarang, ketika pasar bebas semakin liberal, omset para spekulan diperkirakan mencapai 1,3 triliun US Dollar, alias melonjak lebih dari 20 kali.

Masih ingat dalam benak kita, krisis tahun1997-1998 yang menghancurkan perekonomian Indonesia. Banyak investor domestik pada panik dan trauma akan kejadian tersebut. Tetapi hal ini beda dengan yang dialami George Soros, pemilik Quantum Fund tersebut, dia justru meraup keuntungan besar sekali dari aksi spekulasi di pasar valas. Seorang spekulan kelas kakap yang meraup keuntungan miliaran dollar dari gerak naik-turunnya kurs mata uang kertas (fiat money).

Perampokan

Biasanya, sebuah negara mendapatkan pendanaan salah satunya dari memungut pajak dari rakyatnya. Namun bagi negara super power mereka memungut pajak dari negara-negara lainnya. Itulah berabad-abad yang lalu dikerjakan oleh Imperium Yunani, Romawi, bahkan Inggris Raya. Umumnya negara-negara lain tersebut menyerahkan upeti dalam bentuk emas dan perak. Dalam perjalannya, praktek ini semakin bermetamorfosis dalam bentuk yang lebih canggih lagi.

Namun, untuk pertama kalinya, Amerika Serikat pada abad ke-20 bisa memajaki negara-negara lain di dunia secara tidak langsung, melalui beban inflasi penciptaan mata uang dollar yang tidak di backed dengan emas. Mata uang dollar yang terdistribusi secara luas menempatkan Amerika pada tempat istimewa. Negara-negara lain harus berkeringat menyerahkan hasil buminya berupa minyak, rotan, kayu, emas, dll. Sementara sang super power cukup menukarkannya dengan uang kertas yang bisa dicetak kapan saja dengan nilai instrinsik yang tidak sebanding.

Resiko terjadinya inflasi karena pencetakan mata uang kertas (fiat money) yang melampaui batas, bisa dialihkan oleh Amerika ke beberapa negara yang lain. Caranya dengan memaksa negara-negara tersebut menggunakan mata uang dollar dalam setiap transaksinya serta menyimpannya dalam bentuk devisa negara. Dengan licik inflasi akan beralih dari Amerika ke negara-negara pengguna dollar Amerika.

Bayangkan saja, misal masyarakat Indonesia dengan susah payah mengelola minyak dan hasil bumi. Tenaga, waktu, pikiran, dibawah terik panasnya matahari, banting tulang semua sudah dicurahkan dalam rangka mengolah hasil bumi tersebut. Ternyata setelah semua berhasil dipanen/diolah, harus ditukarkan dengan beberapa lembar mata uang dollar Amerika. Apakah sebanding ? mata uang US $1000 yang sebenarnya harganya cuma 4 sen (mungkin cuma sekitar 400 rupiah) ditukar dengan beras ber ton-ton, minyak berjuta-juta barel, hasil hutan beberapa hektar, gas alam yang sangat banyak sekali.

Minyak bumi, gas alam, kerajinan, hasil hutan, ikan, bahan-bahan mentah di ekspor ke Amerika, dan ditukar oleh Amerika cuma dengan beberapa lembar kertas bertuliskan US $. Apakah sebanding ?, Apakah adil ?. Fenomena tersebut, bukannya berbicara sebanding atau tidak sebanding tukar-menukarnya, tetapi hal ini sudah merupakan perampokan besar-besaran abad ini. Perampokan yang dilakukan negara super power terhadap negara lain yang mengatasnamakan sistem mata uang kertas (fiat money). Jadi semakin banyak bangsa ini memegang dan menyimpan dollar Amerika, maka perampokan juga semakin merajalela di negeri ini.

Kepercayaan Semu

Ketika muncul sebuah pertanyaaan, “Apa bedanya mata uang Rupiah dengan mata uang pada permainan monopoli ?”. Secara fisik tidak ada bedanya, mata uang rupiah ada gambarnya, ada angka nominalnya, ada warnanya. Sedangkan mata uang pada permainan monopoli juga sama, ada gambarnya, ada angka nominalnya, ada warnanya. Kalau memang secara fisik sama dan hampir serupa, lantas kenapa mata uang rupiah berharga dan bisa digunakan untuk transaksi jual beli, sedangkan mata uang monopoli tidak berharga sama sekali . Apa yang sebenarnya terjadi ?.

Jika dikaji lebih mendalam lagi, sebenarnya semua mata uang kertas (fiat money) tidak ada harganya, tidak jauh berbeda dengan uang-uangan pada permainan monopoli. Cuma pada kasus mata uang kertas (fiat money), setiap masyarakat dipaksa oleh kebijakan pemerintah melalui sebuah undang-undang untuk mau menerima mata uang kertas (fiat money).

Agar selembar mata uang kertas (fiat money) tersebut seolah-olah berharga, anda selaku masyarakat dipaksa untuk menerimanya. Pemerintah melarang siapa pun untuk menerbitkan dan mencetak uang kertas. Siapa saja yang berani mencetak uang kertas (selain bank sentral) maka akan diancam penjara bahkan dihukum mati. Sebagai masyarakat harus menerima kebijakan ini taken for granted, tidak boleh ada protes, demo, dan perlawanan dalam bentuk apapun. Pokoknya masyarakat harus menerima mata uang kertas (fiat money) ini. Titik !.

Inilah paksaan dari setiap Bank sentral di setiap negara kepada rakyatnya. Dikemudian hari menimbulkan kebodohan warganya untuk mau menerima mata uang kertas (fiat money) yang sebenarnya adalah mata uang bohong-bohongan. Inilah gambaran betapa arogannya dan otoriternya pemerintah melalui Bank sentral kepada rakyatnya dengan mengatasnamakan “kepercayaan kepada mata uang kertas” [].

Taufik Hidayat, SEI adalah pengajar pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara.

Referensi

1. Muhaimin Iqbal, Dinar The Real Money, Gema Insani, Jakarta, 2009
2. Nofie Iman, Investasi Emas Investasi Bijak di Masa Krisis, Daras Books, Jakarta, 2009
3. Indra Ismawan, Warren Buffet Takutlah Saat Orang Lain Serakah, Serakahlah Saat Orang Lain Takut, Media Pressindo, Yogyakarta, 2009
4. Dinar Emas Solusi Krisis Moneter, Pirac, SEM Institute, INFID, Jakarta, 2001
5. M Luthfi Hamidi, Gold Dinar Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2007
6. Muhammad Ma’ruf, Tsunami Finansial, Hikmah, Jakarta, 2009
7. Anonim, Uang Kertas VS Dinar dan Dirham Islam, PTI, Jakarta, 2009

Tulisan terkait lainnya ….

• Pendapat Tokoh-Tokoh Barat terhadap Keunggulan Dinar
• Bukti Kejahatan Korporasi Asing Berkedok HAM
• Mengkonstruksi Konsep Inflasi dalam Daulah Khilafah (bagian I)
• FORUM EKONOMI DAVOS: Gagal Tanggulangi Krisis dan Tanda Kematian Neoliberalisme
• Membongkar Kerusakan Teori Inflasi Moderat
• Memprihatinkan Spekulasi di Lantai Bursa Indonesia Meningkat 138,88%
• Telaah Singkat Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam