Eksplotasi Kebodohan Rakyat

POLITIK : Pemilihan Umum Presiden

Foto: Detik

Oleh Hidayatullah Muttaqin

Kesimpulan umum terhadap hasil pemilu presiden RI yang digelar 8 Juli lalu adalah, kandidat yang paling unggul dalam “pencitraan” sebagai pemenang. Hal ini diakui oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bakti dan Indira Samego dalam sebuah acara dialog pilpres di Metero TV beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung kepada Detik (9/7/2009) mengungkapkan politik di Indonesia merupakan politik kurang matang dan tidak ada pertarungan ideologi. Masyarakat lebih melihat personal, tubuh, performance, bukan gagasan ide dalam politik. Pandangan rakyat tertuju pada fisik orangnya, bukan substansinya.

Mayoritas pendidikan rakyat memang cukup memprihatinkan. Menurut Rocky, sekitar 80 persen pemilih hanya berpendidikan paling tinggi SMP. Ini adalah kelompok masyarakat yang cukup sulit mengolah isu yang agak rumit seperti pertahanan, korupsi, ekonomi, dan politik.

Pada level yang lebih tinggi, tidak sedikit warga yang berpikir secara tidak rasional dan tidak mampu mengolah isu-isu bersama. Misalnya, ada teman saya yang sedang menempuh pendidikan S3 memilih SBY hanya karena gaji PNS dinaikkan 20%. Pandangan seperti ini juga saya lihat pada rekan-rekan kerja yang seprofesi dengan saya sebagai dosen.

Sangat menyedihkan kebodohan masyarakat baik di level intelektual apalagi di level pendidikan rendah, dieksploitasi sedemikian rupa untuk sebuah kekuasaan. Partai politik yang seharusnya memiliki fungsi mencerdaskan pemahaman politik masyarakat, menjadi “duri” kehidupan politik rakyat.

Terlalu banyak kita disuguhkan penyesatan-penyesatan isu yang membodohkan masyarakat. Seperti isu tentang turunnya utang pemerintah dalam 5 tahun terakhir yang digelindingkan oleh capres dan partai tertentu. Yang lebih menyedihkan, pejabat negara seperti Presiden dan Menteri Keuangan justru ikut-ikutan menimpali utang Indonesia telah turun. Walaupun kemudian setelah dikritik keras oleh sejumlah ekonom, para pejabat itu kemudian mengklaim utang turun dari sisi rasio PDB.

Dalam demokrasi memang melahirkan sejumlah ke-ironisan. Seperti yang diungkapkan oleh Schumpter, bahwa peran rakyat dalam sistem politik ini hanyalah untuk melahirkan pemerintahan sedangkan rakyat sendiri tidak dapat memilih politisi yang menjalankan kehendaknya.

Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia banyak melahirkan elit-elit politik yang mengontrol kekuasaan dan perundang-undangan secara bertolak-belakang dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Kita menyaksikan bagaimana inci demi inci wilayah Indonesia lepas. Contoh yang paling besar adalah lepasnya propinsi Timur-Timor.

Kita juga menyaksikan rezim yang selalu berupaya memperlemah peran pemerintah terhadap pelayanan publik melalui program pencabutan subsidi, privatisasi, penyerahan pengadaan kebutuhan pokok dan sarana vital kepada swasta dan asing.

Kita juga menyaksikan rezim-rezim yang secara sistematis melepaskan kedaulatan negara dan hak-hak rakyat atas sumber daya alam Indonesia kepada kepentingan korporat khususnya korporat asing.

Dalam konteks ini, demokrasi hanya akan melahirkan ilusi demi ilusi yang selalu berdampingan dengan pembodohan rakyat. Maka kadang-kadang kita harus berpikir terbalik dari fakta yang disodorkan para elit politik. Seperti ketika mereka mengatakan, “rakyat sudah cerdas”, maka harus dipahami mereka menginginkan rakyat tetap bodoh. Wallahua’lam. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/www.jurnal-ekonomi.org]

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *