Ekonomi Statusquo

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Kampanye Capres dan Cawapres resmi dimulai sejak 1 Juni kemaren. Sebagai langkah awal kampanye, para Capres dan Cawapres mendatangi orang-orang kecil di pasar-pasar rakyat. Berbagai janji pun dilemparkan. Ada yang mengatakan impor beras distop agar harga beras petani dalam negeri menjadi lebih bersaing. Ada pula yang berjanji bila terpilih menjadi presiden, ia akan memerangi korupsi dan pengangguran serta membuat anggaran pendidikan minimal 20% dari total pengeluaran pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut, menurut mereka, penegakkan hukum sangat penting agar kepercayaan pasar semakin meningkat sehingga para investor mau menanamkan uangnya di Indonesia. Dengan pulihnya kepercayaan pasar dan pulihnya dunia investasi maka diharapkan pertumbuhan ekonomi meningkat tajam seperti yang pernah dicapai selama Orde Baru.

Berbagai keyakinan ekonomipun mereka ungkapkan. Menurut Siswono Yudohosudo, Cawapres Amien Rais, tidak pantas 18% rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Karena Indonesia menduduki 10 besar dunia dalam menghasilkan sebagian besar komuditas dan barang tambang. Mengutip The Economist, ia mengatakan Indonesia produsen biji-bijian terbesar keenam dunia, ketiga untuk beras, keenam teh, keempat untuk kopi, ketiga untuk coklat, kedua untuk minyak sawit, kedua untuk karet, nomor satu untuk lada, ketiga untuk tembaga, kedua timah dan keempat untuk gas alam. Berdasarkan potensi ini, menurut Siswono, pasti ada yang salah dalam pengelolaan ekonomi. Menurutnya, pemerintahan sekarang (Megawati-Hamzah) belum memainkan instrumen fiskal, moneter dan administrasi secara tepat, sehingga berbagai potensi yang dimiliki Indonesia tidak berhasil menekan kemiskinan.

Ia mencontohkan masalah kebijakan pajak atas cokelat. Jika cokelat di jual di dalam negeri maka dikenakan pajak sebesar 8%, sementara bila diekspor tidak dikenakan bea. Akibatnya, pabrik cokelat di luar negeri membeli cokelat Indonesia jauh lebih murah dibandingkan harga yang diperoleh pabrik cokelat luar negeri. Ia menambahkan sebagian besar ekspor Indonesia berupa barang mentah yang tidak memberikan nilai tambah Indonesia tetapi justru menguntungkan asing.

Dari sisi instrumen administrasi, Siswono mengatakan tarif jalan tol di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Akibatnya, investasi jalan tol di Indonesia return-nya sangat lama. Tarif tol di Indonesia hanya Rp 80 per kilometer sedangkan Malaysia saja Rp 450 per kilometer dan China Rp 650 per kilometer, sehingga tidak heran panjang jalan tol di Indonesia baru 400 kilometer sementara Malaysia sudah mencapai 4.000 kilometer hanya dalam waktu 10 tahun (lihat Kompas.Com, 31/5/04).

Menanggapi berbagai kritik terhadap pemerintahannya yang dinilai gagal membawa Indonesia ke luar dari krisis, Megawati merasa lucu. Menurutnya, ia sudah banyak melakukan pekerjaan yang berhasil selama 3 tahun memimpin negeri ini. Megawati berdalih pekerjaan pemerintahannya sangat berat sebab mewarisi kebobrokan Orde Baru. Ia bekerja siang malam tanpa cuti selama tiga tahun dan hasilnya bisa dilihat jauh lebih baik dibandingkan saat ia menjadi wakil presiden. Megawati menilai masalah terberat diwarisi dari Orde Baru adalah kebijakan yang terpusat pada pembangunan fisik, sementara perbaikan moral dan mental tidak pernah ditangani secara baik (lihat Kompas.Com, 2/6/04).

Apa Bedanya Mereka?

Terlihat “propaganda ekonomi” yang disampaikan tersebut masuk akal dan masing-masing pihak saling mengkritik sehingga kesan yang muncul mereka memiliki sikap yang berbeda terhadap permasalahan ekonomi.

Bahwa Indonesia sampai sekarang masih belum dapat ke luar dari krisis, korupsi semakin merajalela, hukum tidak ditegakkan dengan baik, investasi masih saja belum menggairahkan, sementara pertambahan lapangan kerja ibarat air keran yang menetes, merupakan fakta-fakta riil yang tidak dapat dibantah. Kemudian visi ekonomi para Capres dan Cawapres berupa pemberantasan korupsi, penegakkan hukum, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi “dirasa” sebagai sesuatu hal yang masuk akal dan memang semestinya dilakukan.

Pernyataan Megawati bahwa pemerintahannya telah berhasil melakukan perbaikan ekonomi di tengah beban yang sangat berat bukan tanpa alasan. Data statistik ekonomi menunjukkan berbagai indikator ekonomi membaik selama pemerintahan Megawati. Tahun 2002 pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7% jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2001 yakni sebesar 3,3%. Sementara defisit APBN turun dari 2,3% terhadap PDB menjadi 1,7% pada tahun 2002.

Pernyataan Siswono bahwa kebijakan fiskal, moneter dan administrasi yang diambil pemerintah tidak maksimal dapat pula dimengerti. Lantas, apakah dengan perbedaan pandangan tersebut, mereka dengan serta merta berbeda dalam melihat permasalahan ekonomi, khususnya ekonomi Indonesia?

Jelas pengungkapan pandangan dan keyakinan mereka itu dilatarbelakangi oleh kepentingan politik mereka masing-masing berupa perebutan kursi kekuasaan. Kemudian mereka melihat permasalahan ekonomi dari posisinya masing-masing, yang satu berada di kursi pemerintahan selaku pengatur dan pengelola kebijakan ekonomi nasional, yang lainnya berada di luar kekuasaan yang bersama-sama masyarakat merasakan dan menyaksikan berbagai dampak kebijakan ekonomi pemerintah.

Sama-Sama Statusquo

Meskipun mereka memiliki pandangan ekonomi yang berbeda akan tetapi hal itu tidak membuktikan bahwa mereka memiliki “cara pandang” yang berbeda. Analisis kami menunjukkan pandangan ekonomi mereka hakikatnya sama.

Pernyataan Siswono bahwa kebijakan fiskal pemerintah dengan mengenakan pajak atas penjualan cokelat di dalam negeri dan membebaskan bea ekspor cokelat sehingga dinilai merugikan pabrik cokelat dalam negeri dapat kita terima. Begitu pula dengan pengungkapan fakta lainnya seperti masalah kebijakan administrasi jalan tol. Meskipun hal tersebut merupakan suatu fakta, akan tetapi dia menilainya dari sudut manfaat materi semata. Karenanya dia akan selalu menilai salah kebijakan pemerintah bila kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai merugikan masyarakat secara materi.

Berbagai kebijakan pemerintahan Megawati seperti peningkatan penerimaan pajak, privatisasi, pencabutan subsidi, dan menunda pembayaran utang IMF secara menyeluruh, membuahkan hasil berupa penurunan defisit APBN terhadap PDB. Fakta ini menunjukkan bahwa Megawati beserta jajarannya melihat kebijakan tersebut semata-mata dari sisi “manfaat materi” yang didapatkan pemerintah, yakni berupa berkurangnya beban keuangan pemerintah.

Dari analisis ini tersimpul benang merah Megawati, Siswono, ataupun Capres dan Cawapres lainnya menggunakan standar yang sama dalam menilai permasalahan yakni manfaat materi. Standar manfaat materi ini merupakan standar yang lazim digunakan dalam sistem Kapitalisme baik sebagai sebuah ideologi maupun sistem ekonomi. Kebijakan-kebijakan atau pandangan-pandangan yang lahir dengan menggunakan standar manfaat materi diperoleh dengan menjadikan fakta/realitas sebagai sumber hukum.

Meskipun menggunakan standar yang sama, pihak-pihak yang saling berlawanan pemikiran tersebut tidak otomatis sama pula pandangannya. Pandangan-pandangan yang mereka lahirkan kesamaan dan perbedaannya sangat tergantung di posisi mana mereka melihat fakta atau realitas ekonomi. Bisa jadi dalam suatu waktu pandangan mereka sama dan di waktu yang lain berbeda.

Kalau kita tilik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru, maka tidak ada bedanya dengan ekonomi sekarang, terutama dilihat dari standar manfaat materi. Sebagaimana kita ketahui sudut pandang ekonomi dan pembanguan di masa Orba selalu dinilai berdasarkan keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, maka pembangunan harus jalan meskipun harus dibiayai dari utang luar negeri. Mengapa berani mengambil utang meskipun resikonya mendapatkan tekanan politik dan meninggalkan beban berat bagi anak cucu? Sebab pemerintah menilai utang tersebut membantu pemerintah dari sisi materi, dan secara makro ekonomi “pada saat itu” menguntungkan perekonomian Indonesia.

Keinginan masyarakat akan adanya perubahan berarti terhadap kesejahteraan hidupnya dengan menitipkannya pada pundak-pundak orang yang standar pemikirannya adalah manfaat materi, maka itu hanyalah suatu kesia-siaan belaka, meskipun orang yang diamanahi tersebut adalah orang yang jujur dan ikhlas. Karena sudah terbukti dari dulu hingga sekarang orang-orang yang memikul azas manfaat yang hidup dalam sistem Kapitalisme-Sekuler selalu membawa bencana bagi umat manusia, kalaupun ada keuntungan, keuntungan tersebut hanya bagi orang-orang kuat dan kelompoknya.

Bagaimana Sikap Kita?

Standar bagi kita sebagai muslim sudah jelas, yakni halal dan haram yang bersumberkan pada Al Qur’an dan As Sunnah. Maka kalau kita bicara masalah ekonomi dan kebijakan ekonomi semuanya harus distandarkan pada halal dan haram.

Kalau Siswono mengatakan adalah merugikan mengenakan pajak terhadap cokelat di dalam negeri dan membebaskannya bila digunakan untuk ekspor, sehingga kebijakan ekonomi yang harus dimabil pemerintah haruslah sebaliknya, maka kita tidaklah demikian. Pengenaan pajak atas perdagangan baik di dalam dan ke luar negeri hukumnya adalah haram. Hal ini di dasarkan pada hadist Nabi saw yang diriwayatkan Uqbah bin Amir:

“Tidak akan masuk surga orang yang memungut bea cukai (pajak)”

Kemudian masalah lainnya seperti pengenaan tarif jalan tol yang lebih tinggi agar para investor tertarik menanamkan modalnya di jalan tol adalah haram. Sebab jalan tol adalah jalan umum sehingga sifat kepemilikannya adalah milik umum. Setiap milik umum haram hukumnya dimiliki oleh individu/swasta dan pemerintah. Sedangkan untuk pengelolaannya diserahkan kepada khalifah selaku wakil umat, agar kemaslahatan masyarakat terjamin, sehingga tidak boleh pengelolaannya diserahkan kepada swasta.

Adalah tidak aneh dalam sistem ekonomi yang menjadikan azas manfaat sebagai standar seperti Kapitalisme, menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai metode pemecahan permasalahan ekonomi nasional. Metode pertumbuhan ekonomi lahir dari pandangan kebutuhan manusia tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia di alam terbatas. Pandangan ini jelas keliru dari sudut pandang hukum Islam, sebab semua kebutuhan bagi seorang muslim diatur menurut syara’, yakni; pemenuhan kebutuhan bila berupa zat harus halal, bila berupa jasa tidak boleh yang haram, diperoleh dengan jalan yang halal dan dikonsumsi dengan cara yang baik dan tidak berlebih-lebihan.

Metode pertumbuhan ekonomi berarti pemusatan perhatian dan energi pemerintah pada upaya peningkatan pertumbuhan Pendapatan Nasional dan Pendapatan Domestik. Akibatnya, pemecahan masalah ekonomi bukan pada pemenuhan kebutuhan manusia berupa pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan secara langsung, tetapi bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dengan memberikan pengistimewaan kepada para pemilik modal sebagai lokomotif pertumbuhan. Tentu saja kebijakan ini berdampak pada kebijakan dan bidang ekonomi lainnya, seperti swasta boleh mengelola dan memiliki serta mengeruk kekayaan dari hutan, dalam perut bumi dan laut Indonesia, pengambilalihan kepemilikan public utilities seperti jaringan telekomunikasi, air, jalan tol, listrik, dan lain-lainnya. Jelas ini merupakan pelanggaran terhadap hukum kepemilikan dalam Islam dan suatu kejahatan yang sangat besar terhadap setiap anggota masyarakat, karena kebijakan seperti ini secara nyata telah melalaikan pemerintah dari urusannya dalam melayani masyarakat berupa pemenuhan dan penyediaan kebutuhan masyarakat, bahkan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan masyarakat.

Penutup

Berbagai pemikiran ekonomi yang ditawarkan oleh para Capres dan Cawapres merupakan pemikiran-pemikiran statusqou karena hal tersebut sudah dijalankan puluhan tahun sebelumnya oleh pemerintahan Orde Baru dan telah lama diaplikasikan di negara-negara Kapitalis. Ekonomi statusqou ini bertentangan dengan Islam karena telah menjadikan azas manfaat sebagai standar dan tidak menjadikan aqidah Islam sebagai dasar dan syariat Islam sebagai aturan.

Apa yang diharapkan masyarakat akan adanya perubahan kehidupan yang lebih baik dari Capres dan Cawapres yang bernaung dalam sistem statusqou ini hanyalah sesuatu yang sulit dicapai, dan apa yang dijanjikan oleh para kandidat dan partai politik tersebut berupa reformasi di seluruh bidang dan reformasi perekonomian hanyalah gombal belaka.

Jadi mau pilih statusqou atau syariah?

Wallahua’lam.

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *