Demi Asing Pemerintah Usulkan Revisi UU Minerba

Oleh Hidayatullah Muttaqin

Situs berita online Inilah.com (7/4) melaporkan tentang rencana usulan revisi Undang-Undang Minerba. Usulan revisi tersebut akan diajukan ke DPR oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Darwin Saleh selaku Menteri ESDM menyatakan usulan revisi menyangkut pasal yang masih abu-abu. Darwin juga mencontohkan ada perusahaan tambang asal Perancis, Eramet yang memiliki minat untuk masuk area Halmahera. Namun perusahaan Perancis tersebut meminta konsesi tambang selama 50 tahun. Menurut Darwin, permintaan Eramet menjadi bahan pertimbangan untuk merevisi UU Minerba yang sekarang hanya memberikan jangka waktu 30 tahun.

Rencana pemerintah ini sangat “buruk”. Sebab dengan UU Minerba yang ada saja kekayaan alam negeri kita sudah “habis-habisan” dieksploitasi yang menimbulkan kerusakan ekosistem dan hilangnya hak rakyat untuk memiliki dan meanfaatkan sumber daya alam.

Dengan sikap pemerintah tersebut, UU Minerba yang sudah liberal semakin diliberalkan. Revisi ini juga semakin mengukuhkan imperialisme ekonomi di Indonesia. Pemerintah tidak lagi menjadi pelindung atas hak milik rakyat melainkan telah menjadi kepanjangan tangan asing.

Padahal barang tambang dalam deposit besar adalah harta milik umum. Yakni kekayaan milik bersama atau milik rakyat sehingga tidak boleh diserahkan atau dikuasakan kepada swasta apalagi asing. Adalah dosa besar menyelewengkan anugerah Allah yang menjadi milik umum untuk dipindahkan ke tangan korporasi.

Dalam hadist riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah saw untuk dibolehkan mengelola sebuah tambang garam. Lalu Rasulullah saw memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya:

“Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu bagaikan air yang mengalir.” Rasulullah saw kemudian menarik kembali tambang tersebut darinya. (HR. At-Tirmidzi).

Hadist ini menegaskan barang tambang yang jumlah depositnya besar tidak boleh dikuasai individu. Dalam hadist riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda:  “Kaum muslimin berserikat dalam tiga barang, yaitu air, padang rumput, dan api.” Barang tambang seperti batubara termasuk sumber daya energi. Sesuai hadist di atas, yang dimaksud api adalah sumber daya energi sehingga barang tambang ini pun juga menjadi milik umum.

Karena syariah telah menegaskan kepemilikan barang tambang ada di tangan rakyat sebagai milik bersama, maka adalah tidak dapat dibenarkan adanya UU Minerba atau yang sejenisnya. Apalagi merevisinya untuk mengukuhkan perampokan kekayaan alam Indonesia dan legalisasi imperialisme ekonomi. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]
REFERENSI BERITA

Inilah.com (7//2010), Pemerintah Usulkan Revisi UU Minerba.

Author: Admin

Share This Post On

Trackbacks/Pingbacks

  1. Benarkah Menteri ESDM Menginginkan Tegaknya Kedaulatan Energi? | quallestacia's Blog - [...] apa yang diinginkan dan yang dilakukannya sebagai menteri ESDM? Kenyataannya justru sebaliknya. Berita terakhir yang kita terima kemarin (7/4)…

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *