JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS » PERCATURAN IDEOLOGI

Pergeseran Peradaban itu Realistis

Admin — Wed, 15 Oct 2008 10:11:05 +0000

Oleh : Husain Matla

Bencana finansial di AS membuat beberapa pembela kapitalisme mempertahankan diri, sebagaimana Allan Greespan dan Francis Fukuyama. Mereka mengatakan bahwa krisis yang terbesar pasca Malaise (1929) itu sama sekali bukan kesalahan kapitalisme dan pasar bebas. Mereka menyebut bahwa krisis itu lebih dikarenakan kerakusan para pebisnis yang melakukan bisnis derivatif, kecerobohan masyarakat dengan sikap yang tidak â€œcerdas pasarâ€, serta kegagalan pemerintah melakukan good governance. Tapi tampaknya banyak yang tak percaya pada bantahan yang terkesan defensif apologetik itu. Ini karena secara fakta terdapat banyak kejanggalan dari alasan kedua fundamentalis kapitalisme itu.

Keinginan agar semua orang berpikir â€œcerdas pasarâ€ tidak relevan karena orang-orang yang cerdas pasar justru akan menjadikan mayoritas orang â€œbodoh pasarâ€ (Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad). Ini ditunjang oleh sistem bunga yang membuat eksploitasi itu menjadikan bisnis tak sekedar â€œpermainanâ€ tapi â€œpembantaianâ€. Dahlan Iskan menyatakan betapa tak adilnya orang-orang yang di sektor keuangan mendapat keuntungan 40 %, sementara orang-orang di sektor riil hanya dapat untung 20 %. Tentu saja ini sebuah eksploitasi karena orang-orang di sektor riil bekerja jauh lebih keras.

Harapan supaya para kapitalis tidak rakus juga tidak mungkin. Ini karena selisih yang terlalu besar antara sektor keuangan dan sektor riil menjadikan eksploitasi benar-benar di depan mata. Faktanya, sistem bunga menjadikan jual beli uang jauh lebih menarik dari produksi dan jual beli barang.

Ketika sebuah bangsa mencapai kejayaan, mereka cenderung cinta kemewahan (Ibnu Khaldun, Mukadimah). Faktanya, kecenderungan ini menjadikan mereka rakus dan tidak cerdas pasar. Tak ada strategi kapitalisme untuk mengatasi kondisi ini. Mekanisme pasar tak sanggup menghasilkan â€œtangan gaibâ€. Optimisme Adam Smith dan John Naisbitt faktanya tak pernah terbukti. Pesimisme David Ricardo terasa lebih realistis.

Tuntutan agar pemerintah melakukan good governance tak akan menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, persaingan yang terjadi bukan persaingan sempurna. Tapi persaingan oligopolistis, bahkan monopolistis. Faktanya, manusia kemampuannya berbeda-beda. Tak semua mereka kuda. Sebagiannya singa dan mayoritasnya kancil. Sikap pemerintah tak akan mengubah suasana persaingan ini.

Selama ini diharapkan para pelaku bisnis mempunyai jiwa spiritual dan sosial. Masalahnya, ini didapat dari mana? Adanya pebisnis yang dermawan seperti Bill Gates tak bisa jadi contoh karena bukan menjadi kecenderungan umum. Faktanya, tokoh-tokoh agama yang diharapkan menambal kekurangan ini terbelenggu, terkalahkan dominasi pasar. Tak pernah ada ceritanya para ulama menominasikan pengusaha yang â€œkonsisten pada syariahâ€. Yang ada, para pengusaha menyeleksi ustadz yang lebih â€œdisukai pasarâ€. Apalagi media dan lembaga rating selalu dikuasai pemegang modal, bukan pemegang nilai.

Semua itu menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada sopir dan penumpangnya. Masalahnya adalah, mobil yang bernama kapitalisme ini memang menghasilkan sopir atau penumpang yang tamak, bodoh, atau tak berdaya. Adalah wajar kalau penduduk dunia semakin tak percaya pada ideology ini.

Lalu, apakah kapitalisme akan segera hancur? Dan bagaimana prospek dunia masa depan?

Memasuki Era Stagnan

Umumnya, bangkitnya peradaban dominan yang kedua kali â€“berbeda dengan periode pertama– lebih dikarenakan kepahlawanan (heroism) daripada pencerahan (aufklarung). Ini dilakukan setelah terjadi friksi internal dan â€œperang duniaâ€ yang melanda peradaban itu. Inilah yang terjadi pada peradaban Romawi setelah dilanda konflik Roma-Goth dan selanjutnya diserang Attila the Hun (452 M). Begitu pula yang terjadi pada peradaban Isalam setelah konflik Baghdad-Kairo dan selanjutnya diserbu Hulagu the Mongol. Peradaban kapitalis pun begitu. Konflik mazhab laissez faire (Inggris/Prancis) versus kapitalisme negara (Jerman) selanjutnya memicu Perang Dunia I dan II. Setelah itu, biasanya muncul â€œnegara intiâ€ (meminjam istilah Huntington) yang menyelamatkan dan memimpin peradaban (Bizantium, Utsmani, AS). Karenanya, pasang naik peradaban itu berikutnya lebih dilandasi kuatnya metode dan implementasi daripada ide dan formulasi. Mereka unggul dalam pengorganisasian dan militer. AS tentu saja lebih unggul daripada Kakaisaran Inggris Raya dulu, sebagaimana Utsmani lebih unggul daripada Abbasiyah.

Walau begitu, hal ini juga mempunyai imbas. Setelah peradaban itu surut, memang friksi internal (sebagaimana dalam periode pertama) tidak terlalu nampak. Namun, terjadi stagnasi. Inilah yang terjadi pada peradaban Romawi (abad VII M) dan peradaban Islam (abad XVI M) yang tampaknya besar tapi lemah dalam ide. Kecenderungan yang muncul hanyalah implementasi, bukannya internalisasi. Peradaban dilanjutkan dengan kurangnya kesadaran ideologis.

Peradaban kapitalis tampaknya sekarang juga demikian. Rusia dan China bukan negara yang â€œfundamentalisâ€ pada kapitalisme. Meraka bahkan menjalankannya dengan banyak perkecualian. Eropa selalu terombang-ambing antara Keynesian versus neoklasik. Brasil dan India tipikal khas implementator. AS pun tampaknya melanjutkan kapitalisme tak seyakin sebelumnya. Keadaannya begitu mirip dengan Bizantium, Goth, dan Franka (abad VII M) atau Utsmani, Safawi, dan Moghul (abad XVI M). Peradaban berjalan multipolar, datar, dan stagnan, walaupun sepintas tampak besar.

Geliat Peradaban Baru

Namun, kondisi ini sebenarnya sangat kondusif jika di dunia muncul sebuah konsep baru peradaban. Realitanya, itulah yang terjadi saat munculnya Islam di Madinah tahun 632 M dan saat bangsa-bangsa Barat mengorganisasikan dirinya melalui konferensi Westphalia tahun 1645 M yang menjadi penyangga penyebaran sekularisme-kapitalisme di Barat.

Untuk saat ini, tak ada konsep dunia lain yang siap menggantikan kapitalisme kecuali Islam. Sosialisme Amerika Latin sebanarnya hanyalah kapitalisme Keynesian dengan beberapa catatan. Itupun lebih didorong adanya orang kuat seperti Hugo Chaves dan Castro bersaudara. Tak ada prospek Amareika Latin akan memandu perubahan peradaban di dunia.

Sedangkan Islam sebaliknya. Memang mulai abad akhir XVI M melemah. Selanjutnya negeri-negeri Islam satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman imperialisme Barat. Tapi itu sebenarnya lebih karena stagnasi. Tak berarti konsepnya hilang. Bahkan disamping konsep itu tetap ada, banyak para pengembannya yang menyoroti dengan detail akan kesalahan dan kekeliruan kapitalisme dalam memimpin dunia. Banyak konsep-konsep hasil ijtihad bermunculan, tak hanya tentang thaharah, nikah, dan pengurusan mayat. Tapi juga menyangkut sistem pemerintahan, hukum, ekonomi, serta sosial. Dua fondasi masyarakat Islam, yaitu ekonomi syariah dan sistem khilafah kembali populer. Sebagaimana survei SEM Institute dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis, tren pro syariah di Indonesia meningkat pesat (> 80 %). Dan tren ini ternyata juga menjadi tren global dunia Islam.

Dalam tahapan stagnasi kapitalisme ini, pergeseran peradaban tempaknya sangatlah realistis. Tidakkah kita berkaca pada abad VII M dan abad XVI M?

[Semarang / 12 Okt â€˜08]

Husain Matla, ST, MM adalah penulis produktif. Beberapa buku yang bernuansa ideologis telah lahir dari pena aktivis Hizbut Tahrir Jawa Tengah yang menyelesaikan pendidikan masternya di Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang (2002). Saat ini aktif sebagai Ketua Divisi URC HTI Jateng dan Direktur MATLa Institute. Pada Jurnal Ekonomi Ideologis Husain Matla mengasuh rubrik baru Percaturan Ideologi.

Referensi:

Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, Gramedia 2004
Mukadimah Ibnu Khaldun
John Naisbitt, Mind Set, Daras 2007
Imam Suyuthi, Tarikh Khulafa, Pustaka Al-Kautsar
Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, bagian Khilafah
Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, bagian Pemikiran dan Peradaban
An-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadiyu fil Islam

Tulisan terkait lainnya ....

Obama: Dari Donald Bebek ke Mickey Mouse

Admin — Fri, 05 Sep 2008 06:14:56 +0000

Oleh :Â Husain Matla

Tampilnya Barack Obama, capres partai Demokrat,Â sebagai ikon politik baru AS disambut dengan gembira oleh banyak kalangan di Indonesia. Kegembiraan itu semakin bertambah dengan semakin anjloknya popularitas George W. Bush yang tampaknya semakin menyurutkan pula popularitas John McCain, rival Obama dari kubu Republik yang akan meneruskan program-program Bush. Apalagi belum lama ini Joe Bidden, cawapres Obama, menyatakan bahwa persahabatannya dengan McCain hendaklah ia kalahkan demi semangat perubahan pada negeri paman Sam itu.

Ada semacam harapan yangÂ cukup besar di Indonesia bahwa Amerika Serikat tak akan mendiktekan kemauannya dengan semaunya di dunia. Harapan bahwa AS akan mengubah kebijakannya dan menjadi negara yang lebih bersahabat menjadi ulasan di banyak media. Yang dirasa lebih melegakan lagi, dominasi Demokrat ini seolah adalah akhir dari imperialisme modern yang telah menindas dunia terutama selama delapan tahun ini.

Benarkah? Menurut beberapa fakta yang penulis amati, tampaknya kita masih perlu berhati-hati. Untuk memahami AS, penulis melihat perlunya menengok pada sejarah negara maupun sejarah kedua partai di negeri itu.

Sejarah Imperialisme AS

Sebuah pertanyaan yang cukup penting jika kita mengamati peta negara Amerika Serikat adalah, â€œAdakah hubungan antara bentuk batas-batas antar negara bagian yang sangat teratur di AS dengan imperialisme?â€

Seperti kita tahu, batas-batas wilayah di AS teratur sekali, berupa garis-garis. Karenanya, banyak negara bagian yang bentuknya persegi panjang. Betapa berbeda dengan batas-batas wilayah di Indonesia yang umumnya tak teratur, berdasar batas-batas alamiah seperti gunung, bukit, atau sungai. Kondisi batas-batas wilayah di AS sebenarnya tak lepas dari sejarahnya. Bangsa-bangsa Eropa penghuni AS di masa awal adalah bangsa berperadaban tinggi yang melihat tanah mahaluas menghampar seakan tak berujung. Penghuni dari wilayah itu pun hanyalah suku-suku Indian yang tentu dengan mudah akan mereka kalahkan. Hal ini membuat masyarakat AS awal dengan gampang mempunyai lanskap pembagian wilayah berdasarkan koordinat. Walau mereka masih tinggal di timur, tanah bagian barat pun sudah mereka kapling-kapling. Ini membuat kondisi ekonomi AS relatif stabil. Orang-orang yang kalah di wilayah timur akan senantiasa pindah ke barat, sehingga tak ada yang kalah di AS. Ini tentu sangat berbeda dengan di Indonesia di mana orang yang â€œkalahâ€ akan menjadi gelandangan.

Yang menjadi masalah adalah, bagaimana jika tanah di AS sudah penuh? Bukankah mereka terbiasa dengan sumber daya alam yang jauh lebih besar dari kebutuhan mereka? Mereka ternyata punya jawaban: imperialisme.

Imperialisme pada faktanya memang menjadi tuntutan bangsa AS. Secara psikologis, mereka tak siap dengan wilayah yang besarnya tetap. Ketika mereka baru tinggal di wilayah timur, mereka pun memberi alasan penguasaan wilayah barat Amerika sebagai â€œManifest Destinyâ€ (takdir nyata)Â milik ras kulit putih. Ketika seluruh wilayah negara telah penuh, maka mereka memperluas definisi â€œtakdir nyataâ€ ini untuk seluruh Pasifik dan Atlantik. Penguasaan Kuba, Panama, dan Filipina sama sekali tak mereka anggap sebagai kesalahan. Kenyataannya, semua itu tak hanya keputusan presiden, tapi juga didukung Konggres.

Semenjak runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, pemerintah silih berganti antara Republik dan Demokrat. Walau begitu, klaim bahwa AS pantas menyandang predikat polisi dunia dan berwenang mempunyai senjata nuklir seolah sudah menjadi aksioma. Tuntutan imperialisme tampaknya memang telah menjadi suara umum, sadar atau tidak sadar, yang dijiwai oleh Partai Republik sekaligus Partai Demokrat.

Nafsu Perang Partai Republik

Yang patut kita amati dari Partai Republik adalah bagaimana ciri khas pandangan mereka atas masalah AS dan dunia.

Partai ini adalah partai yang mewakili para kapitalis Amerika Serikat yang menguasai timur laut AS di masa revolusi serta berjasa mendanai AS untuk bebas dari Kekaisaran Inggris. Revolusi Amerika tahun 1776, yang memerdekakan AS dari Inggris, tampaknya memang bisa disebut sebagai revolusi orang-orang kaya. Ini karena revolusi ini didukung para konglomerat yang sejak jauh sebelum masa revolusi telah menjadi penguasa status quo di wilayah timur laut itu. Karenanya, Revolusi Amerika hakekatnya adalah gerakan sparatisme yang dipimpin para pemodal.

Dengan latar belakang ini Partai Republik bervisi menjadikan AS sebagai negara dengan kekuatan besar yang memberikan keleluasaan luar biasa pada kekuatan dagangnya untuk bersaing menjadi kekuatan dagang yang disegani di dunia. Kenyataannya, pandangan inilah yang akhirnya menimbulkan bencana besar bagi dunia.

Sebagaimana kita tahu, Partai Republik merupakan pendukung kapitalisme radikal yang berpijak pada azas laissez faire pimpinan Adam Smith, Thomas Robert Malthus, serta Jean Baptiste Say. Kita ketahui, Adam Smith mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi (rational economic man) yang jika â€œdilepaskanâ€ akan menjadi makhluk pemburu materi yang memberikan dunia kemakmuran. Malthus mengajarkan bahwa jumlah manusia akan menyalip jumlah materi sehingga solusi terbaik ekonomi adalah menggenjot bertambahnya materi. Sementara J.B. Say, dengan hukum Say-nya, menyatakan bahwa solusi pertambahan materi itu adalah jika negara tidak campur tangan, biarkan tiap individu berlomba meraih keinginannya karena ekonomi akan berjalan â€œapa adanyaâ€. Intinya, kalau tiap orang bersaing dan tidak dicampuri negara, negara justru akan sejahtera.

Pandangan ketiga filosof tadi menyebabkan Partai Republik cenderung menyerahkan ekonomi sepenuhnya pada swasta. Sementara swasta, sesuai karakter dasarnya â€“urusan mereka adalah bisnis bukannya pelayanan;Â tujuan mereka adalah keuntungan bukannya pemerataanâ€” menyebabkan rakyat AS sendiri tereksploitasi sebagai konsumen dan buruh, serta para politisi sebagai abdi kekuatan bisnis. Suasana ini makin bertambah parah dengan banyaknya merger perusahaan besar yang menyebabkan kesenjangan sosial semakin luar biasa. Pemerintah pun dengan mudah mereka dikte. Tentu ini bukan salah swasta, tapi mengapa swasta disuruh memikirkan rakyat?

Presiden Rutherford B. Hayes, seorang presiden AS pada akhir abad XIX,Â mengatakan, â€œIni adalah pemerintahan dari perusahaan, oleh perusahaan, dan untuk perusahaan.â€ Sementara Matthew Josephson, dalam studi kritisnya tentang Amerika awal, The Robber Barrons, mengatakan, â€œAula gedung dewan pembuat undang-undang diubah menjadi pasar di mana harga suara ditawar dan hukum yang dibuat untuk dijadikan peraturan dibeli dan dijual.â€ Mengomentari kedua pendapat itu, Noreena Herzt, seorang profesor di Cambridge University, dalam The Silent Take Over, menyatakan, â€œSekitar 100 tahun kemudian situasi tampaknya hampir sama secara keseluruhan, tidak hanya di Amerika, yang memiliki sejarah panjang korupsi dan politik gombal, tetapi juga di negara-negara lain. Ketika kita memasuki milenium baru, barangkali bisa dikatakan bahwa seluruh dunia adalah dari perusahaan multinasional, oleh perusahaan multinasional, untuk perusahaan multinasional. Persoalannya sama, tingkat geografisnya menjadi sangat buruk. Perusahaan akibatnya mulai menancapkan kekuasaan untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan para politisi di seluruh dunia.â€

GlobalisasiÂ kiranya adalah gambaran dari uraian Herzt itu. Sayangnya Partai Republik tak hanya berjalan dengan penjajahan gaya baru ini. Ia biasa memaksakan keinginannya dengan bekerja sama dengan militer, baik militer AS maupun penguasa diktator militer di negara-negara berkembang. Kita telah tahu bagaimana perampasan emas dan tembaga di Irian zaman Soeharto dulu. Hasil dari Partai Republik lainnya adalah banyaknya orang cacat akibat Perang Vietnam; tewasnya penduduk Afghanistan yang, seperti kata Jendral Z.A Maulani, butuh 32 gedung WTC untuk menampungnya; serta tewasnya lebih dari 650 ribu orang di Iraq karena kerunyaman politik pasca serangan Bush.

Obsesi Bebas Partai Demokrat

Partai Demokrat merupakan kekuatan rakyat Amerika awal. Bisa dikatakan partai ini awalnya adalah partainya â€œwong cilikâ€. Mereka terdiri dari orang-orang yang lari dari Eropa yang trauma pada penindasan raja, gereja, dan bangsawan.

Sayangnya, bandul biasanya bergeser dari ekstrem satu ke ekstrem lain. Trauma akan penindasan di Eropa menjadikan mereka mengikuti para filosof dan intelektual sekular yang sangat memuja kehidupan bebas. Bisa kita katakan, jika Republik adalah representasi Kapitalisme, maka Demokrat adalah representasi Liberalisme. Keduanya sebenarnya berinduk pada satu sumber, Sekularisme.

Sayangnya, pandangan ini akhirnya juga memberikan bencana bagi dunia dalam bentuk yang lain.

Pertama, Liberalisme pada akhirnya mendesak agama.

Pada mulanya masyarakat AS masih menghargai agama walaupun agama terpisah dari kehidupan. Namun bagaimanapun agama hanya berada di ranah privat sehingga tak punya taji untuk menghakimi orang-orang yang menyimpang. Orang Demokrat dalam sejarah terbukti lembek, atau bahkan membantu, terhadap berbagai penyimpangan itu. Pada awal abad XIX, ketika perbudakan berlangsung dengan kejam di negara-negara bagian di wilayah selatan AS, kaum Demokrat selatan justru mendukung praktek ini. Tahun 60-an, ketika revolusi seksual menyebabkan pornografi tak lagi dianggap tabu, aktivis partai ini pun bersikap lunak. Para pegiat film Hollywood pun umumnya pro Demokrat. Sejak pemerintahan Clinton sampai sekarang, eksistensi kaum homoseks didukung kaum Demokrat. Partainya Clinton ini juga mendukung pembunuhan jika â€œpelaksanaannya tidak nampak kejamâ€. Selain mereka mendukung aborsi, yang menghilangkan nyawa sebelum menyentuh dunia, mereka juga mendukung embargo ekonomi atas Iraq yang menyebabkan lebih dari 500 ribu bayi meninggal. Banyak presiden dari partai ini terlibat skandal perselingkuhan sejak dulu, seperti Thomas Jefferson, F.D Roosevelt, JFK, serta Bill Clinton. Relatif berbeda dengan presiden dari kubu lawannya yang terlibat skandal korupsi (Ulysess S. Grant), skandal mata-mata (Nixon), skandal senjata (Reagan) dan skandal konglomerasi (Bush Senior).

Kedua, Liberalisme menyebabkan pragmatisme. Bagaimanapun juga, lemahnya agama menjadikan pengambilan keputusan seringkali didasari kepentingan sesaat. Prinsip pun bukan suatu yang mutlak sehingga gampang diingkari. Al Gore dengan mudah mengingkari janjinya setelah terpilih sebagai wapres. Dukungan atas perbudakan di masa lalu adalah karena kepentingan ekonomi. Andrew Jackson, seorang Demokrat yang akhirnya jadi presiden di abad XIX, membantai kaum Indian Apache dan Sioux demi mendapatkan dukungan politis para petani dan peternak di wilayah barat. Presiden Roosevelt merasa malu untuk bersikap garang menyikapi Perang Dunia, tapi meminta kalangan angkatan laut dan pemerintah Hindia Belanda untuk memancing Jepang menyerang pantai barat AS. Pada akhirnya ia mendapat dukungan rakyat uintuk berperang dan menghadiahi Heroshima dan Nagasaki dengan bom atom.

Karenanya, kiranya tak perlu keburu gembira dengan kemunculan Obama dan Bidden. Tampaknya imperialisme tak akan segera sirna. Perpindahan yang terjadi di negeri itu tampaknya hanyalah dari brutalisme ala Donald Bebek ke pragmatisme model Mickey Mouse.

Bukan berarti kita antipati pada Obama. Tapi kebijakan negeri Paman Sam itu sebenarnya merupakan kebijakan ideologi. Dan Obama hanyalah bagian ideologi itu.

Referensi

Garis Besar Sejarah Amerika, Departemen Luar Negeri AS.
Noreena Herzt, Perampok Negara, Kuasa Kapitalisme dan Matinya Demokrasi (The Silent Take Over, Global Capitalism and The Death of Democracy), Alenia, Jogjakarta, 2005.
Joel Andreas, kartun ilmiah â€œNafsu Perangâ€ bagian Manifest Destiny.
John Perkins, Confessions of Economic Hit Man (Pengakuan Seorang Ekonom Perusak), Abdi Tandur, Jakarta, 2005, bagian Kata Pengantar dan Pendahuluan.

Husain Matla

Direktur MATLa Institute Semarang

Tulisan terkait lainnya ....

Otonomi Daerah: Alat Konglomerasi Internasional

Admin — Tue, 02 Sep 2008 16:41:14 +0000

Oleh : Husain Matla

Apa hubungan antara otonomi daerah dan kesejahteraan? Mengapa dalam era otonomi daerah sekarang justru kemiskinan sangat merajalela? Sebagaimana dinyatakan Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia mencakup lebih dari 70 juta jiwa. Lantas apakah berarti otonomi daerah justru berkorelasi negatif terhadap kesejahteraan?

Sebelum kita meneliti semua itu, setidaknya bisa kita temukan fakta bahwa lahirnya otonomi daerah di Indonesia lebih karena perubahan kondisi politik daripada alasan paradikmatik-empirik. Tahun 1998, masyarakat Indonesia merasakan kemuakan atas pemerintahan yang sangat sentralistis dan ingin menuju pola masyarakat yang lebih menjanjikan kebebasan. Realitasnya, setelah masyarakat Indonesia berada dalam era otonomi daerah, berbagai problem bermunculan dan implemenasi atas konsep otonomi itu memunculkan banyak konflik baik vertikal maupun horizontal.

Dalam paparan singkat ini, penulis ingin memberikan catatan bahwa pelaksanaan otonomi daerah pada faktanya telah menimbulkan empat problem.

Empat Problem Otonomi Daerah

Pertama, pudarnya negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemimpin negara adalah atasan para pemimpin di bawahnya. Namun di Indonesia, apakah faktanya memang demikian? Kenyataannya sangat jauh dari itu. Bagaimanapun para gubernur, bupati, dan walikota untuk terpilih butuh dukungan partai-partai. Realitas ini membuat mereka lebih taat pada pimpinan partai yang mendukung mereka. Undangan pertemuan pemerintah di atasnya sering diabaikan, sementara undangan pimpinan partai ditanggapi segera, bahkan cepat-cepat berangkat dengan memakai uang negara. Ini membuat Indonesia seperti mempunyai banyak presiden. Walaupun para pimpinan partai tidak memerintah, tapi mereka mengendalikan para gubernur dan kepala daerah yang didukung partai mereka.

Kedua, lemahnya jalur komando. Dalam konsep otonomi daerah, para gubernur bukan atasan bupati/walikota. Sementara pemerintah pusat membawahi daerah yang jumlahnya lebih dari empat ratus buah. Di sisi lain, gubernur juga merupakan jabatan politis yang untuk meraihnya membutuhkan dukungan politik partai. Seringkali yang terjadi presiden, gubernur, dan bupati/walikota berasal dari partai yang berbeda. Kiranya, adalah wajar kalau dengan semua itu jalur komando dari pusat ke daerah menjadi terputus. Kemampuan pusat hanyalah mengkoordinasikan seluruh pemerintahan di bawahnya, itupun dalam tingkat koordinasi yang sangat lemah. Ini mengakibatkan program-program pemerintah pusat tidak berjalan, padahal banyak program yang sangat penting demi keselamatan rakyat. Alasan Menkes Siti Fadilah Supari terkait kegagalam penanganan flu burung, dimana instruksi dan dana dari departemen kesehatan tidak mengalir ke sasaran karena para kepala daerah tidak mempedulikan (sehingga banyak korban berjatuhan), kiranya cukup relevan sebagai contoh.¹ Realitasnya NKRI sekarang telah tiada. Yang ada hanyalah persekutuan ratusan kabupaten dan kota di Indonesia.²

Ketiga, semakin kuatnya konglomeratokrasi. Putusnya jalur komando dalam pemerintahan di Indonesia terasa sangat ironis jika melihat kekuatan komando di partai dan perusahaan. Partai dan perusahaan umumnya bersifat sentralistis. Pimpinan pusat bagaimanapun juga adalah atasan pimpinan di tingkat provinsi. Dan pimpinan tingkat provinsi adalah atasan pimpinan tingkat daerah. Ini membuat partai dan perusahaan di Indonesia jauh lebih solid daripada pemerintah. Partai dan perusahaan lebih terasa sebagai suatu â€œpihakâ€. Ini lain dengan pemerintah yang lebih terasa sebagai â€œkumpulanâ€ atau bahkan sekedar â€œtempat persainganâ€. Dengan melihat bahwa pemerintahan di Indonesia terpecah-pecah, pemimpin pemerintahan butuh dukungan partai, dan partai butuh dana yang umumnya mengandalkan dukungan para konglomerat, maka bisa disimpulkan bahwa konglomerat merupakan subjek atas partai dan partai merupakan subjek atas pemerintah. Ini berarti yang berkuasa di Indonesia adalah para konglomerat. Realitas ini semakin terasa parahnya jika mengingat bahwa Indonesia sangat tergantung modal asing dan bahwa kekuatan korporasi di dunia saat ini di atas negara (sebagaimana dinyatakan Prof. Hertz, dari 100 pemegang kekayaan terbesar di dunia sekarang 49-nya adalah negara, sementara 51-nya perusahaan; kekayaan Warren Buffet, orang terkaya di dunia, di atas APBN Indonesia).³ Bisa dibayangkan jika di jaman dulu puluhan kerajaan dengan kondisi politiknya yang â€œmungkin terpecahâ€ bisa dikuasai oleh VOC (sebuah perusahaan dunia), bagaimana sekarang ratusan daerah yang umumnya secara politis â€œsudah terpecahâ€ menghadapi puluhan VOC baru yang kekuatannya di atas negara? Dari fakta ini saja sangat bisa dipahami mengapa Indonesia berada dalam cengkeraman korporatokrasi/konglomeratokrasi.⁴

Keempat, terabaikannya urusan rakyat. Asumsi yang diberlakukan dalam konsep otonomi daerah adalah rakyat bisa mengurus dirinya sendiri. Pelaksanaan asumsi ini adalah bahwa para gubernur, bupati, dan walikota, walaupun tidak dalam komando pemerintah pusat, tetapi dalam kontrol DPRD setempat. Sayangnya, bagaimanapun juga DPRD mempunyai realitas yang sama dengan para pimpinan pemerintahan dalam hubungannya dengan partai dan korporasi/konglomerat. Ini berarti kekuasaan korporasi justru semakin mengakar. Realitas ini bisa dilihat dari fakta bahwa berbagai parameter keberhasilan adalah ukuran korporasi, bukan ukuran kesejahteraan rakyat. Padahal, seringkali hitungan korporasi tidak sesuai dengan hitungan kesejahteraan. Dengan ukuran pendapatan per kapita (angka yang dibutuhkan korporasi), banyak kabupaten di Indonesia mempunyai pendapatan per kapita di atas Rp.18 juta per tahun (Rp. 1,5 juta/bulan atau Rp. 6 juta / keluarga). Itu berarti banyak keluarga di Indonesia yang mempunyai penghasilan di atas keluarga doktor. Kenyataannya, lebih 70 juta lebih rakyat miskin (angka kemiskinan merupakan hitungan kesejahteraan). Indonesia memang negeri yang sangat aneh. Berbagai bentuk iklan semakin megah dan meriah. Tapi jalan-jalan semakin berlubang.

Kiranya, empat problem di atas sudah bisa menggambarkan bagaimana hubungan antara otonomi daerah dengan munculnya berbagai problem di Indonesia. Dengan otonomi, harapannya adalah suasana yang lebih bebas dan desentrlistis. Kenyataannya, sentralisasi lama dipreteli kekuasaannya untuk masuk sentralisasi baru, yaitu kekuasaan korporasi/konglomerasi internasional.

Solusi Syariah

Selain konsep otonomi daerah, alternatif solusi lain yang dalam dekade terakhir mulai menjadi bahasan banyak pihak untuk memperbaiki kesejahteraan negeri ini adalah konsep ekonomi syariah. Hanya saja, sebenarnya kita perlu membahasnya secara lebih makro, yaitu solusi syariah secara makro untuk negara. Selain terasa janggal jika rakyat Indonesia yang mayoritas muslim tidak pernah mencoba membahas tentang solusi syariah, solusi syariah sendiri secara paradikmatik-empirik mempunyai beberapa kekuatan. Solusi syariah secara makro juga mempunyai pandangan khas tentang desentralisasi. Terdapat beberapa hal yang menjadi kebijakan negara berdasar solusi syariah.

Pertama, sentralisasi politik. Selama ini orang umumnya trauma jika berbicara tentang sentralisasi. Semua itu bisa dipahami jika mengingat sentralisasi di jaman Soeharto (Orde Baru). Namun sentralisasi dalam syariah cukup berbeda dengan sentralisasi orde baru. Sentralisasi orde baru cukup ekstrim. Pemerintah pusat bukan hanya merupakan atasan pemerintahan di bawahnya. Tapi juga mempreteli kekuasaan di bawahnya dan mencengkeram dengan sangat kuat berbagai bidang operasional daerah dengan berbagai departemennya. Sentralisasi dalam syariah lebih menekankan agar negara berada dalam satu kesatuan politik. Ini dilakukan dengan cara khalifah (kepala negara) mempunyai akses komando atas pemerintahan di bawahnya, berhak mengangkatnya, dan berhak memberhentikannya. Sedangkan kekuasaan yang langsung dipegang pemerintah pusat itu sendiri lebih pada kekuasaan yang tidak bersifat operasional dan administratif, seperti militer, kepolisian, luar negeri, ekonomi kebijakan, dan keuangan.⁵ Dalam pemerintahan Islam biasa dikenal wali zakat dan wali sholat.⁶ Wali zakat adalah gubernur keuangan dalam tiap-tiap provinsi, yang menjadi saluran input keuangan dari daerah ke pusat. Sementara wali sholat adalah gubernur sebagaimana dalam pengertian sekarang, yang memikirkan urusan rakyat dengan anggaran yang dibutuhkan –hanya saja dalam Islam anggaran meminta ke pusat sesuai kebutuhannya. Ini berarti sektor input dan output keuangan berada dalam jalur yang berbeda. Kondisi ini diharapkan akan menguntungkan daerah dalam beberapa hal: komando pusat, anggaran yang jelas, lebih bersih dari politisasi dalam amsalah operasional, dan lebih terjaga dari korupsi. Bagi negara secara keseluruhan lebih utuh secara politik.

Kedua, kontrol pemerintahan yang sehat. Gambaran pemerintahan dengan strukur pohon di atas barangkali memunculkan kekhawatiran. Yaitu: kesewenang-wenangan pemerintah pusat dan kurangnya partisipasi publik dan partisipasi daerah. Hal ini sebenarnya bisa dihindari dengan fakta bahwa syariah lebih menekankan agar pemerintah pusat dikontrol, bukan dipreteli kekuasaannya. Beberapa hal yang disiapkan syariah untuk menciptakan kondisi ini adalah: 1) Larangan memberhentikan mahkamah mazhalim (pimpinan peradilan negara) ketika sudah mendapat aduan tentang pemerintah. 2). Anggota majelis umat (dewan perwalikan) dipilih langsung oleh rakyat. 3) Majelis Umat terdapat di pusat, provinsi,dan daerah. Mereka merupakan lembaga kontrol dan masukan. 4). Partai politik bebas berdiri sepanjang berdasarkan syariah Islam, tugasnya bukan mencari kedudukan tapi mengontrol pemerintahan dan menyuarakan aspirasi masyarakat.⁷ Jadi, berdasar syariah pemerintah pusat â€œdipaksa kuat, tapi juga dijaga supaya warasâ€. Kondisi ini juga lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk â€œmempunyai pemerintahan yang baikâ€, bukannya â€œingin memerintah sendiriâ€.

Ketiga, desentralisasi administrasi. Sungguhpun berlaku sentralisasi politik, tapi administrasi terdesentralisasi. Berbagai bidang operasional seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kebutuhan publik menjadi tanggung jawab daerah.⁸ Dengan melihat fakta bahwa daerah tidak menjadi jalur input keuangan tapi jalur output pelayanan, maka rakyat akan merasakan manfaat desentralisasi. Desentralisasi tidak akan dirasakan sebagai â€œnaiknya karcis parkirâ€ dan â€œmelambungnya pajakâ€ seperti saat ini. Desentralisasi akan dirasakan sebagai kecepatan dalam pelayanan.

Keempat, orientasi pemerataan. Berbeda dengan sistem ekonomi yang ada sekarang yang menganggap masalah ekonomi adalah kelangkaan, penanganan kelangkaan butuh produksi, pelaksanaan produksi butuh korporasi, kelancaran korporasi butuh peran pemerintah sebagai fasilitator korporasi; sistem ekonomi Islam mempunyai filosofi berbeda. Sistem ekonomi Islam berdasarkan filosofi tersendiri, yaitu masalah ekonomi adalah kurangnya distribusi, pelaksanaan distribusi butuh peran negara, peran negara butuh kebijakan yang adil, kebijakan yang adil butuh rujukan syariah. Kenyataannya, syariah memang sangat mengatur masalah distribusi. 1). Zakat untuk mengembalikan fakir, miskin, dan gharim (penghutang) kembali ke titik nol. 2). Seluruh sumber daya alam adalah milik umat dan dipakai untuk sesejahteraan umat sedangkan negara sekedar pengelola. 3) Kebijakan agraria yang sangat melindungi petani, seperti larangan menganggurkan tanah tiga tahun, penyitaan negara atas tanah yang dianggurkan, serta kebolehan memagari tanah kosong.⁹

Sedikit contoh paradigma syariah Islam dalam kehidupan bernegara itu kiranya bisa menjadi pertimbangan baru untuk mengambil langkah yang tepat untuk negeri ini.

Referensi:

1. Siti Fadilah Supari, Saatnya Dunia Berubah; Tangan Tuhan di Balik Flu Burung, SWI, Jakarta, 2008. Lihat bagian Perjuangan Belum Selesai, hal 142.

2. Husain Matla, Demokrasi Tersandera? Menyingkap Misteri 2 Â¼ Abad (1783- sekarang), Big Bang, Semarang, 2007. Lihat hal 50, bab Planet Robot.

3. Lihat hal 8 dari Perampok Negara (edisi Indonesia), karya Noreena Herzt,bagian Monster-monster Perusahaan, terbitan Alenia, Jogjakarta, 2005.

4. Jurnal Al-Waie Januari 2008, Demokrasi dan Kedaulatan Pemilik Modal, Husain Matla.

5. Nizhamul Hukmi fil Islam, Taqiyuddin An-Nabhani, Daarul Bayaarid, Beirut, bagian Nizham Khilafah

6. Ibid. bagian Wali

7. Ibid, bagian Majlisul Ummah, Qadhi Mazhalim

8. Lihat An-Nizham al-Iqtishadiyu fil Islam, Taqiyuddin An-Nabhani, bagian Milkiyah