Oleh M. Hatta

Sebagaimana diketahui, banyak para ekonom, baik itu ekonom konvensional maupun Islam, mengatakan bahwa salah satu permasalahan ekonomi yang harus atau wajib dipecahkan adalah persoalan inflasi. Mereka semua memandang (dari segi dampak) bahwa inflasi sangat tidak baik bagi masyarakat, meskipun dalam hal tertentu mereka memiliki pandangan yang sangat berbeda terutama dalam hal upaya penyelesaiannya.

Betapa pentingnya penyelesaian masalah inflasi bukanlah tanpa alasan. Betapa tidak, inflasi secara faktual sesungguhnya menggambarkan tingkat harga dari barang dan jasa yang sejatinya sering dibutuhkan oleh masyarakat kebanyatakan.

Dari segi urgensitas penyelesaiannya, sesungguhnya permasalahan inflasi tidaklah memandang siapa dan dari mana orangnya, apakah orang Islam atau bukan. Hal ini dikarenakan inflasi sejatinya adalah sebuah fenomena faktual dalam sebuah ekonomi. Namun, dalam dataran sebab dan bagaimana solusinya akan sangat berbeda bagaimana antara orang (ekonom) Islam dan konvensional dalam memandangnya.

Bagaimana dari segi pengukurannya atau perhitungannya, apakah juga terdapat perbedaan antara ekonom Islam dan konvensional? Dalam konsep sistem ekonomi konvensional, inflasi diukur dan diamati sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai cara. Istilah yang terlahirpun bermacam-macam, ada inflasi inti, inflasi IHK, dan inflasi IHPB. Jenis barang dan jasa yang diukurpun juga dikelompokkan bermacam-macam, ada kelompok bahan makanan, sandang, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga. Begitu pula teknik dan metode yang digunakan untuk mengukur besaran inflasi yang terjadi juga bermacam-macam adanya. Bagaimana dalam konsep sistem ekonomi Islam?

Tulisan ini dimaksudkan penulis sebagai kajian awal konsep inflasi dalam kerangka Daulah Khilafah. Sebuah pemerintahan yang sudah pernah berkuasa kurang lebih tiga belas abad lamanya dan diprediksikan akan kembali memimpin dunia dalam waktu dekat ini.

Urgensitas Penyelesaian Inflasi Dalam Perspektif Islam

Pentingnya persoalan inflasi diselesaikan menurut Islam dapat dimulai dari pandangan politik ekonomi Islam yang disampaikan oleh Taqiyuddin an Nabhani. Beliau mengatakan, Politik ekonomi Islam adalah menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) setiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sabagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu (Islam).¹

Oleh karenanya, agar semua basic needs beserta sekunder dan tersiernya dapat terpenuhi, maka pemerintah (Khalifah) memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga tingkat harga barang dan jasa yang beredar sehingga berada dalam jangkauan masyarakat untuk membelinya.²

Dalam kerangka menjaga tingkat harga inilah kemudian dibutuhkan sebuah pengamatan terhadap barang dan jasa yang beredar sehingga dapat diketahui perkembangan tingkat harga terkini.

Menjernihkan Definisi dan Hakikat Persoalan Inflasi

Definisi inflasi

Dalam mendefinisikan inflasi, ekonom konvensional memberikan definisi yang saling berbeda. Dari beberapa definisi yang ada, setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pertama, definisi yang menggabungkan antara penyebab dengan fenomena inflasi itu sendiri. Kedua, definisi yang hanya sebatas memberikan definisi kepada fenomenanya saja.

Contoh dari definisi yang pertama adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ludwig von Mises (salah seorang ekonom mazhab Austria). Ia mengatakan Inflasi adalah “peningkatan jumlah uang dan uang kertas yang beredar serta kuantitas deposito bank yang dapat dicairkan.”³

Aliminsyah dan Padji memberikan definisi inflasi sebagai berikut “suatu keadaan yang menunjukkan jumlah peredaran uang yang lebih banyak dari pada jumlah barang yang beredar, sehingga menimbulkan penurunan daya beli uang dan selanjutnya terjadi kenaikan harga yang menyolok”⁴.

Downes dan Elliot Goodman mengatakan, inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi jika pembelanjaan bertambah dibandingkan dengan penawaran barang di pasar (dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit).⁵

Higher prices: an increase in the supply of currency or credit relative to the availability of goods and services, resulting in higher prices and a decrease in the purchasing power of money.⁶

A continuing rise in the general price level usu. Attributed to an increase in the volume of money and credit relative to available goods and services.⁷

Adapun contoh dari definisi yang kedua misalnya adalah sebagai berikut:

Inflasi dalam Dictionary of Economics didefinisikan dengan suatu peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu.⁸

Samuelson dan Nordhaus dalam buku mereka Macro Economics mendefinisikan inflasi dengan cukup singkat yaitu kenaikan tingkat harga umum.⁹

Bank Indonesia mendefinisikan inflasi dengan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus.¹⁰

Badan kebijakan fiskal Departemen Keuangan mendefinisikan inflasi dengan sebuah proses kenaikan harga-harga secara umum dan berkelanjutan sebagai akibat adanya ketidakseimbangan (excess demand) dalam perekonomian.¹¹

Terjadinya perbedaan dalam mendefinisikan inflasi di atas dikarenakan sebagian pakar ekonomi menjelaskan makna inflasi berdasarkan sebab yang menimbulkan inflasi dan sebagian yang lain berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh inflasi.¹²

Dari dua kelompok definisi di atas, penulis cenderung untuk sepakat dan menggunakan definisi inflasi dari kelompok yang kedua dengan menambahkan beberapa point. Mengapa kelompok yang kedua?

Pertama, harus kita pahami bahwa sebuah definisi adakalanya berasal dari sebuah konsep tentang nilai yang dalam perumusannya diharuskan merujuk kepada dalil-dalil syar’i dan adakalanya terkait dengan konsep yang murni berasal dari sebuah fakta.¹³

Definisi inflasi sepenuhnya didasarkan pada penelaahan yang cermat (dan tepat) terhadap fakta fenomena perkembangan harga barang dan jasa. Dengan kata lain, definisi inflasi adalah berbicara fakta apa adanya (das sein), bukan berbicara apa yang seharusnya (das sollen).¹⁴ Dalam hal ini, definisi inflasi kelompok yang ke pertama tidaklah menggambarkan fakta apa adanya.¹⁵

Ini sama halnya ketika kita mendefinisikan tentang akal. Akal atau berpikir adalah proses pemindahan fakta melalui indera ke dalam otak disertai dengan informasi sebelumnya yang digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Definisi ini diperoleh dari fakta kegiatan berpikir manusia.¹⁶ Metode telaah seperti inilah yang seharusnya juga diterapkan dalam mendefinisikan fakta tentang inflasi.

Kedua, sebagaimana halnya definisi kebijakan moneter, definisi inflasi kelompok yang ke dua memasukkan unsur besaran jumlah uang beredar sehingga definisi tersebut tidak bersifat netral (mengikuti aliran moneteris). Dengan kata lain, ia hanya memuat salah satu dari penyebab terjadinya inflasi. Padahal secara faktual penyebab inflasi sangatlah beragam.

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis mendefinisikan inflasi adalah sebagai suatu fakta (kejadian) yang menunjukkan telah terjadi kenaikan relatif harga barang dan jasa baik dalam satu jenis maupun secara umum (dalam banyak jenis), dimana kenaikan itu dapat dinilai berdasarkan nilai sebuah mata uang ataupun benda yang lainnya.

Penjelasan definisi:

Sebagai suatu fakta, maksudnya adalah inflasi merupakan sebuah kejadian yang benar-benar terjadi.

Kenaikan relatif, maksudnya adalah meskipun kenaikan dari harga barang dan jasa yang ada tidaklah sama atau dalam prosentase yang saling berbeda tetaplah dikatakan sebagai sebuah inflasi.

Dalam satu satu jenis maupun secara umum, artinya dikatakan inflasi meskipun barang dan jasa yang mengalami kenaikan harganya hanya satu jenis.

Kenaikan itu dapat dinilai berdasarkan nilai sebuah mata uang ataupun benda yang lainnya, maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa kenaikan harga barang yang terjadi dapat diketahui dari nilai sebuah mata uang ataupun dengan benda lainnya. Tidak semata-mata hanya dapat diketahui dari mata uang. Lebih dari itu, bagian dari definisi ini bukan bermaksud menunjukkan bahwa penyebab terjadinya inflasi hanya karena nilai uang yang turun atau banyaknya uang yang beredar. BERSAMBUNG [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

M. Hatta adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Sleman dan mahasiswa Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam.

Tulisan terkait lainnya ….

• Membongkar Kerusakan Teori Inflasi Moderat
• Telaah Singkat Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam
• TDL Naik Inflasi bakal Melejit
• Problem Mata Uang Kertas (Fiat Money)
• Kebutuhan Khilafah Sangat Mendesak
• Mengenal APBN Khilafah
• Mengontekstualkan Kapitalisme
• Free e-Book: Makna Kebangkrutan Amerika
• Demokrasi Kapitalis Tidak Berkah, Ekonomi Islam Khilafah itu Berkah
• Sudan Membutuhkan Khilafah

Oleh Firmansyah

A. Pendahuluan

Memang kalau kita menilik ke dalam catatan sejarah Islam, tidak dikenal  istilah kata APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam Islam, akan tetapi dalam Islam terdapat suatu konsep yang mewujud dalam bentuk lembaga yang tak terpisahkan dalam Struktur Khilafah untuk mengatur penerimaan dan pegeluaran negara yang dikenal dengan Baitul mal (Zallum, 1983). Baitul Mal dalam pengertian ini, telah dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu masa Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya, hingga kehancuran Khilafah di Turki tahun 1924. Gagasan konsep Baitul Mal yang ideal perlu disusun dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan syariah, baik dalam hal sumber-sumber pendapatan maupun dalam hal pengelolaannya.

Berbeda dengan Baitul Mal, APBN dalam Sistem Sekular sangat mengandalkan pajak dari rakyat dan Hutang, terutama dari luar negeri jika tidak mencukupi. Hal ini bisa dilihat  dari Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBN-P 2008 Indonesia sebesar Rp.894,9 triliun (www.anggaran.depkeu.go.id), 68 persennya adalah dari pajak yaitu sebesar Rp.609,2 triliun. Sedangkan penerimaan dari sumber daya alam indonesia adalah sebesar Rp.192,8 triliun (21,5 % dari total pendapatan Negara dan Hibah), padahal menurut S. Damanhuri potensi pendapatan dari sektor kelautan saja sekitar Rp.820 triliun pertahun. Sedangkan hasil hutan dalam bentuk kayu pada tahun 2005 sebesar Rp.250 triliun. Belum lagi dari sektor yang lain, dari emas saja rata-rata produksi pertahun 126,6 ton (Al-wai’e No 62 tahun 2005:34), kalau dikalikan dengan harga emas Rp.245.460/gram (Running Text TV One, 19/08/08) maka akan diperoleh pendapatan Rp.31,07 triliun sungguh fantastis. Ternyata hanya dari pendapatan tiga sektor saja yaitu dari sektor laut Rp.820 triliun+Hutan Rp.250 triliun+Emas Rp.31 triliun maka diperoleh Rp. 1.101 triliun sudah mencukupi bahkan surplus anggaran untuk membiayai Belanja negara indonesia dalam APBN-P 2008 yang hanya Rp. 989,5 triliun (www.anggaran.depkeu.go.id). Belum lagi penerimaan dari Migas dan barang tambang lainnya yang jumlah penerimaanya tidak kalah fantastis.

Fakta di atas telah mengingatkan kita, bahwa kalau di dalam sistem Khilafah justru lebih dahulu mengandalkan pengelolaan sumber daya alam yang tidak membebani masyarakat yang ternyata menghasilkan potensi pendapatan negara yang sangat besar dan mencukupi pembiayaan negara, sehingga menghutang ke luar negeri tampaknya  tidak akan dilakukan oleh Khilafah karena banyaknya bahaya yang akan didapat dari utang luar negeri.

1. Distorsi makna Baitul Mal

Istilah Baitul Mal atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) belakangan ini populer seiring dengan semangat umat untuk berekonomi secara Islam dan memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak 1997. Istilah-istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam sebuah perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang istilah tersebut dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai lini kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan usaha pada sektor riil (Tim DD-FES-BMT, 1997).

Memang, niat dan semangat yang tinggi untuk berekonomi Islam itu patut dihargai. Akan tetapi, penggunaan istilah Baitul Mal tersebut nampaknya perlu dipertimbangkan lagi secara bijaksana. Karena, penggunaan istilah Baitul Mal sekarang ini sebenarnya adalah suatu reduksi  kalau tak dapat dikatakan distorsi  terhadap ketentuan syariah Islam tentang Baitul Mal. Dalam konsep aslinya  seperti yang tersebut dalam ketentuan nash-nash syara maupun praktek konkretnya dalam sejarah Islam  Baitul Mal merupakan salah satu lembaga dalam Sistem Pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah) yang tugas utamanya adalah mengelola segala pemasukan dan pengeluaran negara (Zallum, 1983). Baitul Mal merupakan lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribuslkan uang negara sesuai ketentuan syariat. Ringkasnya, Baitul Mal dapat disamakan dengan kas negara yang ada dewasa ini (Dahlan, 1999).

Jadi, ada tersamar dengan penggunaan istilah Baitul Mal juga istilah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) seperti yang popular sekarang. Pertama, istilah Baitul Mal hanya akan dipahami secara dangkal dan parsial, tidak lagi dipahami sebagai institusi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Islam (Khilafah). Jika istilah Baitul Mal disebut, umat tak lagi berpikir lagi tentang Khilafah, yang menjadi payung atau induk keberadaannya, namun yang terpikir adalah aktivitas-aktivitas ekonomi parsial yang dilakukan oleh rakyat, bukan oleh negara. Kedua, penggunaan istilah Baitul Mal akan dapat membius atau meninabobokkan umat dan membuat mereka puas dengan apa yang telah mereka capai, sehingga lupa terhadap sistem ekonomi Islam yang hakiki, yang hanya akan terwujud dalam naungan negara Khilafah. Mereka mungkin akan menyangka, Baitul Mal yang ada sekarang adalah kurang lebih sama dengan Baitul Mal yang ada dalam sejarah Islam.

Mungkin karena alasan semacam itulah, istilah Baitul Mal di Aceh kemudian disepakati untuk diubah namanya menjadi Baitul Qiradh (Hakim, 1995). Di Kuwait sebuah lembaga keuangan diberi nama Baitut Tamwil Al Kuwaiti (Qaradhawi, 1997). Fenomena semacam ini kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dan renungan.  Namun, terlepas dari dua bahaya  itu, konsep Baitul Mal itu sendiri memang harus dikaji kembali dengan seksama dengan melihat ketentuan hukum syara mengenai Baitul Mal dan realitas objektif dari praktek Baitul Mal yang terbentang sepanjang sejarah Islam. Dengan demikian, kita akan memiliki persepsi yang benar dan utuh mengenai Baitul Mal, termasuk kedudukannya sebagai bagian integral dari Khilafah. Dengan bekal persepsi yang benar inilah, mudah-mudahan kita akan mampu menerapkan konsep Baitul Mal secara sempurna dalam realitas kehidupan suatu saat kelak, Insya Allah.

B. Pengertian Baitul Mal Yang Sebenarnya Menurut Syara

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma’na lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta (Dahlan, 1999).

Adapun secara terminologis (ma’na ishtilahi), sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitabnya Al Amwaal Fi Daulah Al Khilafah, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (Arab: al jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara’ dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mal. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum.

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah, adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran Baitul Mal, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat penyimpanan Baitul Mal. Dengan demikian, Baitul Mal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak (al-jihat) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran.

Namun demikian, Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (al- makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Zallum, 1983).

C. Sejarah Ringkas Baitul Mal

1.  Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M)

Baitul Mal sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada Perang Badar (Zallum, 1983). Saat itu para shahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah tersebut sehingga turun firman Allah SWT yang menjelaskan hal tersebut:  ’Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, Harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman.’ (QS Al Anfaal : 1)

Dengan ayat ini, Allah menjelaskan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Selain itu, Allah juga memberikan wewenang kepada Rasulullah SAW untuk membagikannya sesuai pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin. Dengan demikian, ghanimah Perang Badar ini menjadi hak bagi Baitul Mal, di mana pengelolaannya dilakukan oleh Waliyyul Amri kaum muslimin  yang pada saat itu adalah Rasulullah SAW sendiri sesuai dengan pendapatnya untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin (Zallum, 1983).

Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.

Seorang shahabat bernama Hanzhalah bin Shaifi yang menjadi penulis (katib) Rasulullah SAW menyatakan : ‘Rasulullah SAW menugaskan aku dan mengingatkan aku (untuk membagi-bagikan harta) atas segala sesuatu (harta yang diperoleh) pada hari ketiganya Tidaklah datang harta atau makanan kepadaku selama tiga hari, kecuali Rasulullah SAW selalu mengingatkannya (agar segera didistribusikan). Rasulullah SAW tidak suka melalui suatu malam sementara ada harta (umat) di sisi beliau (Zallum, 1983).

Pada umumnya Rasulullah SAW membagi-bagikan harta pada hari diperolehnya harta itu. Hasan bin Muhammad menyatakan : ‘Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan harta baik siang maupun malamnya…’

Dengan kata lain, bila harta itu datang pagi-pagi, akan segera dibagi sebelum tengah hari tiba. Demikian juga jika harta itu datang siang hari, akan segera dibagi sebelum malam hari tiba. Oleh karena itu, saat itu belum ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya (Zallum, 1983).

2. Masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq (11-13 H/632-634 M)

Keadaan seperti di atas terus berlangsung sepanjang masa Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah, keadaan Baitul Mal masih berlangsung seperti itu di tahun pertama kekhilafahannya (11 H/632 M). Jika datang harta kepadanya dari wilayah-wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Untuk urusan ini, Khalifah Abu Bakar telah mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Hal ini diketahui dari pernyataan Abu Ubaidah bin Al Jarrah saat Abu Bakar dibai’at sebagai Khalifah. Abu Ubaidah saat itu berkata kepadanya, ‘Saya akan membantumu dalam urusan pengelolaan harta umat.’ (Zallum, 1983).

Kemudian pada tahun kedua kekhi-lafahannya (12 H/633 M), Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Baitul Mal bukan sekedar berarti pihak (al- jihat) yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat (al-makan) untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (ghirarah) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M.

Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah yang sangat wara’ (hati-hati) dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau dibai’at sebagai Khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul Mal untuk keperluan diri dan keluarganya. Diriwayatkan oleh lbnu Sa’ad (w. 230 H/844 M), penulis biografi para tokoh muslim, bahwa Abu Bakar yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin Khaththab. Umar bertanya, “Anda mau kemana, hai Khalifah?” Abu Bakar menjawab, “Ke pasar”. Umar berkata, Bagaimana mungkin Anda melakukannya, padahal Anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin? Abu Bakar menjawab, “Lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku?” Umar berkata, “Pergilah kepada Abu Ubaidah (pengelola Baitul Mal), agar ia menetapkan sesuatu untukmu” Keduanya pun pergi menemui Abu Ubaidah, yang segera menetapkan santunan (ta’widh) yang cukup untuk Khalifah Abu Bakar, sesuai dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, yakni 4000 dirham setahun yang diambil dan Baitul Mal.

Menjelang ajalnya tiba, karena khawatir terhadap santunan yang diterimanya dari Baitul Mal, Abu Bakar berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan santunan yang pernah diterimanya dari Baitul Mal sejumlah 8000 dirham. Ketika keluarga Abu Bakar mengembalikan uang tersebut setelah beliau meninggal, Umar berkomentar, “Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ia telah benar-benar membuat payah orang-orang yang datang setelahnya.” Artinya, sikap Abu Bakar yang mengembalikan uang tersebut merupakan sikap yang berat untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para Khalifah generasi sesudahnya (Dahlan, 1999).

3. Masa Khalifah Umar bin Khaththab (13-23 H/634-644 M)

Setelah Abu Bakar wafat dan Umar bin Khaththab menjadi Khalifah, beliau mengumpulkan para bendaharawan kemudian masuk ke rumah Abu Bakar dan membuka Baitul Mal. Ternyata Umar hanya mendapatkan satu dinar saja, yang terjatuh dari kantungnya.

Akan tetapi setelah penaklukan-penaklukan (futuhat) terhadap negara lain semakin banyak terjadi pada masa Umar dan kaum muslimin berhasil menaklukan negeri Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi), semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota Madinah. Oleh karena itu, Umar lalu membangu-n sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk diwan-diwannya (kantor-kantornya), mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal, serta membangun angkatan perang. Kadang-kadang ia menyimpan seperlima bagian dari harta ghanimah di masjid dan segera membagi-bagikannya. Mengenai mulai banyaknya harta umat ini, Ibnu Abbas pernah mengisahkan : ‘Umar pernah memanggilku, ternyata di hadapannya ada setumpuk emas terhampar di hadapannya. Umar lalu berkata : ‘Kemarilah kalian, aku akan membagikan ini kepada kaum muslimin. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui mengapa emas ini ditahan-Nya dari Nabi-Nya dan Abu Bakar, lalu diberikannya kepadaku. Allah pula yang lebih mengetahui apakah dengan emas ini Allah menghendaki kebaikan atau keburukan’

Selama memerintah, Umar bin Khaththab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh lbnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam Baitul Mal, Umar berkata,“Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin”. (Dahlan, 1999).

4. Masa Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M)

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal ini, lbnu Sa’ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az Zuhri (51-123 H/670-742 M), seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan, Utsman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan- jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan khumus (seperlima ghanimah) kepada Marwan yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan ia (Utsman) menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal sambil berkata, “Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sementara sanak kerabatku”. Itulah sebab rakyat memprotesnya. (Dahlan, 1999).

5. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M)

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh lbnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.

Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Talib dan Mu’awiyah bin Abu Sufyan (khalifah pertama Bani Umayyah), orang-orang yang dekat di sekitar Ali menyarankan Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang- orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Mendengar ucapan itu, Ali sangat marah dan berkata, “Apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan kezaliman? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama masih ada bintang di langit”.(Dahlan, 1999).

6. Masa khalifah-khalifah sesudahnya

Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat (Dahlan, 1999).

Keadaan di atas berlangsung sampai datangnya Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717-720 M). Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Di samping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun, ke Baitul Mal. Harta tersebut diperoleh dan warisan ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan. Di antara harta itu terdapat perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Mekah, yang sejak Nabi SAW wafat dijadikan milik negara. Namun, Marwan bin Hakam (khalifah ke-4 Bani Umayah, memerintah 684-685 M) telah memasukkan harta tersebut sebagai milik pribadinya dan mewariskannya kepada anak-anaknya. (Dahlan, 1999).

Akan tetapi, kondisi Baitul Mal yang telah dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada posisi yang sebenarnya itu tidak dapat bertahan lama. Keserakahan para penguasa telah meruntuhkan sendi-sendi Baitul Mal, dan keadaan demikian berkepanjangan sampai masa Kekhilafahan Bani Abbasiyah. Dalam keadaan demikian, tidak sedikit kritik yang datang dan ulama, namun semuanya diabaikan, atau ulama itu sendiri yang diintimidasi agar tutup mulut. lmam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Hanafi, mengecam tindakan Abu Ja’far Al Mansur (khalifah ke-2 Bani Abbasiyah, memerintah 754-775 M), yang dipandangnya berbuat zalim dalam pemerintahannya dan berlaku curang dalam pengelolaan Baitul Mal dengan memberikan hadiah kepada banyak orang yang dekat dengannya.

lmam Abu Hanifah menolak bingkisan dan Khalitah Al Mansur. Tentang sikapnya itu Imam Abu Hanifah menjelaskan, “Amirul Mukminin tidak memberiku dari hartanya sendiri. Ia memberiku dari Baitul Mal, milik kaum muslimin, sedangkan aku tidak memiliki hak darinya. 0leh sebab itu, aku menolaknya. Sekiranya Ia memberiku dari hartanya sendiri, niscaya aku akan menerimanya”.

Namun bagaimana pun, terlepas dari berbagai penyimpangan yang terjadi, Baitul Mal harus diakui telah tampil dalam panggung sejarah Islam sebagai lembaga negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam dan penciptaan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Keberadaannya telah menghiasi lembaran sejarah Islam dan terus berlangsung hingga runtuhnya Khilafah yang terakhir, yaitu Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924.

C. Tata Organisasi dan Kearsipan Baitul Mal dalam Sejarah

Dalam sejarah Baitul Mal, khususnya yang berkenaan dengan tata organisasi dan administrasinya, dikenal istilah Diwan. Diwan adalah tempat di mana para penulis/sekretaris Baitul Mal berada dan tempat untuk menyimpan arsip-arsip. Istilah Diwan kadang juga dipakai dalam arti arsip-arsip itu sendiri, karena memang terdapat saling keterkaitan antara kedua makna bagi kata Diwan ini. Ringkasnya, Diwan dapat berarti kantor Baitul Mal, atau arsip Baitul Mal (Zallum, 1983).

1. Diwan-diwan Baitul Mal paling awal terbentuk

Pembentukan diwan-diwan Baitul Mal yang pertama kali, yang telah dikhususkan sebagai tempat untuk menyimpan arsip-arsipnya, terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Al Khaththab, yaitu pada tahun 20 Hijriyah. Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal belum memiliki Diwan-Diwan tertentu, walaupun beliau telah mengangkat para penulis (kaatib) yang bertugas mencatat harta. Pada saat tersebut, beliau telah mengangkat Muaiqib bin Abi Fatimah Ad Dausiy sebagai penulis harta ghanimah, Az Zubair bin Al Awwam sebagai penulis harta zakat, Hudzaifah bin Al Yaman sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian Hijaz, Abdullah bin Ruwahah sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian Khaibar, Al Mughirah bin Syu’bah sebagai penulis hutang piutang dan mua’malat yang dilakukan negara, serta Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan kabilah-kabilah mereka dan kondisi sumber-sumber air mereka (Zallum, 1983).

Namun demikian pada saat itu belum ada Diwan-Diwan Baitul Mal, baik dalam arti arsip maupun kantor/tempat tertentu yang dikhususkan untuk penyimpanan arsip maupun ruangan bagi para penulis. Keadaan seperti ini juga terjadi pada masa kekhilafah-an Abu Bakar.

Pada saat Umar bin Al Khaththab menjadi Khalifah dan sejalan dengan semakin gencarnya penakluk-kan-penaklukkan (futuhat) yang menghasilkan banyak harta, dirasakanlah tuntutan untuk membentuk Diwan-Diwan Baitul Mal, menulis arsip-arsipnya, dan membangun tempat-tempat khusus untuk menulis dan menyimpan arsip-arsip tersebut (Zallum, 1983).

Penyebab yang utama untuk membentuk Diwan-Diwan Baitul Mal adalah peristiwa saat Abu Hurairah menyerahkan harta yang melimpah ruah kepada Khalifah Umar bin Khaththab yang diperolehnya dari Bahrain (tahun 20 H/641 M)). Pada saat itu Umar bertanya kepadanya, ‘Apa yang kamu bawa ini?’ Abu Hurairah menjawab, ‘Saya membawa 500 ribu dirham’ Umar kaget dan berkata lagi kepadanya, ‘Apakah kamu sadar apa yang engkau katakan tadi? Mungkin kamu sedang ngantuk, pergi tidurlah hingga subuh.’ Ketika keesokan harinya Abu Hurairah kembali kepada Umar maka beliau berkata kepadanya, ‘Berapa banyak uang yang engkau bawa?’ Abu Hurairah menjawab, ‘Sebanyak 500 ribu dirham’ Umar berkata,’Apakah itu harta yang sah?’ Abu Hurairah menjawab, ‘Saya tidak tahu kecuali memang demikian adanya.’ Kemudian Umar naik mimbar, memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian berkata, ‘Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kita harta yang banyak, jika kalian menghendaki, kami akan menimbang-nya bagi kalian. Jika kalian menghendaki, kami akan menghitungnya.’ Seorang laki-laki berkata, ‘Wahai Amirul Mu’minin, buatlah Diwan-Diwan Baitul Mal untuk kaum muslimin, sehingga mereka dapat mengambil bagiannya dari sana.’

Umar bin Khaththab lalu bermusya-warah dengan kaum muslimin mengenai pembentukan Diwan-Diwan Baitul Mal tersebut. Di antaranya hadir Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Al Warid bin Hisyam bin Al Mughiroh. Pada saat itu, Ali ra. berkata kepada Umar, ‘Bagikanlah harta yang terkumpul kepadamu setiap tahun dan janganlah engkau tahan dari harta itu sedikitpun’ Utsman berkata, ‘Aku melihat harta yang banyak yang mendatangi manusia. Jika mereka tidak diatur sampai diketahui mana orang yang sudah mengambil bagiannya dan mana yang belum, maka aku khawatir hal ini akan mengacaukan keadaan.’ Al Warid bin Hisyam bin Al Mughirah berkata, ‘Ketika aku di Syam aku melihat raja-rajanya membuat Diwan-Diwan dan membangun angkatan perangnya.’ Mendengar keterangan tersebut, maka Khalifah Umar menyetujuinya. Kemudian ia memanggil beberapa orang keturunan Quraisy, yaitu ‘Uqail bin Abi Thalib, Mukharamah bin Naufal, dan Jabir bin Muth’im. Umar lalu berkata kepada mereka, ‘Tulislah oleh kalian nama-nama semua rakyat berdasar-kan kabilah-kabilahnya.’ Mereka melaksanakan perintah tersebut dengan memulai penulisan dari Bani Hasyim, kemudian Abu Bakar dan kaumnya, Umar dan kaumnya, serta diikuti dengan kabilah-kabilah lainnya. Kemudian mereka menyerah-kannya kepada Umar dan ketika Umar melihat hal tersebut beliau berkata: ‘Tidak, bukan seperti ini yang aku maksud, tapi mulailah dari kerabat Rasulullah SAW, yaitu yang paling dekat kepada beliau, maka tulislah kedudukannya itu sehingga kalian dapat menempatkan Umar sebagaimana Allah SWT telah menetapkannya.’ (Zallum, 1983).

2. Diwan-diwan Baitul Mal kemudian

Yang diuraikan sebelumnya adalah Diwan (dalam arti arsip) yang pertama kali ada, yaitu Diwan untuk pemberian harta dan angkatan bersenjata (Diwan Al-Atha` wal Jund). Seluruhnya ditulis dalam bahasa Arab. Adapun Diwan untuk pemasukan dan pemungutan harta (Diwan Al Istifa` wa Jibayatul Amwal), tidak ditulis dalam bahasa Arab, tetapi ditulis dalam bahasa wilayah masing-masing, misalnya Diwan Irak ditulis dalam Bahasa Persia, sebagaimana yang terjadi pada masa Persia sebelumnya. Demikian juga negeri-negeri lain yang dulunya tunduk kepada kekuasaan Persia, Diwan yang mencatat pemasukan kharaj, jizyah, dan pemungutan hartanya ditulis dalam bahasa Persia. Adapun untuk negeri Syam dan daerah-daerah yang dulunya tunduk kepada kekuasaan Romawi, maka Diwannya ditulis dalam bahasa Romawi.

Keadaan tersebut baik untuk Irak maupun Syam terus berlangsung demikian dari masa Kekhilafahan Umar bin Khaththab sampai masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah. Pada tahun 81 H, Diwan yang mencatat segala sesuatu mengenai urusan harta negeri Syam, diubah penulisannya dengan bahasa Arab. Yang mendorong Abdul Malik bin Marwan melakukan perubahan penulisan tersebut, adalah suatu peristiwa di mana seorang penulis Diwan itu yang berbangsa Romawi suatu ketika membutuh-kan tinta untuk mengisi penanya. Namun rupanya ia tidak mendapatkannya. Lalu sebagai gantinya ia gunakan air kencingnya sebagai tinta untuk penanya. Kejadian lalu ini dilaporkan kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau lalu menindaknya dan memerintahkan Sulaiman bin Sa’ad untuk mengubah Diwan tersebut dengan bahasa Arab. Sulaiman menyelesai-kan perubahan Diwan tersebut dalam waktu tidak sampai setahun. Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendatanginya dan memanggil penulisnya yang bernama Sarjun, kemudian beliau memperlihatkan kepadanya dan menutupnya kembali. Sarjun lalu keluar dari tempat itu dalam keadaan sedih, tak lama kemudian sekelomp-ok penulis Romawi menemuinya dan Sarjun berkata pada mereka: ‘Carilah pekerjaan selain pekerjaan ini, karena Allah SWT telah memutuskan- pekerjaan ini dari kalian.’  Adapun Diwan yang mencatat segala urusan harta negeri Irak, dalam hal ini Al-Hajjaj Wali yang diangkat Abdul Malik bin Marwan di Irak  telah memerintahkan penulisnya yang bernama Shalih bin Aburrahman untuk mengubah Diwan dari bahasa Persia menjadi bahasa Arab. Ketika hal tersebut diketahui oleh salah seorang penulis Al Hajjaj yang berkebangsaan Persia bernama Muradansyah bin Zadaan Farukh dia berusaha menyuap Shalih 100 ribu dirham agar Shalih tidak melakukan tugas itu, namun Shalih menolaknya (Zallum, 1983).

D. Menggagas Konsep Baitul Mal

1. Sumber harta Baitul Mal

Islam tidak hanya mengatur sebab-sebab perolehan harta bagi individu, akan tetapi Islam juga mengatur sumber pemasukan dana/harta bagi Baitul Mal. Dalam hal sumber dana Baitul Mal ada dua hal yang harus dibedakan yaitu antara sumber-sumber pendapatan negara dengan sumber-sumber keuangan negara. Dua perkara ini berbeda, kalau sumber-sumber pendapatan negara adalah pos-pos yang memang menjadi hak milik negara (Khilafah) dalam hal perolehan, pengelolaan, dan pendistribusiannya. Sumber pendapatan negara itu adalah pos fa’I & kharaj (meliputi : ghanimah, kharaj, tanah, jizyah, fa’I dan pajak). Sedangkan sumber keuangan negara adalah sumber-sumber pemasukan yang dikelola oleh negara tetapi bukan milik negara, terhadap pos pemasukan ini negara hanya mengelola saja, penggunaan/pendistribusian mutlak untuk kemashlahatan umum. Yang termasuk sumber keuangan negara adalah pos bagian kepemilikan umum. Sedangkan pos zakat diletakkan pada kas khusus Baitul Mal karena hanya diperuntukkan untuk delapan ashnaf yang telah disebutkan dalam Al Qur’an (An Nabhani,1990).

2. Pengeluaran/peruntukan Baitul Mal

APBN dalam sistem sekular, pemasukan dari berbagai sumber dilebur menjadi satu tanpa melihat dari mana asalnya apakah dari kepemilikan umum atau negara, dan memang demikian adanya aturannya setelah semua pemasukan dilebur menjadi satu, baru digunakan untuk berbagai pembiayaan negara. Jadi misalnya, tidak ada peraturan bahwa kalau pemasukan A hanya diperuntukkan untuk pembiayaan A saja contohnya. *(terkait gambaran bagaimana bagan APBN dalam sistem sekular, bisa dilihat pada lampiran dari tulisan ini).

Sedangkan dalam konsep Baitul Mal, pendapatan Baitul Mal diperoleh sesuai dengan hukum-hukum syara’, maka peruntukkan/pengeluarannya pun harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum syara’ yang bersifat qathi’/pasti :

1. Bagian fa’I dan kharaj untuk membiayai : seksi dar al-khilafah, seksi mashalih daulah, seksi santunan, seksi jihad, seksi urusan darurat, dan seksi anggaran belanja negara-pengendalian umum-badan pengawas keuangan (BPK). (Zallum, 2000).
2. Bagian pemilikan umum untuk membiayai : seksi jihad, Biro mashalih daulah/pelayanan publik, seksi penyimpanan harta milik umum dan untuk seksi urusan darurat/bencana alam. (Zallum, 2000).
3. Bagian shodaqoh/zakat untuk : seksi jihad fi sabilillahi, seksi penyimpanan harta zakat, 8 golongan ashnaf (at-Taubah: 60).

Dari atas dapat disimpulkan ternyata hanya seksi Jihadlah yang dibiayai oleh semua pos pendapatan Baitul Mal, baik oleh bagian Fa’I-Kharaj, bagian pemilikan umum, maupun oleh bagian zakat. Hal ini menandakan bahwa khilafah sangat concent dalam hal pembiayaan dakwah dan jihad sebagai politik luar negeri khilafah dalam rangka penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia, yang pada faktanya memang membutuhkan sokongan dana yang mencukupi agar jihad–untuk menghilangkan rintangan fisik setelah option damai ditolak pihak musuh–dapat berlangsung dinamis dan simultan sampai dienul Islam ini menjadi satu-satunya agama dan sistem hidup bagi umat manusia di dunia.

Berikut adalah sistematika bagan APBN Khilafah dalam konteks administrasi yang boleh diadopsi, yang kurang lebih bisa menggambarkan dan memudahkan proses pemasukan dan pembiayaan dalam Daulah Khilafah Islamiyah.

3. Prinsip Pengelolaan Harta Baitul Mal

Pengeluaran atau penggunaan harta Baitul Mal menurut uraian Taqiyyuddin An Nabhani (1990) ditetapkan berdasarkan enam kaidah berikut, yang didasarkan pada kategori tatacara pengelolaan harta :

• Harta yang mempunyai kas khusus dalam Baitul Mal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak delapan ashnaf yang akan diberikan kepada mereka, bila harta tersebut ada. Apabila harta dari bagian zakat tersebut ada pada Baitul Mal, maka pembagiannya diberikan pada delapan ashnaf yang disebutkan di dalam Al Qur’an sebagai pihak yang berhak atas zakat, serta wajib diberikan kepada mereka. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kepemilikan terhadap harta tersebut bagi orang yang berhak mendapatkan bagian tadi telah gugur. Dengan kata lain, bila di dalam Baitul Mal tidak terdapat harta dari bagian zakat tersebut, maka tidak seorang pun dari delapan ashnaf tadi yang berhak mendapatkan bagian zakat. Dan tidak akan dicarikan pinjaman untuk membayar zakat tersebut, berapapun jumlah hasil pengumpulannya.
• Harta yang diberikan Baitul Mal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Misalnya nafkah untuk para fakir miskin dan ibnu sabil, serta nafkah untuk keperluan jihad. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi hak tersebut merupakan hak yang bersifat tetap, baik harta tersebut ada maupun tidak ada di dalam Baitul Mal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, lalu dikhawatirkan akan terjadi kerusakan/mafsadat karena pemberiannya ditunda, maka negara bisa meminjam harta untuk dibagikan seketika itu juga, berapapun hasil pengumpulan harta tersebut dari kaum muslimin, lalu dilunasi oleh negara. Namun, apabila tidak khawatir terjadi kerusakan, diberlakukanlah kaidah ‘fa nazhiratun ila maisarah.’ (maka hendaklah kita menunggu, sampai ada kelapangan/kecukupan harta). Pembagian harta bisa ditunda, hingga terkumpul dalam jumlah cukup, baru setelah itu diserahkan kepada yang berhak.
• Harta yang diberikan Baitul Mal sebagai suatu pengganti/kompensasi (badal/ujrah), yaitu harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa, seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. Hak mendapatkan pemberian ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi hak tersebut merupakan hak yang bersifat tetap, baik harta tersebut ada maupun tidak ada di dalam Baitul Mal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya, dengan cara memungut harta yang diwajibkan atas kaum muslimin. Apabila dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, bila pemberian tersebut tidak segera diserahkan, maka negara harus meminjam harta untuk diberikan seketika itu juga, berapapun jumlah hasil pengumpulan hartanya dari kaum muslimin, kemudian negara melunasinya. Apabila tidak khawatir akan terjadi kerusakan, maka diberlakukanlah kaidah ‘fa nazhiratun ila maisarah.’ (maka hendaklah kita menunggu, sampai ada kelapangan/kecukupan harta) dimana pembagian hartanya bisa ditunda, hingga harta tersebut terkumpul baru setelah itu diserahkan kepada yang berhak.
• Harta yang dikelola Baitul Mal yang bukan sebagai pengganti/ kompensasi (badal/ujrah), tetapi yang digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Misalnya sarana jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana-sarana lainnya, yang keberadaanya dianggap sebagai sesuatu yang urgen, dimana umat akan mengalami penderitaan/mudharat jika sarana-sarana tersebut tidak ada. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Hak tersebut bersifat tetap, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila di dalam Baitul Mal ada harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan tersebut. Apabila di dalam Baitul Mal tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah kepada umat, sehingga harta tersebut bisa dikumpulkan dari umat secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tetap tersebut.
• Harta yang diberikan Baitul Mal karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti/kompensasi (badal/ujrah). Hanya saja, umat tidak sampai tertimpa penderitaan/mudharat karena tidak adanya pemberian tersebut. Misalnya pembuatan jalan kedua/alternatif setelah ada jalan yang lain, atau membuka rumah sakit baru sementara dengan adanya rumah sakit yang lain sudah cukup, atau membuka jalan yang dekat, sementara orang- orang bisa menemukan jalan lain yang jauh, ataupun yang lainnya. Hak mendapatkan pemberian ini ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Kalau di dalam Baitul Mal terdapat harta, wajib disalurkan untuk keperluan- keperluan tersebut. Apabila di dalam Baitul Mal tidak terdapat harta, maka kewajiban tersebut gugur dari Baitul Mal. Kaum muslimin juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini, sebab sejak awal ia tidak wajib bagi kaum muslimin.
• Harta yang disalurkan Baitul Mal karena adanya unsur kedaruratan, semisal paceklik/kelaparan, angin taufan, gempa bumi, atau serangan musuh. Hak memperoleh pemberian tersebut tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi merupakan hak yang tetap, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila harta tersebut ada, maka wajib disalurkan seketika itu juga. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajibannya meluas kepada kaum muslimin, sehingga harta tersebut wajib dikumpulkan dari kaum muslimin seketika itu juga. Kemudian harta tersebut diletakkan di dalam Baitul Mal untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadi penderitaan/mafsadat karena penyalurannya ditunda hingga terkumpul semuanya, negara wajib meminjam harta, lalu meletakkannya dalam Baitul Mal, dan seketika itu disalurkan kepada yang berhak. Kemudian hutang tersebut dibayar oleh negara dari harta yang dikumpulkan dari kaum muslimin.

E. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan dapatlah ditarik beberapa kesimpulan umum sebagai berikut : Pertama, Baitul Mal sesungguhnya bukanlah lembaga privat atau swasta yang hanya menangani sebagian aspek kegiatan ekonomi umat, melainkan sebuah lembaga yang mengurusi segala pemasukan dan pengeluaran dari Pemerintahan Islam (Khilafah). Kedua, Baitul Mal dalam pengertian sebagai bagian dari institusi negara yang mengurusi pemasukan dan pengeluaran negara tersebut, telah dipraktekkan dengan berbagai nuansa kelebihan dan kekurangannya dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, hingga kehancuran Khilafah di Turki tahun 1924. Ketiga, Gagasan konsep Baitul Mal yang ideal haruslah merujuk kepada ketentuan syariah, baik dalam hal sumber-sumber pendapatan maupun dalam hal pengelolaannya.

Demikianlah sekilas konsep Baitul Mal yang ada dalam catatan sejarah dan juga gagasan mengenai Baitul Mal yang akan kita terapkan di masa depan, bila Khilafah Islamiyah berdiri suatu saat nanti, Insya Allah. Satu hal yang patut dicatat, posisi Baitul Mal sangatlah penting dan strategis bagi Khilafah Islamiyah. Dengan Baitul Mal, harta-harta dikumpulkan dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dengan Baitul Mal, tugas pokok Khalifah akan dapat didukung dan terselenggara dengan sempurna, yaitu menerapkan syari’at Islam di dalam negeri dalam semua aspek kehidupan, dan menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan jalan dakwah dan jihad fi sabilillah ke luar negeri.

Wallahu a’lam bish shawab.

Firmansyah adalah mahasiswa tingkat akhir Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Manajemen Bisnis & Syabab HT Chapter Kampus II (UPI, Polban, NHI, STMB, Poltekpos Bandung). E-mail : ghazy2020@yahoo.co.uk

DAFTAR PUSATAKA:

1. An Nabhani, Taqiyyuddin. 1990. An Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam. Cetakan IV. Beirut : Darul Ummah.
2. Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. Ensiklopedi Hukum Islam. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
3. Hakim, Cecep Maskanul. 1995. Konsep Pengembangan Baitul Mal. Paper Seminar Ekonomi Islam ICMI Bandung.
4. Qaradhawi, Yusuf. 1997. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta : Gema Insani Press.
5. Tim DD-FES-BMT. 1997. Pedoman Kemitraan Dompet Dhuafa Republika-FES-BMT. Jakarta : Dompet Dhuafa
6. Republika.
7. Zallum, Abdul Qadim. 1983. Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah. Cetakan I. Beirut : Darul Ilmi Lil Malayin. & terjemahannya Sistem Keuangan di Negara Khilafah, 2002, Bogor : PTI.
8. www.anggaran.depkeu.go.id , diakses 14/05/08 pukul 19:32 WIB.
9. Al-wai’e No 62 tahun 2005:34
10. Artikel Baitul Mal Tinjauan Historis dan Konsep Idealnya, oleh Ust. Shiddiq Al Jawi, www.khilafah1924.org

Tulisan terkait lainnya ….

• Mencoba Meramu APBN Syariah
• Kebijakan Fiskal Islam
• Baitul Mal dalam Sistem Ekonomi Islam
• APBN Defisit? Ngutang Aja lagi kata Pemerintah
• Mengkonstruksi Konsep Inflasi dalam Daulah Khilafah (bagian I)
• Kebutuhan Khilafah Sangat Mendesak
• Kegagalan Kapitalisme dan Solusi Islam untuk Krisis Keuangan Global
• Free e-Book: Makna Kebangkrutan Amerika
• Amerika Serba Defisit
• Demokrasi Kapitalis Tidak Berkah, Ekonomi Islam Khilafah itu Berkah

Menjelang digelarnya pemilihan umum presiden pada 8 Juli 2009, “neolib” menjadi salah satu topik paling hangat. Hal ini seiring dengan dipilihnya Boediono oleh SBY sebagai pendampingnya di dalam memimpin Indonesia ke depan.

Tidak dapat dipungkiri, “neolib” atau Neoliberalisme telah menjadi isu menguntungkan bagi kandidat Mega-Pro dan JK-Win dan sebaliknya merugikan kandidat incumbent SBY-Boediono. Isu ini membuat kubu SBY-Boediono “kebakaran jenggot”.

SBY menyebut pihak-pihak yang menuduhnya “neolib” tidak memahami apa yang disebut dengan Neoliberalisme. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tidak mungkin menerapkan sistem ekonomi neoliberal. Begitu pula Pjs Gubernur BI, Miranda S. Goeltom menganggap dirinya yang sudah 42 tahun belajar ekonomi tidak mengenal apa itu neoliberalisme. Sejumlah ekonom seperti Chatib Basri dan Raden Pardede juga menekankan bahwa tidak ada jejak Neoliberalisme di Indonesia.

Definisi dan Akar Ideologi Neoliberalisme

Saat ini perbincangan tentang Neoliberalisme telah lepas dari akar ideologinya (Kapitalisme), sehingga banyak yang memandang Neoliberalisme hanya sebatas “isme” anti intervensi pemerintah dan anti subsidi. Karena itu pula pasangan SBY-Boediono mengklaim pemerintahannya bukanlah pemerintahan Neoliberal melainkan pemerintahan yang menjalan kebijakan ekonomi jalan tengah. SBY beralasan pemerintahannya masih menerapkan intervensi dan subsidi, termasuk program BLT dan PNPM Mandiri.

Neoliberalisme juga lebih banyak dipandang sebagai konsep ekonomi pasar berdasarkan Konsensus Washington yang dirumuskan oleh John Williamson (1989). Konsensus Washington yang berisi 10 item liberalisasi ekonomi seperti disiplin fiskal, deregulasi, privatisasi, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi, dan liberalisasi sektor finansial menjadi standar paket reformasi ekonomi yang ditawarkan (baca: dipaksakan) IMF, Bank Dunia, dan Amerika Serikat kepada dunia ketiga.

Neoliberalisme merupakan “isme” yang dinisbatkan kepada “watak” pemerintahan Augustu Pinochet (1873-1990) di Chile hasil perselingkuhan keditaktoran dengan ekonomi pasar bebas (B. Hery Priyono: 2009). Perselingkuhan ini terjadi ketika Pinochet yang meraih kekuasaan melalui kudeta berdarah mengangkat Chicago boys untuk mengelola kebijakan ekonomi.

Chicago boys adalah para pemuda Chile yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas Chicago. Selama 1955-1963, 30 pemuda Chile telah mendapat gelar PhD di bidang ekonomi. Di universitas inilah para pemuda tersebut dicuci otaknya dengan pemikiran ekonomi ala mazhab Chicago, yakni mazhab ekonomi yang dikembangkan oleh seorang imigran Yahudi Milton Friedman yang mendapat gelar “nabi” Neoliberalisme (Wibowo: 2004).

Milton Friedman bersama Friedrich August Hayek (ekonom dari Austria) menjadi peletak dasar bangunan Neoliberalisme. Hayek mengunggulkan Kapitalisme pasar bebas dengan menempatkan harga sebagai metode untuk mengoptimalkan alokasi modal, kreativitas manusia, dan tenaga kerja. Sementara Friedman berpandangan insentif individual merupakan cara terbaik untuk menggerakkan ekonomi. Menurut Friedman, ”Ada satu, dan hanya satu, tanggungjawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber-dayanya untuk aktivitas yang mengabdi akumulasi laba…” (B Herry Priyono: 2003).

”Isme” liberal baru yang dikembangkan Friedman dan Hayek tidak dapat dipisahkan dari nilai dan spirit ideologi Kapitalisme yang dibangun dari filsafat liberalisme klasik. Menurut Betrand Russel (2002) Filsafat liberalisme klasik merupakan inti pemikiran asas ideologi Kapitalisme, yakni Sekularisme.

Liberalisme yang diwujudkan dalam kebebasan individu diperlukan untuk mempertahankan dan menyebarkan nilai-nilai sekuler ke seluruh dunia. Kebebasan individu tersebut dibagi ke dalam empat jenis, yaitu: kebebasan beragama (freedom of religion), kebebasan berpendapat (freedom of speech), kebebasan kepemilikan (freedom of ownership), dan kebebasan berperilaku (freedom of behavior) (Zallum: 2001). Kebebasan kepemilikan merupakan prinsip dasar sistem ekonomi Kapitalisme yang menonjolkan kepemilikan individu dalam perekonomian.

Dalam liberalisme klasik Adam Smith, perekonomian harus berjalan tanpa campur tangan pemerintah (laissez faire). Smith percaya pada doktrin invisible hands (tangan gaib) akan menciptakan keseimbangan secara otomatis. Setiap upaya individu mengejar kepentingannya, maka secara sadar atau pun tidak indvidu tersebut juga mempromosikan kepentingan publik. Dengan kata lain, Smith mengklaim dalam sebuah perekonomian tanpa campur tangan pemerintah yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan, maka perekonomian secara otomatis mengatur dirinya untuk mencapai kemakmuran dan keseimbangan. Pandangan ekonomi Smith ini kemudian dikenal sebagai ekonomi pasar murni.

Berbeda dengan liberalisme klasik yang masih berbicara kepentingan publik, liberalisme Friedman menempatkan transaksi ekonomi (motif materi) sebagai satu-satunya landasan interaksi antar manusia dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hubungan antar bangsa.

Meskipun Neoliberalisme mengusung ide pasar bebas, bukan berarti persaingan yang tercipta di pasar berlangsung secara bebas. Dalam bahasa Prof. Claudia von Werlhof (2007) kebebasan ekonomi yang terjadi adalah kebebasan bagi korporasi bukan bagi masyarakat. Begitu pula tidak benar jika dalam kerangka Neoliberalisme negara tidak melakukan campur tangan. Bahkan seringkali dalam merealisasikan kebijakan neolib pemerintah menerapkan kebijakan ”tangan besi”.

Tingkat resistensi masyarakat terhadap kebijakan neoliberal sangat besar. Untuk itu, kebijakan neoliberal selalu dibungkus secara apik sebagai bentuk kebohongan publik. Misalnya, globalisasi dan pasar bebas digemba-gemborkan sebagai jalan menuju kemakmuran. Atau privatisasi dianggap sebagai upaya untuk memperluas kepemilikan masyarakat.

Terlepas adanya perbedaan Neoliberalisme dengan liberalismenya Adam Smith, serta pandangan yang bertolak belakang dengan mazhab Keynesian yang mengedepankan campur tangan pemerintah, Neoliberalisme merupakan wujud baru Kapitalisme yang lebih serakah dan jahat.

Neoliberal dari Masa ke Masa

Liberalisasi ekonomi merupakan ciri khas sistem Kapitalisme. Hanya saja bentuk dan cara liberalisasi tersebut mengalami perkembangan seiring dengan perubahan realitas sistem Kapitalisme dan tarik-menarik kepentingan negara besar khususnya Amerika Serikat.

Dalam booklet Sarana dan Cara Imperialisme Barat di Bidang Ekonomi yang dikeluarkan Hizbut Tahrir (1998), dijelaskan Amerika menyebarkan ide tentang pembangunan ekonomi dan keadilan sosial untuk menggiring negara-negara baru merdeka masuk ke dalam cengkramannya. James Petras (2004) menyebut hal itu sebagai ekpansi penjajah (imperialist expansion) dalam wujud neoliberalisme dan globalisasi.

Amerika mendorong pembangunan berbasis hutang hutang dan investasi asing di dunia ketiga. Dengan cara ini, Amerika menjebak mereka dalam perangkap hutang (debt trap) sehingga mudah didikte bahkan hingga “bertekuk lutut”.

Sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Amerika telah mengincar negeri kita. Dalam bahasa David Ransom, Indonesia merupakan “hadiah yang terkaya bagi penjajah” di dunia. Presiden AS, Richard Nixon pernah menyebut Indonesia sebagai “hadiah terbesar” di wilayah Asing Tenggara (Ransom: 2006). Sedangkan Presiden Lyndon Johnson menyatakan kekayaan alam Indonesia yang melimpah sebagai alasan Amerika mendekati dan “membantu” Indonesia (Johnson Library: 1967).

Amerika berupaya mempengaruhi sistem politik di Indonesia dan menempatkan orang-orangnya di pemerintahan. Soemitro Djojohadikusumo yang menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam pemerintahan koalisi adalah pejabat pro Amerika.

Soemitro bersama Soedjatmoko merupakan anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang berorientasi ke Barat. Pada 1949 di School of Advanced International Studies yang dibiayai Ford Foundation, Soemitro mengatakan Sosialisme yang diyakininya termasuk akses seluas-luasnya terhadap sumber daya alam Indonesia dan insentif yang cukup bagi investasi asing. Sedangkan Soedjatmoko di hadapan tokoh-tokoh Amerika di New York menyampaikan strategi Marshal Plan di Eropa bergantung pada ketersediaan sumber daya di Asia

Sejak 1951 Soemitro menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Di kampus ini, Soemitro bekerjasama dengan Ford Foundation mengatur pemuda Indonesia untuk disekolahkan di kampus terkemuka Amerika, seperti MIT, Cornell, Berkeley, dan Harvard. Inilah cikal bakal lahirnya Mafia Berkeley.

Pada saat itu, Ford Foundation dipimpin Paul Hoffman yang juga pemimpin Marshall Plan di Eropa. Tujuan program pendidikan para pemuda Indonesia di Amerika untuk mencetak para administrator modern di dalam pemerintah Indonesia yang secara tidak langsung bekerja di bawah perintah Amerika. Hal ini persis seperti yang dilakukan Amerika terhadap para pemuda Chile yang tergabung dalam Chicago Boys.

Jika Chicago Boys memegang peranan penting di tubuh pemerintahan setelah kudeta berdarah Jenderal Augusto Pinochet yang didukung Amerika, maka Mafia Berkeley pun mendapatkan kedudukan strategis setelah Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno dengan dukungan Amerika pula (Ransom: 2006).

Mafia Berkeley sudah memiliki peran penting sejak awal Orba dalam meliberalisasi ekonomi Indonesia. November 1967, Mafia Berkeley mewakili pemerintah Indonesia dalam sebuah konferensi yang digagas Life Time Corporation di Genewa Swiss. Dalam konferensi tersebut, Mafia Berkeley menyetujui pengkaplingan wilayah dan sumber daya alam Indonesia untuk para korporasi raksasa dunia (Pilger: 2008).

Pada tahun 1967 pula Undang-Undang Nomor 1 tentang Penanaman Modal Asing disahkan pemerintah. Perusahaan asal Amerika, Freeport merupakan korporasi asing pertama yang memanfaatkan undang-undang tersebut.

Setahun kemudian, Soeharto mengangkat sejumlah anggota Mafia Berkeley duduk dalam kabinetnya. Soemitro Djojohadikusumo menjadi Meteri Perdagangan, Widjojo Nitisastro Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Emil Salim Wakil Ketua Bappenas, Ali Wardhana Menteri Keuangan, Subroto Direktur Jenderal Pemasaran dan Perdagangan, Moh. Sadli Ketua Tim Penanaman Modal Asing, dan Sudjatmoko Duta Besar RI di Washington (Ransom: 2006).

Mafia Berkeley memformat pembangunan Indonesia bertumpu pada hutang. Sementara Amerika memainkan peranan melalui IMF, Bank Dunia, ADB, dan PBB. IMF bertugas menciptakan stabilisasi ekonomi, penjadwalan hutang, dan memobilisasi hutang baru. Sedangkan Bank Dunia berperan dalam memandu perencanaan pembangunan dan rekonstruksi perekonomian Indonesia.

Bergesernya mazhab ekonomi negara-negara besar, dari Keynesian menjadi Neoliberal, semakin mendorong IMF dan Bank Dunia menerapkan program penyesuaian struktural dalam pinjaman yang mereka berikan kepada Indonesia. Pada tahun 1980-an Indonesia melakukan liberalisasi sektor keuangan dan perbankan secara siknifikan, khususnya setelah keluar Pakto 88 melalui tangan Trio RMS (Radius-Mooy-Sumarlin).

Di awal 1990-an, Indonesia sangat menggalakkan investasi asing dan swasta untuk menggenjot pertumbuhan. Akibatnya hutang luar negeri swasta Indonesia membengkak dari US$ 1,8 miliar pada tahun 1975 menjadi US$ 18,8 pada 1990. Tujuh tahun kemudian hutang luar negeri swasta Indonesia membengkak 4,5 kali lipat menjadi US$ 82,2 miliar. Beban hutang yang sangat besar inilah yang membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap krisis dan meledak pada pertengahan 1997 (Muttaqin: 2002).

Sementara itu tekanan beban hutang Orba mendorong pemerintah melakukan privatisasi sejumlah BUMN di pasar modal Indonesia dan internasional sejak tahun 1991 hingga 1997. Dana hasil privatisasi pada periode tersebut sebagian digunakan untuk membayar cicilan hutang pemerintah (Muttaqin: 2008).

Indonesia juga terlibat dalam liberalisasi perdagangan dan pasar bebas khususnya setelah bergabung dengan World Trade Organization (WTO), APEC, dan AFTA.

Kebijakan neoliberal di Indonesia semakin tidak terkendali dengan masuknya IMF dalam penataan ekonomi sejak akhir 1997. Melalui kontrol yang sangat ketat, IMF memaksa Indonesia menjalankan kebijakan neoliberal, termasuk menalangi hutang swasta melalui BLBI dan merekapitalisasi sistem perbankan nasional yang tengah ambruk dengan biaya Rp 650 trilyun. Momen ini juga dimanfaatkan Bank Dunia, ADB, USAID, dan OECD untuk meliberalisasi ekonomi Indonesia melalui program pinjaman yang mereka berikan.

Pemerintahan neoliberal di Indonesia berlangsung menjelang akhir kekuasaan Orde Baru hingga saat ini. Sepanjang itu, pemerintahan neoliberal mengukir prestasi meningkatkan hutang negara dua kali lipat dalam waktu 10 tahun dari US$ 67,3 miliar menjadi US$ 65,7 miliar untuk hutang bilateral/multilateral dan Rp 972,2 trilyun dalam bentuk hutang obligasi. Karenanya, pemerintahan Soerharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY-JK menjadi bagian tidak terpisahkan dari penerapan kebijakan ekonomi neoliberal. Jadi sangat aneh klaim pasangan incumbent SBY-Boediono tidak menjalan ekonomi neoliberal. Begitu pula sama anehnya dengan kedua pasangan calon presiden lainnya yang mengklaim bersih dari neolib, sebab mereka pernah menjadi incumbent.

Kesimpulan

Indonesia merupakan korban penjajahan Kapitalisme, baik Kapitalisme Keynes pada masa awal Orba maupun Kapitalisme Neoliberal pada saat ini. Karena itu sangat memprihatinkan pejabat negara yang sesungguhnya memiliki peran penting dalam mengubah negeri ini menjadi lebih baik justru menjadi kepanjangan tangan asing. Bahkan agenda liberalisasi yang mereka jalankan jauh lebih liberal dibandingkan negara-negara Kapitalis besar sekali pun.

Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa negara-negara penjajah tidak akan pernah rela melepaskan daerah jajahannya. Mereka senantiasa merancang dan memperbaharui bentuk penjajahan. Jika pada awal Orba penjajahan tersebut diwujudkan dalam “topeng” pembangunan, maka kini penjajahan dibungkus dalam kerangka globalisasi, pasar bebas, investasi, privatisasi, termasuk demokratisasi dalam ranah politik, liberalisasi agama dan sosial budaya masyarakat.

Karena itu tawaran konsep Islam untuk Indonesia lebih baik dan kuat dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah menjadi sangat relevan sebagai sebuah solusi. Sebab masalah negeri kita tidak semata-mata masalah personal pemimpin yang neolib malinkan juga akibat bercokolnya sistem Kapitalisme liberal di Indonesia. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/www.jurnal-ekonomi.org]

Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ketua Lajnah Siyasiyah DPD I HTI Kalsel.

Tulisan terkait lainnya ….

• Neolib Tidak Mungkin Memajukan Ekonomi Syariah
• BPS Tertimpa Neolib
• Bank Dunia Senang yang Paling Neolib Menang
• Ketua MPR tidak “Tau” Neolib?
• Dusta Kaum Neolib
• Neoliberalisme Bangkrut Neoliberalisme Berkuasa
• Pujian untuk Mengukuhkan Neoliberalisme
• Neoliberalisme dan Kebangkrutan Ideologi Kapitalisme
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia

oleh: M. Hatta

Seiring semakin disadari dan dirasakan oleh banyak manusia akan bau busuk dari sistem ekonomi Kapitalisme. Seiring dengan hal itupula terlahirlah banyak respon terhadapnya, ada yang merespon dengan cara menolaknya secara totalitas dan ada pula yang masih mencoba mencari yang bermanfaat darinya.

Bentuk respon yang kedua inilah yang dipilih oleh SBY setelah sebelumnya dikatakan sering kali mengambil kebijakan ala neo liberal yang merupakan salah satu varian dari Kapitalisme. Bentuk responnya itu ia namai dengan ekonomi jalan tengah.

Jauh-jauh hari sebelum SBY, Ide mengontekstualkan konsep Kapitalisme sejatinya juga sudah dilontarkan oleh beberapa ekonom yang menyadari betapa hebatnya kerusakan yang ditimbulkan dari penerapan sistem ekonomi Kapitalisme.

Selain para ekonom, di kalangan para pemikir liberal juga sering kali menggunakan ide ini dalam diskursus hukum-hukum Islam yang mereka tuduh sudah tidak lagi sejalan dengan zaman modern. Sebagai contoh adalah pendapat mereka terkait dengan hukum Islam tentang kewajiban berjilbab bagi seorang Muslimah.

Antara Mengontekstualkan dan Pragmatisme

Ide mengontekstualkan sebuah konsep sejatinya lahir dari sebuah pemikiran yang pragmatis. Pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah “faedah” atau “manfaat”. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh Pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori itu benar kalau berfungsi (if it works).

Dalam konteks judul artikel ini, wujud dari sikap pragmatis adalah ketiadaan standar dalam menilai mana yang harus diambil dari sistem ekonomi Kapitalisme yang kemudian dikontekstualkan dengan Bangsa Indonesia. Kalau kemudian dikatakan bahwa standar yang digunakan adalah nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia, nilai-nilai dan budaya Indonesia seperti apa yang hendak dijadikan standar?

Padahal, ketiadaan standar tersebut akan berdampak sangat parah. Sebagai misal, Kapitalisme mengajarkan bahwa, pasar harus dibuka seluas-luasnya bagi setiap orang untuk berusaha dan berkompetisi. Ide ini, sudah sangat dikenal oleh banyak ekonom yang jujur dan kritis adalah rusak. Lantas, bagi orang yang hendak mengontekstualkan ide ini dengan bangsa Indonesia mau menggunakan standar apa agar ide ini ketika diterapkan di Indonesia tidak membawa dampak buruk.

Singkat kata, ide mengontekstualkan sebuah konsep ditinjau dari segi epistemologi sangatlah bermasalah.

Sikap Seorang Muslim Terhadap Ide ini

Apabila diibaratkan sebuah pohon, maka Kapitalisme mulai dari akar hingga buah yang dihasilkannya sejatinya adalah racun yang bisa membunuh siapa saja dan bahkan mampu memusnahkan umat manusia. Hanya sedikit dari buahnya yang ada bisa memberikan manfaat bagi manusia, itupun apabila sebelumnya sudah diberikan pembersihan dari virus-virus yang bersarang di dalamnya dengan menggunakan anti virus.

Sebagai contoh dalam hal ini adalah ilmu manajemen. Ilmu manajemen yang ada saat ini banyak mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan ideologi Islam, sehingga harus diberi perlakuan koreksi dan internalisasi dengan nilai-nilai Islam (islamic values).

Oleh karenanya, pandangan dan respon yang tepat bagi seorang Muslim terhadap Kapitalisme adalah tidak mengambil, tidak meyakininya, serta senantiasa bersikap kritis dalam memandangnya. Lebih dari itu, seorang Muslim juga dituntut untuk terlibat aktif menjelaskan kebusukannya sekaligus menghancurkannya sampai ke akarnya. Wallahu’alam bi ash Shawab. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/ www.jurnal-ekonomi.org]

M. Hatta adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Sleman dan mahasiswa Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam.

Tulisan terkait lainnya ….

• Kapitalisme – Sekularisme Penyebab Utama Kemiskinan
• Sistem Ekonomi Neoliberalis Kapitalisme dalam Perspektif Nilai-Nilai Etik Islam
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• Mengkonstruksi Konsep Inflasi dalam Daulah Khilafah (bagian I)
• Kegagalan Kapitalisme dan Solusi Islam untuk Krisis Keuangan Global
• G-20: Perebutan Hegemoni Kapitalisme Global
• Keynes Ekonom Gay
• AIG Mewakili Kerakusan Kapitalisme
• Demokrasi Kapitalis Tidak Berkah, Ekonomi Islam Khilafah itu Berkah

Oleh: Firmansyah

A. Pendahuluan

Rontoknya saham-saham di bursa saham dunia merupakan fenomena yang sangat mengejutkan. Namun, hal ini tidaklah aneh. Sebab sudah dari dulu terjadi krisis keuangan yang diakibatkan oleh sistem ekonomi ribawi yang eksploitatif dan membuat perekonomian didominasi sektor non riil (unriil sector).

Ambruknya bursa saham Wall Street di tahun 1929 yang disusul oleh resesi ekonomi yang berkepanjangan di tahun 1930-an, 1940, 1970, 1980, Black Monday 1987, krisis moneter tahun 1997 di regional Asia, dan sekarang krisis keuangan global tahun 2008. Seolah-olah krisis “ditidakdirkan” tidak akan pernah berakhir dalam perekonomian dunia yang berkiblat pada Kapitalisme.

Nilai ekonomi non rill seperti transaksi di lantai bursa saham melebihi dari nilai transaksi barang dan jasa. Transaksi di lantai bursa dunia nilainya dapat mencapai 700 triliun dollar AS dalam satu tahun. Sementara itu, hanya sekitar 7 triliun USD saja nilai arus barang dan jasa yang diperdagangkan atau hanya seperseratusnya.

Ketidakseimbangan Nilai trasanksi antara sektor riil dan sektor non riil mengakibatkan krisis keuangan dunia. Anjloknya harga saham membuat para spekulan kelimpungan layaknya orang yang usahanya bangkrut membutuhkan dana segar agar tetap liquid. Biasanya mereka membutuhkan dollar baru sebagai dana segar. Jika permintaan dollar meningkat maka nilai dollar akan naik (terapresiasi). Sebaliknya mata uang domestik. seperti Rupiah akan terdepresiasi.

Inilah kanal penghubung ekonomi non riil­ dalam menghancurkan ekonomi riil. Jika nilai dollar naik maka barang modal industri yang sebagian besar masih impor akan “terseret” naik. Logikanya kalau barang modal naik maka harga jual barang/jasa akan ikut naik dan inilah yang biasa disebut oleh para ekonom sebagai INFLASI. Karena itu lazimnya krisis ekonomi selalu disertai inflasi. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat turun sehingga daya serap pasar atas barang dan jasa juga menurun. Kondisi ini menyebabkan kerugian dan PHK pada sektor industri/manufaktur dan retail.

B. Krisis Keuangan Global 2008

Krisis keuangan global 2008 memiliki dampak yang “luar biasa”. Krisis yang berpusat di Amerika Serikat menimbulkan efek domino di seluruh dunia. Negara-negara Eropa pun terkena imbasnya. Karena itu empat negara besar Perancis, Jerman, Inggris dan Italia pun mengadakan pertemuan darurat guna mengkaji sistem moneter mereka. Bahkan, 10 Oktober 2008, Rusia mengajukan proposal aliansi Eropa-Rusia anti AS.

Efek domino itu kini secara kasat mata menerjang perekonomian Indonesia. Ini terlihat dari anjloknya bursa saham dan pasar uang Indonesia yang mengakibatkan penutupan BEI (Bursa Efek Indonesia) sejak Rabu 8 Oktober 2009. Penutupan dilakukan setelah indeks BEI “terjun bebas” 10,30 persen. Krisis keuangan juga menyebabkan turunnya ekspor dan berkurangnya arus modal masuk sehingga mendorong pelemahan rupiah.

Jum’at 10 Oktober 2009, rupiah melemah dan diperdagangkan pada kisaran Rp. 10.300 per dolar AS. Dengan pelemahan rupiah yang cukup siknifikan, maka cadangan devisa Indonesia akan menguap. Jika rupiah melemah Rp. 9.500 per dolar saja, sekitar Rp 500 triliun aset Indonesia telah menguap begitu saja, lalu berapa aset kita yang menguap dengan kurs rupiah saat ini?

B.1 Subprime mortgage

Krisis keuangan global yang terjadi hingga detik ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Krisis ini dipicu oleh kredit macet sektor properti (subprime mortgage) di AS. Di negeri asalnya, rangkaian krisis tersebut sudah berlangsung sejak 147.708 nasabah KPR gagal bayar pada April 2007. Meningkat menjadi 239.851 nasabah pada Agustus tahun yang sama, dan naik lagi pada Agustus tahun berikutnya menjadi 303.879 nasabah.

Korban pertama dari kredit macet tersebut adalah dua hedge fund (pengelola dana investasi) yang dikelola oleh Bear Stearns. Perusahaan tersebut ambruk pada Juli 2007. Disusul kemudian dengan ambruknya Morgan Stanley pada November 2007, dan meruginya bank-bank global senilai 55 miliar dolar AS. Sekalipun perusahaan milik Uni Emirat Arab telah menyuntikkan 9,5 miliar dolar AS ke Citigroup, namun tetap tidak mampu menyelamatkan keadaan. Tidak hanya itu, Cina pun menyuntikkan 5 miliar dolar AS ke Morgan Stanley, termasuk Temasek Holding Singapura juga melakukan hal yang sama ke Merrill Lynch. Bahkan hutang-hutang bermasalah itu sudah dihapus oleh bank-bank global (seperti Citigroup, UBS dan HSBC), yang nilainya mencapai 300 miliar dolar AS, pada Januari-Februari 2008.

Semua itu belum membuahkan hasil. Hal ini membuat hingga kaum Kapitalis yang berkeyakinan negara tidak boleh intervensi pun terpaksa mengingkari keyakinannya sendiri. Adalah Inggris yang pertama kali menasionalisasi bank swasta, Northern Rock, 17 Februari 2008. Diikuti oleh Amerika dengan menasionalisasi perusahaan pembiayaan sektor properti, Fannie Mae dan Freddie Mac, 13 Juli 2008. Namun, rupanya pemerintah AS tidak mampu mengakuisisi semua perusahaan bermasalah. 15 September 2008, Lehman Broters Holdings Inc terpaksa dibiarkan ambruk. Setelah itu, 3 Oktober 2008 yang lalu, DPR AS menyetujui paket penyelamatan yang diajukan oleh Menkeu AS, Henry Paulson, dengan mengeluarkan dana talangan 700 miliar dolar AS.

Paket dana talangan tersebut dinilai tidak efektif untuk mengatasi krisis keuangan di negara tersebut, karena isi paket bailout dianggap tidak manjur untuk menyembuhkan akar permasalahan krisis di AS, bahkan bergerak menuju kehancurannya. Sebaliknya, suntikan dana ke bursa justru bagaikan darah segar bagi para spekulan saham di Wall Street.

B.2 Kebangkrutan Lehman Brothers

Bank investasi raksasa Lehman Brothers telah menjadi korban berikutnya dari krisis kredit macet di AS. Kejadian ini mengejutkan lantaran belum lama ini Pemerintah AS terpaksa mengambil alih raksasa pembiayaan perumahan Fannie Mae dan Freddie Mac untuk memperbaiki sistem finansial perumahan di negeri itu.

Kemudian giliran bank investasi Lehman Brothers yang menjadi korban. Dalam penjelasannya, bank yang sudah berusia 158 tahun itu mengajukan kebangkrutan demi melindungi aset dan memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Kebangkrutan ini adalah yang terbesar dalam sejarah AS. Lehman Brothers mencatat kerugian sekitar USD 3,9 miliar pada triwulan III/2008 menyusul beberapa kejadian penghapusan buku pada aset kredit perumahan yang dipegang perusahaan itu.

Aset piutang berbasis kredit tersebut terpaksa dihapuskan dari laporan keuangan karena gagal ditagih akibat memburuknya kredit macet. Bank investasi terbesar keempat AS ini menyampaikan formulir kebangkrutan kepada United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York pada Senin (15/9) waktu setempat.

Pengumuman kebangkrutan itu muncul setelah lehman Brothers gagal mendapatkan investor baru. Keputusan ini sekaligus menjadi akhir dramatis dari pertemuan tiga hari berturu-turut yang digelar para bankir, Bank Sentral AS, dan Departemen Keuangan AS. Meski pemerintah AS telah mengambil langkah penyelamatan 700 miliar dollar dan George W.Bush telah menandatangani UU Bill Out, pasar tetap merespon negatif. Harga saham terus anjlok danbergejolak.

Bila harga saham terus merosot, kecenderungan orang Amerika untuk memegang uang tunai akan kian menggila. Konsumen akan mengempit uang kontan untuk berjaga-jaga dan mereka berhenti berbelanja. Impor Amerika dari negara-negara lain termasuk Indonesia pun akan terhenti. Alhasil, perekonomian akan mandek dan penciutan tenaga kerja akan terus meningkat. Ujung-ujungnya, daya beli penduduk pun akan kian terkikis. Perekonomian Amerika bisa terkena double deep, yakni keluar dari krisis masuk dalam krisis yang lain.

B.3 Rontoknya bursa saham global

Kabar bangkrutnya salah satu bank investasi terbesar di dunia, Lehman Brothers, akibat krisis kredit perumahan di Amerika Serikat membuat bursa saham global terguncang pada perdagangan Senin 15 September waktu setempat. Pelaku pasar khawatir kebangkrutan lehman Brothers akan mengancam sistem keuangan global. Bursa saham Eropa melemah hingga 5 persen pada perdagangan siang hari. Di london, harga saham grup perbankan HBOS jatuh hingga 20,2 persen. Di Jerman, Commerrzbank anjlok 11,7 persen dan Deutsche Bank jatuh 8,24 persen. Dow Jones Industrial Average (DJIA) tumbang 2,53 persen beberapa saat setelah pembukaan pasar.

Di Indonesia, 8 Oktober jam 11.05 WIB Bursa Efek Indonesia melakukan suspend, penutupan transaksi di lantai bursa. Sebuah langkah yang belum pernah terjadi dalam sejarah lantai bursa di Indonesia, setelah Rusia sebelumnya juga melakukan hal yang sama. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) anjlok ke 10,38 persen. Suspend dilakukan untuk menghindari terus-menerus anjloknya harga saham karena aksi jual yang terus dilakukan investor.

Terjungkalnya pasar saham AS membuat nilai asset bank dan lembaga keuangan lainnya berjatuhan. Ribuan investor di AS stress karena uangnya raib. Uang para pensiunan di AS yg diinvestasikan menguap 2 Triliun dolar. Puluhan ribu karyawan tiba-tiba kehilangan pekerjaan melengkapi tingginya tingkat pengangguran di AS. Sebanyak 2.5 juta warga Amerika rumahnya disita karena tidak mampu membayar cicilan.

Respon nagatif oleh pasar diperparah dengan penarikan dana oleh warga AS secara besar-besaran dari perbankan yang mengakibatkan terganggunya likuiditas perbankan. Akibatnya, saluran kredit menjadi macet dan perekonomianpun mandeg. Krisis yang harus dibayar dengan sangat-sangat mahal yang tidak cukup hanya dengan sebuah upaya penyelamatan bernilai USD 700 miliar atau sekitar Rp 6.450 triliun itu.

B.4 Penyebab krisis keuangan global

1. Pasar modal (stock exchange)

Sesungguhnya, skandal keuangan yang terjadi pada beberapa perusahaan besar Amerika merupakan pemicu keterpurukan bursa saham Amerika atas keroposnya sistem keuangan kapitalisme. Pertumbuhan ekonomi ala Kapitalisme memang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor non riil dengan sangat pesat. Akan tetapi, ia akan menghadapi bahaya pertumbuhan itu sendiri, yakni bahaya ‘gelembung ekonomi’ (bubble economy). Ini ditandai dengan meningkatnya harga saham-saham dengan pesat hingga akhirnya harga saham kelewat mahal serta melebihi kapasitas dan kemampuannya berproduksi.

Pada saat yang sama, para analis saham pun terus memberikan rekomendasi beli sehingga saham diburu dan harga terus menggelembung. Pada satu saat, penggelembungan itu akan mencapai titik jenuh. Ibarat balon yang terus ditiup sampai besar, ia akhirnya meletus.

Perlu dicatat, krisis yang terjadi sekarang merupakan krisis yang berulang. Pada minggu terakhir Oktober 1987, harga-harga saham di bursa-bursa saham utama dunia jatuh berguguran; berawal di Hongkong, lalu merembet ke Jepang, Eropa, dan akhirnya mendarat di Amerika. Anjloknya harga saham tersebut teradi secara berurutan dari satu negeri ke negeri lainnya.

Tragedi serupa terjadi pada bulan dan tahun yang sama, yakni ketika indeks harga saham di New York turun 22% dalam sehari. Indeks utama saham-saham industri Dow Jones jatuh ke titik terendah setelah Worldcom -perusahaan telekomunikasi kedua terbesar di AS- mengajukan proteksi kepailitan ke pengadilan. Disusul kebangkrutan perusahaan energi, Enron, Desember 2001. Lebih ke belakang lagi, peristiwa serupa pernah terjadi pula pada tahun 1929. ketika itu, jatuhnya nilai saham di Amerika telah menimbulkan depresi ekonomi yang sangat parah sehingga menimbulkan kemelaratan, kelaparan, dan kesengsaraan yang berkelanjutan. Akhirnya, Presiden Roosevelt memutuskan untuk melibatkan Amerika dalam kancah Perang Dunia II dalam rangka membangkitkan Amerika dengan cara memproduksi kebutuhan-kebutuhan perang yang sangat besar.

2. Pasar uang (money market)

Sebagaimana diketahui, sistem Pasar Modal tidak akan berfungsi dan berkembang tanpa adanya dukungan sistem-sistem pokok perekonomian lainnya seperti perseroan terbatas (PT), sistem perbankan ribawi, dan sistem uang kertas inconvertible. Ketiga sistem tersebut secara sinergis membagi perekonomian Kapitalisme menjadi dua sektor: (1) sektor reil, yang di dalamnya terdapat aspek produksi dan perdagangan; (2) sektor ekonomi modal/kapital, yang oleh kebanyakan orang disebut sektor non reil yang didalamnya terdapat aspek penerbitan dan jual beli surat-surat berharga yang beraneka ragam.

Saat ini perdagangan di sektor non riil ini telah sedemikian jauhnya, sehingga nilai transaksinya berlipat ganda melebihi nilai sektor riil. Hampir semua negara di dunia ini terjangkit bisnis spekulatif seperti perdagangan surat berharga/utang di bursa saham (stock exchange) berupa saham, obligasi (bonds), commercial paper, promissory notes dsb; perdagangan uang di pasar uang (money market); serta perdagangan derivatif di bursa berjangka.

Bagaimana sektor non riil ini bergerak dengan sangat cepat bisa ditelusuri sejak awal tahun 1980. Dalam rangka meningkatkan kapasitas permodalan, perusahaan-perusahaan multinasional di Amerika mulai memanfaatkan dana-dana menganggur yang berada di lembaga-lembaga dana pensiun, asuransi, dsb; juga memburu dana murah di pasar modal atau bermain valuta asing di pasar uang. Cara ini kemudian menjalar ke negara-negera industri lainnya di Eropa dan Jepang, kemudian ke negara-negara industri baru seperti Singapura, Hongkong, dsb hingga terus bergulir ke semua negara sampai ke level perusahaan. Tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan arus moneter yang luar biasa dahsyatnya tanpa diimbangi oleh peningkatan arus barang dan jasa.

Data menunjukkan bahwa riilitas perdagangan uang (sektor non riil) dunia telah berlipat sekitar 80 kali dibandingkan dengan sektor riil. Hal ini merupakan fenomena “keterkaitan” antara sebagian besar perputaran uang dengan arus barang dan jasa. Ini berarti telah terjadi secara global apa yang disebut bubble economy, karena kegiatan ekonomi dunia didominasi oleh kegiatan sektor non riil yang spekulatif. Dalam satu hari saja sudah sekitar 1-2 triliun dollar AS dana spekulasi tersebut gentayangan mencari tempat yang paling menguntungkan di dunia. Bila diakumulasikan dalam satu tahun nilainya mencapai 700 trilyun dollar.

Sementara itu, hanya sekitar 7 triliun saja nilai arus barang dan jasa yang diperdagangkan atau hanya seperseratusnya. Sektor non riil berlipat kali lebih besar daripada nilai total barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh aktifitas ekonomi negeri-negeri kapitalis maju. Ini kemudian melahirkan raksasa-raksasa financial Amerika sebagai transnational company seperti the Rockefellers, Mellons, Morgans, DuPonts, Whitneys, Warbrugs, Vanderbilts, Goldman Sach, Lehman Brothers, dan masih banyak lagi. Mereka bukan saja menguasai bank-bank dan perusahaan-perusahaan asuransi, namun juga perusahaan-perusahaan industri; tidak saja di Amerika, tetapi juga di dunia.

Dari sini sekaligus kita dapat mengetahui betapa timpangnya perbandingan sektor non riil dan sektor riil, jauh dari harapan ekspektasi pertumbuhan ekonomi. Betapa pula pertumbuhan ekonomi versi kapitalisme hanya merupakan pertumbuhan semu, bukan pertumbuhan sebenarnya.

Lebih “runyam” lagi, dengan desakan globalisasi dan liberalisasi yang kita terima secara taken for granted itu, pemanfaatan dana-dana untuk spekulasi dalam kegiatan pasar modal dan uang semakin intensif. Dengan begitu, semakin terbuka sektor moneternya (pasar uang dan pasar modal) suatu negara, akan semakin tinggi resiko perekonomiannya terhadap segala gejolak ekonomi eksternal.

Inilah yang terjadi di Indonesia. Dampak yang tidak menguntungkan dari kondisi tersbut adalah ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang terhadap permainan pihak asing. Kondisi ini diperparah oleh ketentuan-ketentuan WTO yang telah menjerumuskan negara-negara berkembang ke dalam situasi ketergantungan pada kekuatan ekonomi asing.

Bersamaan dengan itu, maraknya fenomena kegiatan ekonomi dan bisnis spekulatif (terutama di dunia pasar modal, pasar valuta asing) membuat dunia dibayangi “hantu” bubble economy, yaitu gelembung ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya namun tak diimbangi oleh sektor riil. Bahkan sektor riil amat jauh ketinggalan- sehingga sewaktu-waktu akan meletus.

Dengan demikian, kita dapat membayangkan rapuhnya jaringan keuangan dan perdagangan sistem Kapitalisme yang saat ini telah menggurita di seluruh dunia. Dasar-dasar sistem keuangan dan perdagangannya lebih banyak dipenuhi oleh angan-angan dan khayalan. Ini terbukti dengan makin menggelembungnya sektor non riil ratusan kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor riil. Jaringan keuangan dan perdagangan mereka bagaikan jaring laba-laba, sangat rapuh dan kehancurannya adalah sesuatu yang niscaya tinggal menunggu waktu.

Ambruknya sistem keuangan global yang kesekian kalinya ini, akan menjadi salah satu catatan sejarah dalam peristiwa peralihan pemegang peradaban dunia, dari kapitalisme ke Dien Islam, Insya Allah.

C. Solusi Islam Mengatasi Krisis Keuangan Global

C.1 Solusi dari sisi makro ekonomi

C.1.1 Sistem moneter berbasis emas & perak

Artinya mengubah mata uang berbasis kertas (fiat money) dengan berbasis emas. Secara ekonomi makro, Islam memiliki sistem moneter yang tahan inflasi. Karena nilai nominal dari suatu uang akan sama dengan nilai intrinsiknya (full bodied money). Artinya jika kita memiliki uang kertas Rp.100.000,- maka di bank sentral terdapat emas yang seharga dengan uang itu sebagai back-upan, sehingga uang kita itu benar-benar berharga bukan hanya seonggok kertas yang tidak berharga.

Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk keluar dari krisis yang diakibatkan oleh sistem moneter adalah dengan kembali ke sistem moneter berbasis emas. Sistem ini mampu menstabilkan moneter dunia dalam kurun waktu yang sangat lama. Lebih dari itu, sistem ini kebal dari inflasi. Hal ini terbukti dengan daya beli 1 Dinar (4,25 grm emas) pada zaman Rasulullah SAW. yang bisa ditukarkan/bisa untuk membeli 1 ekor kambing. Pada saat ini pun 1 Dinar dapat untuk membeli 1 ekor kambing Kualitas Super (1 Dinar = 4,25 grm X Harga 1 gram Emas Domestik Rp.295.000 = Rp. 1.253.750). Sungguh “luar biasa” selama lebih dari 1400 tahun inflasinya hampir 0 %. Bandingkan dengan laju inflasi Indonesia year on year desember 2008 terhadap desember 2007 sebesar 11,6 % ( www.bps.go.id Released 5 januari 2009).

Disebabkan kestabilan sistemmoneter berbasis emas itulah maka banyak orang menyerukan untuk kembali ke sistem emas. Sistem ini bersifat universal dan fixed. Ketika Anda memiliki 100 gram emas, maka ia dapat ditukarkan dengan mata uang apapun di dunia ini, tanpa mengurangi sedikitpun nilainya. Ini menunjukkan bahwa sistem ini bersifat universal dan tidak terpengaruh oleh sekat bangsa, negara, maupun kekacauan politik.

Menurut an-Nabhani (1990) ada keharusan untuk menjadikan emas dan perak sebagai standar mata uang dalam sistem ekonomi Islam. Beberapa argumentasi yang mendasari keharusan tersebut adalah:

a) Ketika Islam melarang praktik penimbunan harta (kanzul mal), Islam hanya mengkhususkan larangan penimbunan harta untuk emas dan perak. Larangan ini merujuk pada fungsi emas dan perak sebagai uang atau alat tukar (medium of exchange).

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, serta tidak menafkahkannya di jalan Allah (untuk jihad), maka beritahukan kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih” (TQS at-Taubah [9]: 34).

b) Islam mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum Islam lainnya, seperti diyat dan pencurian. Islam menentukan diyat dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas. Islam juga mengenakan sanksi potong tangan terhadap praktik pencurian dengan ukuran melebihi emas sebesar ¼ dinar.

“Bahwa di dalam (pembunuhan) jiwa itu terdapat diyat berupa 100 unta dan terhadap pemilik emas (ada kewajiban) sebanyak 1.000 dinar” (HR an-Nasa’i dan Amru bin Hazam).

“Tangan itu wajib dipotong, (apabila mencuri) 1/4 dinar atau lebih.” (HR Imam Bukhari, dari Aisyah r.a.).

c) Zakat uang yang ditentukan Allah Swt berkaitan dengan emas dan perak. Allah Swt. juga telah menentukan nisab zakat tersebut dengan emas dan perak.

d) Rasulullah saw. telah menetapkan emas dan perak sebagai uang sekaligus sebagai standar uang. Setiap standar barang dan tenaga yang ditransaksikan akan senantiasa dikembalikan kepada standar tersebut.

e) Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang (money changer) dalam Islam yang terjadi dalam transaksi uang selalu hanya merujuk pada emas dan perak, bukan dengan yang lain. Hal ini adalah bukti yang tegas bahwa uang tersebut harus berupa emas dan perak, bukan yang lain.

Nabi saw. bersabda,”Emas dengan mata uang (bisa terjadi) riba, kecuali secara tunai” (HR Imam Bukhari).

Oleh karena itu, ketika syara’ menyatakan lafadz-lafadz emas dan perak, bisa diperuntukkan dua hal: Pertama, untuk jenis uang yang dipergunakan dalam melakukan transaksi, baik berupa tembaga, kertas uang, atau lainnya, asalkan mempunyai penjamin berupa emas dan perak. Kedua, untuk emas dan perak itu sendiri. Dengan demikian, uang jenis apa pun, baik emas maupun perak, uang kertas, tembaga, ataupun yang lain, dapat digunakan sebagai mata uang selama memungkinkan untuk ditukarkan menjadi emas dan perak, karena emas dan peraklah yang menjadi standar.

C.1.1.1 Cara praktis mengkonversi dinar emas

Komponen jumlah uang yang ada di masyarakat pada umumnya dikenal dengan istilah M1 (Uang yang beredar dimasyarakat, co: uang kertas/logam), sedangkan M2 (Simpanan uang yang ada di Bank seperti tabungan, rekening giro, deposito, dll). Pada umumnya M1 & M2 inilah yang dijadikan acuan utama untuk mengetahui & mengontrol arus uang yang beredar dimasyarakat.

Jadi praktisnya begini : jika dinegeri muslim ini berdiri Khilafah dan diketahui:

a) M1=Rp.200 Triliun dan M2 ( standar biasanya 5 kalinya) = Rp.1000 Triliun

b) 1USD= Rp.12.000 (Kabar Pasar TV One, 04/12/2008)

c) 1Dinar= 4,25 gram emas (dinar syar’i)

d) 1 troy ounce emas= 31,103 gram emas internasional

e) 1 troy ounce emas= USD 769,2 (Kabar Pasar TV One, 04/12/08), maka 1grm emas internasional=USD 24,73 (di dapat dari USD 769,2 : 31,103 gr). Dan 1USD= 0,04 gr emas internasional (31,103 gr : USD 769,2)

f) Harga emas Domestik =Rp.295.000/gram (MediaBisnisOnline.com, 25/11/08),

maka 1 gram emas domestik= USD 24,58 (Rp.295.000 : Rp.12.000). Dan 1USD= 0,04 gr emas domestik dari (Rp.12.000 : Rp.295.000)

Dit : Jika Kondisinya demikian, bagaimanakah merubah mata uang kertas menjadi mata uang berbasis emas/Dinar ?

Jawab :

Khilafah harus memiliki cadangan devisa sejumlah Rp.1.200 Triliun atau setara dengan USD 100 Miliar (Rp.1.200 T : Rp.12.000). maka Khilafah harus mengadakan emas setara dengan 4,068 Miliar gram emas domestik (USD 100 M : USD 24,58) atau setara dengan 957,3 juta Dinar (4,068 M gr : 4,25 grm).

Kalau ketersediaan emas di dalam negeri tidak ada atau tidak mencukupi, maka Khilafah harus membeli emas ke pasar internasional dengan harga USD 769,2/Troy ounce. Oleh karena itu jika Khilafah membutuhkan cadangan devisa Rp.1.200 Triliun= USD 100 M, maka khilafah butuh emas sbb:

USD 100 M X 0,04 gram emas internasional = 4 Miliar gram emas internasional

Atau

128,6 juta Troy ounce emas internasional (4 Miliar grm : 31,103 gram)

Atau

941,176 Juta Dinar (4 Miliar gram : 4,25 gram)

Perlu diketahui oleh rakyat indonesia bahwa emas yang berhasil dikeruk oleh PT. Freeport Mc Moran di Tembagapura Papua adalah rata-rata 200.000 grm/hari sejak orde baru (Tahun 1966) mengizinkannya.TAPI KEMANA LARINYA emas itu?, kita bukanlah orang tolol yang bisa dibodohi begitu saja dan harus kita buktikan itu.

Jadi intinya kalau ingin merubah Rupiah-uang kertas menjadi dinar, maka harus didapatkan dulu emas sebagai back-upan dari dinar itu sendiri. Akhirnya kalau kita memiliki uang Nominal 1 Dinar maka kita secara otomatis memilki nilai Intrinsik emas 4,25 gram emas di bank sentral. Dan uang inilah yang disebut sebagai uang betulan yang tahan akan inflasi.

Yang bisa merubah sistem moneter menjadi berbasis emas hanyalah institusi negara khilafah, tidak akan bisa kalau orang-perorang melakukannya. Seandainya ingin rupiah kuat maka seharusnya bank sentral indonesia melepas dollar yang tak lebih dari seoggok kertas biasa dengan membeli emas sebanyak mungkin untuk memback-up rupiah, agar nilai nominal rupiah sama dengan niali intrinsiknya. Jadi daripada menyimpan dollar-uang kertas sebagai cadangan devisa lebih baik kita menyimpan cadangan devisa dalam bentuk emas yang tahan inflasi.

Jika Khilafah menghendaki mata uangnya kuat terhadap mata uang asing misalnya USD, maka harus direvisi. Jika ingin nilai tukar/konversi USD 1=Rp.1.000, dengan M1+M2 =Rp.1.200 Triliun maka yang harus dilakukan adalah :

Ø Jika memakai cadangan emas domestik >>> maka dibutuhkan USD 1,2 T (didapat dari Rp 1.200 T : Rp 1.000) devisa yang dibutuhkan adalah 48,82 Miliar gram emas domestik (USD 1,2 T : USD 24,58 harga emas 1g domestik ). Nah, uang USD 1,2 T kita lepas untuk membeli emas sebagai cadangan devisa yang tahan inflasi.

Ø Jika membeli emas di pasar internasional>>> maka dibutuhkan USD 1,2 T (didapat dari Rp 1.200 T : Rp 1.000), lalu uang USD 1,2 T kita lepas untuk membeli emas internasional sebanyak 48,52 Miliar gram emas internasional (USD 1,2 T : USD 24,73 harga emas 1gram internasional).

Kalau sistem moneter dalam Khilafah telah berubah menjadi berbasis emas, semuanya tercukupi dan tersedia maka khilafah tinggal mencetak dinar/dirham syar’I, kemudian terhadap masyarakat diberikan tenggat waktu untuk menukarkan mata uangnya menjadi dinar & dirham. Proses ini mirip dengan apa yang terjadi di Uni Eropa tatkala negara-negara anggotanya secara hampir bersamaan mengubah mata uangnya dengan Euro. Perbedaanya kalau Khilafah M1+M2 uang kertas yang beredar di masyarakat diback-up emas, sedangkan Euro berbentuk uang kertas yang tidak dijamin emas sehingga rawan inflasi.

C.1.2 Mengembalikan fungsi uang

Fungsi uang yang sebenarnya adalah sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas seperti yang terjadi di pasar uang Valuta asing yang penuh dengan spekulasi dan ribawi yang tentu saja haram dilakukan.

Ketika Islam melarang praktik penimbunan harta (kanzul mal), Islam hanya mengkhususkan larangan penimbunan harta untuk emas dan perak. Larangan ini merujuk pada fungsi emas dan perak sebagai uang atau alat tukar (medium of exchange).

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, serta tidak menafkahkannya di jalan Allah (untuk jihad), maka beritahukan kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih” (TQS at-Taubah [9]: 34).

Alat tukar disini bisa jadi ketika kita membeli barang atau memakai jasa maka kita mempergunakan uang dinar sebagai kompensasi dari barang itu. Atau bisa berarti pertukaran antar mata uang baik dengan sejenis ataupun dengan mata uang asing. Penjelasannya sebagai berikut :

C.1.2.1 Pertukaran mata uang

Dalam sistem ekonomi Islam, pertukaran mata uang dengan mata uang yang sejenis, atau pertukaran dengan mata uang asing termasuk ke dalam aktivitas sharf. Aktivitas sharf atau pertukaran mata uang menurut hukum Islam adalah boleh, sebab sharf adalah pertukaran harta dengan harta lainnya yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun yang tidak sejenis, dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda (al-Maliki, 1963).

Dasar kebolehan pertukaran mata uang (sharf) tersebut adalah sabda Rasulullah saw.:

“Juallah emas dengan perak sesuka kalian, dengan syarat harus tunai” (HR Imam Tirmidzi dari Ubadah bin Shamit).

Ubadah bin Shamit mengatakan: ”Aku mendengar Rasulullah saw. melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya’ir deng sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, selain sama antara barang yang satu dengan barang yang lain, maka barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba” (HR Imam Muslim).

“Rasulullah saw melarang menjual emas dengan perak dengan cara diutangkan” (HR Imam Bukhari).

Dari pengertian hadis di atas, dapat dipahami bahwa dalam pertukaran mata uang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni: (1) Jika pertukaran dilakukan di antara mata uang yang sejenis, maka pertukarannya harus senilai, tapi jika tidak sejenis, boleh berbeda nilai; (2) Pertukaran atau jual beli tersebut haruslah dilakukan secara tunai dan tidak boleh dengan cara diutangkan (kredit); (3) Pertukaran di antara mata uang tersebut dilakukan dalam satu majelis (tempat).

Jual beli mata uang tertentu, misalnya dolar dengan rupiah adalah aktivitas yang boleh selama dilakukan secara kontan dan dalam satu majelis. Karena itulah, pertukaran di money changer selama memenuhi ketentuan di atas adalah boleh. Namun, perdagangan mata uang asing di bursa valas secara langsung atau melalui forex advisor tidak dibolehkan, sebab tidak memenuhi dua syarat kontan dan langsung terjadi serah terima (hand to hand).

Sistem berbasis emas sebenarnya menjamin kestabilan nilai tukar. Kesatuan keuangan untuk semua negara dengan sistem emas atau kertas subtitusi yang diback-up emas. Karena itu, harga tukar antara uang suatu negara dan uang negara lain stabil karena terikat dengan emas yang sama & sudah dikenal luas. Misalnya:

Ø 1 Dinar= 4,25 gram emas murni (Ketentuan Syariat Islam)

Ø 1 Pound Ingrris= 2 gram emas ( sesuai dengan ketentuan undang-undangnya)

Ø 1 Frank Perancis= 1 gram emas ( sesuai dengan ketentuan undang-undangnya)

Ø 1USD= 0,04 gr emas Internasional (31,103 gr : USD 769,2)

Jadi apabila terjadi pertukaran, maka hakekatnya pertukaran emas dengan emas sehingga akan stabil. Maka kursnya/Nilai tukarnya sebagai berikut :

a) 1 dinar = 2,125 Pound (4,25 : 2 gram)

b) 1 dinar = 4,25 Frank (4,25 : 1 gram)

c) 1 dinar = USD 106,25 (4,25 gram x USD 1 : 0,04)

d) 1 Pound = 2 Frank (1Fr x 2gr : 1gr)

e) 1 Pound = 0,470 dinar (1dinar x 2gram : 4,25 gram)

f) 1 Frank = 0,5 Pound (1 pound x 1 gram : 2gram)

C.1.3 Menghapus transaksi ribawi dan spekulatif

Islam telah mengharamkan aktifitas riba, apapun jenisnya; melaknat/mencela para pelakunya. Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman” (TQS Al Baqarah 278). Berdasarkan hal ini, transaksi riba yang tampak dalam sistem keuangan dan perbankan konvensional (dengan adanya bunga bank), seluruhnya diharamkan secara pasti; termasuk transaksi-transaksi derivative yang biasa terjadi di pasar-pasar uang maupun pasar-pasar bursa. Penggelembungan harga saham maupun uang adalah tindakan riba.

Transaksi spekulatif, kotor, dan menjijikkan, nyata-nyata diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana firmanNya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan” (TQS Al maidah 90).

C.2 Solusi dari sisi mikro ekonomi

C.2.1 Membentuk hukum-hukum syirkah

Dalam kehidupan ekonomi Islam, setiap transaksi perdagangan harus dijauhkan dari unsur-unsur spekulatif, riba, gharar/ketidakpastian, majhul/tidak saling mengenal, dharar/bahaya, mengandung tadlis/penipuan, dan yang sejenisnya. Unsur-unsur tersebut diatas, sebagian besarnya tergolong aktifitas-aktifitas non riil. Sebagian lainnya mengandung ketidakjelasan pemilikan. Sisanya mengandung kemungkina munculnya perselisihan.

Islam telah meletakkan transaksi antar dua pihak sebagai sesuatu yang menguntungkan keduanya; memperoleh manfaat yang riil dengan memberikan kompensasi yang juga bersifat riil. Transaksinya bersifat jelas, transparan, dan bermanfaat. Karena itu, dalam transaksi perdagangan dan keuangan, apapun bentuknya, aspek-aspek non riil dicela dan dicampakkan. Sedangkan sektor riil memperoleh dorongan, perlindungan, dan pujian.

Hukum syirkah yaitu jaiz/boleh sesuai dengan taqrir Rasul SAW. Syirkah menurut makna syariat adalah suatu aqad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. (An-Nabhani, 1990:146). Bidang bisnis riil yang bisa ditekuni misalnya :manufaktur, perdagangan barang dan jasa, telekomunikasi, transportasi, pertanian, peternakan, dan bidang bisnis riil lainnya.

Macam-macam Syirkah :

a) Syirkah inan, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja dan modal.

b) Syirkah abdan, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja, tanpa kontribusi mal (harta).

c) Syirkah mudharabah, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu puhak beri kontribusi kerja, sedangkan pihak lain beri modal.

d) Syirkah wujuh, adalah syirkah antara dua pihak (A+B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja, dengan pihak ketiga misal C yang memberikan modal.

e) Syirkah mufawadah, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah.

Dengan melakukan syirkah, maka kita bisa bermuamalat sesuai syariah Islam, sebagai seorang muslim yang taat kita hanya dibolehkan menjemput rizki yang halal saja diantaranya dengan syirkah dengan wujud manufaktur, pertanian, perkebunan, jasa, dan muamalah yang lainnya.

Catatan Penulis: Tulisan ini merupakan revisi tulisan yang dipublikasikan di www.syabab.com pada Oktober 2008 dengan judul “Krisis Keuangan Global, Indikator sudah Berakhirnya Kejayaan Kapitalisme dan Peluang Bangkitnya Kembali Sistem Ekonomi Islam sebagai Satu-Satunya Alternatif yang Berdalil dan Manusiawi”.

Firmansyah adalah mahasiswa tingkat akhir Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Pendidikan Ekonomi Prodi Manajemen Bisnis, dan Syabab Hizbut Tahrir Chapter Kampus UPI. Kontak email: ghazy2020 [at] yahoo.co.uk

REFERENSI:

1. Asas-asas ekonomi Islam, M sholahudin, SE., M.Si, Jakarta : Rajawali press tahun 2007

2. 36 soal jawab Tentang Politik-Ekonomi & Dakwah Islam, Abu Fuad, Bogor : PTI tahun 2003

3. Artikel-artikel ekonomi dari www.hizbut-tahrir.or.id

4. Iqbal, M. (2007). Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar & Dirham. Depok : Spiritual Learning Centre & Dinar Club

Tulisan terkait lainnya ….

• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• Mengenal APBN Khilafah
• Mengontekstualkan Kapitalisme
• G-20: Perebutan Hegemoni Kapitalisme Global
• Keynes Ekonom Gay
• AIG Mewakili Kerakusan Kapitalisme
• Demokrasi Kapitalis Tidak Berkah, Ekonomi Islam Khilafah itu Berkah
• Kerusakan Sistem Barat Semakin Tidak Teratasi
• Barat Terjungkal karena Ekonomi Non Riil

Oleh Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI

Pasca dikeluarkannya perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan Omar al-Bashir oleh Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court (ICC), Pemerintah Sudan melakukan pengusiran terhadap LSM-LSM Barat dari wilayah konflik.

Presiden Bashir menyatakan akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang berkepentingan menciptakan kekacauan di Sudan. ”Keputusan ICC merupakan bentuk baru kolonialisme yang bertujuan membawa Sudan dan sumber daya yang ada di dalamnya di bawah kendali kekuatan lain,” kata Bashir.

Menanggapi keputusan ICC, pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah menyatakan dengan adanya keputusan ICC tersebut proses perdamaian di Sudan menjadi terancam. ”Proses perdamaian di sana sudah berjalan poistif namun dengan adanya surat perintah penangkapan, proses tersebut terancam,” kata Teuku Faizasyah, di Jakarta.

Sebagaimana diberitakan Republika (7/3), Indonesia mempertanyakan keputusan ICC yang dianggap tidak adil. ICC hanya menerapkan hukum kejahatan perang di Sudan tetapi di Gaza tidak.  ”Kita mempertanyakan apa motif dikeluarkannya surat perintah penangkapan itu dan apa implikasi yang akan ditimbulkannya kelak,” kata Faizasyah.

Sudan “Makanan Empuk” Barat

Sudan merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Di wilayah konflik, Darfur, terdapat sumber daya alam seperti minyak, uranium, dan tembaga. Wilayah ini menarik perhatian bangsa-bangsa penjajah untuk mendapatkannya dengan saling berebut pengaruh di kawasan tersebut dan menciptakan konflik di sana.

Sebagaimana dalam tulisan Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat, Sudan menjadi tempat pertempuran antara Amerika dan Eropa. Amerika menginginkan berdirinya negara Sudan Selatan untuk menguasai sumber daya alam di sana, sedangkan negara-negara Eropa terutama Inggris, Perancis, dan Jerman tidak menginginkan bercokolnya Amerika di wilayah Afrika. Karena itu, kedua belah pihak inilah yang merancang konflik di Sudan dengan memanfaatkan permasalahan internal yang sudah ada dan ketidakmampuan pemerintah Sudah mengatasinya.

ICC berkedudukan di wilayah Eropa sehingga tidak aneh keputusan ICC sangat condong pada kepentingan Eropa. Inggris, Perancis, dan Jerman merancang agar kasus Darfur menjadi kelihatan lebih besar melalui media dan membuatnya lebih besar lagi dengan menjadikannya sebagai permasalahan kejahatan perang.

Sementara Amerika Serikat berada dalam posisi tidak mendukung keputusan ICC, sebab hal itu tidak sesuai dengan kepentingan AS. Namun, AS tidak ingin ketidaksetujuannya tersebut nampak di mata internasional sebagai “penentangan”. Karena itu tidak aneh AS cenderung menyeret keputusan ICC pada isu “semua pihak yang terlibat” -maksudnya Eropa- dalam masalah Darfur.

Amerika juga memberikan solusi yang moderat kepada Presiden Bashir terhadap keputusan ICC. AS menawarkan agar Sudan segera melaksanakan pemilu dengan syarat Presiden Bashir tidak diperbolehkan mengikutinya. Jika usul AS diterima Sudan, AS berjanji akan mendukung pelaksanaan butir 16 aturan dasar ICC yang dapat menunda penangkapan Bashir selama satu tahun dan penundaan ini bisa diperpanjang.

Dari strategi politik AS ini, nampak Amerika menganggap Bashir tidak dapat diandalkan lagi untuk mengamankan kepentingannya di Sudan. Eropa berhasil membuat “cacat” Bashir di mata internasional. Karena itu AS menginginkan adanya kepemimpinan baru di Sudan yang tidak memiliki “cacat” di mata internasional.

Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Sudan pada tahun 2007, pemerintahan Sudan berada di bawah pengaruh Amerika. Namun AS tidak menampakkan pengaruhnya tersebut. AS justru mendorong  Sudan seolah-olah bergerak sendiri di dalam mengatasi permasalahan Darfur dari rongrongan negara-negara Eropa.

Sudan Membutuhkan Khilafah

Dalam editorial Kompas hari ini (7/3/2009), Kompas meligitimasi perintah penangkapan ICC. Kompas menuduh Bashir sebagai penjahat perang yang bertanggungjawab atas pembunuhan, perkosaan, dan penyiksaan di Darfur yang menewaskan 300 ribu jiwa. Kompas membandingkan nasib Sudan di bawah pemerintahan orang Sudan sendiri tidak lebih baik daripada era kolonialisme Barat.

Kita harus memahami bahwa konflik Darfur dengan segala korbannya merupakan akibat kekejian dan kerakusan bangsa kolonialis, di mana pemerintahan Sudan sendiri berada di bawah pengaruh kepentingan AS. Kompas ingin membela kolonialisme Eropa atas Sudan tetapi juga menutupi keterlibatan AS dalam konflik tersebut.

Sungguh inilah sikap nyata pihak-pihak yang membenci Islam, sebagaimana kita sudah mendapatkan peringatan Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Baqarah 120.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (T.QS. al-Baqarah: 120).

Sudan sebagaimana negeri-negeri Islam lainnya menghadapi konspirasi dan kejahatan bangsa-bangsa Barat. Sudan menjadi “makanan empuk” Barat sebagaimana hadis Nabi SAW:

Akan datang suatu masa, dalam waktu dekat, ketika bangsa-bangsa (musuh-musuh Islam) bersatu-padu mengalahkan (memperebutkan) kalian. Mereka seperti gerombolan orang rakus yang berkerumun untuk berebut hidangan makanan yang ada di sekitar mereka. Salah seorang shahabat bertanya: Apakah karena kami (kaum Muslimin) ketika itu sedikit? Rasulullah menjawab: Tidak! Bahkan kalian waktu itu sangat banyak jumlahnya. Tetapi kalian bagaikan buih di atas lautan (yang terombang-ambing). (Ketika itu) Allah telah mencabut rasa takut kepadamu dari hati musuh-musuh kalian, dan Allah telah menancapkan di dalam hati kalian wahn. Seorang shahabat Rasulullah bertanya: Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahn itu? Dijawab oleh Rasulullah saw.: Cinta kepada dunia dan takut (benci) kepada mati. (At Tarikh Al Kabir, Imam Bukhori; Tartib Musnad Imam Ahmad XXIV/31-32; Sunan Abu Daud, hadis No. 4279).

Kini sudah 85 tahun umat Islam sedunia hidup tanpa naungan Khilafah. Sejak 3 Maret 1924, kaum Muslim bagaikan buih di lautan. Pemikiran-pemikiran Islam banyak yang tercerabut dari pemahaman umat bahkan sampai pada taraf membahayakan akidah. Kaum muslim tidak hanya menjadi sasaran empuk neoimperialisme Barat dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan, tetapi juga menjadi sasaran pemurtadan kaum missionis.

Sementara penguasa-penguasa negeri Muslim (dan sebagian di antaranya) adalah ditaktor menjadi “budak” Amerika dan Eropa. Mereka bukan hanya tidak mampu melindungi rakyatnya, bahkan menjadi pedang yang menumpas hak-hak rakyat.

Sudan merupakan satu bagian dari 50-an wilayah Islam yang terpecah belah dalam nation state. Sudan membutuhkan solusi Islam, solidaritas Islam, dan kekuatan umat. Sudan membutuhkan tegaknya Khilafah yang akan menyelamatkan negeri Islam terluas di benua Afrika tersebut dari rongrongan penjajahan Barat. InsyaAllah, Khilafah akan kembali. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

“Setelah itu akan terulang kembali periode khilafatun ‘ala minhaj an-Nubuwwah.” (HR Ahmad).

Hidayatullah Muttaqin adalah dosen tetap Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ketua Lajnah Siyasiyah HTI Kalimantan Selatan.

REFERENSI BERITA

Jurnal Ekonomi Ideologis (6/3/2009), Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat.

Kompas (7/3/2009), Rakyat Sudan Terancam.

Komas (7/3/2009), Editorial: Penjahat Perang Kasus Darfur.

Republika (7/3/2009), ICC Ancam Proses Perdamaian Sudan.

Tulisan terkait lainnya ….

• Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Kebutuhan Khilafah Sangat Mendesak
• Free e-Book: Makna Kebangkrutan Amerika
• Dunbar-Ortiz: Amerika Dirancang sebagai Negara Penjajah
• Stimulus Hanya Panadol, Khilafah Obatnya
• Obama, Loyalis Yahudi, dan Babak Baru Imperialisme AS
• Kampanye Asing Mempreteli Wilayah Indonesia
• Makna Kebangkrutan Amerika
• Hidayatullah Muttaqin: Indonesia for Sale

ANALISIS POLITIK INTERNASIONAL

Oleh Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI

	Presiden al-Bashir dituduh terlibat kejahatan di Darfur

Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court (ICC) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, telah mengeluarkan perintah penangkapan Presiden Sudan Omar al-Bashir. Ini merupakan perintah penangkapan pertama yang dikeluarkan ICC terhadap kepala negara yang masih aktif.

Sebagaimana diberitakan situs BBC Indonesia, perintah penangkapan tersebut berdasarkan pada dakwaan Bashir terlibat kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Darfur.

Juru Bicara ICC, Laurence Blairon mengatakan bahwa putusan mengeluarkan surat penangkapan tersebut dilakukan setelah majelis hakim melihat dakwaan jaksa. “Secara sengaja mengarahkan berbagai serangan terhadap warga sipil di Darfur, Sudan, dengan membunuh, memusnahkan, memperkosa, menyiksa dan memindah secara paksa sejumlah besar penduduk dan menjarah hak milik mereka,” katanya.

Sementara itu Amerika Serikat melalui Juru Bicara Departemen Luar Negeri-nya, Robert Wood menyatakan dukungannya terhadap keputusan ICC. AS memandang kekerasan terhadap warga sipil harus dihindari seraya beralasan, bahwa siapapun yang melakukan kekejaman harus diadili.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Miliband menyatakan dukungan Inggris atas keputusan ICC yang dianggap independen. Inggris menyesali pemerintah Sudan yang tidak menanggapi secara serius perintah penangkapan Bashir tersebut.

Di Sudan, warga bereaksi keras atas keluarnya perintah penangkapan Presiden Sudan. Ribuan warga turun di jalan-jalan ibu kota Sudan untuk menyatakan dukungannya terhadap presiden mereka.

Tidak Adil, Kejahatan Israel Dibiarkan

Sementara itu, berkaitan dengan tindak-tanduk kejahatan Israel yang sangat nampak di mata masyarakat internasional seperti agresi mereka ke Gaza awal tahun ini tidak mendapatkan perhatian ICC. ICC berpandangan Israel bukan anggota ICC sehingga ICC tidak punya kewenangan hukum untuk menyelidiki kejahatan perang Israel.

Menurut ICC, Israel hanya akan bisa diselidiki dan diadili jika negara tersebut bersedia menerima kewenangan hukum ICC atau jika mendapat rujukan Dewan Keamanan PBB supaya Israel diseret ke pengadilan.

Tentu alasan ICC terhadap Israel ini mencerminkan ketidakadilan sikap ICC dan keberpihakan mereka pada kepentingan politik Barat. Sebab, bagaimana mungkin sebuah kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, bahkan genocida yang sangat nyata bisa dibiarkan.

Jika alasannya seperti ini, lalu bagaimana jika Sudan keluar dari ICC sehingga secara administrasi hukum ICC juga tidak memiliki kewenangan mengadili kepala negara Sudan? Apakah ICC tetap bersikeras mengadili ataukah segera berlepas tangan sebagaimana sikapnya terhadap Israel?

Kejahatan dan Pertempuran Amerika dengan Eropa di Sudan

Juru Bicara Hizbut Tahrir Sudan, Syaikh Ibrahim Utsman Abu Khalil pada tahun 2007 lalu mengemukakan bahwa masalah krisis Darfur di Sudan merupakan hasil rekayasa dan perebutan kepentingan antara pihak Amerika di satu sisi dengan pihak Eropa di sisi lain.

Di Darfur sendiri memang terjadi permasalahan internal di sana. Di mana terjadi pergolakan antara tuan tanah dengan petani penggarap yang terjadi selama puluhan tahun. Ini adalah masalah yang biasa terjadi di berbagai belahan dunia saat ini. Masalah ini juga warisan kolonialisme pada masa lalu.

Darfur merupakan satu wilayah yang memiliki kekayaan melimpah, sehingga menjadi incaran pihak asing untuk menguasainya. Di Darfur terdapat minyak, uranium, tembaga, dan kekayaan alam lainnya.

Pengeloaan yang buruk atas kekayaan tersebut oleh pemerintah Sudan dan penanganan masalah internal yang tidak baik, membuat permasalahan Darfur menjadi berlarut-larut.

Masalah ini kemudian dimanfaatkan Barat untuk menancapkan pengaruh dan penjajahan mereka di Sudan. Amerika menjadikan masalah ini untuk memuluskan rencananya mendirikan negara di Sudan Selatan. Sehingga Sudan Selatan diprovokasi. Sebagian penduduk Darfur merasa diperlakukan tidak adil sehingga mendorong mereka mengangkat senjata.

Sementara itu Inggris, Perancis, dan Jerman membesar-besarkan masalah Darfur di media massa. Mereka mendukung pemberontakan dengan mensuplai harta, senjata, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, Amerika memaksakan suatu fakta antara Darfur (Sudan Utara) dan Sudan Selatan yang tidak disetujui oleh Eropa. Eropa tidak menginginkan Sudan berada dalam pengaruh Amerika Serikat.

Salah satu negara Eropa, Inggris menganggap Sudan sebagai satu wilayah yang dulunya berada dalam pengaruh (penjajahan) Inggris, sehingga Inggris tidak ingin pengaruhnya hilang diambil alih Amerika.

Perancis tidak menginginkan pengaruh Amerika menyebar ke seluruh Afrika dengan jatuhnya Sudan ke dalam gengaman Amerika. Perancis sebagai negara yang pernah menjajah Afrika khususnya Afrika bagian Barat, termasuk negara Chad yang berbatasan langsung dengan Darfur, tidak ingin Amerika mendominasi bekas jajahannya.

Secara keseluruhan, Eropa tidak menghendaki Amerika menancapkan pengaruhnya secara kuat di Sudan. Karena itu Eropa menjadikan masalah Darfur menjadi (kelihatan) besar dan berlarut-larut.

Dalam konstalasi politik internasional di Sudan, Eropa menghendaki dikirimkannya kekuatan militer ke Darfur. Sebaliknya Amerika menolak hal itu, sebab jika diterima Amerika akan kehilangan pengaruhnya sedangkan pengaruh Eropa akan bertambah kuat. Karena itu Amerika memposisikan pemerintah Sudan menolak semua opsi solusi dari Dewan Keamanan PBB.

Sudan saat ini berada di bawah pemerintahan yang loyal pada kepentingan Amerika Serikat dengan tetap menyembunyikan pengaruhnya secara langsung. Sedangkan para pemberontak loyal kepada Eropa.

Karena itu tidak aneh jika menanggapi keputusan ICC, Amerika tidak menyoroti Presiden Bashir. Amerika membawa pandangnya kepada apa yang disebut dengan “semua yang terlibat” kejahatan di Darfur. Amerika juga menekankan kepentingan asing harus dihindari dan tidak bisa diterima. Yang dimaksud Amerika dengan pihak asing adalah Eropa.

Sedangkan Inggris sebagai perwakilan Eropa terhadap keputusan ICC menekankan pada permasalahan penangkapan Presiden Sudan, seperti yang dikatakan menlu Inggris David Milliband, “Kami sangat menyesali pemerintah Sudan tidak menanggapi tuduhan itu dengan serius atau berhubungan dengan ICC dan kami sekali lagi mengulangi seruan agar bekerjasama.”

Kini sudah jelas, bagaimana di Barat sendiri terjadi permusuhan sengit dan pertempuran untuk memperebutkan kepentingan mereka atas dunia, khususnya terhadap negeri-negeri kaum Muslim. Mereka bersatu menghadapi umat Islam, tetapi sesungguhnya mereka berpecah karena negara-negara Kapitalis ini ingin saling mendominasi dan menjadi yang terkuat.

Kita akan tetap lemah selama kaum Muslim di seluruh dunia terpisah, menyekatkan diri dalam bentuk kesukuan dan negara-negara berdasarkan kebangsaan. Kita akan kuat jika bersatu atas dasar ikat terkuat yakni ikatan akidah Islam dalam satu institusi Khilafah Islamiyah.

Khilafah-lah yang akan menyatukan seluruh kaum Muslim di dunia, menghapus penjajahan Barat, mengangkat harkat derajat ke tingkat yang mulia. Khilafah-lah yang dapat menerapkan syariat Islam secara total agar menjadi solusi yang terbaik bagi dunia Islam dan umat manusia.

Di tengah kehancuran sistem Barat saat ini, dan kesadaran yang mulai “membumbung” di tengah kaum Muslim, Khilafah akan segera tegak. InsyaAllah. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

Hidayatullah Muttaqin adalah Dosen Tetap Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ketua Lajnah Siyasiyah HTI Kalimantan Selatan.

REFERENSI

BBC Indonesia (4/3/2009), Surat penangkapan untuk Presiden Sudan.

BBC Indonesia (4/3/2009), Reaksi Dunia atas Perintah Penangkapan ICC.

Eramuslim (15/1/2009), Pengadilan Kriminal Internasional Tak Bisa Mengadili Israel

Hizbut Tahrir Indonesia (16/7/2008), Jubir Hizbut Tahrir Sudan : Krisis Darfur Pertarungan AS dan Eropa.

Tulisan terkait lainnya ….

• Sudan Membutuhkan Khilafah
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Dunbar-Ortiz: Amerika Dirancang sebagai Negara Penjajah
• Obama, Loyalis Yahudi, dan Babak Baru Imperialisme AS
• Kampanye Asing Mempreteli Wilayah Indonesia
• Hidayatullah Muttaqin: Indonesia for Sale
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global

Pemerintah dan DPR Selasa 24/2/2009 menyepakati paket stimulus fiskal senilai Rp 73,3 trilyun dalam APBN 2009. Stimulus ini terdiri dari penghematan pembayaran pajak dan subsidi pajak untuk dunia usaha dan rumah tangga sebesar Rp 56,3 trilyun. Sisanya sebesar Rp 17 trilyun dalam bentuk subsidi dan belanja negara untuk dunia usaha dan pembukaan lapangan kerja (Bisnis Indonesia, 25/2/2009).

Stimulus saat ini menjadi langkah paling populer dan paling sering dilakukan oleh banyak negara untuk menangani krisis ekonomi. Bahkan tidak ada yang dilakukan oleh suatu negara yang menghadapi krisis kecuali hanya mengeluarkan paket stimulus ekonomi. Menurut IMF stimulus adalah satu-satunya jalan untuk melakukan pemulihan (recovery) ekonomi (IMF Survey Magazine, 29/1/2009). Gubernur Bank Indonesia, Boediono mengatakan: “Ada tiga elemen yang selalu ada dalam paket penanganan krisis, yaitu pelonggaran moneter, penguatan perbankan, dan stimulus” (Bisnis Indonesia, 25/2/2009).

Stimulus Hanya Panadol

Kepercayaan pemerintah dan DPR pada paket stimulus untuk menangani krisis ekonomi dan keuangan tidak ada kaitannya dengan apa yang menjadi penyebab krisis itu sendiri. Dalam hal ini stimulus ekonomi berfungsi seperti panadol. Stimulus sifatnya meredakan dampak yang ditimbulkan oleh krisis bukan menyembuhkannya.

Stimulus hanya bekerja untuk meredakan perekonomian yang memanas. Setelah itu “pemanasan ekonomi” kembali datang lagi dengan tingkat keparahan yang lebih buruk (resesi) yang saat ini sudah menjurus ke depresi. Bahkan mungkin saja paket stimulus tidak dapat berbuat apa-apa untuk menahan krisis seperti paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah Amerika. Paket stimulus adalah pemborosan uang rakyat sementara krisis terus datang berulang-ulang.

Kapitalisme “Biang Kerok” Krisis

Krisis global yang hampir menimpa semua negara di dunia terjadi akibat terlalu banyak toxid (racun) yang menumpuk di dalam perekonomian. Toxid-toxid tersebut diproduksi secara massal oleh sistem perekonomian dunia. Kapitalisme merupakan faktor fundamental yang menjadi penyebab krisis.

Sistem ekonomi Kapitalisme dibangun dengan memisahkan peranan Allah di dalam mengatur perekonomian. Inilah yang disebut Sekularisme. Sementara itu kegiatan ekonomi Kapitalisme didorong dengan motif mengejar keuntungan materi sebagaimana semboyan populer Kapitalisme “dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatlan untung sebesar-besarnya.”.

Perekonomian yang mengeliminir peranan Sang Pencipta dan motif materi pada akhirnya menciptakan Kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang “tamak”. Bahkan “ketamakan” merupakan bahan bakar Kapitalisme sebagaimana yang diungkapkan oleh peraih Nobel dari Bangladesh Muhamad Yunus (Spiegel, 10/10/2008).

Sebagai ideologi, Kapitalisme hidup dan berkembang dengan cara menjajah dunia (an-Nabhani, 2006). Tanpa penjajahan Kapitalisme akan mati.

Kita mengenal negara-negara Kapitalis yang kuat pada saat ini sebagai negara penjajah pada masa lalu. Pada saat ini pun mereka tetap melakukan penjajahan dengan cara yang berbeda (neoimperialisme) sehingga masyarakat dunia tidak terlalu melihat bentuk-bentuk penjajahan Barat, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan.

Sistem ekonomi Kapitalisme menciptakan lembaga-lembaga dan instrumen-instrumen ekonomi atas dasar ketamakan. Kapitalisme menciptakannya sebagai sarana menjajah negara lain sekaligus mengeksploitasi masyarakat dunia. Kapitalisme menciptakan mata uang fiat money, bank, instrumen moneter ribawi, dan pasar modal yang menjadi tempat berjudi dan berspekulasi. Dari sinilah toxid-toxid ekonomi diciptakan sehingga membuat perekonomian membengkak (bubble economy) dan tidak berimbang (imbalance).

Tentu saja stimulus ekonomi yang diadopsi berbagai negara di seluruh dunia tidak dapat menghentikan produksi toxid sehingga krisis tidak pernah berhenti. Krisis hanya bisa dihentikan dengan melenyapkan lembaga dan instrumen ekonomi yang memproduksi toxid. Hanya saja mustahil melenyapkan pabrik penghasil toxid dalam perekonomian jika tidak mencabut sistem ekonomi Kapitalisme.

Obat Krisis: Ya Khilafah

Sistem Khilafah merupakan sistem yang digariskan dan diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Muslim di seluruh dunia. Sistem Khilafah berfungsi sebagai institusi yang menerapkan Syariah Islam. Penerapan hukum-hukum Allah ini untuk mengatur dan mengurus kaum Muslim. Di samping sebagai kewajiban, penerapan Syariah merupakan metode untuk memecahkan problem kehidupan umat manusia.

Sistem Khilafah membangun dan membina umat agar melandasi seluruh kegiatan muamalah termasuk kegiatan ekonomi atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Sistem Khilafah mengatur agar setiap kebutuhan pokok warga negara terpenuhi dengan menjaga keseimbangan di dalam distribusi kekayaan untuk mencegah ketimpangan dan eksploitasi ekonomi. Inilah politik ekonomi Islam yang didukung oleh hukum-hukum tentang kepemilikan dan hukum Islam lainnya.

Riba dengan segala bentuknya dilarang keras dalam perekonomian Khilafah karena riba adalah instrumen dan cara bertransaksi yang eksploitatif. Khilafah mengganti sistem riba dengan memajukan sektor riil yang berbasis pada hukum halal haram.

Untuk menunjang modal kegiatan usaha, Khilafah menyediakan pinjaman tanpa bunga kepada warga melalui Baitul Mal. Khilafah juga menggerakkan kerja sama usaha melalui model syirkah (perseroan) Islam di mana dua orang atau lebih dapat berhimpun dalam kegiatan usaha atas dasar keredoan. Anggota syirkah juga dapat mengajak orang lain bergabung dengan sepengetahuan dan seijin anggota syirkah yang lain. Sehingga saham-saham dalam perseroan Islam tidak akan pernah berpindahtangan dengan cara spekulatif dan manipulatif sebagaimana perdagangan saham di pasar modal. Saham-saham tersebut bukanlah satu istilah yang menunjukkan kepada surat berharga (efek) yang dapat diperdagangkan. Saham-saham tersebut hanya menunjuk kepada pengertian proporsi pengorbanan anggota syirkah di dalam perseroan.

Untuk mendukung dan menjamin stabilitas transaksi ekonomi, Khilafah menerapkan mata uang dinar dan dirham. Ini adalah mata uang yang nilai nominalnya setara dengan nilai instrinsiknya dan warga dijamin tidak kehilangan kekayaan jika memegangnya.

Likuiditas mata uang dinar dan dirham juga terjamin dengan tidak adanya kegiatan ekonomi yang bersifat bubble sebagaimana sektor maya (virtual sector) dalam sistem keuangan Kapitalisme. Tidak ada perbankan dan pasar modal dalam Khilafah. Bahkan tidak mungkin ada transaksi derivatif yang selama ini menciptakan ekonomi super bubble.

Sistem Khilafah melarang penimbunan uang yang dalam fikih disebut kanz al-mal. Dalam al-Qur’an Surah at-Taubah: 34, Allah SWt berfirman: “Orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, kepada mereka beritahukanlah bahwa mereka akan mendapat siksaan yang sangat pedih.”

Kanz al-mal merupakan penyakit ekonomi Kapitalisme. Jika terjadi inflasi dan jika terjadi kejatuhan nilai mata uang, bank sentral justru mengajak warga negara dan penduduk asing menimbun uang di bank. Akibatnya masyarakat kesulitan likuiditas sementara dunia usaha kesulitan modal.

Di sisi lain semakin banyak uang ditimbun di bank semakin besar pula tagihan masyarakat kepada bank sebagai konsekwensi pembayaran bunga . Di sinilah uang diberanakkan dengan kuantitas melebihi ketersediaan uang kertas itu sendiri. Sehingga tidak aneh bila terjadi penarikan uang besar-besaran oleh masyarakat (rush) bank pasti tidak mampu membayarnya.

Inilah sebagian kecil contoh bagaimana pengaturan kegiatan ekonomi dalam sistem Khilafah dan inilah obat krisis global saat ini. Insya Allah Khilafah adalah kebutuhan kita semua. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

Hidayatullah Muttaqin adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ketua Lajnah Siyasiyah HTI Kalimantan Selatan. Blog www.jurnal-ekonomi.org/muttaqin/

REFERENSI

An-Nabhani , Taqiyuddin (2002), Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (an-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam), cet. vii, Surabaya: Risalah Gusti.

An-Nabhani, Taqiyuddin (2006), Konsepsi Politik Hizbut Tahrir (Edisi Mu’tamadah) (Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir), cet. i, Bogor: HTI Press.

Bisnis Indonesia (25/2/2009), Stimulus tak efektif, anggaran siap dipotong

IMF Survey Magazine (29/1/2009), World Faces Deepening Crisis, IMF Chief Warns.

Spiegel Online (10/10/2008), Interview with Nobel Laureate Muhammad Yunus: Capitalism Has Degenerated into a Casino.

Tulisan terkait lainnya ….

• Free e-Book: Makna Kebangkrutan Amerika
• Makna Kebangkrutan Amerika
• Goncangan Pasar Global dan Urgensi Khilafah
• Kebutuhan Khilafah Sangat Mendesak
• Akibat Krisis BUMN Singapura Rugi Lebih dari Rp 400 trilyun
• Akhirnya Amerika Keluarkan Jurus Cetak Dollar
• Tidak Ada Negara yang Lolos Dari Krisis
• ADB: Kerugian Dunia Akibat Krisis 50 trilyun Dollar
• Ekonomi Dunia Tempati Posisi Terburuk Sejak PD II
• Roubini: Resesi Bisa Berlanjut Hingga Akhir 2010

oleh: Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI

Eforia Indonesia

Mulai hari ini hingga esok (18-19 Februari) Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Rodham Clinton berkunjung ke Indonesia setelah sebelumnya bertamu ke Jepang. Kunjungannya ini merupakan lawatan pertamanya ke luar negeri setelah secara resmi menjabat sebagai menlu di bawah pemerintahan Obama.

Bak gayung bersambut, kedatangan menlu negara adi kuasa disambut dengan latah oleh pejabat negara dan media di Indonesia. Eforia sedang melanda negeri ini karena merasa diperhatikan dan diprioritaskan oleh Amerika Serikat.

Para pejabat negara merasa derajat Indonesia naik satu tingkat setara dengan negara-negara maju. Mensesneg Hatta Rajasa misalnya menyatakan wajar Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi Hillary karena menlu AS tersebut pernah mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang diharapkan mampu mengatasi krisis global (Okezone, 5/2/2009). Menlu Indonesia, Hasan Wirayudha menambahkan biasanya kunjungan pertama menlu AS adalah ke Eropa, sehingga dari kunjungan ini posisi Indonesia menjadi penting.

Wakil Presiden Jusuf Kallas menceritakan hasil pertemuannya dengan Wapres Amerika Serikat Joe Biden tentang posisi Indonesia. Menurut Kalla, sebenarnya Menlu AS dalam lawatan luar negeri pertamanya hanya mengunjungi China, Korea Selatan, dan Jepang. Namun, Presiden Obama memerintahkan agar Hillary jangan lupa mengunjungi Indonesia. Kata Kalla: “Itu artinya Indonesia memiliki peran yang penting di kawasan Asia, dan pasti Indonesia akan jadi prioritas” (Antara, 5/2/2009).

Selaras dengan para pejabat negara, editorial Kompas hari ini (18/2/2009) mengatakan “tamu kita kali ini adalah sosok yang istimewa. … … Lawatan Hillary kita harapkan juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi di panggung internasional dan mendapatkan mitra berpengaruh untuk membantu meredam krisis ekonomi saat ini.” Dalam headlinenya, Kompas memaknai kunjungan Hillary merupakan gambaran pentingnya posisi Indonesia di mata pemerintahan AS saat ini.

Dari pernyataan para pejabat Indonesia dan opini yang dikembangkan media, dapat diperoleh gambaran bahwa negeri ini tidak mampu memetakan dirinya, apalagi menyelesaikan urusannya sendiri. Bagaimana tidak, untuk memposisikan apakah Indonesia penting atau tidak di dunia internasional saja harus mendapat restu AS.

Lihat Amerika dari Kacamata Ideologi

Dalam nuansa eforia, lawatan pertama Hillary yang bukan kebiasaan menlu-menlu AS sebelumnya dianggap sebagai lisan dan pikiran AS yang menempatkan Indonesia sebagai negara utama. Padahal itu hanyalah lawatan biasa-biasa saja. Pejabat negara tidak berusaha melihat AS dan kunjungan Hillary dalam perspektif bahwa AS adalah negara Kapitalis. Apapun kebijakan luar negeri AS senantiasa dibalut dalam kerangka ideologi Kapitalisme meskipun telah terjadi pergantian kepemimpinan dari partai dan orang yang berbeda.

Apakah dengan naiknya Obama menggantikan Bush AS akan berubah? Posisi politik dan ekonomi AS di dunia memang berubah karena terjadinya perubahan konstelasi yang melemahkan negara ini. Kondisi ini menuntut AS untuk menerapkan gaya (uslub) baru dalam berinteraksi dengan dunia. Tetapi bukan berarti perubahan ini mengubah ideologi negara tersebut. AS tetaplah negara Kapitalis yang memandang dunia dalam perspektif ideologinya, dan dalam konteks ini AS adalah negara yang menerapkan imperialisme dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Motif AS

Kebencian warga dunia terhadap AS akibat politik (war on) terrornya di era Bush menempatkan negara tersebut sebagai musuh dunia. Kerapuhan sistem ekonomi Kapitalisme mendudukan negara adi daya ini dalam kebangkrutan. Kedua hal ini memang memaksa AS berpikir ulang tentang politik luar negerinya agar kepentingan-kepentingannya tetap terjaga. Bahkan AS harus melakukannya untuk mendapatkan tali yang menjadi sarana mengeluarkan AS dari jurang kehancuran.

AS memerlukan langkah-langkah untuk meredam kemarahan warga dunia khususnya dunia Islam dengan tujuan meminimalisir resistensi penjajahan AS yang sudah terlanjur besar. Sinyal ini diungkapkan Hillary: ”Kita harus membangun dunia dengan lebih banyak mitra dan lebih sedikit musuh” (Detiknews, 14/1/2009). Namun sekuat apapun upaya AS memulihkan citranya di dunia Islam sebagaimana dikatakan Obama kepada al-Arabiya ”Amerika bukan musuh Islam” (Tempointeraktif, 27/1/2009), AS sejatinya memusuhi Islam. Sebagaimana sikap absolut Hillary yang menjadikan pengakuan akan eksistensi Israel sebagai syarat negosiasi dengan HAMAS, padahal mengakui negara Israel bagi dunia Islam adalah hal yang tidak mungkin.

Jika resistensi tidak dapat dikontrol maka kesempatan AS mencakar sumber daya alam (SDA) dan minyak dunia Islam menjadi lebih sulit. Padahal SDA, minyak, dan pasar negeri-negeri Islam sangat dibutuhkan Amerika untuk mempertahankan eksistensinya dari kebangkrutan.

Bukan hanya itu, Islam pun telah berkembang sebagai ancaman ideologi yang nyata. Konsep tentang Syariah dan Khilafah merupakan lawan yang terlalu tangguh bagi AS jika umat berhasil merealisasikannya di negeri mereka. Karena itu memalingkan dunia Islam dari ide Syariah dan Khilafah merupakan proyek utama AS. Maka wajar jika AS berusaha mencerabut ide-ide ini dengan menguatkan pemahaman sekuler, liberalisme, demokrasi, dan pluralisme di tengah-tengah umat Islam.

Dalam jumpa pers seusai pertemuan dengan menlu Hasan Wirayudha di Jakarta hari ini, Hillary Clinton mengatakan: “Membangun kemitraan menyeluruh dengan Indonesia adalah langkah yang sangat penting bagi Amerika Serikat untuk mendukung, satu negara yang sudah nyata-nyata menunjukkan dengan jelas bahwa Islam, modernitas dan demokrasi bukan hanya bisa hidup bersamaan tapi juga dapat berkembang pesat sekaligus.” (BBC Indonesia, 18/2/2009). Inilah sikap AS yang berupaya mengkaburkan pandangan umat terhadap agamanya dan menjadikan paham Barat sebagai kacamatanya.

Smart Power: Babak Baru Neoimperialisme Amerika

Ketika dengar pendapat dengan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009), Hillary Clinton dengan jelas menggambarkan keinginan dan cita-cita AS. Ia mengatakan: “memperbarui kepemimpinan Amerika melalui diplomasi yang akan meningkatkan keamanan kita, mengedepankan kepentingan kita, dan mencerminkan nilai-nilai kita” (Antara, 15/1/2009). Pernyataan tersebut mencerminkan realitas bahwa posisi AS benar-benar terpuruk sehingga harus memperbaharui kepemimpinannya (atas dunia).

Pemerintahan AS saat ini berupaya mencitrakan dirinya berbeda dengan pemerintahan era George W. Bush. Dalam kerangka ini, menlu Hillary memposisikan kebijakan luar negeri AS sangat berubah dibanding sebelumnya yang lebih banyak mendikte dan menggunakan senjata. Di Jakarta Hillary mengatakan: “Kemitraan komprehensif dengan Indonesia adalah langkah penting bagi AS dalam rangka menjalankan smart power-nya” (Detiknews, 18/2/2009).

Smart power merupakan istilah yang digunakan Hillary untuk menggambarkan kebijakan luar negeri AS yang lebih banyak mendengar dan mengedepankan diplomasi. Ini tidak lebih kamuflase belaka. Sebab smart power hanyalah cara (uslub) merealisasikan tujuan-tujuan politik luar negerinya, sedangkan metode (thariqah) AS untuk mencapainya tetap dengan jalan penjajahan (imperialisme).

Bagi sebuah negara ideologis, cara (uslub) merealisasikan tujuan bisa saja berubah-ubah tetapi metode (thariqah) untuk mencapainya tidak akan pernah berubah. Selamanya Amerika dengan Kapitalismenya adalah penjajah dunia, sedangkan smart power hanyalah cara baru AS mengikat negara lain dalam penjajahannya. Sayangnya pemerintah Indonesia terbujuk rayu sehingga masuk dalam dekapan babak baru neoimperialisme Amerika sebagaimana yang dikatakan Menlu Hasan Wirayudha: “Kita sambut baik kebijakan pemerintah Obama yang akan menggunakan smart power, kekuatan persuasi, dan soft power, serta kegigihannya untuk mendekati tidak saja dunia muslim tetap juga Asia Pasifik,” (Detiknews, 18/2/2009).

Kita Membutuhkan Smart System

Dunia saat ini sangat menderita akibat penjajahan Amerika dan Barat. Di Irak, AS dan sekutunya telah membunuh 1,3 juta penduduk,  di Afghanistan 2.118 warga sipil pada tahun 2008 terbunuh, dan saat ini setiap hari rata-rata 26.500 anak-anak tewas akibat kekejaman ekonomi Kapitalisme. FAO memprediksi tahun 2009 jumlah orang kelaparan di dunia akan mencapai 963 juta jiwa (Kompas, 10/12/2008).

Amerika sebagai penyebab malapetaka dunia pun terpuruk dalam kebangkrutan. Setiap hari koran-koran AS dipenuhi berita suram. Setiap bulan 500 ribu warga AS kehilangan lapangan kerja, ribuan perusahaan mengalami kebangkrutan. Meskipun pemerintah AS mengatakan ”kita belum memasuki depresi”, namun ancaman kebangkrutan menjadi realita yang sangat menakutkan (New York Times, 16/2/2009).

Kebangkrutan AS merupakan konsekwensi logis dari kerakusan dan kerapuhan sistem ekonomi Kapitalisme AS. Kebangkrutan ini pula yang mendorong derajat pengaruh AS di dunia anjlok. Jerman menganggap AS bukan lagi super power di sektor keuangan (Market Watch, 25/9/2008). Wapres AS Joe Biden pada tahun 2008 mengakui krisis keuangan menyebabkan melemahnya kemampuan AS dalam memberikan pinjaman kepada negara lain (Kompas, 4/10/2008). Padahal selama ini AS menjadikan pinjaman luar negeri sebagai metode untuk mencengkram negara lain dalam penjajahannya.

Anehnya di tengah perekonomian AS yang babak belur, pemerintah Indonesia melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu menyatakan keinginannya untuk meminta pinjaman hutang kepada pemerintah AS (Detikfinance, 18/2/2009). Jangankan memberi pinjaman, pemerintah AS sendiri sibuk mencari hutang kepada China, Jepang, dan negara-negara petro dollar di Timur Tengah. Posisi hutang AS pun membengkak dari US$ 9 trilyun pada awal tahun 2008 menjadi US$ 12 trilyun tahun fiskal 2009. Jumlah ini mencapai 85% PDB AS (RGE Monitor’s Newsletter, 18/2/2009).

Sikap pemerintah Indonesia ini sangat menyedihkan. Tidak mungkin kita bisa berharap pada sistem yang bangkrut dan pada negara yang sangat jahat. Sistem Kapitalisme Amerika jelas telah gagal sebagaimana yang diungkapkan sendiri oleh pakar ekonomi dari AS Nouriel Roubini baru-baru ini kepada Financial Times (9/2/2009). Meskipun menlu Hillary Clinton datang ke Indonesia dengan konsep Smart Power, Indonesia tidak perlu berharap karena itu bukanlah cara cerdas melainkan cara bodoh menyerahkan diri dalam dekapan penjajahan AS.

Indonesia membutuhkan smart system, yakni sistem yang mampu membaca akar masalah dan memberikan solusi yang tuntas bagi dunia Islam. Khilafah merupakan sistem Islam yang diwariskan Rasulullah SAW untuk menerapkan Syariah Islam sebagai solusi untuk Indonesia, dunia Islam, bahkan seluruh dunia. Khilafah bukanlah sistem yang eksploitatif yang dibangun atas dasar ketamakan sebagaimana sistem Kapitalisme. Khilafah dibangun atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Konsep dan metode yang digunakan Khilafah dalam memecahkan problem dunia hanya bersumber kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Khilafah adalah sistem yang akan meruntuhkan penjajahan AS dan Barat atas dunia. Insya Allah … []

Obama, Loyalis Yahudi, dan Babak Baru Imperialisme AS

Tulisan terkait lainnya ….

• Hillary: Komitmen AS Kuat untuk Keamanan Israel
• Di Cina Hillary juga Ajak Bangun Kemitraan yang Semu
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• AC Manullang: Ada Grand Strategy Global Amerika
• Resesi Sebabkan 5,7 juta Warga AS di-PHK
• Taliban atau Amerika yang Menjadi Ancaman?
• Akhirnya Amerika Keluarkan Jurus Cetak Dollar
• Amerika Serba Defisit
• Dunbar-Ortiz: Amerika Dirancang sebagai Negara Penjajah