Setiap bulan, bahkan setiap minggu LSM-LSM anti Indonesia mengeluarkan laporan-laporan yang mencitraburukkan Indonesia dan TNI. Secara finansial kampanye mereka ditujukan untuk mendapatkan imbalan (bayaran) dari para sponsor. Sedangkan secara politis dan ekonomi, kampanye mereka didesain untuk melemahkan kedudukan Indonesia atas Papua di tingkat internasional dan menguatkan cengkaraman korporasi asing atas kekayaan alam Indonesia di Papua.

Sangat menyedihkan adanya polemik pembayaran royalti batu bara antara pemerintah dengan enam perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Pemerintah seakan-akan tidak memiliki kewibawaan menghadapi sikap mangkir perusahaan batu bara tersebut. Padahal jumlah tunggakan royalti tidak sedikit.

Komprador, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anda sekalian dapat melihat siapa diri kalian sebenarnya. Amin.

Oya, jum’at malam (23/5) lalu anda sekalian mengumumkan kebijakan Konsensus Washington (KW), untuk itu saya ucapkan selamat karena anda sekalian berhasil membuktikan diri sebagai abdi Washington Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan selamat untuk anda sekalian.

Ada fenomena yang semestinya diamati secara serius, yakni bentuk respon pemerintah, khususnya komentar Wapres Yusuf Kalla yang akhir-akhir ini cenderung provokatif. Rupanya tidak ada cara lain bagi “negarawan” ini untuk berkomentar selain dengan cara itu. Apakah ada udang dibalik batu?

Oleh: Hidayatullah Muttaqin
Arogansi dan zalim merupakan sifat yang melekat pada seorang diktaktor. Bila arogansi dan zalim berada dalam ranah pemikiran, maka orang-orang yang mengusung pemikiran dengan cara seperti ini lebih tepat disebut “diktaktor intelektual”.

MEREKA BICARA: MINYAK GORENG
Rabu, 23-04-2008 | 00:43:49
Banjarmasin Post
Subsidi minyak goreng ke daerah yang digulirkan pemerintan dinilai tidak efektif. Kebijakan subsidi dianggap hanya sebatas prograam reaksioner tanpa arah.

Pembaca yang terhormat, dalam satu bulan terakhir muncul berbagai ulasan tentang negara gagal (failed state), antara lain yang ditulis oleh Prof. Budi Winarno di Harian Kedaulatan Rakyat (Indonesia Adalah Negara yang Gagal), Meuthia Ganie-Rochman di Harian Kompas (Negara Gagal?), dan Budiarto Shambazy juga di Harian Kompas (Si Gembala Sapi).
Munculnya tulisan-tulisan tersebut didasari oleh suatu keadaan, di mana kemiskinan, kelaparan dan kurang gizi, kelangkaan dan lonjakan harga-harga berbagai kebutuhan pokok, pendidikan, keamanan dan kehidupan sosial masyarakat, semakin buruk dan kian tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mencegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dan ketidakpedulian terhadap masyarakat. Di tengah kehidupan masyarakat yang serba sulit, pemerintah cenderung melahirkan kebijakan-kebijakan pro pasar sehingga beban hidup masyarakat bertambah berat.

Secara ekonomi, penggunaan elpiji memang lebih efisien dibanding minyak tanah. Karena itu, pemerintah mulai melakukan konversi ke elpiji yang diketahui lebih bersih dan efisien.

Namun secara kultur, masyarakat kita masih ada yang belum siap mengganti minyak tanah dengan elpiji. Akibatnya timbul pro dan kontra di masyarakat.

Dampaknya, sekarang tak hanya minyak tanah yang langka, pasok elpiji sempat berkurang, menyusul kebijakan Pertamina mengurangi distribusi minyak tanah ke sejumlah daerah.

Memang cukup ironi, Indonesia sebagai negara penghasil migas justru mengalami kelangkaan BBM maupun gas. Seandainya pengelolaan migas tak diserahkan ke investor asing, mungkin pasokan migas di dalam negeri bisa terpenuhi. Sumberdaya alam migas sebaiknya dikuasai negara dan dikelola oleh negara, bukannya diserahkan ke investor asing.

Pemerintah harus mengutamakan kebutuhan beras nasional. Persediaan beras atau pangan harus mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk jangka panjang. Meski pasokan dalam negeri cukup, tidak perlu ada penjualan beras ke luar negeri. Selama ini, ekpor beras hanya menguntungkan eksportir. Sebaliknya, masyarakat dan petani dirugikan. Jadi ekspor beras harus dilarang.

Masya Allah, pemerintah sudah sangat melampaui batas. Pemerintah memandang BUMN laksana barang dagangan yang dapat dijual secara obral dengan sistem partai atau pun eceran. Pemerintah tidak memandang bagaimana mengadakan (memproduksi) barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Bukankah berbagai kelangkaan barang kebutuhan pokok telah terjadi tahun 2007 lalu dan awal tahun ini?