JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS » KUMPULAN ARSIP e-SYARIAH

Mengkaji Ulang Metode Ilmiah Sebagai Asas dalam Berpikir

Admin — Sun, 16 Sep 2007 16:40:36 +0000

PARADIGMA PEMIKIRAN

Oleh: M. Hatta

Dewasa ini, ada kecendrungan-kalau tidak mau dikatakan sepenuhnya- para pemikir atau ilmuan berpersepsi bahwa metode ilmiah merupakan satu-satunya metode yang diterapkan dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Bahkan, ia juga dijadikan landasan atau sebagai asas dalam berpikir. Lebih dari itu, terjadi pensakralan terhadapnya.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kita ketahui bersama, bahwa di era post-modern saat ini telah begitu banyak ditemukan penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Penemuan-penemuan tersebut dapat kita rasakan hampir dalam segala bidang dan lingkungan di mana kita berada. Misalnya, keberadaan ilmu tekhnologi yang semakin hari semakin canggih.

Hasil penemuan baru tersebut tentunya melalui sejumlah proses yang memakan waktu cukup relatif panjang. Hal ini (semakin pesatnya penemuan-penemuan baru) merupakan suatu yang tidak dapat terelakkan lagi, karena ia merupakan tuntutan dari keberadaan manusia itu sendiri, yakni keberadaan kebutuhan dan keinginan manusia yang semakin tinggi dan beragam.

Di dalam proses penemuan sains tersebut kita mengenal yang namanya metode ilmiah sebagai jalan untuk meraih hasil yang sesuai â€œstandarâ€ ke Ilmuan. Sains yang terus berkembang bisa dikatakan merupakan impac dari adanya revolusi industri yang terjadi di Eropa. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam berbagai aspek. Corak-corak metodologis yang dikembangkan menyebabkan ilmu pengetahuan bersifat posivistik, deterministik, evolusionistik, sehingga segala sesuatu harus dijelaskan dengan metode kuantitatif dan eksperimental melalui observer.

Rumusan Masalah

Makalah ini bermaksud ingin mengkaji ulang apakah metode ilmiah layak untuk dijadikan sebagai basis (asas) dalam aktivitas berpikir atau tidak? Serta sejauh mana sebenarnya cakupan dari metode Ilmiah dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai ilmu pengetahuan? Dan metode berpikir apa yang layak dijadikan sebagai basis dan landasan dalam berpikir?

B. PEMBAHASAN

1. Hakekat Berpikir

Dalam keseharian kita, ketika beraktivitas dalam lingkungan masing-masing, bisa dipastikan bahwa aktivitas tersebut tidak bisa lepas dari yang namanya berpikir. Hanya saja memang, tingkat daya pikir tersebut masing-masing berbeda pada setiap orang.

Berpikir bisa dikatakan merupakan suatu aktivitas yang sangat penting. Karena tanpanya, manusia akan berada dalam suasana yang gelap dan hampa. Manusia tidak akan mampu mengenal lingkungan tempat dia tinggal, siapa pencipta alam jagad raya ini, bahkan ia pun tidak akan mampu mengenal dirinya dan hakikat keberadaannya di dunia tanpa melalui sebuah aktivitas berpikir.

Berpikir juga bisa dikatakan suatu hal yang alamiah (fitrah atau natural) bagi setiap manusia -yang sehat atau tidak gila- dikarenakan adanya â€œunsur-unsurâ€ ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Swt.

Dalam proses berpikir, sejatinya melibatkan unsur-unsur tertentu, yakni:

a. Otak yang sehat

b. Panca indra

c. Informasi sebelumnya

d. Adanya fakta

Dari empat unsur di atas dapat kita rangkai sebuah definisi sebagai berikut: â€œPemindahan penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak yang disertai adanya informasi-informasi terdahulu yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebutâ€. Definisi ini sekaligus juga merupakan definisi bagi akal, pemikiran, proses berpikir.

2. Metode Berpikir Rasional dan Metode Berpikir Ilmiah

2.1 Definisi Dari Metode

Dalam kamus besar bahasa Indonesia di sebutkan, bahwa metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan, dsb) atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Peter R. Senn mengatakan, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Dan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut.

Dari dua macam pendapat di atas dapat kita padukan menjadi; metode adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai dan mengetahui maksud atau tujuan yang telah ditentukan yang dengannya tujuan tersebut dapat dicapai dengan mudah.

2.2 Metode Berpikir Ilmiah

Istilah dari Metode berpikir ilmiah ini sebenarnya dipinjam dari tulisannya Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya at-Tafkir. Ia menyebut metode ilmiah dengan metode berpikir ilmiah.

Penelitian sebagai suatu rangkaian aktivitas mengandung prosedur tertentu, yakni serangkaian cara dan langkah tertib yang mewujudkan pola tetap. Rangkaian cara dan langkah ini dalam dunia ke ilmuan disebut metode. Dan untuk menegaskan bidang ke ilmuan itu seringkali dipakai istilah metode ilmiah (scientific method).

Dictionary of Behavioral Science memberikan definisi metode ilmiah dengan â€œTekhnik-tekhnik dan prosedur-prosedur pengamatan dan percobaan yang menyelidiki alam yang dipergunakan oleh ilmuawan-ilmuwan untuk mengolah fakta-fakta, data, dan penafsirannya sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan tertentu.

Arturo Rosenblueth mengatakan â€œMetode ilmiah adalah suatu prosedur dan ukuran yang dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan dalam penyusunan dan pengembangan cabang pengetahuan khusus merekaâ€.

Selanjutnya, James B. Conant memberikan rumusan metode ilmiah menjadi delapan langkah, yakni sebagai berikut:

a. Kenali bahwa suatu situasi yang tak menentu ada. Ini merupakan suatu situasi bertentangann atau kabur yang mengharuskan penyelidikan.

b. Nyatakan masalah itu dalam istilah spesifik

c. Rumuskan suatu hipotesis kerja

d. Rancang suatu metode penyelidikan yang terkendalikan dengan jalan pengamatan atau dengan jalan percobaan ataupun kedua-duanya.

e. Kumpulkan dan catat bahan pembuktian atau data â€˜kasarâ€™.

f. Alihkan data kasar ini menjadi suatu pernyataan yang mempunyai makna dan kepentingan.

g. Tibalah pada suatu penegasan yang tampak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau penegasan itu betul, ramalan-ramalan dapat dibuat darinya.

h. Satu padukan penegasan yang dapat dipertanggungjawabkan itu, kalau terbukti merupakan pengetahuan baru dalam ilmu, dengan kumpulan pengetahuan yang telah mapan.

2.2.1 Kelemahan-kelemahan dari Metode Berpikir Ilmiah

Kelemahan metode ilmiah dapat kita lihat dari segi cakupan atau jangkauan dari kajiannya, asumsi yang melandasinya, dan kesimpulannya bersifat relatif. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Metode ilmiah tidak dapat digunakan kecuali pada pengkajian objek-objek material yang dapat di indera. Metode ini khusus untuk ilmu-ilmu eksperimental. Ia dilakukan dengan cara memperlakukan materi (objek) dalam kondisi-kondisi dan faktor-faktor baru yang bukan kondisi dari faktor yang asli. Dan melakukan pengamatan terhadap materi tersebut serta berbagai kondisi dan faktornya yang ada, baik yang alami maupun yangtelah mengalami perlakuan. Dari proses terhadap materi ini, kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa fakta materialyang dapat diindera.

b. Metode ilmiah mengasumsikan adanya penghapusan seluruh informasi sebelumnya tentang objek yang akan dikaji, dan mengabaikan keberadaannya. Kemudian memulai pengamatan dan percobaan atas materi. Ini dikarenakan metode ini mengharuskan kita untuk menghapuskan diri dari setiap opini dan keyakinan si peneliti mengenai subjek kajian. Setelah melakukan pengamatan dan percobaan, maka selanjutnya adalah melakukan komparasi dan pemeriksaan yang teliti, dan akhirnya merumuskan kesimpulan bersarkan sejumlah premis-premis ilmiah.

c. Kesimpulan yang didapat ini adalah bersifat spekulatif atau tidak pasti (dugaan).

Kelemahan-kelemahan yang ada pada metode ilmiah ini juga diungkapkan dalam literatur lain. Dikatakan, bahwa â€œ…Pertama-tama ilmu menyadari bahwa masalah yang dihadapinya adalah masalah yang bersifat konkrit yang terdapat dalam dunia fisik yang nyata. Secara ontologi, ilmu membatasi dirinya pada pengkajian yang berada pada ruang lingkup pengalaman manusia. Hal inilah yang memisahkan antara ilmu dan agama…perbedaan antara lingkup permasalahan yang dihadapinya juga menyebabkan berbedanya metode dalam memecahkan masalah tersebutâ€.

Dikatakan pula, â€œ…proses pengujian ini tidak sama dengan pengujian ilmiah yang berdasarkan kepada tangkapan pancaindra, sebab pengujian kebenaran agama harus dilakukan oleh seluruh aspek kemanusiaan kita seperti penalaran, perasaan, intuisi, imajinasi di samping pengalamanâ€. â€œMetode ilmiah tidak dapat diterapkan kepada pengetahuan yang tidak termasuk ke dalam kelompok ilmu…demikian juga halnya dengan bidang sastra yang termasuk dalam humaniora yang jelas tidak mempergunakan metode ilmiah dalam penyusunan tubuh pengetahuaannyaâ€.

Muhammad Abdurrahman dalam bukunya at-Tafkeer juga mengatakan hal senada dengan yang telah disebutkan di atas. Ia mengatakan, bahwa metode ilmiah tidak bisa diterapkan pada ilmu yang termasuk dalam humaniora, hal ini dikarenakan bidang-bidang yang termasuk ke dalam humaniora tidak membahas perkara-perkara fisik yang dapat diukur dan diujicobakan. Meskipun demikian, beberapa aspek pengetahuan tersebut dapat menerapkan metode ilmiah dalam pengkajiaannya, misalnya saja aspek pengajaran bahasa sastra dan metematika. Dalam hal ini masalah tersebut dapat dimasukkan ke dalam disiplin ilmu pendidikan yang mengkaji secara ilmiah berbagai aspek proses belajar-mengajar.

2.3 Metode berpikir Rasional; Asas Dalam Berpikir

Metode rasional adalah metode tertentu dalam pengkajian yang ditempuh untuk mengetahui realitas suatu yang dikaji, dengan jalan memindahkan penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak, disertai dengan adanya sejumlah informasi terdahulu yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut, selanjutnya, otak akan memberikan penilaian terhadap fakta tersebut. Penilaian ini adalah pemikiran atau kesadaran rasional.

Tidak sebagaimana halnya metode ilmiah, metode rasional dapat diterapkan pada objek-objek material yang dapat diindera, namun, juga dapat diterapkan pada objek non material atau yang dikenal dengan namanya humaniora dan pemikiran-pemikiran. Metode berpikir rasional adalah suatu proses berpikir tentang realitas atau masalah yang dihadapi sebagaimana adanya.

Metode rasional indentik dengan definisi dari akal itu sendiri. Dengan menggunakan metode ini, manusia akan mencapai sebuah kesadaran tentang hal apa pun. Metode ini merupakan saatu-satunya metode berpikir. Adapun metode ilmiah (scientific method) dan yang disebut dengan metode logika (logical method) adalah merupakan cabang dari meode rasional atau merupakan salah satu cara yang dituntut dalam pengkajian sesuatu.

2.3.1 Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Penggunaan Metode Rasional

Dalam menggunakan metode berpikir rasional ada beberapa hal yang patut untuk kita perhatikan, yakni:

a. Dalam pendefinisian metode rasional harus membedakan antara opini (pendapat) terdahulu tentang sesuatu dengan informasi terdahulu tentang sesuatu atau tentang apa yang berkaitan dengan sesuatu itu. Yang ada pada metode rasional haruslah informasi terdahulu bukan opini terdahulu atau pendapat. Opini terdahulu tidak boleh masuk dalam aktivitas berpikir, apabila ini terjadi -yakni adanya informasi terdahulu dalam berpikir- maka akan mengakibatkan kekeliruan dalam memahami sesuatu.

b. Kesimpulan (konklusi) yang telah dihasilkan dari metode berpikir rasional harus dilihat terlebih dahulu berkenaan dengan penilaian terhadap objek yang menjadi penilaian. Jika kesimpulan tersebut adalah hasil dari penilaian atas keberadaan (ekisistensi) sesuatu, maka kesimpulannya adalah bersifat pasti (definite).

Adapun, jika kesimpulan terebut adalah hasil dari penilaian atas realitas (al-Haqiqah) dari sesuatu, atau sifat (karakteristik) dari sesuatu, maka kesimpulan tersebut bersifat dugaan, yang mengandung kemungkinan salah. Akan tetapi, kesimpulan yang ada tetap merupakan pemikiran yang tepat hingga terbukti kesalahannya.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan penulis di atas maka, dapat kita simpulkan bahwa metode berpikir ilmiah tidaklah layak untuk dijadikan sebagai asas bagi metode berpikir. Hal ini disebabkan, ia hanya dapat diterapkan pada objek-objek material yang dapat di indera, dan kesimpulan yang dihasilkan darinya tidaklah bersifat pasti. Dengan kata lain, metode ilmiah hanya dapat diterapkan pada ilmu yang sifatnya adalah eksperimental atau non-humaniora.

Metode berpikir ilmiah dianut dan dikembangkan oleh orang-orang Barat setelah mereka menyadari pengaruhnya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Namun kemudian, penggunaan dari metode ini mengalami perluasan -diterapkan pada hal-hal yang tidak bisa menggunakan metode ini-. Akibatnya, terjadi pencampuradukan antara science dan bidang pengetahuan yang bukan termasuk science yang notabenenya tidak dapat menggunakan metode yang sama.

Adapun metode berpikir yang layak untuk dijadikan sebagai asas dalam metode berpikir adalah metode berpikir rasional. Metode berpikir inilah kiranya yang harus menjadi metode berpikir setiap manusia terlebih-lebih bagi kaum Muslimin.

M. Hatta adalah mahasiswa MSI UII Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, M. 2005. At-Tafkeer, Alih bahasa oleh Abu Faiz. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2003. At-Tafkir, alih bahasa oleh Taqiyuddin as-Sibaâ€™I. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah

Abdullah, Muhammad Husain. 2003. Mafahim Islamiyah; Menajamkan Pemahaman Islam. Bangil: Al-Izzah

Athiyat, Ahmad. 2004. At-Thariq, alih bahasa oleh Dede Koswara. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah

Departemen Pendidikaan dan Kebudayaan. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka. 1985. Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V

Gie, Liang. 2004. Pengantar Filsafat Ilmu, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Ismail, Muhammad Muhammad. 2004. Al-fikru al- Islamy, alih bahasa oleh A. Haidar. Bangil: Al- Izzah

Unal, Ali. 1998. Islam Addresses Contemporary Issues. Turkey: Caglayan A.S

Tulisan terkait lainnya ….

Ide di Balik Komersialisasi Pendidikan

Admin — Tue, 21 Aug 2007 16:01:58 +0000

LIBERALISASI PENDIDIKAN

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam an-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menyatakan pemikiran merupakan kekayaan yang paling berharga dan kedudukannya berada di atas kekayaan materi. Apabila suatu bangsa memiliki kekayaan pemikiran dalam bentuk pemikiran yang maju, maka bangsa tersebut memiliki kemampuan untuk bangkit dan menghasilkan suatu peradaban yang di dalamnya sarat dengan kekayaan materi. Bila bangsa tersebut mengalami kehancuran peradaban dari sisi materi yang diakibatkan oleh perang dan bencana alam, dengan kekayaan pemikiran yang dimilikinya bangsa tersebut dapat membangun kembali peradabannya yang hancur.

Pendidikan merupakan salah satu cara dalam melakukan transformasi pemikiran sehingga bentuk dan proses pendidikan yang berlangsung dalam sebuah negara memberikan sumbangan besar bagi terwujudnya suatu pemikiran.

Komersialisasi Pendidikan dengan BHMN dan BHP

Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 53, lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam pasal 47 ayat 2 dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurut pasal 49 ayat 3, pendanaan pendidikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada lembaga pendidikan diberikan dalam bentuk hibah. Bagaimana peran masyarakat dinyatakan oleh pasal 54 ayat 2, yakni masyarakat memiliki peran sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat dijelaskan oleh pasal 54 ayat 1 yaitu individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam RUU BHP pasal 22 ayat 2 disebutkan aset BHP dapat berasal dari modal penyelenggara, utang kepada pihak lain, sumbangan pihak lain, dan hasil usaha BHP. Menurut RUU BHP pasal 22 ayat 3, pemerintah dari sisi pendanaan memiliki fungsi sebagai pemberi hibah saja.

Saat ini RUU BHP masih dalam pembahasan dan belum menjadi undang-undang sehingga pengubahan status lembaga pendidikan menjadi Badan Hukum Pendidikan belum dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, sejak tahun 2000 pemerintah telah melaksanakan dan menyerahkan otonomi kampus kepada 4 Perguruan Tinggi Negeri terbesar yakni UI, IPB, ITB, dan UGM. Adanya otonomi kampus bagi ke-4 PTN tersebut disertai dengan perubahan bentuk kelembagaan menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Konsekwensinya, pengelolaan dan pendanaan kampus dilakukan sendiri oleh BHMN, sedangkan pemerintah tidak memikul tanggung jawab apapun kecuali memberikan hibah saja.

Dengan format BHMN dan BHP, pemerintah secara sistematis berubaya menggeser peranan dan tanggung jawabnya dalam pendidikan kepada masyarakat. Akibatnya PTN yang menjadi BHMN harus mencari sendiri sumber pembiayaan pendidikan dengan cara menaikkan biaya pendidikan dan mengkomersilkan sarana-sarana pendidikan yang dimiliki oleh BHMN. Misalnya, pada tahun 2003 Institut Pertanian Bogor membutuhkan dana Rp 450 milyar. Untuk menutupi kebutuhan dana tersebut, IPB hanya dapat mengandalkan hibah pemerintah pusat sebesar Rp 64,35 milyar (14,3%), sementara kenaikkan biaya pendidikan yang dilakukan IPB hanya dapat menutupi 6,5% (Rp 29,25 milyar) kebutuhan anggaran. Untuk membiayai operasionalnya, IPB melakukan komersialisasi sarana-sarana pendidikannya seperti didirikannya EkalÃ¶kasari Plaza, Bogor Agribusiness Center, IPB International Convention Center, Kampus Gunung Gede dan Politeknik. Dari komersialisasi aset-aset IPB ini diperoleh pendapatan Rp 255,6 milyar (56,8%).

Dampak Komersialisasi Pendidikan

Komersialisasi pendidikan mengakibatkan sulitnya akses bagi masyarakat terhadap pendidikan dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi karena syarat utama untuk memasuki lembaga pendidikan adalah kemampuan finansial masyarakat bukan kemampuan berpikir.
Di dalam lembaga pendidikan, khususnya PTN yang telah menjadi BHMN terdapat kesenjangan lebar antara mahasiswa yang diserap murni dari kemampuan berpikir dengan mahasiswa yang diserap karena kemampuan finanasial. Kondisi ini tidak baik bagi perkembangan dunia akademik.
Perguruan Tinggi tidak lagi fokus mengurus dan melayani pendidikan bagi para mahasiswanya, perhatiannya terpecah kepada urusan-urusan yang bersifat profit dan bisnis sehingga ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.
BHMN dan BHP diberikan peluang melakukan. Hal ini menjadi sarana bagi pihak asing (khususnya Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara maju lainnya) untuk melakukan intervensi pendidikan melalui senjata utang langsung ke lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia.
Peranan masyarakat Indonesia untuk pembiayaan pendidikan tidak dapat terlalu diharapkan terhadap dunia pendidikan Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia berasal dari kalangan menengah ke bawah. Akibatnya apa yang dimaksud UU Sisdiknas dan RUU BHP tentang kemandirian masyarakat adalah menyerahkan institusi pendidikan kepada para pemilik modal. Bagi lembaga-lembaga donor yang berbasis ideologis seperti The Asia Foundation dan Ford Foundation, hal ini melapangkan jalan bagi mereka guna mendorong perguruan tinggi melakukan riset yang berbasis kepentingan ideologi Kapitalis-Sekuler.

Implimentasi Konsensus Washington

Pada tahun 1980 di Washington DC, Amerika Serikat dan Negara-negara maju, IMF dan Bank Dunia, serta MNC, melakukan pertemuan yang menghasilkan Konsensus Washington (KW). KW pada intinya merupakan program penyesuaian struktural yang hendak diterapkan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang dalam khususnya dalam bentuk pencabutan subsidi, menaikkan harga-harga barang publik, privatisasi aset strategis dan sumber daya alam.

Adanya komersialisasi pendidikan merupakan bagian dari program pengurangan dan penghapusan subsidi pemerintah terhadap pelayanan publik di sektor pendidikan dan melepaskan harga dan biayanya kepada mekanisme pasar. Komersialisasi pendidikan juga merupakan salah satu bentuk program privatisasi aset-aset negara.

Kesimpulan

Fungsi pemerintahan di dalam Islam adalah riâ€™ayatu as-suâ€™un al-ummah (memelihara dan mengatur urusan umat) dengan syariat Islam. Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab negara baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaannya. Kebijakan yang telah diambil pemerintah dan DPR merupakan upaya tersistem untuk mengalihkan tanggung jawab negara ke pundak rakyat sehingga akan memperparah penderitaan yang sudah dialami rakyat.{}

Tulisan terkait lainnya ….

Stigma Demonik

Admin — Tue, 21 Aug 2007 15:40:56 +0000

StIGMA NEGATIF

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. (TQS. Al-Baqarah: 208)

Terjemahan al-Qurâ€™an Surah al-Baqarah: 208 ini dengan jelas memiliki makna seruan kepada setiap orang beriman agar masuk ke dalam Islam secara kaffah (menyeluruh). Masuk ke dalam Islam secara kaffah berarti beriman kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya (syariat Islam). Terhadap segala perintah dan larangan Allah di dalam al-Qurâ€™an dan Hadis Nabi SAW cukup jawaban â€œkami mendengar, dan kami patuhâ€ yang mesti diberikan oleh orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul (lihat QS. An-Nur: 51).

Berdasarkan QS. Al-Baqarah: 208 ini tidak ada jalan lain bagi orang-orang beriman kecuali menjalankan seluruh syariat Islam dengan sepenuh keyakinan. Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar Juz II menegaskan jangan sampai ada keyakinan ada satu hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Keyakinan ini memiliki konsekwensi syariat Islam harus diterapkan baik oleh individu, masyarakat, dan negara.

Beriman dan menjalankan seluruh hukum Islam serta meninggalkan pemahaman dan hukum yang tidak berasal dari Islam merupakan karakteristik muslim kaffah. Muslim kaffah meyakini pemikiran dan hukum yang tidak berasal dari Islam merupakan jalan setan.

Agama Berwajah Demonik

Garis batas mana jalan Allah dan mana jalan setan menurut al-Qurâ€™an sudah sedemikian jelas. Namun selalu ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mengkaburkan garis batas ini dan membawa pemahaman umat agar meninggalkan syariat Islam sedikit demi sedikit hingga akhirnya hukum Allah tidak lagi menjadi standar kehidupan umat.

Saat ini gejala infeksi penyakit spilis (sekularisme, pluralisme, dan liberalisme) begitu kentara dan membahayakan aqidah umat. Bahkan ada upaya memahamkan umat, apabila memiliki pemahaman batasan yang jelas tentang agama yakni Islam dan non Islam seraya menunjukkan identitas keislamannya (syakhsiyah Islamiyah) di tengah masyarakat diberi stigma sebagai agama yang berwajah demonik (berwajah iblis).

Seorang intelektual menulis artikel dengan judul Memaknai Natal dan Idul Adha di rubrik opini Kompas edisi Kamis 28 Desember 2006. Dalam tulisan tersebut ia menyinggung pendapat Teolog Protestan Paul Tillich yang mengemukakan agama mempunyai wajah ganda, yakni wajah suci (holy) dan wajah iblis (demonic). Wajah suci agama memiliki pesan-pesan seperti perdamaian, kasih sayang, toleransi, solidaritas, cita-cita persamaan dan keadilan. Sedangkan wajah demonik agama berupa identitas yang menjelaskan batasan penganut suatu agama dengan pemeluk agama lain.

Pembagian katagori agama berwajah suci dan demonik apabila diikuti oleh seorang muslim memiliki konsekwensi ia harus menanggalkan identitas kemuslimannya yakni meninggalkan syariat Islam sebagai aturan kehidupan. Pembagian katagori ini juga sekaligus memberi stigma muslim kaffah merupakan pemeluk agama berwajah demonik. Seolah-olah bila seorang muslim menjalankan syariat Islam secara kaffah perilakunya seperti iblis yang akan menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan umat agama lain.

Syariat terhadap Non Muslim

Kewajiban menerapkan Islam secara kaffah hakikatnya membawa kebaikan dan rahmat bagi alam semesta, termasuk kalangan non muslim (ahlu dzimmah) yang hidup di dalam sistem Islam. Karena Islam memiliki aturan yang menjamin kehidupan non muslim dan memberikan perlindungan kepada mereka dalam menjalankan ibadah agamanya.

Di dalam Islam tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Pemeluk agama lain tetap diberikan kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agamanya di dalam wilayah pemerintahan Islam (khilafah Islamiyah). Mereka diberikan toleransi mengenakan identitas yang menjadi ciri khas agama mereka. Mereka diperbolehkan menjalankan syariat agama mereka di kalangan mereka sendiri. Mereka juga diberikan hak merayakan hari besar agamanya. Tempat-tempat ibadah mereka juga dijaga dan dilindungi oleh negara.

Dalam bidang peradilan, kedudukan mereka sama dengan muslimin. Siapa pun yang melakukan pelanggaran syariat Islam dalam hal pidana dan perdata diberlakukan hukum yang sama. Siapa yang terbukti bersalah di pengadilan, maka dia lah yang dihukum menurut syariat Islam tanpa pandang bulu muslim atau non muslim, pejabat negara atau rakyat jelata, kaya atau miskin.

Dalam hal kesejahteraan, jaminan negara terhadap rakyatnya meliputi seluruh warga negara muslim dan non muslim. Warga non muslim berhak mendapatkan subsidi dan fasilitas umum sebagaimana yang diperoleh warga muslim. Tidak ada perlakukan diskirminasi terhadap warga non muslim dalam menjalankan kegiatan ekonomi selama masih berada dalam koridor syariat Islam. Juga muslim dan non muslim diperbolehkan melakukan kerja sama bisnis dan perdagangan.

Kesimpulan

Upaya pengkaburan garis batas agama-agama dan stigma orang yang melaksanakan agamanya secara kaffah sebagai agama berwajah iblis merupakan pandangan sekuler yang ingin mensekulerkan agama-agama di dunia.

Dalam sudut pandang Islam, meskipun agama mewajibkan orang-orang beriman masuk ke dalam Islam secara kaffah dan mengharamkan mengambil pemikiran dan ajaran selain Islam, agama mewajibkan muslimin untuk menghormati agama selain Islam. Agama juga mewajibkan negara menerapkan syariat Islam yang menjamin hak-hak non muslim termasuk tidak mengutak-atik dan tidak mencampuri urusan agama mereka. Terhadap perbedaan agama sebagai suatu kenyataan yang pasti adanya di dunia ini, cukuplah QS. al-Kafirun ayat 6: lakum dii nukum wa liya diin (untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku) sebagai jawaban.

Tulisan terkait lainnya ….

Kesalehan Politik

Admin — Tue, 21 Aug 2007 15:31:42 +0000

POLITIK ISLAM

Oleh: Hidayatullah Muttaqin

Demokrasi adalah kesalehan politik. Politik minus demokrasi akan menjadi kotor dan membahayakan kemanusiaan. Demokrasi yang sejati berisi semangat kebebasan, kesejajaran, dan persaudaraan. (Abd Rohim Ghazali, Kompas 30 Desember 2006)

Demokrasi saat ini merupakan istilah yang sangat populer dan dipahami oleh sebagian besar orang sebagai sistem yang ideal. Bahkan menurut Abd Rohim Ghazali demokrasi adalah kesalehan politik. Benarkah demokrasi adalah kesalehan politik ? Tulisan ini akan mengupas apa dan bagaimana kesalehan politik seharusnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesalehan diartikan ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ibadah. Ibadah di sisi Allah SWT adalah menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Perintah dan larangan Allah ini meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan dalam ranah politik.

Kesalehan politik menunjukkan politik sebagai wahana aktualisasi ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Kesalehan politik bagi setiap muslim diwujudkan dengan memandang politik dalam kaca mata Islam dan menjadikan perintah dan larangan Allah (hukum Allah) sebagai standar aktivitas politiknya.

Politik Islam

Makna politik tidak dapat dilepaskan dari urusan kekuasaan dan pemerintahan (lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Kamus Besar Bahasa Indonesia). Politik dalam perspektif sekularisme merupakan cara untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi (Muh. Zain: Kamus Modern Bahasa Indonesia). Sehingga kekuasaan dalam perspektif ini sekedar alat untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi yang berputar pada urusan harta, wanita, dan kedudukan. Politik bahkan dimaknai suatu seni bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan cara apa pun.

Sebaliknya politik dalam perspektif Islam adalah pengaturan urusan umat baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Abdul Qadim Zallum: Pemikiran Politik Islam). Hal ini berdasarkan hadis Nabi: Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya. (HR Bukhari dan Muslim). Bentuk dan wujud pengaturan urusan umat ini bersandar pada hukum Allah (syariat Islam). Sehingga berdasarkan pemahaman ini kekuasaan bukanlah tujuan tetapi sarana untuk mengatur urusan umat.

Demokrasi: Kesalehan Politik atau Kemungkaran Politik ?

Demokrasi merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi dalam perkembangannya ditafsirkan dalam berbagai versi seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi sosialis. Pandangan kompromistik tentang demokrasi diajukan oleh David Held yang menggabungkan pemahaman liberal dan Marxis (sosialis). Menurutnya dalam demokrasi seharusnya setiap orang bebas dan setara menentukan kondisi kehidupannya. Menurut Georg Sorensen, demokrasi bersifat dinamis dan akan terus berkembang dengan berbagai jenis dan model demokrasi (Georg Sorensen: Demokrasi dan Demokratisasi).

Terlepas berbagai macam defenisi demokrasi yang jenis dan modelnya akan terus berkembang, Abdul Qadim Zallum dalam bukunya Demokrasi Sistem Kufur menekankan intisari demokrasi meliputi (1) kedaulatan di tangan rakyat. Makna kedaulatan adalah rakyat sebagai sumber hukum. Rakyatlah yang membuat hukum dan perundang-undangan melalui wakil-wakilnya di badan legislatif. (2) Rakyat sumber kekuasaan, dimana rakyatlah menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin mereka.

Dalam sudut pandang Islam, kedaulatan di tangan Allah SWT. Allah sajalah yang berhak menetapkan hukum bukan manusia. Perintah dan larangan Allah merupakan hukum yang mutlak ditaati dan diemban manusia. Dengan demikian demokrasi bertentangan dengan Islam, bahkan pertentangan ini bersifat mendasar dan memasuki ranah akidah apabila meyakini manusia sebagai sumber dan pembuat hukum bukan Allah. Sebab Allah berfirman dalam QS. al-Anâ€™am: 57 yang artinya â€œMenetapkan hukum itu hanyalah hak Allah,â€ dan QS. al-Maidah: 44 yang artinya â€œBarang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir.â€

Islam mengakui rakyat sebagai sumber kekuasaan. Sebab rakyatlah seharusnya yang mengangkat seorang penguasa melalui baiâ€™at. Sedangkan dalam memilih penguasa caranya (uslub) beragam, bisa digunakan teknik pemilu atau dengan cara lain yang disepakati. Tujuan rakyat memilih dan mengangkat seorang penguasa agar ada seorang pemimpin yang mengemban amanah mengatur urusan umat dengan syariat Islam.

Adapun nilai-nilai demokrasi yang diagung-agungkan seperti keadilan, kebebasan, persamaan dan persaudaraan tidak bersifat universal. Selama ini umat dipaksa secara intelektual untuk memahaminya bersifat universal (netral) yang tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup. Tujuannya agar umat menerima demokrasi sebagai realitas sistem politik dan pemerintahan yang mutlak diadopsi karena tidak bertentangan dengan Islam.

Setiap agama dan ideologi memiliki pandangan berbeda tentang nilai-nilai tersebut. Misalnya adil dalam perspektif Islam berarti mendudukkan suatu perkara berdasarkan hukum Allah, sebab Allah berfirman dalam QS. an-Nisa yang artinya â€œKemudian, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah (al-Qurâ€™an) dan Rasul-Nya (Sunnah).â€ Dalam hal kebebasan, perbuatan manusia terikat pada hukum Allah. Maksudnya setiap sikap dan perilaku harus disandarkan pada syariat Islam. Apabila suatu bentuk perbuatan hukumnya haram, maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan apalagi disebarkan. Jadi prinsip kebebasan malah bertentangan dengan perintah dan larangan Allah.

Dengan demikian demokrasi bukanlah wujud kesalehan politik tetapi wujud kemunkaran politik karena secara prinsip bertentangan dengan Islam. Setiap konsep dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah merupakan kemunkaran, apalagi pertentangannya bersifat prinsip.

Kesalehan Politik Seharusnya

Aktivitas politik merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mengatur urusan umat baik dilakukan oleh penguasa negara maupun oleh warga negara. Terwujudnya kesalehan politik apabila penguasa menjadikan kekuasaan yang dimilikinya tunduk kepada hukum Allah. Kekuasaannya semata-mata sarana untuk beribadah kepada Allah dengan menjadikan akidah Islam sebagai dasar negara dan syariat Islam sebagai hukum dan sistem negara. Dengan syariat Islamlah ia mengatur urusan umat bukan dengan sistem yang lain seperti sistem demokrasi.

Bagi warga negara aktivitas politik diwujudkan dengan melakukan koreksi terhadap penguasa apabila penguasa melakukan penyimpangan dari syariat Islam. Setiap penyimpangan dari syariat merupakan kemunkaran, sedangkan setiap orang beriman diwajibkan Allah untuk mengubah kemunkaran. Rasul bersabda: â€œSiapa saja melihat kemunkaran, maka ubahlah dengan tangannya, dan apabila tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, dan apabila (masih) tidak mampu ubahlah dengan membenci (perbuatan) itu dalam hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya imanâ€ (HR. Muslim).

Keberanian menentang kezaliman dan penyimpangan penguasa dari hukum Allah dengan berbagai resiko menghadang merupakan manifestasi dari kesalehan politik meskipun harus meregang nyawa. Rasul bersabda: â€œPenghulu syuhada adalah Hamzah dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, menyerukan (kepadanya) untuk berbuat baik dan melarangnya (berbuat kemunkaran), kemudian ia dibunuhâ€ (HR. Hakim).

Kesalehan politik muncul dari orang-orang yang memiliki kesadaran politik. Menurut Zallum dalam bukunya Pemikiran Politik Islam, kesadaran politik merupakan aktivitas mengamati dan memahami fakta dan peristiwa politik dalam sudut pandang Islam. Orang yang memiliki kesadaran politik setiap hari pemikirannya tercurah pada umat. Rasul bersabda: â€œBarang siapa yang bangun dan tidak memperhatikan urusan muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka (golongan muslimin)â€ (HR. Hakim dan al-Khatib).

Kesalehan politik hanya lahir dari orang-orang yang berpegang teguh pada hukum Allah. Ia memahami hukum Allah adalah standar pemikiran dan perbuatan yang diaktualisasikan dalam aktivitas politik tanpa kompromi meskipun godaan kekuasaan, harta, dan wanita menghadang. Pola pikir dan sikapnya jauh dari pragmatisme, karena ia tidak mau akidah dan syariat Islam tergadai hanya untuk kepentingan keduniaan. Ia tidak mau aktivitas politiknya tunduk dan disesuaikan pada realitas politik yang bertentangan dengan syariat, apalagi menjadi bagian dari sistem politik demokrasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam.

Realitas politik demokrasi yang cenderung kotor dan menghalalkan segala cara tidak menyebabkan dirinya lari dari permasalahan politik. Sebab urusan dan kepentingan umat hanya bisa direalisasikan dengan menundukkan realitas politik pada syariat.

Ia berusaha mengubah sistem yang rusak dengan perjuangan politik. Untuk itu sudah semestinyalah perjuangan politik ini dilakukan dalam sebuah partai politik ideologis, yakni partai politik yang berasaskan akidah Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran: 104 yang artinya â€œDan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang maâ€™ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.â€

Perjuangan politik dari sebuah partai politik ideolgis dilakukan dengan mengikuti tariqah (metode) perjuangan politik rasul. Yakni dengan membongkar dan membeberkan kerusakan sistem yang ada, menunjukkan pertentangannya dengan akidah dan syariat Islam kepada umat.

Bersama partai politik ideologis, ia berusaha mengubah pandangan dan pemahaman umat tentang politik menjadi pandangan dan pemahaman yang Islami agar umat sadar dan bergerak untuk mengubah sistem yang rusak dan menggantinya dengan sistem yang Islami. Melalui partai politik ideologis ia melakukan perekrutan dan pembinaan agar umat memiliki kesadaran politik. Dengan cara inilah ia tidak hanya mewujudkan kesalehan politik bagi dirinya tetapi juga bagi umat.[]

Tulisan terkait lainnya ….

Beras dan Politik Pangan Negara Khilafah

Admin — Thu, 01 Mar 2007 03:30:34 +0000

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Pengantar

Memasuki awal tahun 2007 ini, Indonesia menghadapi berbagai musibah yang sangat memilukan. Dimulai dari jatuhnya pesawat Adam Air dan tenggelamnya kapal penumpang di laut jawa, banjir yang menggenang 75% wilayah Jakarta, tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah. Baru-baru ini kita menyaksikan terbakarnya Kapal Penumpang Levina tujuan Jakarta – Bangka Belitung yang menewaskan puluhan penumpang, tragisnya kapal Levina juga memakan korban wartawan dan petugas yang sedang melakukan penyelidikan penyebab kebakaran kapal. Rentetan musibah yang dialami negeri ini seakan tidak berujungpangkal, lepas dari satu musibah muncul musibah berikutnya.

Di samping rentetan musibah yang melanda, rakyat Indonesia khususnya kalangan menengah ke bawah dan para petani juga mendapatkan kenyataan pahit berupa melonjaknya harga beras. Pekan ini harga beras di berbagai daerah telah menembus Rp 6.000/kg.[1] Satu pekan sebelumnya harga beras sudah menembus kisaran Rp 5.000/kg.[2] Langkah Operasi Pasar (OP) pun dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga beras ke kisaran Rp 4.200-an/kg, namun harga beras tak kunjung turun.[3] Justru OP yang dilakukan pemerintah melalui Bolog dimanfaatkan sejumlah pedagang spekulan untuk â€œmenangguk di air keruhâ€. Pemerintah juga memutuskan membuka kran impor beras dengan alasan mengimbangi kebutuhan beras masyarakat yang tidak dapat dipenuhi beras lokal.

Beras merupakan komoditi pangan paling penting di Indonesia sehingga setiap gejolak harga beras sangat berdampak bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Laporan paling akhir BPS tentang kemiskinan menyatakan setiap bulannya pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk di bawah garis kemiskinan – GK (pengeluaran per bulan di bawah Rp 152.847) untuk membeli beras mencapai 23,10%[4] dari uang yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga setiap kenaikkan harga beras berimplikasi pada bertambahnya porsi pengeluaran penduduk untuk mendapatkannya.[5] Artinya kenaikan harga beras apalagi dengan tingkat yang tinggi menurunkan kemampuan penduduk yang berpenghasilan rendah dan miskin untuk hidup layak. Menurut ukuran BPS penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2007 berjumlah 39,05 juta jiwa (17,75%). Namun bila menggunakan dasar perhitungan penduduk yang berada di luar garis tidak miskin dengan pengeluaran di bawah Rp 229.270 (1,5 GK) per bulan jumlahnya mencapai 128,94 juta jiwa atau 58,61% dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia.[6] Jadi di Indonesia paling tidak ada 128,94 juta penduduk yang kondisi kehidupannya kurang layak dan jumlahnya akan bertambah sebagai dampak kenaikkan harga beras.

Di samping memperburuk tingkat kesejahteraan rakyat, melonjaknya harga beras tidak otomatis menyebabkan bertambahnya penghasilan petani di Indonesia sebab pihak yang paling diuntungkan dari naiknya harga beras adalah para pedagang besar khususnya para spekulan. Apalagi sebagian besar petani di Indonesia adalah petani penggarap bukan petani pemilik lahan produksi. Petani penggarap mendapatkan upah dari lahan yang mereka garap berupa uang ataupun beras. Bila harga beras naik biaya yang mereka keluarkan untuk membeli beras bertambah. Sementara pendapatan petani dari penjualan beras dibatasi oleh kebijakan pemerintah berupa adanya ketetapan Harga Pokok Produksi (HPP) sehingga kenaikkan harga beras tidak menyebabkan pendapatan petani bertambah baik. Menurut Dedi J Chandra dari Tim Media Departemen Pertanian, Bulog hanya mau membeli padi dan beras dari petani paling tinggi sesuai HPP. Konsekwensinya berapapun kenaikkan harga beras, petani hanya bisa menjualnya kepada Bulog paling tinggi pada tingkat HPP yang telah ditentukan pemerintah. Misalnya ketika harga beras merangkak naik Rp 5.000/kg di akhir tahun 2006 lalu, petani hanya bisa menjualnya kepada Bulog dengan harga paling tinggi berdasarkan HPP yakni Rp 3.550/kg untuk beras dan Rp 1.730/kg untuk gabah kering panen (GKP), padahal saat itu Bulog melakukan OP dengan harga Rp 3.700/kg.[7] Sekretaris Jenderal Serikat Petani Indonesia (FSPI) Henry Saragih menilai Inpres 13/2005 yang mengatur HPP sebesar Rp 3.550/kg untuk beras sudah tidak layak dan merugikan petani sehingga perlu ditinjau ulang.[8]

Politik Beras Indonesia

Carut marutnya kondisi perberasan di Indonesia merupakan implikasi dari politik beras yang telah diterapkan pemerintah. Perburuan rente ekonomi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi diterapkannya kebijakan perberasan di Indonesia.[9]supply dan demand (mekanisme pasar) semata. Akibatnya ketika harga beras melambung penyebabnya disandarkan pada tingkat supplydemand masyarakat. Sehingga untuk mengatasi gejolak harga solusi yang ditempuh dengan menyeimbangkan tingkat supply. Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras. Sedangkan HPP dibuat pemerintah sebagai jangkar harga beras. Dengan berlindung di balik argumentasi melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau oleh masyarakat, pemerintah hanya melihat harga beras dan pemenuhan pasokan beras dari sisi beras lokal yang tidak mampu memenuhi tingkat

Pola pikir mekanisme pasar serta supply dan demand merupakan watak Kapitalis yang menjadi asas kebijakan pemerintah. Dalam kasus kenaikan harga beras awal tahun ini, pemerintah seperti yang dinyatakan wapres Jusuf Kalla menganggap kenaikkan harga beras antara Rp 5.000 â€“ Rp 6.000 sebagai cermin mekanisme pasar telah berjalan dengan baik. Untuk menurunkan harga beras yang telah naik tersebut, harus ditempuh dengan menambah pasokan beras. Karena petani belum panen, pemerintah menganggap impor beras sebagai jalan terbaik.[10]

Menurut pemerintah kebijakan impor beras sangat diperlukan tidak hanya untuk mengembalikan harga beras pada tingkat yang dapat dijangkau oleh masyarakat tetapi juga untuk menekan angka kemiskinan. Sebab dengan menjaga harga beras melalui pasokan beras impor, pemerintah berupaya mengurangi beban hidup orang miskin termasuk di kalangan petani sendiri. Dengan kata lain pemerintah menjadikan impor beras sebagai salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Argumentasi pemerintah impor beras dapat mengurangi kemiskinan didukung oleh hasil penelitian Bank Dunia terbaru yang berjudul Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Menurut penelitian ini penyebab utama meningkatnya angka kemiskinan periode Februari 2005 â€“ Maret 2006 adalah karena kenaikkan harga beras sebesar 33% sebagai akibat adanya larangan impor.[11]

Memang benar kenaikkan harga beras sangat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Tetapi kemiskinan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh pelarangan impor beras melainkan karena struktur ekonomi yang timpang sebagai akibat kebijakan Kapitalisme pemerintah. Hasil penelitian Bank Dunia tersebut hanyalah alat legitimasi untuk membuka kran impor beras oleh pemerintah. Penelitian tersebut tak ubahnya â€œpelacuran intelektualâ€ sebagaimana kita pernah mendapatkan hasil penelitian LPEM UI tahun 2005 lalu yang menyatakan pencabutan subsidi dan kebijakan menaikkan harga BBM akan mengurangi angka kemiskinan. Adalah sangat menggelikan jika negeri ini dalam menuntaskan kemiskinan menerima geitu saja resep Bank Dunia melalui metode impor beras dan pencabutan subsidi.

Kenyataan OP beras yang dilakukan pemerintah melalui Bulog tidak dijual di bawah harga HPP membuktikan bahwa Bulog ingin mendapatkan keuntungan dari selisih harga HPP dengan harga jual. Harga HPP beras yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 3.550/kg, sementara Bulog menjual dengan harga Rp 4.000/kg walaupun kemudian pemerintah menurunkannya lagi menjadi Rp 3.700/kg. Sebagai simulasi, OP yang digelar Bulog di seluruh daerah berjumlah 68 ribu ton untuk bulan Februari 2007. Dengan harga OP Rp 3.700/kg keuntungan kotor yang diperoleh Bulog sebesar Rp 150/kg atau sekitar Rp 10,2 milyar untuk penjualan 68 ribu ton beras OP. Bila dengan membeli beras petani di bawah harga HPP saja Bulog sudah mendapatkan untung cukup besar, apalagi bila beras yang dijual ke masyarakat adalah beras impor dengan harga pokok yang jauh lebih murah dan dijual dalam jumlah besar. Satu informasi menyatakan beras Vietnam harganya Rp 2.200/kg[12] dengan harga OP Rp 3.700/kg berarti setidaknya terdapat Rp 1.500 selisih harga beli dengan harga jualnya. Bila beras yang diimpor dan dijual ke masyarakat sebanyak 500 ribu ton maka keuntungan kotor sudah menjanjikan sebesar Rp 750 milyar. Ini baru berbicara Bulog saja belum lagi keuntungan yang dapat diperoleh oleh pedagang besar dan importir swasta.

Kebijakan impor beras yang dikatakan pemerintah untuk menolong daya beli petani justru mendapatkan tentangan dari para petani sendiri. Para petani yang tergabung dalam Jaringan Petani Nelayan Indonesia menolak kebijakan impor beras karena tidak menyelesaikan masalah pasokan dan harga beras yang melambung. Menurut mereka permasalahan terletak pada manajemen stok dan manajemen distribusi. Menurut Icu Zukafril, Koordinator Nasional Jaringan Petani Nelayan Indonesia, kebutuhan beras Indonesia tahun 2006 sebanyak 32 juta ton dan masih terdapat surplus beras 2,7 juta ton sehingga tidak masuk akal bila impor beras dilakukan.[13]

Politik Pangan Negara Khilafah

Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam menyatakan pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa).[14] Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang mana bila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan dapat menyebabkan goncangannya perekonomian, bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain.

Dalam bidang pertanian Indonesia dan negara-negara berkembang terperangkap dalam jebakan negara-negara maju dalam bentuk perdagangan bebas dan pasar bebas yang dinaungi oleh organisasi World Trade Organization (WTO). Negara-negara berkembang didesak oleh negara-negara maju agar membuka pasar dalam negeri mereka dengan menghilangkan proteksi pertanian nasional baik dengan pencabutan subsidi maupun dengan penghapusan hambatan tarif. Sebaliknya negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris, Jerman dan Prancis melakukan proteksi luar biasa terhadap para petani mereka dalam bentuk subsidi, hambatan tarif, dan halangan-halangan impor lainnya. Negara-negara maju tersebut menyadari betapa pentingnya pertanian bagi perekonomian dan vitalnya ketahanan pangan untuk kemandirian negara.

Bagi negara Khilafah politik pertanian mutlak adanya agar potensi dan kekuatan Khilafah bisa digali dalam rangka menciptakan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri sebagai wujud dari riâ€™ayati suâ€™unil ummah (memelihara dan mengatur urusan umat). Menurut al-Maliki, politik pertanian merupakan kebijakan pertanian untuk mencapai produksi pertanian yang tinggi. Untuk menciptakan produksi pertanian yang tinggi digunakan dua metode yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.[15]

Intensifikasi merupakan usaha untuk meningkatkan produktifitas tanah, termasuk menciptakan bibit tanaman unggul dan berkualitas. Untuk mencapai intensifikasi yang optimal negara harus mendorong dan membiayai riset pertanian yang bertujuan menghasilkan bibit tanaman unggul dan berkualitas, dan riset yang mengarahkan kepada peningkatan kesuburan tanah ataupun kesuburan media menanam tanaman pangan lainnya, juga penciptaan pupuk dan obat-obatan yang aman dan ramah lingkungan.

Hasil riset pertanian harus direalisasikan dalam kebijakan negara mendorong para petani meningkatkan produktifitas pertanian mereka. Dalam hal ini, negara harus menciptakan beragam kebijakan yang inovatif untuk memberikan dorongan kepada petani baik berupa pemberian lahan pertanian kepada para petani, pelatihan dan bimbingan pertanian, pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, sarana air dan irigasi khususnya yang mampu menjangkau wilayah pedesaan. Di samping uslub tersebut, pemerintah juga harus menjamin terserapnya produksi pertanian para petani dengan harga yang layak.

Ekstensifikasi dilakukan dengan jalan perluasan area pertanian. Untuk merealisasikan program ekstensifikasi pertanian negara harus menggunakan metode hukum-hukum pertanahan, di mana negara mengatur distribusi kepemilikan tanah kepada masyarakat yang mampu mengolahnya menjadi lahan pertanian, mencegah terjadinya monopoli tanah oleh pihak individu dan swasta, mengambil kepemilikan tanah dari orang yang telah menelantarkan tanah lebih dari 3 tahun dan menyerahkan kepemilikannya kepada siapapun yang membutuhkan dan mampu menggarapnya.

Upaya meningkatkan dan menjaga produktifitas pertanian dewasa ini tidak cukup dilakukan hanya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, tetapi juga meliputi upaya melindungi dan menjaga keberlangsungan produksi pertanian. Dalam hal ini efek rumah kaca (green house) berupa perubahan iklim sudah tidak dapat dielakkan lagi sebagai akibat industri kapitalis yang sembrono dan tidak bersahabat dengan lingkungan. Untuk itu negara Khilafah harus mengatur dan menciptakan industri, sumber energi, dan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Untuk itu negara tidak boleh berpangkutangan dalam riset. Negara harus memanage, mendorong, dan membiayai riset untuk mencapai tujuan tersebut. Negara harus melahirkan dan melakukan kebijakan-kebijakan yang inovatif.

Di samping kebijakan yang diarahkan ke dalam, negara juga dalam rangka melindungi rakyat dan sektor pertaniannya harus melakukan kebijakan luar negeri yang opensif, yakni menekan negara-negara penghasil gas emisi karbon dan perusak lingkungan untuk mengurangi dan menghilangkan kontribusinya terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan global. Kebijakan opensif ini satu paket dalam kebijakan luar negeri Khilafah yang berorientasi dakwah dan jihad.

Berkaitan dengan hubungan perdagangan luar negeri khususnya menyikapi perdagangan bebas dan pasar bebas, negara tidak boleh terikat dengan perjanjian perdagangan internasional seperti WTO, APEC, dan AFTA. Apalagi di dalam perjanjian dan lembaga-lembaga perdagangan tersebut terdapat negara-negara kafir yang sangat nyata memerangi kaum muslimin (kafir harbiy fiâ€™lan) seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman. Negara hanya melakukan hubungan perdagangan secara bilateral dengan negara-negara yang terikat perjanjian damai (kafir muâ€™ahid). Kepada negara-negara yang terikat perjanjian damai inilah negara Khilafah malakukan aktivitas ekspor dan impor, termasuk upaya meningkatkan ekspor sektor pertanian.

Kebijakan Negara dalam Mengamankan Harga Beras

Bergejolaknya harga beras pada dasarnya disebabkan oleh tidak tercukupinya pasokan beras ke masyarakat dan macetnya distribusi beras atau disebabkan oleh kedua faktor tersebut. Bila permasalahan melonjaknya harga beras disebabkan oleh kurangnya pasokan beras yang mungkin disebabkan oleh produksi beras petani lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maka langkah yang ditempuh oleh negara adalah lebih menguatkan dan mendisiplinkan politik pertanian agar tercapai produktifitas pertanian yang tinggi. Dalam kondisi darurat sepanjang tidak menyebabkan kerugian petani lokal di mana tidak ada pilihan lain lagi kecuali harus mendatangkan bahan pangan dari luar maka pemerintah harus melakukan kebijakan impor beras. Impor beras dilakukan pemerintah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rakyat bukan untuk berbisnis.

Bila naiknya harga beras disebabkan oleh masalah distribusi, maka harus dilihat penyebabnya yakni apakah disebabkan oleh faktor fisik seperti rusaknya jalan dan tiadanya sarana transportasi yang memadai ataukah karena permainan spekulan yang menimbun beras. Bila penyebabnya adalah masalah pertama maka yang harus dilakukan pemerintah adalah segera memperbaiki jalan dan sarana transportasi yang rusak tersebut. Bila penyebabnya karena penimbunan beras, maka pemerintah secepatnya mengembalikan beras yang ditimbun oleh pedagang spekulan tersebut dan memberikan hukuman setimpal terhadap para pelakunya. Perbuatan menimbun beras hukumnya mutlak haram sebab Rasulullah telah melarang manusia melakukan penimbunan bahan makanan dan menyatakan perbuatan tersebut adalah salah.[16]

Jika di Indonesia dalam produk pertanian diterapkan pematokan harga batas maksimal maupun minimal seperti HPP yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah negara Khilafah tidak akan menerapkan kebijakan tersebut sebab hukumnya haram[17] dan fakta kebijakan pematokan harga tersebut pada akhirnya juga akan merugikan petani. Seperti naiknya harga beras sampai ke tingkat Rp 5.000 â€“ Rp 6.000/kg tidak menyebabkan naiknya pendapatan petani sebab harga beras para petani dipatok oleh pemerintah maksimal Rp 3.550/kg. Artinya pemerintah melalui Bulog hanya mau membeli beras petani di bawah harga Rp 3.550 padahal harga beras di pasaran telah melonjak hampir dua kali lipat, sementara biaya produksi petani cukup tinggi sehingga margin keuntungan semakin tipis. Terlebih banyak para petani di Indonesia terjerat utang lintah darat.

Untuk menjaga harga beras agar stabil dan terjangkau masyarakat, negara Khilafah melakukannya dengan operasi pasar. Tujuan OP yang digelar oleh pemerintah bukanlah untuk mendapatkan keuntungan seperti yang dilakukan pemerintah dan Bulog tetapi hanya untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat dan menciptakan keuntungan bagi para petani. Langkah praktisnya pemerintah dapat melakukan kebijakan pembelian beras petani sesuai harga pasar kemudian menjualnya kepada para pedagang dan masyarakat dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.

Penutup

Kebijakan pemerintah Indonesia menerapkan HPP dan melakukan impor beras sangat merugikan petani dan masyarakat. Kebijakan tersebut hanya menguntungkan sekelompok kecil spekulan pedagang besar termasuk Bulog. Kebijakan impor beras dengan tujuan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia merupakan kebijakan zalim karena merupakan kebohongan publik, sebab faktanya impor beras tidak dapat mengentaskan kemiskinan namun kebijakan tersebut didorong oleh motif rente.

Menyikapi kebijakan tersebut sudah seharusnya umat meninggalkan kepercayaannya pada kebijakan Kapitalis yang zalim dan merusak, mendukung dan berusaha merealisasikan politik pertanian Islam secara ideologis dengan menerapkan syariat Islam sebagai problem solving umat, dan Khilafah Islam sebagai wadah bersatunya umat dalam mengatur urusan mereka. Wallahuâ€™alam. :: Hidayatullah Muttaqiin www.e-syariah.org ::

[1] Toto Subandriyo, Karawang (Kembali) Bergoyang, Kompas Online 26-02-2007, http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0702/26/opini/3338059.htm

[2] Bisnis Indonesia Online, HPP Beras tidak akan Dinaikkan, 19-02-2007, http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127 &_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2 &ptopik=A04&cdate=19-FEB-2007&inw_id=507733

[3] Bisnis Indonesia Online, Harga Beras Turun ke Rp 4.200/kg bila Ada Panen, 22-02-2007, http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127 &_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2 &ptopik=A04&cdate=22-FEB-2007&inw_id=508552

[4] Harga beras rata-rata pada bulan Maret 2006 mencapai Rp 4.330/kg (lihat Kompas Online, Harga Beras OP Jadi Rp 3.700, 19-01-2007, http://kompas.com/kompas-cetak/0701/19/utama/3254738.htm).

[5] BPS, Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006, Berita Resmi Statistik No. 47/IX, 1 September 2006, hal 4.

[6] Ibid, hal. 6.

[7] Dedy J Chandra, Candu (Politik) Impor Beras, 17-02-2007, Republika Online, http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=283041&kat_id=16.

[8] Bisnis Indonesia Online, HPP Beras tak akan Dinaikkan, 19-02-2007, http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127 &_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2 &ptopik=A04&cdate=19-FEB-2007&inw_id=507733.

[9] Lihat Dedi J Chandra (Candu (Politik) Impor Beras), Didik J Rachbini (Politik Beras, Beras Politik, Kompas Online 30-12-2006, http://kompas.com/kompas-cetak/0612/30/ekonomi/3209843.htm), Toto Subandriyo (Pangan (Tak Pernah) Berdaulat, Kompas Online 11-01-2007, http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0701/11/opini/3232259.htm)

[10] Bisnis Indonesia Online, HPP Beras tak akan Dinaikkan.

[11] Bank Dunia, Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, November 2006, hal. X.

[12] Dedy J Chandra, Candu (Politik) Impor Beras.

[13] Kantor Berita Antara, Petani Tolak Kebijakan Impor Beras, http://www.antara.co.id/seenws/?id=53209

[14] Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, alih bahasa Ibnu Sholah, cet I, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hal. 41.

[15] Ibid, hal. 195.

[16] Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. 5, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal. 208-209.

[17] Ibid, hal 212-213.

Tulisan terkait lainnya ….

Sistem Ekonomi Neoliberalis Kapitalisme dalam Perspektif Nilai-Nilai Etik Islam

Admin — Sat, 03 Feb 2007 02:47:52 +0000

oleh: M. Hatta

A. PENDAHULUAN

Bumi, tempat kita menginjakkan kaki saat ini telah berubah begitu nyata. Berubah kearah yang semakin hari semakin membuat kita ingin terus menangis, hingga mengeringkan air mata. Hampir diseluruh wilayah bumi yang kita tempati saat ini bisa ditemukan kehancuran yang luar biasa. Kehancuran akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri. Sungguh benar sebagaimana yang di Firmankan oleh Allah Swt.

â€œTelah nyata kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena tangan-tangan manusiaâ€

Di daratan, banyak sekali bukti yang menunjukkan kepada kita bahwa telah terjadi kehancuran yang luar biasa tersebut, contoh paling nyata yakni kasus banjir lumpur panas Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. SeolahÂ tidak mau kalah, kerusakan yang terjadi di lautan juga tidak kalah hebatnya, contohnya, banyaknya gletser (sungai es) mencair dengan tingkat kecepatan yang jauh lebih besar dari tingkat rata-rata sepanjang sejarah.

Berkenaan dengan kerusakan itu, sebagian orang ada yang beranggapan bahwa penyebabnya hanyalah pada level permukaan (skin) saja, dan sebagian lagi menganggap itu disebabkan oleh hal atau perkara yang sangat mendasar (basic), dengan kata lain penyebabnya adalah filosofi yang melandasinya. Kedua pandangan ini kiranya berangkat dari hal yang sama, yakni keprihatinan dalam melihat tingkat kehancuran yang terjadi dan bagaimana caranya agar dunia menjadi damai dan aman bagi makhluk hidup yang mendiaminya. Namun, kedua pandangan ini memberikan solusi yang berbeda.

Penulis menyebut orang-orang yang bergerak pada level â€œpermukaanâ€ dengan kalangan â€œreformisâ€, sedangkan yang bergerak dari level â€œdasarâ€ disebut dengan kalangan â€œrevolusionisâ€.

Kalangan â€œreformisâ€ mengatakan, bahwa kehancuran yang terjadi hanyalah diakibatkan dari persoalan-persoalan manajemen dan sifatnya tekhnis saja. OlehÂ karena itu, solusi yang mereka tawarkan pun tidak lebih dari halÂ tersebut. Dengan kataÂ Â lain, yang dilakukan adalah cukup dengan melakukan perbaikan saja, dengan cara â€œtambal sulamâ€. Membuat sistem yang ada dan telah diterapkan menjadi lebih humanis, tanpa harus merubah keseluruhan.

Adapun kalangan â€œrevolusionisâ€ beranggapan, bahwa segala persoalan yang terjadi saat ini adalah diakibatkan oleh permasalahan yang sangat mendasar, yakni permasalahan sistem yang bobrok. Mereka yakin, bahwa ini semua terjadi akibat dari penerapan sistem yang nyata-nyata salah, yaitu diterapkannya sistem neo-liberalis-kapitalisme.Â Â Â

Sesungguhnya persoalan yang terjadi bukanlah perkara humanis atau tidak. Melainkan adalahÂ persoalan yang lebih bersifat sistemik. Sehingga, solusi yang ditawarkan hendaknya terlahir dari pandangan seperti ini, pandangan mendasar (cemerlang).

Â Sifat dasar dari sistem neo-liberalis kapitalismeÂ sedari awalnya memang sudah tidak adil atau diskriminatif. Hal ini disebabkan keberpihakannya kepada kalangan pemilik modal saja.

Bahkan lebih dari itu, kegiatan ekonomi yang dijalankan hanya semata-mata untuk meraih nilai-nilai materi saja, terlepas (apapun dilakukan demi mendapatkan rupiah atau dolar)Â dari nilai-nilai transendental . Akhirnya yang terjadi adalah kerusakan dimana-mana.

Untuk itulah kiranya, Prof. Naqvi mengatakan, bahwa aktivitas ekonomi saatÂ ini sudah saatnya untuk memasukkan nilai-nilai etik atau seperangkat aksioma Islam (Unity, Equilibrium, Free Will, And Responsibility).

Nilai-nilai etik (yang terpadu dalam sebuah sistem) yang membuat aktivitas ekonomi dapat berhasil dengan baik, tidak hanya bertujuan meraih nilai materi (duniawi) namun juga bertujuan ukhrawi dan kebarokahan dari Allah Sang Pencipta Alam Semesta (spiritual). Inilah nilai-nilai etik yang membuat manusia bahagia baik di dunia dan akhirat.

Berdasarkan paparan di atas, penulis bermaksud â€œmembedahâ€ sistem ekonomi neo liberalis-Kapitalisme berdasar pada nilai-nilai etik terebut di atas secara umum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Naqvi.

A.Â Â Â Â PEMBAHASAN

1. Paradigma Ekonomi neo-Liberalis Kapitalisme

Pembahasan segalaÂ sesuatu hendaklah kiranya berlandaskan pada hal yang mendasarinya (asas atau aqidah). Hal ini penting, mengingat â€œmewabahnyaâ€ ilmu pegetahuan yang sarat dengan nilai-nilai yang tidak layak diambil. Sehingga mengharuskan kita untuk menelaah kembali atau menyaring ilmu pengetahuan. Atau dalam konteks Islam adalah dengan melakukan Islamisasi Ilmu pengetahuan.

Ekonomi neo-Liberalis kapitalisme pada dasarnya berasaskan pada sekulerisme (Fashluddin anil hayah), yakni memisahkan nilai-nilai agama (transendental) dari kehidupan dalam hal ini adalah dunia (teori dan praktik) ekonomi.

Â Sekulerisme, sebagaimana jamak orang mengetahuinya, ia adalah pengalaman (pahit) lokal eropa dan barat dalam menghadapi situasi pergolakan sosial yang terjadi. Dimana pada saat itu telah terjadi pertentangan antara agama (dogma gereja) dengan sejumlah filsuf dan scientist.Â

Adian Husaini dalam bukunya â€œWajah Peradaban Baratâ€ mengutip perkataan seorang pemikir politik paling berpengaruh, Bernard Lewis, â€œSejak awal mula, kaum kristen diajarkan (dalam persepsi dan praktis) untuk memisahkan antara Tuhan dan Kaisar dan dipahamkan tentang adanya kewajiban yang berbeda antara keduanyaâ€.

Di atas sekulerisme inilah, akhirnya dibangun suatu sistem ekonomi kapitalisme yang digagas oleh Adam Smith. Sistem ini mengajarkan, bahwa peran negara dalam hal ekonomi hanyalah sebagai â€œwasitâ€ dengan kata lain serahkan semuanya kepada pasar, liberalisme. Inilah ciri pokok dari sistem ekonomi kapitalisme.

2. Sistem Ekonomi Kapitalisme dalam Pandangan Nilai-nilai Etik Islam

a.Â Â Unity (Tauhid). Dalam setiap aktivitas, seorang muslim senantiasa berlandaskanÂ pada aqidah Islam. Tidak satupun terlepas darinya. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan kegiatan ekonomi, setiap muslim harus senantiasa terikat padanya. Hal ini adalah merupakan konsekwensi dari keyakinan seorang muslim kepada Allah Swt. Dimana Allah Swt telah menegaskan hal ini dalam firman-Nya

â€œBarang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang dituurnkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir dan dzalimâ€

Sebagaimana yang telah kami tulis pada awal pembahasan, berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalisme memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai-nilai transendental. Hal ini memang merupakan keharusan bagi Eropa dan Barat dimana agama (Nasrani) yang mayoritas mereka anut memiliki banyak nilai-nilai problematis dan cenderung bersifat individual atau hanya mengatur dalam perkara privat saja. Sehingga meniscayakan keberadaan sekulerisme. Berawal dari sinilah kesalahan mutlak yang telah dilakukan oleh orang Eropa dan Barat, yakni dengan mengadopsi sekulerisme.

Â Maka dari itu, tujuan dari segala kegiatan ekonomi yang mereka jalankan hanyalah bermuara pada satu hal yaitu bagaimana caranya mendapatkan materi sebesar-besarnya. Tanpa mempedulikan apakah itu usaha yang halal atau haram (menghalalkan segala cara). Tidak peduli apakah usaha itu akan menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan atau tidak. Yang ada dalam benak para penganut kapitalisme hanyalah profit dan profit. Ini adalah suatu konsekwensi logis dari tidak adanya nilai-nilai transendental (ruhiyah).

b.Â Â Keadilan dan Kesejajaran (Equilibrium).

Sistem ekonomi kapitalisme dengan doktrinnyaÂ â€œLiberalismeâ€ memang telah mampu membuat kemajuan dan kekayaan (membuat dunia menjadi gemerlap). Namun, hendaknya kita tidak terjebak pada â€œtampilanâ€ luarnya saja, karena sesungguhnya yang terjadi dilapangan tidaklah demikian. Dengan kata lain, ia hanyalah kemajuan yang semu. Sesungguhnya kemajuan yang terjadi hanyalah milik segilintir orang saja, yakni bagi mereka yang â€œberkantong besarâ€. Kemajuan dan kekayaan memang sangat nampak. Gedung-gedung pencakar langit dapat kita lihat di berbagai kota di dunia. Mobil-mobil mewah bertebaran dimana-mana. Namun, pada saat bersamaan banyak kita jumpai orang-orang yang mati karena kelaparan dan mal nutrisi di Asia dan Afrika. Inilah hakikat dari nilai liberalisme yang mereka anut dan sebarkan ke negara lain, sangat jauh dari keadilan.Â

c.Â Â Free Will (Kehendak Bebas)

Prof. Naqvi mengatakan, bahwa manusia pada dasarnya diberikan potensi untuk dapat memilih antara yang benar dan yang salah. Hal ini benar selama menyangkut perkara keyakinan (aqidah), karena memang dalam Islam sendiri tidak ada paksaan dalam beragama. Namun, ketika seorang manusia sudah menyatakan ke imanannya terhadap Allah Swt (agama Islam), maka ia wajib menyandarkan segala pilihannya (dalamÂ menentukan mana yang benar dan Â mana yang salah) adalah berdasarkan pada sumber-sumber hukum (al-Qurâ€™an dan as-Sunnah) yang ada dalam Islam itu sendiri. Untuk itu, menurut hemat penulis, istilah free will di atas sebaiknya diganti dengan konsep Khalifatullah di muka bumi. Konsep ini meniscayakan tiga hal, yakni: pertama, manusia harus membangun bumi. Kedua, manusia memiliki harta sebagai wakil dari Allah. Ketiga, manusia berhak memiliki, menggunakan serta mengembangkan sesuai dengan kedudukannya sebagai wakil dari Allah Swt.

Sementara itu, dalam sistem ekonomi Kapitalisme terdapat prinsip kebebasan mutlak yang notabenenya sangat berbeda dengan konsep Islam tersebut di atas. Hal ini menyebabkan kekacauan dalam lingkungan sosial atau masyarakat. Pada saat ini dapat kita lihat dengan mudah hal sepeti itu. Di dalam mendapatkan sejumlah materi seorang bisa saja melakukan pekerjaan yang memang pada dasarnya dibenci oleh setiap manusia. Contohnya adalah bisnis pornografi yang ada di dunia barat. Ini adalah ekses langsung dari adanya kebebasan mutlak yang diterapkan.Â

d.Â Â Tanggung Jawab (Responsibility)

Konsep ini memiliki dua aspek fundamental, yakni: pertama, tanggung jawab menyatu dengan status ke Khalifahan manusia. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam merupakan suatu keharusan, maksudnya adalah setiap manusia wajib bertanggung jawab atas segala apa yang pernah dilakukan selama di muka bumi.

Hal ini tentu berbeda dengan apa yang ada dalam sistem kapitalisme. Konsep tanggung jawab cendrung bersifat materi saja, dalam artian ia hanya sebatas bertanggung jawab apabila ada kerugian secara materi, tanpa pertanggung jawaban secara moral. Oleh karena itu, kita dapati dalam sistem kapitalisme banyak praktik â€œkecuranganâ€. Misalnya, seandainya dalam melakukan sesuatu itu menguntungkan walaupun dilakukan dengan jalan tidak jujur maka akan tetap mereka lakukan.

C.Â Â Â Â KESIMPULAN

Keberadaan sistem Kapitalisme dalam aktivitas ekonomi saat ini sudah nyata-nyata menimbulkan kerusakan dimana-mana. Sistem Kapitalisme secara filosofi memang sudah cacat sejak lahir, karena ia terlahir dari paradigma sekulerisme.

Sebagai alternatif, Islam memberikan solusi atas kerusakan yang telah terjadi dengan menerapkan Sistem Ekonomi yang berbasis kepada Wahyu, yaitu Sistem Ekonomi Islam (SEI).

M. Hatta: Mahasiswa Magister Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Â

DAFTAR PUSTAKA

Al Jawi, M. Shiddiq. 2005. Paradigma Ekonomi Islam, 9 september. www. Khilafah1924.org

Buketin Dakwah Al-Islam. Edisi 319XIII

Chapra, M. Umer. 2000. Islam and Economic Challenge, alih bahasa Ikhwan Abidin Basra. Jakarta: Gema Insani Press

Husaini, Adian. 2005. Wajah Peradaban Barat dari hegemoni kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal. Jakarta: Gema Insani Press

Husain Matla. 2005. Antara Ekonomi Budak dan Ekonomi Orang Merdeka -Antara Ekonomi Kapitalis dan Eonomi Islam. Semarang: Magnificient Publishing

International Forum on Globalization. 2004. Does Globalization Help the Poor?, Alih bahasa A. Widyamartaya dan AB. Widyanta. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas

Muhamad. 2003. Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Ekonisia

Muhammad dan Alimin. 2004. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta: BPFE

Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam, Islamia. Thn I No 6, Juli- September 2005

Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. Islam,Â Economics, and Society. Alih bahasa oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Yusanto, Ismail dan M. Karebet Widjajakusuma. 2002. Pengantar Manajemen Syariat. Jakarta Selatan: Khairul Bayan

Tulisan terkait lainnya ….

Membangun Ekonomi Rumah Tangga Islami

Admin — Tue, 19 Sep 2006 03:29:25 +0000

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan hubungan yang harmonis, tenteram, dan sejahtera dalam ikatan mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) sehingga dalam rumah tangganya tercipta baiti jannati (rumahku surgaku).

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan baiti jannati adalah terpenuhinya nafkah keluarga terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar bagi keluarga, seperti rumah, sembako, pakaian, pendidikan, dan kesehatan dapat menimbulkan keresahan di dalam keluarga tersebut yang selanjutnya dapat menjadi pemicu keretakan rumah tangga.

Keluarga yang tidak memiliki sandaran iman yang kokoh akan mudah terpancing melakukan kemaksiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak jarang kita mendengar berita kriminal, seorang bapak mencuri karena tidak sanggup membayar biaya persalinan istrinya, atau seorang ibu yang merelakan dirinya menjadi pemuas nafsu laki-laki hidung belang agar dapat memberi makan dan menyekolahkan anak-anaknya, naudzubillahi min dzalik. Benarlah apa yang dikatakan Rasulullah saw, â€œHampir-hampir kemiskinan itu menjadikan seseorang kufurâ€ (HR. Abu Nuâ€™aim).

Karena begitu pentingnya masalah nafkah dan pengelolaan harta di dalam rumah tangga, maka sudah semestinya setiap keluarga muslim dan juga para pemuda-pemudi yang berniat menikah untuk memahami bagaimana perekonomian rumah tangga yang berlandaskan syariat Islam. Ekonom Islam asal Mesir, Dr. Husein Syahatah dalam karyanya Iqtishadil Baitil Muslim fi Dauâ€™isy Syariâ€™atil-Islamiyyah menyatakan tujuan perekonomian rumah tangga Islami adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera di dunia dan keberuntungan dengan mendapat ridha Allah di akhirat.

Pembagian tugas rumah tangga

Begitu pintu gerbang pernikahan dimasuki, maka sebuah kehidupan baru yang sarat dengan nilai-nilai ibadah mulai terbuka. Sejak saat itu setiap pasangan suami istri mendapatkan taklif (beban) syariat berkaitan dengan kedudukan dan tugasnya sebagai suami dan ayah serta sebagai istri dan ibu.

Mengenai tugas masing-masing di dalam keluarga, Rasulullah saw bersabdaâ€œâ€¦ Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya â€¦â€ (HR. Bukhari). Ketika Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah, beliau berkata kepada Ali r.a., â€œEngkau berkewajiban bekerja dan berusaha sedangkan dia berkewajiban mengurus rumah tanggaâ€. HAMKA menyatakan tugas suami adalah menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, mencari nafkah, mendidik istri sehingga terlepas dari kebodohan, melindungi dan mengarahkan istri dan anak-anaknya. Sementara tugas istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengatur rumah tangga suaminya, mendidik dan mengasuh anak-anaknya (lihat Lembaga Hidup). Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya An-Nizham al-Ijtimaâ€™i fi al-Islam menerangkan Islam menyerahkan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan aspek kelelakian kepada laki-laki sedangkan aktivitas yang berkenaan dengan aspek kewanitaan diserahkan kepada wanita.

Dari sisi wilayah aktivitas, tugas seorang suami lebih banyak berhubungan di luar rumah (kehidupan umum) sedangkan tugas seorang istri sebagian besar berada di dalam rumah (kehidupan khusus). Ali r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw menyuruh Fatimah mengatur rumah tangga dan Ali bekerja di luar rumah. Diriwayatkan dari Nuâ€™man, Rasulullah saw bersabda: â€œWanita-wanita yang duduk (berkumpul bersama) dengan anak-anaknya di rumah maka ia akan bersama kami di surgaâ€.

Meskipun terdapat perbedaan tugas antara suami dan istri yang sifatnya saling melengkapi, keduanya oleh syaraâ€™ terkena taklif dakwah yakni menyampaikan kebenaran Islam baik secara individu maupun dengan dakwah berjamaâ€™ah.

Dalam konteks perekonomian rumah tangga, tugas suami adalah bekerja mencari nafkah sedangkan istri bertanggungjawab mengatur dan mengelola pengeluaran rumah tangga, seperti makanan, pakaian, perabot rumah tangga, dan lain-lainnya. Jadi fungsi istri di dalam perekonomian rumah tangga adalah seperti seorang manajer keuangan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw, â€œâ€¦Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya â€¦â€ juga dalam hadis lain â€œApabila seorang istri menafkahkan makanan rumah tangga dengan tidak bermaksiat, maka dia mendapat pahala dari apa yang diusahakan, â€¦â€ (HR. Thabrani).

Meskipun bekerja mencari nafkah merupakan kewajiban suami, bukan berarti istri tidak boleh bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarganya. Menurut an-Nahbani syariat memperbolehkan wanita untuk melakukan aktivitas jual beli, ijarah (perburuhan), wakalah (perwakilan), pertanian, industri, perdagangan, dan berbagai aktivitas pengembangan harta lainnya yang menurut syaraâ€™ hukumnya mubah. Akan tetapi tugas istri sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya tidak boleh terlalaikan karena itulah kewajiban pokoknya. Tidak boleh istri mendahulukan yang mubah dan mengesampingkan yang wajib.

Hanya saja bolehnya seorang istri bekerja harus dengan ijin suaminya. Sebab istri wajib taat kepada suaminya selama ketaatan tersebut tidak keluar dari koridor syariat. Rasulullah saw pernah bersabda dihadapan para wanita yang dipimpin Asma binti Yazid, â€œPulanglah dan ketahuilah bahwa menaati suami bagi seorang istri merupakan suatu hal yang sebanding dengan jihad fi sabilillah. Sedikit sekali para istri yang dapat melakukan hal iniâ€ (HR. Thabrani). Rasulullah saw juga bersabda, â€œSeandainya aku dapat memerintahkan manusia untuk bersujud kepada seseorang, tentu akan kuperintahkan istri untuk bersujud kepada suamiâ€ (HR. Tirmidzi). Bila Rasulullah saja memerintahkan para istri untuk tidak keluar rumah tanpa seijin suaminya, maka apalagi bila istri keluar rumah untuk bekerja yang otomatis menyita sebagian waktunya yang semestinya dialokasikan untuk suami, anak-anak dan kewajiban dakwahnya.

Seorang suami yang baik harus bersikap bijak terhadap keinginan istrinya untuk bekerja. Dalam hal ini bila suami masih sanggup memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya secara maâ€™ruf (baik) sebaiknya isteri tetap fokus pada tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan pengemban dakwah. Suami harus memberikan pemahaman bahwa tugas isteri melayani suami, mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik anak-anaknya merupakan tugas yang sangat berat, di samping kewajiban dakwah dia sebagai muslimah. Sehingga sebenarnya memberikan ijin kepada istri bekerja terlebih pada pekerjaan yang sifatnya berkarir sama saja dengan menambah beban istri dan hal itu akan menjadi malapetaka bagi rumah tangganya bila istri tidak mampu mengatur manajemen rumah tangga dan pekerjaannya. Muhammad Albar dalam Amal al-Murâ€™ah fi al-Mizan menyatakan dengan tidak bekerjanya istri di luar rumah bukan berarti dia menjadi pengangguran. Sebab bagaimana mungkin istri menganggur sementara dia adalah ratu rumah tangga dan ibu keluarga yang dihadapannya sudah banyak pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikannya setiap hari, baik pagi, siang ataupun malam.

Di samping itu karena kita saat ini hidup dalam masyarakat yang tidak Islami, dengan bekerja di kantor sangat mungkin terjadi ikhtilat (campur baur) dan tidak jarang para muslimah harus berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang pria. Maka sudah seharusnya istri juga berpikir bijak, yakni bila dia berkarir sementara suaminya juga bekerja, dia akan kesulitan memberikan pelayanan maksimal kepada suaminya. Di saat suaminya sudah pulang dari kerja, dia tidak menemukan sambutan hangat istrinya di rumah, istrinya tidak lagi menjadi qurrata aâ€™yun (penyejuk mata) tetapi yang dilihatnya hanya raut wajah kelelahan istrinya dengan setumpuk beban pekerjaan. Tidak jarang suami pulang lebih siang dari kerjanya sementara istrinya baru tiba di rumah menjelang magrib.

Sementara anak-anaknya kurang merasakan kehangatan dan kasih sayang ibunya. Anak-anak yang semestinya bisa bercanda, bermain, berlindung, dan mendapatkan ilmu dari ibunya tidak menemukan dia di siang hari sementara pada malam harinya mereka sudah tertidur sedangkan sang ibu mengalami kelelahan. Sehingga anak-anak merasa adanya ibu mereka seperti tiada. Sebenarnya tidak ada niat ibu untuk melalaikan mereka, hanya saja pikiran, tenaga, dan waktu sang ibu lebih banyak tercurah pada karirnya.

Istri harus memahami bahwa dia adalah madrasah bagi anak-anaknya yang tugasnya mencetak anak-anak soleh dan solehah yang cerdas dan kuat. Agar dari madrasahnya itu lahirlah generasi Islam yang tangguh dan unggul yang kelak akan menggantikan posisi para ulama dan intelektual saat ini.

Menurut Abdurrahman al-Maliki, istri tidak diwajibkan bekerja tetapi dia wajib diberikan nafkah secara mutlak, baik dia mampu bekerja maupun tidak (lihat As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla). Karena itu keinginan istri untuk berkarir harus dipertimbangkan matang-matang oleh kedua pihak baik dari segi syariat Islam maupun dari sisi kemaslahatannya bagi keluarga dan dakwah. Sementara agar istri dapat dengan tenang mengelola rumah tangganya, suami harus berusaha keras dalam bekerja dan cerdas membuka peluang tambahan penghasilan supaya nafkah keluarga dapat dipenuhi secara maâ€™ruf. Dalam sebuah hadis yang disampaikan pada saat haji wadaâ€™ Rasulullah saw bersabda, â€œJagalah wanita karena Allah, sebab mereka adalah teman bagimu. Kamu telah mengambil wanita dengan amanat Allah dan kemaluannya menjadi halal bagimu dengan kalimat Allah. â€¦ Adalah kewajibanmu untuk memberinya nafkah dan pakaian dengan cara yang maâ€™rufâ€.

Pengaturan kepemilikan

Menurut Husein Syahatah, Islam memberikan hak kepada wanita seperti hak kepemilikan, hak untuk usaha, dan hak waris, sehingga suami tidak boleh mengambil harta istrinya tanpa keredhaan dia. Dalam hal ini harta istri adalah milik istri, sedangkan dalam harta suami terdapat hak istri dan anak-anaknya, yakni nafkah yang wajib dikeluarkan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Firman Allah, â€œDan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibuâ€ (TQS. al-Baqarah : 233). Dengan demikian antara harta suami dan harta istri harus dipisahkan, kecuali istri merelakan sebagian atau seluruh hartanya diberikan kepada suaminya untuk kepentingan keluarganya. Atas dasar itulah istri berhak mengatur hartanya sendiri. Dia boleh mengeluarkan hibah dan berwasiat atas hartanya, juga wajib mengeluarkan zakat.

Dalam sebuah rumah tangga terkadang seorang istri kaya sementara suaminya fakir, sehingga bila mengandalkan pendapatan dari pekerjaan suaminya saja mengakibatkan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga pas-pasan atau serba kekurangan. Karenanya istri berkewajiban membantu suaminya. Istri dapat meringankan beban keluarga dengan jalan memberikan pinjaman kepada suaminya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup suami, istri dan anak-anaknya. Istri juga dapat menjadikannya sebagai amal soleh dengan memberikan hartanya untuk menutupi kekurangan pendapatan suami. Harta yang diberikan istri tersebut merupakan sedekah dia kepada suaminya meskipun pemanfaatan harta itu kembali kepada sang istri. Di samping itu, bila istri sudah sampai nishab zakatnya, dia dapat mengeluarkan zakat kepada suaminya bila si suami termasuk golongan fakir.

Nafkah dari harta yang halal

Seorang suami yang tugasnya mencari nafkah, dan mungkin seorang istri bekerja untuk meringankan beban suami, harus mengetahui dulu apakah pekerjaan yang akan dia lakukan dibolehkan syaraâ€™ ataukah tidak. Sebab mengetahui hukum syaraâ€™ atas suatu perbuatan hukumnya wajib bagi setiap mukallaf, agar dia mengetahui status perbuatan tersebut, sehingga dia dapat mengambil keputusan syarâ€™i apakah mengambil perbuatan itu ataukah meninggalkannya (lihat Muhammad Muhammad Ismail, Al-Fikru al-Islamiy). Tujuan mengetahui status hukum suatu pekerjaan dan perbuatan yang akan dilakukan selain untuk menghindari dosa, juga untuk menghindarkan suami memberi makan istri dan anak-anaknya dari sumber nafkah yang haram.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Masâ€™ud, Rasulullah saw bersabda, â€œDemi Zat yang diriku ada pada kekuasaan-Nya, tidaklah seorang hamba bekerja dari yang haram kemudian membelanjakannya itu mendapatkan berkah. Jika dia bersedekah maka sedekahnya tidak diterima. Tidaklah dia menyisihkan hasil pekerjaan haramnya itu kecuali akan menjadi bekal baginya di neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus kejelekan itu dengan kejelekan, tetapi menghapus kejelekan itu dengan kebaikan sebab kejelekan tidak dapat dihapus dengan kejelekan pula.â€ Rasulullah saw juga bersabda, â€œTidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari hasil harta haram. Sebab, nerakalah yang lebih layak baginyaâ€ (HR. Ahmad dari Jabir bin Abdullah).

Seorang istri wajib mengingatkan suaminya agar tidak mencari nafkah pada pekerjaan yang dilarang Allah dan tidak mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Ia sudah semestinya mengatakan kepada suaminya, â€œTakutlah kamu dari usaha yang haram sebab kami masih mampu bersabar di atas kelaparan, tetapi tidak mampu bersabar di atas api nerakaâ€. Sehingga merupakan suatu perbuatan zalim bila suami memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari harta haram. Mereka yang mungkin tidak mengetahui dari mana sebenarnya sumber nafkah yang diperoleh suami akan terkena getah perbuatan kepala keluarganya itu. Sebab dari dalam tubuh mereka telah tumbuh daging yang berasal dari harta haram. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi tubuh kita dari harta haram, Allahumma amin.

Bila syariat telah melarang kita memberi makan keluarga dari sumber nafkah yang haram, maka sudah menjadi kewajiban suami agar hanya memberikan nafkah dari sumber yang halal, sehingga meskipun sedikit nafkah yang dapat diberikan suami tetapi mendapatkan barokah Allah, insya Allah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 172, yang artinya â€œHai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari sebaik-baik rezeki yang Aku berikan kepadamu, dan syukurlah kepada Allah, jika kalian benar-benar mengabdi (menyembah) kepada-Nya.â€

Tentang ayat ini Ibnu Katsier berpendapat Allah menyuruh hamba-Nya supaya makan dari rezeki yang halal dan baik, kemudian bersyukur sebagai bukti penghambaannya kepada Allah. Kebaikan yang didapat hamba ini adalah diterimanya doa dan ibadah mereka oleh Allah. Kebalikannya, makanan yang haram menyebabkan tertolaknya doa dan ibadah (Lihat Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier).

Dalam sebuah hadis Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, â€œHai semua manusia, sesungguhnya Allah itu baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik, â€¦ Kemudian Nabi saw menceritakan seorang perantau yang selalu merantau sehingga berdebu badannya dan terurai rambutnya, selalu menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, â€˜Ya Rabbi, ya Rabbiâ€™. Sedang makannya, minumnya dan pakaiannya dari yang haram, bahkan sejak dahulu diberi makan yang haram maka bagaimana akan diterima padanya. (HR. Ahmad, Muslim, at-Tirmidzi).

Menghindari sumber nafkah yang haram

An-Nabhani dalam An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menyebutkan perjudian, riba, al-ghabn (penipuan dalam harga), penipuan (tadlis) dalam jual beli, penimbunan, dan pematokan harga (yang dilakukan pemerintah), merupakan bentuk-bentuk usaha pengembangan kekayaan yang dilarang Allah.

Harta yang diperoleh dari pengembangan kekayaan tersebut hukumnya haram dimiliki. Di samping itu dosa praktek pengembangan kekayaan tersebut sangat berat. Rasulullah saw bersabda, â€œUntuk riba ada 99 pintu dosa, yang paling rendah (derajatnya), seperti seseorang yang menzinahi ibunyaâ€ (HR. Daruquthni) dan Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, â€œKetika malam miâ€™raj aku melihat suatu kaum perut mereka bagaikan rumah tampak di dalamnya ular-ular berjalan keluar, lalu aku bertanya, siapakah mereka itu Jibril? Jawab Jibril, â€˜Mereka pemakan ribaâ€™â€. Dalam hadis yang lain, Rasulullah saw bersabda, â€œBukan termasuk umatku, orang yang melakukan penipuanâ€ (HR. Ibnu Majjah dan Abu Dawud dari Abu Hurairah). â€œTidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salahâ€ (HR. Muslim). Dari Maâ€™qal bin Yassar, Rasulullah saw bersabda, â€œSiapa saja yang terlibat dalam sesuatu yang berupa harga bagi kaum Muslimin, agar dia bisa menaikkan harga tersebut kepada mereka, maka kewajiban Allah untuk mendudukkanmu dengan sebagian besar (tempat duduknya) dari api neraka, kelak pada hari kiamat nantiâ€.

Seorang suami di samping harus menghindari usaha yang diharamkan Allah, juga harus menghindari pekerjaan yang dilarang Allah bila dia mencari nafkah dengan menjadi ajir (pegawai/buruh) pada orang lain atau pada suatu instansi/perusahaan. Adapun boleh tidaknya suatu pekerjaan diambil bergantung pada ada tidaknya nash-nash syaraâ€™ yang melarangnya. Misalnya ada hadis yang berbunyi, â€œAllah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, saksi-saksinya, dan penulisnyaâ€ (HR. Bukhari Muslim). Karena itu, suami atau istri harus mengindari pekerjaan yang berhubungan langsung dengan aktivitas bank ribawi atau lembaga-lembaga keuangan ribawi lainnya.

Prioritas Belanja Rumah Tangga

Dalam mengatur anggaran rumah tangga sudah seharusnya pengeluaran harus disesuaikan dengan pendapatan, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Untuk itu rumah tangga muslim harus bisa menempatkan prioritas-prioritas dalam pengeluaran rumah tangganya. Sesuai dengan status hukum perbuatan, maka prioritas anggaran belanja rumah tangga harus mengutamakan dan mendahulukan pengeluaran wajib, baru kemudian pengeluaran yang disunnahkan dan mubah. Sedangkan pengeluaran yang diharamkan Allah (israf dan tadzbir) harus ditinggalkan.

Pengeluaran yang harus dikeluarkan suami bagi rumah tangganya adalah memberi nafkah dirinya, istri dan anak-anaknya. Allah SWT berfirman:

â€œDan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu.â€ (TQS al-Baqarah: 233)

â€œBerilah mereka belanja (makanan) dan pakaian (dari hasil harta itu).â€ (TQS an-Nisa: 5)

â€œTempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal.â€ (TQS ath-Thalaq: 6)

Rasulullah SAW bersabda:

â€œDan kewajiban para suami terhadap para istri adalah memberi mereka belanja (makanan) dan pakaian.â€ (HR Ibnu Majah dan Muslim dari Jabir bin Abdillah)

â€œDan hak para istri adalah agar kalian (para suami) berbuat baik kepada para istri dengan memberi mereka pakaian dan makanan.â€ (HR Ibnu Majah dari Amru bin Akhwash dari bapaknya)

Berdasarkan nash-nash tersebut, maka prioritas pengeluaran rumah tangga yang utama adalah pengeluaran untuk menyediakan tempat tinggal, makanan dan pakaian yang layak. Menurut Abdurrahman al-Maliki, ketiga jenis pengeluaran rumah tangga berupa sandang, pangan dan papan tersebut merupakan nafkah yang wajib dipenuhi suami.

Bila nafkah sandang, pangan dan papan dapat diusahakan, nafkah lainnya yang harus dipenuhi adalah nafkah untuk menuntut ilmu dan kesehatan untuk seluruh anggota keluarga. Kemudian suami juga wajib mengeluarkan zakat bila telah sampai nishabnya (lihat QS at-Taubah: 103).

Prioritas pengeluaran selanjutnya adalah pengeluaran-pengeluaran yang disunnahkan, seperti nafkah untuk membantu lancarnya amanah dakwah yang diemban suami, istri, dan anak-anaknya, infaq untuk keperluan dakwah, sedekah untuk orang-orang fakir dan miskin, memberi makan anak yatim, dan lain sebagainya.

Pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier yang sifatnya mubah adalah prioritas terakhir dalam anggaran belanja rumah tangga. Meskipun mubah pengeluaran ini jangan sampai melebihi batas kemampuan finansial suami apalagi bila rumah tangganya tidak membutuhkannya.

Menghindari Hutang

Dalam kehidupan perekonomian kapitalistik, perkembangan harga-harga barang dan jasa khususnya kebutuhan pokok (sembako, BBM, air, listrik, pendidikan, kesehatan, dan transportasi) cenderung selalu naik. Hal ini membuat beban ekonomi rumah tangga menjadi bertambah berat dan menyebabkan kebanyakan rumah tangga mengalami pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Akibatnya hutang merupakan salah satu alternatif yang diambil untuk menutupi defisit belanja rumah tangga. Sementara negara tidak bisa diandalkan sebagai alternatif karena negara kita memanaje ekonominya secara kapitalistik dan tidak menjamin pemenuhan kebutuhan pokok warga negaranya.

Alternatif berhutang dibolehkan agama selama bukan hutang ribawi. Hanya saja pilihan berhutang memiliki konsekwensi bagi rumah tangga berupa pikiran yang selalu terbebani hutang. Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari permasalahan hutang. Rasulullah berdoâ€™a, â€œYa Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kesedihan, dan berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dan berlindung kepada-Mu dari kikir dan pelit, dan berlindung kepada-Mu dari hutang yang bertumpuk dan penindasan.â€ Hutang yang tidak dapat dilunasi hingga akhir hayat dan tidak ada satu ahli warispun atau pihak-pihak yang membantu untuk melunasi hutang akan menjadi beban berat di akhirat. Rasulullah bersabda, â€œDemi yang jiwaku di tangan-Nya, seandainya seseorang mati syahid di jalan Allah lalu dihidupkan, lalu terbunuh dan dihidupkan lagi, lalu mati syahid dan ia masih punya hutang, maka ia tidak akan masuk surga hingga dilunasi hutangnya.â€

Untuk menghindari hutang atau setidaknya meminimalisir hutang upaya yang harus dilakukan rumah tangga berupa penghematan dan suami harus berusaha meningkatkan pendapatannya. Langkah penghematan dilakukan dengan disiplin pada prioritas anggaran, mengutamakan nafkah wajib yang sifatnya mendesak.

Penutup

Usaha untuk mewujudkan ekonomi rumah tangga Islami tidaklah cukup hanya dengan upaya individu semata di dalam rumah tangga, karena banyak aspek yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang tidak dapat ditangani oleh individu kecuali negara. Untuk itu, sumber daya rumah tangga dicurahkan juga untuk kepentingan dakwah dalam memperbaiki negara dan masyarakat agar menjadi Islami.

Tulisan terkait lainnya ….

IMF dan Bahaya yang Ditimbulkannya

Admin — Sat, 09 Sep 2006 02:44:55 +0000

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Sejak diundangnya IMF untuk menangani krisis moneter dan ekonomi Indonesia pada tahun 1997, krisis di Indonesia bukannya menurun apalagi pulih justru krisis semakin mendalam dan melahirkan krisis multi dimensi yang berkepanjangan.

Menurut Revrisond Baswir, setidaknya ada 10 dosa IMF yang menyebabkan terpuruknya kehidupan masyarakat Indonesia yaitu: (1) IMF menyebabkan terjadinya pelembagaan suatu sistem kolonialisme baru. (2) IMF menyebabkan makin dominannya peranan TNC (konglomerasi internasional). (3) IMF mendorong dikorbankannya kepentingan rakyat banyak untuk menyelamatkan para bankir. (4) IMF menyebabkan meningkatnya komersialisasi pelayanan publik. (5) IMF menyebabkan semakin meluasnya pengangguran. (6) IMF menyebabkan semakin merosotnya upah buruh. (7) IMF menyebabkan semakin terpinggirkannya kaum perempuan. (8) IMF menyebabkan semakin rusaknya lingkungan. (9) IMF menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan kaya miskin. (10) IMF menyebabkan semakin parahnya krisis ekonomi.

Sementara dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, IMF telah membumi hanguskan perekonomian negara-negara berkembang. Menurut The Ecologist Report, di Filipina program IMF menyebabkan program belanja untuk pencegahan malaria, TBC, dan imunisasi, masing-masing merosot sebesar 27%, 37% dan 26%. Dalam Water Privatization Fact Sheet, disebutkan bahwa 40 negara yang diberikan pinjaman IMF pada tahun 2000, 12 negara di antaranya diharuskan menaikkan harga jasa pelayanan air dan melakukan privatisasi air. Parahnya, negara-negara tersebut merupakan negara paling kecil, paling miskin dan paling banyak menanggung hutang. Dalam IFG Bulletin, pemaksaan privatisasi air oleh IMF di Bolivia menyebabkan harga air meningkat tiga kali lipat.

Kebijakan IMF di bidang ketenagakerjaan di beberapa negara juga menyebabkan semakin melambungnya pengangguran. IMF memaksa agar para pekerja disektor publik diberhentikan. Selain itu IMF juga memaksa sejumlah negara untuk mengendalikan tingkat upah tetap rendah (John Capanagh, et.al: 2003).

Di Caracas, Venezuela, pada tahun 1989 akibat pengurangan subsidi pupuk dan bahan-bahan pokok, harga roti melonjak 200% sehingga meletuslah huru-hara. Anti sipasi aparat keamanan dengan melepaskan tembakan malah menyebabkan 1.000 orang tewas (Ibid).

Program-program penyesuaian struktural IMF sepanjang tahun 1980-1997 menyebabkan hutang negara-negara berpendapatan rendah bertambah sebesar 544% sedangkan hutang negara-negara berpendapatan menengah meningkat sebesar 481% (Ibid).

Di Ethiopia, program penyesuaian struktural IMF menyebabkan 8 juta orang Ethiopia kelaparan, meskipun produksi pangan di negara tersebut mencapai 90% kebutuhannya dan di beberapa tempat di negeri tersebut malah terjadi surplus produksi pangan (Michel Chossudovsky: 2003).

Jeffrey Sachs, ekonom Universitas Harvard, menilai IMF bersama Bank Dunia dan AS bertanggung jawab atas meninggalnya jutaan orang di dunia akibat kemiskinan. Menurutnya kebijakan-kebijakan lembaga kapitalis tersebut menyebabkan 25.000 orang meninggal setiap harinya.

Siapa IMF?

Kehadiran IMF dimanapun jelas menimbulkan kesengsaraan rakyat, tapi kenapa negara-negara berkembang termasuk Indonesia tetap latah mempertahankan kerja sama dengan IMF? Untuk itu kita perlu memahami IMF serta latar belakang pendiriannya.

Pada tanggal 1-22 Juli 1944, 44 negara (antara lain AS, Inggeris, Perancis) menyelenggarakan konferensi keuangan dan moneter PBB di Bretton Woods, New Hampshire, AS. Konferensi ini melahirkan dua lembaga keuangan internasional yaitu IMF dan Bank Dunia. Spesialisasi fungsi IMF adalah menjaga sistem moneter dunia.

Akan tetapi tujuan pendirian kedua lembaga tersebut bukanlah untuk memajukan perekonomian dunia, melainkan sarat dengan kepentingan negara-negara maju yang mempelapori pendiriannya.

Presiden AS George Washington mengungkapkan merupakan suatu kegilaan bagi suatu negara yang mengharapkan pertolongan negara lain tanpa memperhatikan kepentingan negara yang membantunya. (Robert: 1970). Sedangkan presiden AS Harry S Truman menyatakan bahwa negara-negara di belahan Selatan (negara berkembang) harus melakukan pembangunan. Baginya penting saat itu untuk merebut pengaruh negara-negara berkembang dari saingannya Uni Sovyet sehingga sejak saat itu pembangunanisme digalakkan dengan mengucurkan memberikan pinjaman luar negeri (Prasetyantoko: 2001).

Dengan demikian kelahiran IMF dan Bank Dunia adalah melanjutkan neo imperialisme negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang dan miskin yang baru melepaskan diri dari penjajahan fisik. Pendirian IMF merupakan salah satu thariqah (metode) penyebaran kapitalisme ke seluruh penjuru dunia.

Proses pengambilan keputusan IMF yang saat ini memiliki 182 negara anggota sangatlah tidak adil. Sesuai ketentuan, proses pengambilan keputusan di IMF berdasarkan jumlah pemilikan saham negara-negara anggota. Jika jumlah suara minimal 85% menyetujui terpenuhi maka keputusan dapat diberlakukan. Masalahnya negara-negara G-7 menguasai 45% suara, sedangkan AS saja memiliki 18% suara sehingga seluruh keputusan IMF tidak dapat diberlakukan tanpa persetujuan AS dan negara-negara G-7. Akibatnya kepentingan-kepentingan negara-negara maju khususnya AS sangat mendominasi kebijakan-kebijakan IMF.

Program Penjajahan Penyesuaian Struktural

Amerika, IMF dan Bank Dunia mengadakan pertemuan di Washington yang menghasilkan Konsensus Washington (KW). KW sendiri pada hakikatnya merupakan suatu formula yang lebih ampuh dalam menjerat, menundukkan dan menguasai negara-negara berkembang. Formula ini berupa sebuah program yang bernama program penyesuaian struktural (struktural adjustment policy/ SAP) yang harus dilaksanakan oleh negara-negara berkembang dalam pembangunannya sebagai syarat mutlak diberikannya pinjaman luar negeri dan dalam rangka mengatasi krisis dan kelesuan ekonomi.

Program penyesuaian struktural ini meliputi liberalisasi impor dan pelaksanaan sumber-sumber keuangan secara bebas (liberalisasi keuangan), devaluasi mata uang, pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter dengan pembatasan kredit untuk rakyat, pengenaan tingkat suku bunga yang tinggi, penghapusan subsidi, peningkatan harga-harga public utilities (kebutuhan rakyat), peningkatan pajak, menekan tuntutan kenaikan upah, liberalisasi investasi terutama investasi asing dan privatisasi.

Program SAP inilah yang diterapkan IMF kepada negara-negara pasiennya di seluruh dunia. Delapan kali penandatangan Letter of Intent (LoI) oleh Indonesia dan IMF selama periode 1997-2002, merupakan implementasi SAP. Jadi Indonesia harus melaksanakan SAP yang sarat dengan kepentingan kapitalisme jika ingin mendapatkan pinjaman IMF.

Tulisan terkait lainnya ….

Peranan Negara dan Masyarakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Admin — Fri, 01 Sep 2006 03:28:15 +0000

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Masalah kemiskinan merupakan salah satu momok dalam kehidupan baik bagi individu maupun bagi masyarakat dan negara. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan : â€œHampir-hampir kemiskinan itu menjadikan seseorang kufur.â€ (HR. Abu Nuâ€™aim).

Kemiskinan dapat digolongkan dalam kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli, kolusi antara pengusaha dan pejabat dan lain-lainnya. Intinya kemiskinan struktural ini terjadi karena faktor-faktor buatan manusia. Adapun kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin, seperti perilaku malas bekerja, rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju. Sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alami, antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

Dari ketiga katagori kemiskinan tersebut, pada dasarnya kemiskinan berpangkal pada masalah distribusi kekayaan yang timpang dan tidak adil. Karena itu Islam menekankan pengaturan distribusi ekonomi yang adil agar ketimpangan di dalam masyarakat dapat dihilangkan. Firman Allah SWT, â€œâ€¦ supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu â€¦â€ (TQS. Al-Hasyr : 7).

Kepedulian Sosial

Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah membangun kepedulian antara sesama anggota masyarakat. Dalam Islam kepedulian terhadap sesama ini diikat kokoh dengan tali persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah). Kekuatan persaudaraan Islam diibaratkan sebagai satu tubuh, di mana jika ada satu anggota badan yang sakit maka seluruh badan merasakan sakit pula. Begitu pula jika ada saudara kita menderita karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kitapun turut merasakan penderitaan mereka sehingga mendorong kita menolong mereka.

Kepedulian terhadap sesama inilah yang sangat jarang kita temui saat ini terlebih di kota-kota besar. Kehidupan masyarakat disibukkan dengan rutinitas pekerjaan sehingga perhatian mereka terhadap sesamanya terabaikan. Hal ini menjadi sekat yang menghalangi kepedulian antar anggota masyarakat.

Ketidakpedulian ini diperparah dengan sikap sebagian masyarakat yang menerapkan pola hidup hedonistik dan konsumtif. Bukan pemandangan aneh di Indonesia bahwa pada saat dampak krisis masih sangat terasa dan sebagian besar masyarakat memikul beban hidup yang sangat berat, barang-barang mewah tetap mendapatkan pasarannya di Indonesia, dan mobil-mobil mewah berseliweran di jalan raya. Sementara banyak pula yang berbelanja di Orchard Road Singapura walau hanya sekedar membeli perhiasan, pakaian dan sepatu.

Masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas muslim tidak merasakan dirinya sebagai satu tubuh. Penderitaan sebagian masyarakat tidak turut dirasakan sebagian masyarakat lainnya yang hidup berkecukupan. Kondisi tersebut mengisyaratkan ada sesuatu yang salah dalam pemikiran dan pola hidup masyarakat.

Mengapa orang-orang mengaku beragama Islam tetapi tidak peduli terhadap yang lainnya? Di antara mereka yang tidak peduli tersebut tidak hanya sekedar Islam KTP saja, tetapi juga mereka melaksanakan shalat dan menunaikan ibadah haji.

Permasalahan ini berpangkal pada dangkalnya pemahaman mereka terhadap syariat Islam. Kedangkalan pemahaman tersebut menyebabkan seseorang sudah merasa cukup menunaikan ibadah mahdah saja, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Mereka tidak memahami bahwa hubungan terhadap sesama manusia yang dilandasi ketaqwaan seperti dengan melandaskan hubungan sosial kepada syariat Islam juga merupakan ibadah bahkan wajib dilaksanakan.

Allah SWT menganggap orang yang tidak peduli terhadap sesamanya sebagai orang yang tidak beriman. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits qudsi, bersabda: â€œTidak beriman kepadaKU, tidak beriman kepadaKu, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan.â€ Karena itu, untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita beriman tidak cukup hanya dengan ibadah ritual saja.

Sudah seharusnya anggota masyarakat yang berkecukupan peduli terhadap orang-orang miskin, dengan landasan bukan saja karena hal itu sebagai suatu kewajiban tetapi muncul dari kesadaran bahwa kita sendirilah yang turut memberikan andil atas kemiskinan yang menimpa saudara-saudara kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW: â€œâ€¦ orang-orang fakir itu tidak akan sengsara dan bersusah payah karena kelaparan dan telanjang, kecuali akibat ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah, Allah pasti menghisab mereka dengan hisab yang berat dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.â€

Pemanfaatan Kepemilikan

Implimentasi kepedulian sosial yang dibingkai dalam ukhuwah Islamiyah adalah dengan membelanjakan (memanfaatkan) harta yang dimiliki oleh seseorang pada jalan Allah. Allah SWT berfirman: â€œDan nafkahkanlah (harta kalian) di jalan Allah.â€ (TQS. Al-Baqarah : 195).

Menafkahkan harta di jalan Allah berarti membelanjakan harta yang dimilikinya dengan mengutamakan pengeluaran yang wajib, baru kemudian pengeluaran yang sunnah, dan terakhir yang mubah. Contohnya memberikan nafkah keluarga secara maâ€™ruf, mengeluarkan zakat, memberi makan fakir miskin, menghidupi anak yatim, memberikan sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan dan memberikan harta untuk kepentingan umum.

Sebagian harta yang kita miliki sebenarnya bukan hak kita tetapi hak orang-orang miskin, sehingga wajar jika Allah menyuruh kita menafkahkannya untuk orang lain. Firman Allah: â€œDan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.â€ (TQS. Adz-Dzariyaat : 19).

Allah sangat mencela orang-orang yang kikir mengeluarkan hartanya untuk menolong sesamanya. â€œDan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (jangan terlalu kikir dan jangan boros) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.â€ (TQS. Al-Isra : 29).

Sungguh sangat ironi pada saat masih sebagian besar masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari saudara-suadaranya yang berkecukupan, banyak sekali orang Indonesia yang mengendapkan uangnya dalam bentuk tabungan dan deposito di dalam dan di luar negeri untuk mengamankan dan membungakannya tanpa tujuan untuk mempersiapkan kebutuhan yang dibenarkan agama sehingga harta mereka menjadi tidak produktif dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, data McKinsey menyebutkan sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir tahun 1997, 64 ribu keluarga Indonesia memiliki simpanan di bank-bank luar negeri senilai US$ 257 milyar.

Allah SWT dengan tegas melarang penimbunan harta tersebut sebab penimbunan harta hanya akan membatasi peredaran harta pada segelintir orang saja. Firman-Nya â€œDan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.â€ (TQS. At-Taubah : 34). Maksud emas dan perak dalam ayat tersebut adalah harta berupa mata uang. Ayat tersebut mengancam orang-orang yang menyimpan uangnya dengan tujuan mengendapkannya meskipun mereka telah mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya.

Bahkan dalam suatu riwayat pernah kedapatan seorang ahlis shuffah yang meninggal, sementara di dalam kain penutup badannya terdapat 1 dinar, kemudian Rasulullah SAW bersabda: â€œSekali celaka.â€ Kemudian ada lagi yang meninggal dan ditemukan 2 dinar, Rasulullah bersabda: â€œDua kali celaka.â€. Para ahlis shuffah tersebut bukanlah orang-orang kaya, melainkan orang miskin yang untuk membayar zakat saja belum sampai nishabnya. Akan tetapi karena mereka menyimpan uang (menimbun) tanpa tujuan yang dibenarkan agama, Rasulullah mengabarkan kecelakaan bagi mereka. Firman Allah: â€œPada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka.â€ (TQS. At-Taubah : 35).

Untuk itu sudah seharusnya kita, terutama yang memiliki kelebihan harta agar peduli terhadap sesama dengan membelanjakan harta di jalan Allah, tidak hanya sebatas pembayaran zakat (yang ukurannya terbatas), tetapi juga dengan meningkatkan jumlah sadaqah dan infaq harta lainnya, baik yang diberikan secara langsung kepada fakir miskin maupun yang diberikan dalam bentuk modal produktif, atau dalam bentuk lainnya.

Peranan negara

Di samping membangun kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat dengan ukhuwah Islamiyah, juga kemiskinan harus dituntaskan melalui kebijakan ekonomi pemerintah, di sinilah peranan negara tidak akan pernah dilepaskan. Tanpa peranan negara mustahil kemiskinan bisa dihapus.

Pada umumnya kemiskinan yang menimpa masyarakat disebabkan oleh kekeliruan sistem, dalam hal ini peranan negara. Selama Orde Baru, kebijakan ekonomi pemerintah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi bukan pada distribusi ekonomi. Sehingga meskipun berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah gagal mengurangi kesenjangan apalagi menciptakan distribusi ekonomi yang adil.

Pada masa reformasi sekarang, kebijakan ekonomi pemerintah semakin jauh keberpihakannya pada rakyat. Berbagai subisdi yang sangat dibutuhkan rakyat satu persatu mulai dikurangi dan dicabut. Sementara aset-aset negara yang produktif dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti PT Indosat dan PT Semen Gresik dijual kepada asing. Berbagai produk perundang-undangan juga sangat menguntungkan investor asing dan cenderung merugikan rakyat kecil.

Memang kondisi Indonesia sekarang semakin kacau. Korupsi semakin menggurita dan terang-terangan, sementara penegakkan hukum semakin jauh dari harapan. Di sisi lain para pejabat pemerintah dan elit politik lainnya saling sikut dan sibuk memikirkan kedudukan politiknya daripada memperhatikan secara serius bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat. Keadaan tersebut menggambarkan para pemimpin kita tidak amanah dan tidak mampu mewujudkan sistem yang menjamin kesejahteraan masyarakat.

Dalam paradigma Islam, pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Nabi SAW bersabda: â€œSeorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.â€ (HR. Bukhari dan Muslim). Sehingga menjadi pemimpin dan penguasa bukanlah untuk bersenang-senang ataupun untuk tujuan-tujuan yang tidak berfaedah menurut agama.

Sungguh ironi jika setiap seorang pemimpin terpilih sebagai bupati, walikota, gubernur, presiden, ketua DPR dan MPR, mereka beserta para pendukungnya bersuka cita dan mengucapkan selamat. Padahal terpilihnya seseorang sebagai pemimpin adalah suatu pertaruhan antara neraka dan surga, apalagi lembaga yang akan mereka pimpin tidak menegakkan syariat Islam. Mereka akan memikul amanah yang sangat berat, apakah mereka mengangkat rakyatnya pada derajat yang lebih tinggi ataukah berbuat zalim terhadap rakyat.

Berdasarkan hadits Nabi SAW tersebut, seharusnya fungsi pemerintahan adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Ini berarti dalam bidang ekonomi pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya melalui pengaturan distribusi kekayaan yang adil dengan berlandaskan pada hukum syaraâ€™.

Pertama, pemerintah harus melakukan kebijakan untuk menjamin setiap anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pakaian, makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan. Pakaian, makanan dan perumahan diberikan secara langsung kepada orang-orang fakir dan miskin. Sedangkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan diberikan secara gratis oleh negara kepada setiap anggota masyarakat. Kebijakan ini langsung diarahkan kepada setiap individu tujuannya untuk memecahkan masalah kemiskinan yang menimpa individu.

Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, maka pada dasarnya setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kecerdasan dan skill yang sangat dibutuhkan untuk bekerja mencari nafkah, dan sebagai tenaga ahli dalam berbagai proyek pembangunan dan industri negara.

Kedua, pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendorong perekonomian mereka. Pemerintah melalui kebijakan ekonomi harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam hal permodalan, sumber daya dan pemasaran.

Ketiga, pemerintah harus tegas dan tanpa kompromi dalam menegakkan hukum, sehingga kewenangan pejabat negara tidak disalahgunakan. Ketegasan ini harus dilandasi oleh keteladanan sang pemimpin, agar para pejabat dan staf di bawahnya serta anggota masyarakat mengikuti jejak dia. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW dalam sabdanya: â€œâ€¦ sekiranya Fathimah putri Rasulullah mencuri, pasti kopotong tangannya.â€

Demikianlah ajaran Islam menyikapi kemiskinan ditinjau dari aspek kepedulian sosial, pemanfaatan kepemilikan dan peranan negara. Semoga tulisan ini bermanfaat. Wallahuaâ€™lam bishawab. [HM]

Tulisan terkait lainnya ….

Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam

Admin — Fri, 01 Sep 2006 03:27:14 +0000

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Pemahaman tentang politik ekonomi negara Islam sangat diperlukan untuk memahmai politik ekonomi kebijakan fiskal Islam. Sebab politik ekonomi merupakan garis kebijakan ekonomi yang melandasi kebijakan-kebijakan ekonomi negara seperti halnya kebijakan fiskal. Menurut an-Nabhani, politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia.*1) Jadi politik ekonomi dalam kebijakan fiskal meliputi dua hal, yaitu (a) hukum-hukum yang dipergunakan, dan (b) tujuan yang ingin dicapai dengan hukum-hukum tersebut.

Dari sisi tujuan hukum, tujuan kebijakan fiskal Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariat Islam. Muhammad Husain Abdullah menyebutkan ada delapan tujuan luhur syariat Islam, yaitu; memelihara keturunan, akal, kemuliaan, jiwa, harta, agama, ketentraman/keamanan, dan memelihara negara.*2) Sementara itu dalam konteks kebijakan keuangan negara, Zallum sangat menekankan bahwa kebijakan keuangan negara Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan*3) kaum Muslimin, memelihara urusan mereka, menjaga agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi, tersebarnya risalah Islam dengan dakwah dan jihad fi sabililillah.*4)

Menurut an-Nahbani dan al-Maliki, politik ekonomi Islam adalah jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (al-hajat al-asasiyah/basic needs) bagi setiap individu dan juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan luks (al-hajat al-kamaliyah) sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu dengan kekhasan di dalamnya.*5) Dengan demikian titik berat sasaran pemecahan permasalahan dalam ekonomi Islam terletak pada permasalahan individu manusia bukan pada tingkat kolektif (negara dan masyarakat).*6) Menurut al-Maliki, ada empat perkara yang menjadi asas politik ekonomi Islam. Pertama, setiap orang adalah individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan. Kedua, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh (lengkap). Ketiga, mubah (boleh) hukumnya bagi individu mencari rezki (bekerja) dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya. Keempat, nilai-nilai luhur (syariat Islam) harus mendominasi (menjadi aturan yang diterapkan) seluruh interaksi yang melibatkan individu-individu di dalam masyarakat.*7)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik ekonomi kebijakan fiskal Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara (Muslim dan non Muslim/kafir dzimmi) dan mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Politik ekonomi inilah yang menjadi garis dasar kebijakan fiskal Islam dan akan sangat terlihat dalam fungsi alokasi dan distribusi.

Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Konvensional

Berbeda dengan politik ekonomi kebijakan fiskal Islam, politik ekonomi kebijakan fiskal konvensional seperti yang diterapkan di Indonesia menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai asas atau sasaran yang harus dicapai perekonomian nasional.*8) Dalam pembahasan RAPBN hingga menjadi APBN antara pemerintah dan DPR, termasuk pandangan para pengamat ekonomi, salah satu isu sentralnya adalah pertumbuhan ekonomi. Misalnya, mantan Menteri Keuangan Boediono dalam Raker Komisi IX DPR-RI tanggal 4 Mei 2004 menyatakan keyakinannya sasaran pertumbuhan ekonomi 4,8% untuk periode tahun 2004. Boediono memprediksikan pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,0%â€“5,5%. Ia optimis angka pertumbuhan tersebut dapat dicapai dalam tahun mendatang.*9) Sementara itu dalam pidato kenegaraan Presiden RI di hadapan DPR pada tanggal 18 Agustus, mantan Presiden Megawati menyatakan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi yang mendasari RAPBN 2005 adalah 5,4%.*10)

Adapun argumentasi pemerintah, DPR, dan pengamat ekonomi yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran utama kebijakan fiskal (dalam kerangka lebih luas kebijakan makro ekonomi), yaitu untuk menuntaskan berbagai permasalahan krusial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Misalnya, Boediono menekankan seandainya angka pertumbuhan ekonomi 5,0% – 5,5% dapat dicapai, tingkat pertumbuhan sebesar itu masih belum memadai untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.*11) Maksudnya, agar kemiskinan dan pengangguran dapat dikikis secara berarti diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pendapat serupa juga dikemukakan mantan Menko Perekonomian Dorodjatun, bahwa untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dorodjatun mencontohkan untuk menampung tenaga kerja baru sebanyak 2,5 juta orang dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.*12) Hanya saja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi pemerintah harus realistis. Ketua Panitia Anggaran DPR, Abdullah Zainie berpendapat angka pertumbuhan yang realistis untuk tahun 2005 adalah 5,4%. Menurutnya angka pertumbuhan lebih dari itu, seperti 6% adalah tidak realistis mengingat keterbatasan dana pemerintah sementara partisipasi dana swasta belum terlalu dapat diharapkan karena masih rendahnya tingkat investasi.*13) Jadi logika kebijakan makro ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah â€œkemiskinan dan pengangguran akan terpecahkan dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi tinggiâ€.*14

Betapa urgennya masalah pertumbuhan ekonomi dalam paradigma ekonomi konvensional diungkapkan oleh Thurow. Sebagaimana dikutip Umar Capra, Thurow menyatakan â€œJika negara memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, maka ia akan memiliki lapangan kerja yang lebih banyak dan pendapatan yang lebih tinggi bagi siapa saja, dan ia tidak perlu risau mengenai distribusi lapangan kerja atau pendapatan. â€¦ Dalam keadaan apa pun, distribusi sumber-sumber daya ekonomi secara otomatis akan menjadi lebih merata seiring dengan proses pertumbuhan ekonomi.â€*15)

Agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercapai maka kebijakan-kebijakan makro ekonomi dan fiskal diarahkan untuk menggenjot tingkat produksi nasional*16) melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, dan ekspor.*17) Lantas bagaimanakah caranya agar hal tersebut dapat dicapai? Logikanya, untuk meningkatkan ekspor, kapasitas terpasang industri dalam negeri harus ditingkatkan, tapi hal ini sangat tergantung pada daya saing dan permintaan pasar dunia terhadap komoditas-komoditas yang diproduksi di Indonesia. Begitu pula untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat harus didorong, antara lain melalui penyerapan tenaga kerja baru dan pengangguran. Artinya untuk menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, investasi dan kapasitas terpasang industri di Indonesia harus ditingkatkan. Sebaliknya agar investasi meningkat, pasar dalam negeri harus memilki daya tarik bagi para investor, antara lain berupa tingginya pemintaan (konsumsi) masyarakat. Jadi dalam logika ini, kunci peningkatan output Indonesia (baik PDB dan PNB) adalah peningkatan investasi, dengan kata lain tingkat investasi yang tinggi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.*18)

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah menarik investasi dari dalam (PMDN)*19) dan luar negeri (PMA)*20) ke Indonesia? Menjawab permasalahan rendahnya investasi di Indonesia paska tahun 1997 Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Andre Steer, sebagaimana dikutip Republika mengatakan â€œIndonesia harus menciptakan lingkungan atau situasi kondusif (iklim investasi â€“ tambahan penulis) di mana orang-orang mau berinvestasi di sini.â€*21) Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif setidaknya pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi dan deregulasi yang pro pasar, menciptakan stabilitas keamanan dan sosial, kepastian hukum dan menghilangkan ekonomi biaya tinggi (seperti pungli dan korupsi). Intinya adalah bagaimana membentuk persepsi positif tentang Indonesia di mata para investor dengan meminimalisir country risk.

Dari sisi peranan pemerintah, tidak mengherankan jika pemerintah berusaha mengarahkan kebijakan fiskal pro pasar (market oriented) meskipun untuk itu pemerintah harus melakukan kebijakan yang mengesampingkan hak-hak masyarakat. Terlebih dalam situasi krisis seperti sekarang, dengan beban utang yang sangat besar, memaksa pemerintah mengandalkan peranan modal swasta dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.*22)

Besarnya harapan pemerintah terhadap modal swasta dapat dilihat dari jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4%. Menurut Abdullah Zainie, dana yang dibutuhkan agar target pertumbuhan terpenuhi adalah Rp 440 trilyun. Sementara peranan langsung fiskal pemerintah (APBN) yang dapat disalurkan adalah Rp 56 trilyun, sedangkan sisanya ditutupi oleh APBD sebesar Rp 40 trilyun, BUMN dan BUMD sebesar Rp 135 trilyun, dan investasi swasta (PMDN dan PMA) Rp 205 trilyun.*23) Atas dasar kebutuhan investasi swasta inilah, pemerintah mengambil kebijakan apapun yang dipandang dapat memulihkan kepercayaan para investor baik lokal maupun asing. Bahkan menurut pandangan mantan Menteri Keuangan Boediono, pulihnya kerpecayaan para investor terhadap Indonesia merupakan syarat mutlak bagi negeri ini keluar dari krisis ekonomi.*24)

Jadi politik ekonomi kebijakan fiskal konvensional (baca: Kapitalisme) yang diterapkan di Indonesia berdiri di atas prinsip pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan sekaligus solusi berbagai macam permasalahan perekonomian nasional, seperti kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan fiskal (dalam konteks lebih luas pembangunan) dikatakan berhasil bila pemerintah dapat membawa perekonomian Indonesia pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagaimana yang pernah dicapai Indonesia sebelum krisis ekonomi terjadi sejak tahun 1997. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang rendah atau stagnan, dianggap sebagai kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah.

Di atas prinsip mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ditegakkan pula prinsip kebijakan fiskal yang bersahabat dengan pasar (market friendly) atau bersahabat dengan para investor (investors friendly). Dengan prinsip ini, jika terjadi benturan kepentingan antara public interest dengan investor interest dalam kebijakan fiskal, maka pemerintah akan memenangkan kalangan investor.*25) Seperti yang tersirat dari pemikiran Boediono, bahwa kebijakan fiskal harus dilakukan secara berhati-hati dan dengan pertimbangan yang matang akan dampaknya terhadap kepercayaan para investor. Jangan sampai kebijakan fiskal yang dipilih berakibat pada melemahnya kepercayaan pasar walaupun baru sekedar â€œmengagetkanâ€ mereka saja.*26)

Dalam pandangan an-Nabhani, politik ekonomi pertumbuhan adalah keliru dan tidak sesuai dengan realitas, serta tidak akan menyebabkan meningkatnya taraf hidup dan kemakmuran bagi setiap individu secara menyeluruh. Politik ekonomi konvesional ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia secara kolektif yang dicerminkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akibatnya pemecahan permasalahan ekonomi terfokus pada barang dan jasa yang dapat dihasilkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bukan pada individu manusianya. Sehingga pembahasan ekonomi yang krusial untuk dipecahkan terfokus pada masalah peningkatan produksi.*27)

Agar hal tersebut tercapai, aturan main (hukum) dan kebijakan yang diterapkan negara harus akomodir terhadap para pelaku ekonomi yang menjadi lokomotif pertumbuhan, yakni para pemilik modal (investor). Konsekuensinya, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi distribusi pendapatan menjadi sangat timpang sebab sebagian kekayaan nasional memusat di tangan segelintir orang saja (para pemilik modal). Menurut Capra, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong peningkatan pendapatan golongan kaya dan menyebabkan kesenjangan semakin lebar.[28] Inilah yang dikatakan an-Nahbani bahwa distribusi pendapatan di negara yang menerapkan ekonomi Kapitalis didasarkan pada kebebasan kepemilikan, sehingga yang menang adalah yang kuat, yakni para investor.929)

Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam

Menurut an-Nabhani, realitas menunjukkan kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan setiap individunya (misalnya si Ahmad dan Feri), bukan kebutuhan manusia secara kolektif (seperti kebutuhan bangsa Indonesia).*30) Logikanya, untuk siapakah hasil-hasil pertanian seperti beras, juga kebutuhan atas rumah, pelayanan pendidikan dan kesehatan, selain untuk memenuhi kebutuhan Ahmad, Feri, dan setiap warga negara Indonesia lainnya. Jadi pertanyaan mendasar atas permasalahan ekonomi manusia adalah apakah kebutuhan setiap individu manusia terpenuhi atau tidak? Berdasarkan realitas tersebut, an-Nabhani menyatakan kunci permasalahan ekonomi terletak pada distribusi kekayaan kepada setiap warga negara.*31)

Berpijak pada pemikiran ini, sasaran pemecahan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan adalah kemiskinan yang menimpa individu bukan kemiskinan yang menimpa negara atau bangsa. Dengan terpecahkannya permasalahan kemiskinan yang menimpa indvidu dan terdistribusikannya kekayaan nasional secara adil dan merata, maka hal itu akan mendorong mobilitas kerja warga negara sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan kekayaan nasional. Sebaliknya, terpecahkannya kemiskinan negara yang ditandai dengan besarnya kekayaan nasional (GNP/GDP) dan tingginya pendapatan perkapita tidak akan memecahkan kemiskinan yang menimpa individu warga negara.*32) Misalnya, Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia memiliki PDB sebesar US$ 10,506 trilyun pada kuartal III 2002.*33) Akan tetapi kekuatan ekonomi sebesar itu tidak mampu menuntaskan kemiskinan di AS sendiri. Data statistik Badan Sensus AS yang dikutip Kate Randall memaparkan tingkat kemiskinan di AS pada tahun 2001 mencapai 11,7% atau sekitar 32,9 juta jiwa. Sementara itu estimasi Randall menyatakan 30% atau sekitar 84,4 juta penduduk AS miskin.*34) Menurut Capra, adalah sebuah paradoks di negara-negara paling kaya dan paling kuat ekonominya di dunia tetapi jutaan penduduknya berkutat dalam kemiskinan dan terjebak di pemukiman-pemukiman yang buruk dan semakin buruk.*35)

Ketika kunci permasalahan ekonomi terletak pada distribusi kekayaan yang adil, maka yang harus dijelaskan adalah bagaimanakah metode untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil melalui kebijakan fiskal, sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Qs. al-Hasyr [59]: 7 yang artinya â€œâ€¦ Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu â€¦â€.

Dalam Islam, kebijakan fiskal hanyalah salah satu mekanisme untuk menciptakan distribusi ekonomi yang adil. Karenanya kebijakan fiskal tidak akan berfungsi dengan baik bila tidak didukung oleh mekanisme-mekanisme lainnya yang diatur melalui syariat Islam, seperti mekanisme kepemilikan, mekanisme pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan, dan mekanisme kebijakan ekonomi negara.*36) Dengan kata lain, syariat Islam harus diterapkan secara menyeluruh (kaffah) tanpa dipilah-pilah (parsial) agar syariâ€™ah mechanism dapat dengan sempurna mengatur distribusi ekonomi yang adil. Adapun peranan kebijakan fiskal sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian merupakan konsekuensi logis dari kewajiban syariat sebagai jawaban atas salah satu realitas yang menunjukkan bahwa tidak semua warga negara memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dalam ekonomi konvensional dikenal sebagai masalah â€œeksternalitasâ€ dan kegagalan pasar (market failure).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, politik ekonomi yang mendasari kebijakan fiskal Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu secara menyeluruh dan mendorong mereka memenuhi berbagai kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Menurut al-Maliki kebutuhan pokok yang disyariatkan oleh Islam terbagi dua. Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).*37) Kedua, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan-kebutuhan katagori ini adalah keamanan, kesehatan dan pendidikan.*38)

Dari politik ekonomi ini dapat dijabarkan arah kebijakan fiskal Islam sebagai berikut:

Pertama, negara Islam melihat permasalahan kemiskinan yang harus dipecahkan adalah kemiskinan yang menimpa individu bukan kemiskinan yang menimpa negara.*39)

Kedua, negara Islam menempatkan masalah kemiskinan sebagai masalah ekonomi yang krusial dan mendesak untuk dipecahkan.

Ketiga, kebijakan untuk memecahkan masalah kemiskinan secara langsung diarahkan kepada individu, yakni setiap warga negara yang masuk katagori miskin.*40)

Keempat, kebijakan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama, warna kulit, suku bangsa, dan status sosial. Hanya saja intervensi negara melalui kebijakan fiskal berupa jaminan pemenuhan akan pangan, sandang dan papan khusus ditujukan kepada warga negara miskin yang kepala keluarga dan ahli warisnya tidak mampu lagi memberikan nafkah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Sedangkan warga negara yang berasal dari keluarga mampu tidak mendapatkan subsidi negara. Selanjutnya intervensi negara dalam pengadaan jaminan dan pelayanan keamanan, kesehatan dan pendidikan (public utilities) secara cuma-cuma ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang apakah warga tersebut dari golongan kaya atau tidak. Artinya dalam katagori ini subsidi diberikan kepada seluruh rakyat.

Kelima, negara memahami bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan kekayaan dan meningkatkan kekayaan yang dimilikinya asalkan diperoleh dengan jalan yang dibenarkan syaraâ€™. Karena itu, negara Islam melakukan intervensi dengan tujuan mendorong warga masyarakat memperoleh kekayaan yang dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya secara maâ€™ruf*41) sesuai dengan kemampuan warga itu sendiri. Bentuk-bentuk intervensi ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi warga masyarakat setempat. Maksudnya pola kebijakan yang diterapkan tidak pukul rata dan tidak sentralistik, tetapi bersifat bottom up sesuai kondisi dan harapan warga masyarakat setempat. Intinya pola kebijakan yang diterapkan ditujukan untuk mencapai kemaslahatan warga masyarakat.

Keenam, intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal adalah kebijakan makro ekonomi. Kebijakan pada level makro ini harus diturunkan (dijabarkan) ke dalam level mikro yang bersentuhan langsung dengan aktivitas riil ekonomi masyarakat. Karena itu agar efek fiskal berdampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas dan menyeluruh, pemerintah harus mengembangkan pola-pola kebijakan (skema) mikro yang bottom up dengan menyesuaikannya dengan potensi, kondisi, dan aspirasi warga masyarakat. Dari sisi permodalan negara dapat mengembangkan pola pinjaman tanpa bunga, subsidi, atau pola patnership seperti mudharabah dan musyarakah. Di sisi lain negara juga harus menyediakan infrastruktur, sarana dan pra sarana yang menunjang kegiatan produksi, jasa dan perdagangan masyarakat, seperti listrik, sarana komunikasi, jalan umum dan sarana transportasi, serta bangunan pasar. Juga negara harus memberikan kemudahan akses bahan baku, menyediakan informasi dan membantu pemasaran, termasuk memperkerjakan tenaga ahli dan konsultan untuk melatih dan membentuk jiwa wira usaha (interprenurship) ataupun keahlian teknis bagi para pekerja.

Ketujuh, negara harus mampu menjalankan politik pertanian dan politik industri yang sesuai tuntutan syaraâ€™ untuk mencapai kemandirian ekonomi. Sebab penguasaan dua pilar perekonomian ini sangat menentukan kekuatan ekonomi nasional dari segi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, dan pasokan alat-alat pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dan pasokan mesin-mesin pabrik dan industri.

Kedelapan, negara Islam wajib mengadakan fasilitas umum dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berbagai kepentingan dan urusan masyarakat terpenuhi dengan lancar.

Kesembilan, agar pejabat dan aparatur negara (termasuk tenaga ahli yang dikontrak pemerintah) dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan juga supaya kewenangan yang mereka miliki tidak disimpangkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, maka negara wajib memberikan santunan dan gaji yang layak kepada mereka.

Kesepuluh, sebagaimana yang dipaparkan Zallum bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi dalam tataran ekonomi, tetapi juga untuk pertahanan dan keamanan, serta penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Karena itu kebijakan fiskal Islam juga difokuskan untuk mendukung dan menjaga kesinambungan (sustainability) jihad fi sabilillah dan dakwah Islamiyah. Wallahu aâ€™lam bishawab.

——————————————————————————–

[1] Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal. 52. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Abdurrahman al-Maliki dalam bukunya â€œPolitik Ekonomi Islam (terjemahan)â€. Menurut al-Maliki, politik ekonomi merupakan target yang menjadi sasaran hukum-hukum yang menangani pengaturan perkara-perkara manusia. (Lihat Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, (As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla), alih bahasa Ibnu Sholah, cet. i, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hal. 37.

[2] Muhammad Husain Abdullah, Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam, (Dirasat fi al-Fikri al-Islami), alih bahasa Zamroni, cet. i, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 80.

[3] Dengan adanya tujuan mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi kaum Muslimin, bukan berarti kemaslahatan menjadi tolak ukur kebijakan fiskal. Tetapi yang dimaksud dengan kemaslahatan bagi kaum Muslimin adalah segala hal yang menurut syaraâ€™ baik bagi umat, dan untuk mencapai kemaslahatan tersebut kebijakan fiskal yang ditempuh harus didasarkan kepada syaraâ€™ itu sendiri bukan didasarkan kepada kemaslahatan.

[4] Lihat Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, (Al Amwal fi Daulah Al Khilafah), cet. i, alih bahasa Ahmad S. dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 4, 5, 13, 14, 28, 30, 34, 36, 50, 67, 138, ,139.

[5] Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatifâ€¦, hal. 52. Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, hal. 37.

[6] Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomiâ€¦, hal. 53. Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, hal 37.

[7] Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, hal. 37.

[8] Revrisond Baswir dkk, Pembangunan tanpa Perasaan: Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, cet. ii, (Jakarta: ELSAM, 2003), hal. 2-3.

[9] Boediono, Keterangan Menteri Keuangan tentang Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2005, http://www.fiskal.depkeu.go.id

[10] Central for Banking Crisis Indonesia, Defisit Anggaran RAPBN 2005 Rp 16,9 Trilyun, 16 Agustus 2004, http://www.cbcindonesia.com

[11] Boediono, Keterangan Menteri Keuangan.

[12] Gatra Online, Djatun: Empat Langkah Kurangi Kemiskinan, 17 Oktober 2003, http://www.gatra.com Menurut perhitungan FE UI yang dikemukakan oleh Khatib Basri, dalam beberapa tahun terakhir setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menyerap 200 â€“ 250 ribu tenaga kerja. Berdasarkan perhitungan ini, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45% hanya akan menyerap 1.090.000 â€“ 1.350.000 tenaga kerja. (Lihat M. Khatib Basri, Kembali ke Dasar Prinsip Ekonomi, 5 Juli 2004, http://www.kompas.com) Menurut Mubyarto, hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan tidak lurus dan tidak konsisten. (Lihat Mubyarto, Kemiskinan, Pengangguran, dan Ekonomi Indonesia, 4 Agustus 2003, http://www.ekonomipancasila.org)

[13] Kompas edisi online, Pemerintah tidak Berani Menargetkan Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen 2005, 17 Mei 2004, http://www.kompas.com

[14] Lihat Mubyarto, Kemiskinan, Pengangguranâ€¦, Republika Online, Mubyarto: Ekonomi Indonesia Keliru, 10 Desember 2003, http://www.republika.co.id, Gatra Online, Djatun: Empat Langkah, Kurangi Kemiskinan, M. Khatib Basri, Kembali ke Dasar Prinsip Ekonomi.

[15] Leter Thurow, The Illusion of Economy Necessity, dalam Solo and Anderson (1981), hal. 250, dalam M. Umar Capra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Islam and Economic Challenge), alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, cet i, (Jakata: Gema Insani Press, 2000), hal. 52.

[16] Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan tingkat output suatu negara secara keseluruhan. (Lihat Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Makroekonomi: Edisi keempatbelas, (Macroeconomics), alih bahasa Haris Munandar dkk, cet. iv, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), hal. 55.)

[17] Boediono, Keterangan Menteri Keuangan.

[18] Di masa Orde Baru kepercayaan akan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menuntaskan kemiskinan (trickle down effect) â€“ meskipun kemudian dibungkus trilogi pembangunan â€“ telah menyeret Indonesia pada jebakan utang (debt trap). Pemerintah saat itu meyakini utang luar negeri merupakan sumber investasi pembangunan yang sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

[19] Penanaman modal dalam negeri.

[20] Penanaman modal asing.

[21] Republika Online, CGI Prihatinkan Iklim Investasi di Indonesia, 4 Juni 2004, http://www.republika.co.id

[22] Dari sisi tren ekonomi global memang terjadi penurunan (pergeseran) peranan pemerintah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dibandingkan peranan swasta. Hal ditandai dengan berkurangnya peranan pinjaman luar negeri dibandingkan peranan penanaman modal swasta dalam investasi. Menurut laporan Bank Dunia dalam Global Development Finance, selama periode 1990-1996 peranan pinjaman luar negeri menurun dan cenderung stagnan, sedangkan arus modal swasta meningkat tanpa fluktuasi. Pada tahun 1996, jumlah pinjaman luar negeri yang diserap negara-negara berkembang sebesar US$ 60 miliar, sementara arus modal swasta yang masuk ke negara-negara berkembang mencapai US$ 244 miliar. (Republika, Ketika Arus Dana Swasta ke Negara Berkembang Melonjak, 26 Maret 1997.)

[23] Kompas edisi online, Pemerintah tidak Berani.

[24] Dalam hal ini Boediono juga menyalahkan ketiadaan kepercayaan pasar sebagai penyebab utama krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia (Lihat Boediono, Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya, dalam Heru Subyantoro (ed.), Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hal. 48.). Sewaktu kampanye pemilihan umum presiden tahap I dan II 2004, para calon presiden dan wakil presiden sama-sama menekankan pentingnya kepercayaan pasar untuk membangkitkan perekonomian Indonesia.

[25] Contohnya pemerintah lebih memilih memberikan subsidi kepada perbankan nasional dengan mengurangi dan menghapus berbagai subsidi untuk masyarakat. Mahalnya biaya pendidikan, khususnya biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri merupakan salah satu dampak penghapusan subsidi pendidikan.

[26] Boediono, Kebijakan Fiskal, hal. 49.

[27] Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi, hal. 19-20.

[28] M. Umar Capra, Islam dan Tantangan Ekonomi, hal. 52.

[29] Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi, hal. 19.

[30] Ibid, hal. 20.

[31] Ibid.

[32] Ibid.

[33] Council of Economic Advisers USA, Economic Report of the Presiden February 2003, http://w3.access.gpo.gov/usbudget/fy2004/sheets/b1.xls

[34] Kate Randall, US Poverty Rose Sharply in 2001, 27 September 2002, http://www.wsws.org

[35] M. Umar Capra, Islam dan Tantangan Ekonomi, hal. 132.

[36] Detail pembahasan tentang hal ini silahkan dibaca buku Taqiyuddin an-Nabhani â€œMembangun Sistem Ekonomi Alternatifâ€.

[37] Dalil syaraâ€™nya antara lain QS. al-Baqarah: 184 dan 233, an-Nisa: 5, al-Hajj: 28, ath-Thalaq: 6, at-Taubah: 24.

[38] Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, hal. 168 dan 186.

[39] Pandangan ini bukan pandangan yang mengedepankan individu (individualistik), tapi realitanya memang yang ditimpa kemiskinan itu adalah si individunya, yakni si A, si B, si C, dan lain-lainnya.

[40] Negara Islam langsung mengarahkan kebijakan fiskalnya kepada warga masyarakat yang ditimpa kemiskinan. Arah ini berbeda 180 derajat sengan kebijakan fiskal konvensional yang untuk memecahkan kemiskinan harus menggemukkan golongan kaya dulu baru kemudian kekayaan yang dipupuk secara nasional dialirkan dari golongan kaya tersebut ke golongan miskin (trickle down effect) melalui mekanisme pasar.

[41] Secara baik di mana perkembangan kebutuhan sekunder dan tersier mengikuti perkembangan sarana kehidupan dan teknologi, serta kebiasaan masyarakat setempat (lokal).

Tulisan terkait lainnya ….

Statistic on Poverty and Food Wastage in America

Admin — Mon, 13 Jun 2005 02:43:05 +0000

oleh: Samana Siddiqi

Poverty in America? One of the richest countries in the world?

Yes, poverty is a reality in America, just as it is for millions of other human beings on the planet. According to the US Census Bureau, 35.9 million people live below the poverty line in America including 12.9 million children (http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/income_wealth/002484.html),

This is despite abundance of food resources. Almost 100 billion pounds of food is wasted in America each year. 700 million hungry human beings in different parts of the world would have gladly accepted this food.

Here are some statistics on the nature of poverty and the waste of food and money in America.

-In 2004, requests for emergency food assistance increased by an average of 14 percent during the year, according to a 27-city study by the United States Conference of Mayors.

-Also in this study, it was noted that on average, 20 percent of requests for emergency food assistance have gone unmet in 2004.

-According to the Bread for the World Institute (http://www.bread.org/hungerbasics/domestic.html) 3.5 percent of U.S. households experience hunger. Some people in these households frequently skip meals or eat too little, sometimes going without food for a whole day. 9.6 million people, including 3 million children, live in these homes.

-America’s Second Harvest (http://www.secondharvest.org/), the nation’s largest network of food banks, reports that 23.3 million people turned to the agencies they serve in 2001, an increase of over 2 million since 1997. Forty percent were from working families.

33 million Americans continue to live in households that did not have an adequate supply of food. Nearly one-third of these households contain adults or children who went hungry at some point in 2000.

U.S. Dept. of Agriculture, March 2002, “Household Food Security in the United States, 2000″

Wasted food in America

-According to Americaâ€™s Second Harvest, over 41 billion pounds of food have been wasted this year (www.secondharvest.org).

-According to a 2004 study from the University of Arizona (UA) in Tucson (http://www.foodnavigator-usa.com/news/ng.asp?id=56376), on average, American households waste 14 percent of their food purchases.

Fifteen percent of that includes products still within their expiration date but never opened. Timothy Jones, an anthropologist at the UA Bureau of Applied Research in Anthropology who led the study, estimates an average family of four currently tosses out $590 per year, just in meat, fruits, vegetables and grain products.

Nationwide, Jones says, household food waste alone adds up to $43 billion, making it a serious economic problem.

- Official surveys indicate that every year more than 350 billion pounds of edible food is available for human consumption in the United States. Of that total, nearly 100 billion pounds – including fresh vegetables, fruits, milk, and grain products – are lost to waste by retailers, restaurants, and consumers.

-â€œU.S.-Massive Food Waste & Hunger Side by Sideâ€ by Haider Rizvi (http://www.organicconsumers.org/corp/hunger090604.cfm)

-According to a 1997 study by US Department of Agriculture’s Economic Research Service (ERS) entitled “Estimating and Addressing America’s Food Losses”, about 96 billion pounds of food, or more than a quarter of the 356 billion pounds of edible food available for human consumption in the United States, was lost to human use by food retailers, consumers, and foodservice establishments in 1995.

Fresh fruits and vegetables, fluid milk, grain products, and sweeteners (mostly sugar and high-fructose corn syrup) accounted for two-thirds of the losses. 16 billion pounds of milk and 14 billion pounds of grain products are also included in this loss.

Food that could have gone to millions

According to the US Department of Agriculture, up to one-fifth of America’s food goes to waste each year, with an estimated 130 pounds of food per person ending up in landfills. The annual value of this lost food is estimated at around $31 billion But the real story is that roughly 49 million people could have been fed by those lost resources. (For your persona jihad against wastage, see A Citizen’s Guide to Food Recovery)

(The figures below are 1998 figures)

Proportion of Americans living below the poverty level: 12.7 percent (34.5 million people)
The average poverty threshold for a family of four: $16,660 in annual income
The average poverty threshold for a family of three: $13,003 in annual income
Poverty rate for metropolitan areas: 12.3 percent
Poverty rate for those living inside central cities: 18.5 percent
Poverty rate for those living in the suburbs: 8.7 percent
Percentage and number of poor children: 18.9 percent (13.5 million)
Children make up 39 percent of the poor and 26 percent of the total population.
The poverty rate for children is higher than for any other age group.

Child poverty:

-for children under age 6 living in families with a female householder and no husband present: 54.8 percent
-for children under age 6 in married-couple families: 10.1 percent
Poverty rate for African Americans: 26.1 percent
Poverty rate for Asians and Pacific Islanders: 12.5 percent
Poverty rate for Hispanics of any race: 25.6 percent
Poverty rate for non-Hispanic whites: 8.2 percent

A JIHAD AGAINST POVERTY & WASTAGE:
See Page on Poverty
Statistics on Poverty & Food Wastage
Aisha, the Mother of Homeless in Chicago
Quran and Hadith on Helping the Poor
Jihad Against Food Wastage: How tos
9 Things Families can do for the Poor
Tips for Imams on How to Help the Poor
12 Tips for Teens on How to Help
Start a Zakat Clinic
Five Tips for your Zakat Committee

http://www.soundvision.com/info/poor/statistics.asp

Random Posts

Pengelolaan Keuangan Negara dalam Islam: Kritik atas APBN 2004

Admin — Tue, 16 Nov 2004 02:10:12 +0000

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Pada 10 November yang lalu, DPR mengesahkan RAPBN 2004 menjadi APBN 2004. Dalam rapat paripurna pengesahan APBN 2004 tersebut, seluruh fraksi menerima APBN hasil pembahasan pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR, kecuali 12 anggota Dewan yang menyampaikan surat keberatan atas isi APBN.

APBN 2004 kali ini tidak jauh berbeda dengan APBN tahun sebelumnya yang tidak berpihak pada rakyat. Perubahan mendasar yang terjadi dalam APBN 2004 justru perubahan yang memperburuk APBN, yaitu kebijakan pemerintah menerbitkan obligasi internasional senilai lebih dari Rp 3 trilyun untuk membiayai defisit APBN, dan membengkaknya cicilan pokok utang luar negeri dari Rp 17,26 trilyun pada APBN 2003 menjadi Rp 44,89 trilyun.

Dari total pengeluaran APBN 2004 Rp 374,3 trilyun, Rp 156 trilyun di antaranya digunakan untuk pembayaran cicilan pokok serta bunga utang luar negeri dan utang dalam negeri, termasuk pembelian kembali obligasi pemerintah. Jumlah tersebut memakan 41,69% anggaran belanja pemerintah.

Sementara anggaran yang berhubungan dengan rakyat, seperti pendidikan hanya dianggarkan sebesar Rp 15,249 trilyun atau 4,07% dari seluruh pengeluaran APBN, itupun harus berbagi porsi dengan anggaran kebudayaan, pemuda dan olah raga. Begitu pula dengan anggaran kesejahteraan sosial, kesehatan dan pemberdayaan perempuan jauh lebih rendah, yakni Rp 7,105 trilyun.

Penilaian Pemerintah dan DPR

Menanggapi APBN 2004 yang sudah disahkan tersebut, menteri keuangan Boediono, mengatakan APBN 2004 merupakan landasan yang solid menuju kemandirian ekonomi paska program kerja sama dengan IMF dan menjadi jangkar pengaman dalam melewati tahun 2004 yang akan diwarnai kegiatan politik yang intens. Menkeu juga menjelaskan bahwa APBN 2004 bertujuan memantapkan konsolidasi fiskal melalui pengendalian defisit yang mengarah pada anggaran yang seimbang dan menurunkan secara bertahap utang pemerintah serta rasionya terhadap PDB ke tingkat yang aman (Republika Online: 10/11/2003).

Berbeda dengan Menkeu, Kepala Bappenas Kwik Kian Gie berpendapat bahwa APBN 2004 sudah tidak suistanable lagi. Menurutnya, cara-cara menutup defisit APBN dengan membuat utang baru dan melikuidasi kekayaan nasional (menjual BUMN, aset BPPN, dan penerbitan obligasi) mencerminkan anggaran negara sudah habis-habisan. Jika pada tahun 2005 nanti Indonesia tidak melakukan tindakan radikal dengan tidak mengikuti pola yang ditentukan para kreditur, maka Indonesia tidak dapat menyusun APBN-nya lagi (Republika Online: 11/11/2003).

Sementara itu, ketua Panitia Anggaran DPR, Abdullah Zaine, menyadari bahwa APBN 2004 belum dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara siknifikan. Ia beralasan hal tersebut disebabkan oleh melonjaknya pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri sebagai konsekuensi tidak adanya rescedulling utang pemerintah pada Paris Club. Menurutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, sudah saatnya APBN ke depan mengandalkan penerimaan dalam negeri, khususnya sektor perpajakan (Ibid).

Dari seluruh anggota DPR yang menghadiri sidang paripurna pengesahan APBN 2004, hanya 12 orang anggota DPR yang keberatan dengan isi APBN 2004. Mereka menilai APBN 2004 sarat dengan ketidakadilan. Mereka mempertanyakan, mengapa anggaran subsidi untuk rakyat semakin dikurangi sementara anggaran untuk sektor keuangan dan perbankan yang menguntungkan konglomerat diistemewakan (Ibid).

Membuat Utang Baru dan Melikuidasi Kekayaan Nasional

Seperti yang kita ketahui, langkah pemerintah dan DPR untuk menutupi defisit APBN adalah dengan (meminjam istilah Kwik) membuat utang baru dan melikuidasi kekayaan nasional. Langkah tersebut sebenarnya sangat keliru. Karena dengan membuat utang baru (baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri), maka beban keuangan negara ke depan akan semakin bertambah. Di mana pertambahan utang tersebut tidak hanya disebabkan oleh akumulasi jumlah pinjaman yang harus dibayar kembali, tetapi ditambah dengan pembayaran bunga.

Di samping itu, penambahan utang baru menyebabkan Indonesia tetap terikat dengan para kreditur asing, terlebih dengan penerbitan obligasi internasional dan obligasi dalam negeri. Akibatnya cengkraman kreditur asing dan para investor semakin kuat terhadap kebijakan pemerintah, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Dalam posisi seperti ini, bukannya kemandirian ekonomi yang akan dicapai Indonesia, tetapi perbudakan ekonomi.

Begitu pula dengan menjual aset-aset nasional ke tangan asing dan swasta bukanlah jalan yang tepat. Justru penjualan aset nasional tersebut hanya akal-akalan para pejabat terkait untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kebijakan tersebut lahir atas tekanan para kreditur, khususnya IMF dan Bank Dunia, bukan atas dasar pertimbangan demi kebaikan masyarakat.

Jika kebijakan ini terus berlanjut, pada akhirnya kekayaan nasional akan habis, sementara jumlah utang tidak pernah berkurang. Di sisi lain, pihak asing dan swasta akan menguasai dan mengendalikan perekonomian Indonesia termasuk sektor-sektor yang sangat vital bagi masyarakat, seperti air, listrik, bahan bakar minyak, telekomunikasi, pelabuhan udara dan laut.

Akibatnya nasib rakyat semakin buruk. Ibarat pepatah â€œsudah jatuh tertimpa tangga pulaâ€. Karena pemerintah tidak memperdulikan lagi bagaimana kesejahteraan rakyat dengan alasan keuangan negara terbatas, dan di lapangan rakyat menemui harga-harga kebutuhan pokok dan pelayanan publik sulit mereka jangkau.

Kebijakan Keuangan Islam

Awal permasalahan keuangan Indonesia berasal dari permasalahan utang khususnya utang luar negeri. Semua pihak, termasuk pemerintah sendiri sudah mengetahui hal ini. Tetapi mereka tetap tidak mau memutus akar permasalahan tersebut. Sebaliknya mereka terus menambah utang, gali lobang tutup lobang. Inilah kebodohan pemerintah dalam kebijakan ekonominya.

Dalam Islam permasalahan utang memang perkara yang mubah. Tetapi jika utang tersebut mengandung unsur riba (bunga) dan membahayakan kemaslahatan negara dan masyarakat, maka Islam mengharamkan kebijakan menarik pinjaman baik pinjaman luar negeri maupun pinjaman domestik. Kebijakan pinjaman dalam negara Islam pun hanya terjadi jika penerimaan dari sektor-sektor rutin tidak memadai untuk membiayai pengeluaran negara yang â€œwajib.â€

Dalam posisi seperti yang dialami Indonesia saat ini, kita sebenarnya tidak diperbolehkan membuat utang baru (stop utang). Kemudian pembayaran utang pemerintah hanya dilakukan atas pokok pinjaman saja, tidak boleh membayar bunganya. Pemerintah juga harus menuntut pertanggungjawaban para kreditur yang terus memberikan pinjaman kepada Indonesia, padahal mereka mengetahui bahwa pinjaman yang mereka berikan tersebut sebagian besar dikorupsi para pejabat Indonesia. Misalnya selama masa Orde Baru, sepertiga (sekitar $ 10 milyar) dana pinjaman Bank Dunia habis dikorupsi.

Pemerintah harus menilai kembali pinjaman proyek dalam bentuk barang karena nilai pinjaman tersebut kemungkinan besar sudah digelembungkan (mark up) negara-negara kreditur. Jika ini terbukti, maka pemerintah harus menuntut ganti rugi kepada negara-negara kreditur.

Dengan alasan-alasan di atas, serta atas dasar ketidakmampuan keuangan negara, seharusnya pemerintah meminta kepada para kreditur untuk memutihkan atau memotong utang negara.

Pemerintah tidak boleh takut terhadap para kreditur dengan dilakukannya kebijakan ini. Justru pemerintah harus menggalang kekuatan dengan negara-negara berkembang lainnya untuk mengungkapkan kejahatan negara-negara Kapitalis dan lembaga internasional yang mereka kuasai. Kebijakan inilah yang akan ditakuti negara-negara Kapitalis yang sebenarnya pengecut itu. Negara-negara Kapitalis dan para pemilik modal yang berada di belakangnya selama ini, mengeruk keuntungan dari ketakutan dan kesewang-wenangan kebijakan pemerintah.

Pemerintah juga harus menghapus utangnya dalam bentuk obligasi dalam negeri sebesar Rp 655 trilyun lebih yang telah digunakan untuk merestrukturisasi perbankan nasional. Juga menarik kembali bunga dan pokok utang obligasi yang telah dibayar kepada bank-bank rekap, sebab uang tersebut merupakan milik rakyat yang dikuras pemerintah dari pajak. Tidak ada hak bagi bank-bank ribawi yang direkap untuk menagih utang kepada pemerintah, karena memang tidak pernah ada transaksi utang yang lazim.

Dengan mengatasi masalah ini, maka akar masalah keuangan negara sudah dicabut, sehingga tekanan fiskal sudah pasti akan berkurang. Kondisi ini akan memberikan kesempatan kepada pemerintah secara lebih leluasa melakukan kebijakan fiskal.

Hal utama lainnya yang harus dilakukan pemerintah adalah menerapkan pola sumber pembiayaan dan pengalokasiannya secara Islami.

Banyak pihak yang menyarankan agar pemerintah memaksimalkan penerimaan dalam negeri, terutama penerimaan pajak. Solusi ini tidak memecahkan masalah dan hanya akan menambah beban rakyat, serta membuat perekonomian semakin tidak efisien.

Sistem perpajakan Kapitalis yang diterapkan di Indonesia menyebabkan multiplaier effect yang negatif. Dengan mengenakan pajak penghasilan, penjualan, dan lain-lainnya, termasuk pajak yang dikenakan pemerintah daerah, setiap anggota masyarakat miskin dan kaya menanggung biaya yang sama sehingga sistem ini sangat tidak adil. Juga pengenaan pajak terhadap barang dan jasa menyebabkan harga-harga jauh melambung dari nilai riilnya, sebab para produsen dan pedagang membebankan biaya pajak pada konsumennya. Jika pajak dinaikkan, berapa lagi beban yang harus ditanggung masyarakat?

Islam melarang pemerintah berbuat zalim terhadap rakyatnya seperti pengenaan sistem perpajakan Kapitalis, dan melarang pemberlakuan sistem ini, sebagaimana sabda Rasulullas SAW: â€œTidak akan masuk surga orang yang memungut bea cukai (pajak).â€

Penerimaan rutin yang menjadi milik pemerintah dalam Islam yang dapat diterapkan di Indonesia antara lain: jizyah, usyur, khumus rikaz, dan harta hasil korupsi.

Pemerintah menarik jizyah hanya dari laki-laki non muslim Indonesia yang berlebihan hartanya. Orang-orang non muslim Indonesia, terutama keturunan Cina memiliki harta yang berlimpah baik yang disimpan di dalam negeri maupun di luar negeri. Berdasarkan analisa McKinsey, sebelum krisis ekonomi 64 ribu keluarga Indonesia memiliki simpanan di bank-bank luar negeri sebesar $ 257 milyar (Kompas: 5/6/2001). Jika pemerintah Indonesia (insya Allah khalifah) menetapkan jizyah 10% saja dari kekayaan tahunan mereka (asumsi semuanya non muslim), dengan hitungan kasar ini diperoleh penerimaan negara sebesar $ 25,7 milyar atau setara Rp 218,450 trilyun. Dan angka jizyah ini belum termasuk kekayaan di dalam negeri. Tidak ada pajak di luar jizyah terhadap non muslim, sehingga sistem ini tidak memberatkan.

Pemerintah juga berhak menarik usyur atau cukai sebesar 10% terhadap eksportir asing yang berasal dari negara-negara yang mengenakan cukai terhadap eksportir Indonesia.

Dari barang tambang yang depositnya terbatas dan penemuan benda-benda berharga di dalam perut bumi Indonesia, pemerintah dapat mengenakan khumus rikaz (seperlima barang temuan). Di Indonesia, potensi barang tambang yang depositnya terbatas dan harta-harta peninggalan masa lalu yang terbenam di perut bumi, sangat besar potensinya untuk penerimaan negara.

Banyaknya uang rakyat dan harta negara yang dikorupsi oleh para pejabat Indonesia dan pengusaha harus ditarik kembali dan dimasukkan ke dalam kas negara. Diperkirakan ratusan milyar dolar uang hasil korupsi terbang ke luar negeri dan masih banyak yang mengendap di dalam negeri dalam bentuk aset bergerak dan tidak bergerak.

Penerimaan negara lainya adalah harta kepemilikan umum dan harta zakat.

Rasulullah SAW bersabda, â€œKaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.â€

Dalam Islam harta milik umum berupa barang tambang yang sangat besar, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, perak, tembaga, uranium, dan lain-lainnya, juga laut dan sungai, merupakan sumber pemasukan negara yang sangat besar. Harta milik umum tersebut merupakan hak umat yang pengelolaannya diserahkan kepada negara, sedangkan individu atau swasta tidak diperbolehkan mengambil dan mengeksploitasinya.

Dalam sistem Kapitalisme, harta-harta milik umum tersebut oleh negara diberikan kepada swasta untuk dieksploitasi, sehingga kekayaan yang seharusnya dinikmati rakyat dilahap habis para pemilik modal yang serakah. Misalnya salah satu kawasan pertambangan PT Freeport di Blok A saja, diperkirakan mengandung emas sebanyak 2.615 milyar gram (Kompas: 16/2/2003). Jika harga 1 gram emas adalah Rp 100 ribu, maka kekayaan yang dikeruk PT Freeport dari bumi Irian Jaya setara dengan Rp 261,5 trilyun.

Harta milik umum yang dicuri PT Freeport, jika dikelola berdasarkan syariat Islam, sudah mengkover kebutuhan keuangan Indonesia selama satu tahun.

Pemerintah dapat menarik zakat (zakat ternak, zakat pertanian, zakat mata uang, dan zakat keuntungan perdagangan) dari orang-orang Islam yang telah sampai nisabnya untuk membiayai keuangan negara, dengan catatan pengalokasian harta zakat tersebut dibatasi pada delapan golongan yang berhak menerima zakat (lihat QS. At-Taubah: 60).

Kemudian dari sisi pengalokasian sumber-sumber penerimaan tersebut, secara garis besar pengelolaan keuangan negara (Baitul Mal) berdasarkan pada prinsip:

Pertama, prioritas pembiayaan pada â€œanggaran wajibâ€, antara lain (1) jaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara dalam bentuk subsidi langsung (transfer payment), (2) jihad dan dakwah, termasuk industri militer, (3) gaji tentara, pegawai negeri sipil, guru dan dosen, hakim, dan yang sejenisnya, (4) fasilitas umum yang mutlak diperlukan masyarakat, (5) urusan bencana alam dan musibah lainnya, dan lain-lainnya (lihat An-Nabhani dan Al-Maliki). Pembiayaan anggaran wajib ini bersifat mutlak meskipun kas negara tidak mencukupi. Jika terjadi demikian, maka kewajiban Baitul Mal ini beralih menjadi kewajiban umat.

Kedua, jika keuangan negara memungkinkan (kewajiban pemerintah adalah membuatnya mungkin dilakukan), kebijakan fiskal diarahkan untuk menstimulus perekonomian masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, sistem fiskal Islam harus mendorong setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Untuk itu, pembiayaan anggaran ini berupa (1) subsidi dan bantuan modal di sektor mikro, (2) pembangunan proyek-proyek fasilitas umum yang mempermudah urusan masyarakat dan memperlancar kegiatan ekonomi, (3) pembangunan proyek-proyek industri utama yang dibutuhkan sektor pertanian dan industri, (4) pembiayaan riset dan pengembangan dalam segala bidang, (5) pembangunan proyek-proyek lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan anggaran ini tidak bersifat mutlak, artinya hanya dilakukan jika keuangan negara memungkinkan.

Ketiga, dari sisi pengalokasian berdasarkan sektor penerimaan, maka uraiannya sebagai berikut:

(1) Penggunaan dana penerimaan negara dari Pos Harta Milik Negara (harta dan badan usaha milik negara, jizyah, usyur, khumus rikaz, dan lain-lainnya) diarahkan untuk membiayai anggaran wajib dan anggaran tidak wajib. Dengan kata lain, pengalokasiannya boleh disalurkan kepada seluruh pos-pos pengeluaran negara.

(2) Penggunaan dana penerimaan negara dari Pos Harta Milik Umum diarahkan untuk membiayai pengolahan dan pengelolaan harta milik umum (seperti pembangkit listrik dan pabrik pengolahan minyak), pengadaan fasilitas umum, pembangunan proyek-proyek yang bertujuan menjaga kemaslahatan rakyat, jihad dan urusan bencana alam. Intinya harta kepemilikan umum ini harus dikembalikan kepada umat sebagai pemilik harta tersebut. Tetapi, jika penerimaan negara dari Pos Harta Milik Negara tidak dapat mengkover seluruh anggaran yang dibiayainya, maka penggunaan dana dari Pos Harta Milik Umum dapat diperluas untuk mengkover kewajiban negara tersebut dengan prioritas pada anggaran wajib.

(3) Penggunaan dana penerimaan negara dari Pos Harta Zakat diarahkan hanya pada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Pemerintah tidak boleh mengutak-atik anggaran zakat ini untuk pos-pos anggaran lain.

(4) Jika penerimaan negara dari Pos Harta Milik Negara dan Pos Harta Milik Umum masih tidak dapat mengkover seluruh anggaran wajib, pemerintah diperbolehkan menarik pajak (daribah) hanya dari orang-orang Islam yang kaya. Nilai pajak yang ditarik tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk pembiayaan anggaran wajib. Jika pajak telah ditarik dan kemudian keuangan negara kembali stabil, pajak harus dihentikan. Penarikan pajak ini dilakukan berdasarkan prinsip jika anggaran wajib tidak dapat ditutupi penerimaan rutin (Pos Harta Milik Negara), maka kewajiban negara (Baitul Mal) beralih menjadi kewajiban umat.

Begitulah mekanisme pembiayaan anggaran negara yang tidak boleh disimpangkan untuk pembiayaan yang tidak berfaedah, apalagi pembiayaan yang bertentangan dengan hukum syaraâ€™ dan merusak kehidupan masyarakat, seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia dan DPR sekarang ini dalam APBN 2004.

Khatimah

Telah terbukti bahwa sistem ekonomi dan sistem keuangan negara yang diterapkan di Indonesia hanya mengabdi pada kepentingan para pemilik modal dan para kreditur, bukan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan sistem korup dan zalim tersebut, yang telah mengabaikan fungsi pemerintah sebagai pengatur dan pemelihara urusan rakyatnya, yang menyebabkan rakyatnya kelaparan, hidup dalam kebodohan, kemiskinan, dan kejahatan.

Rasulullah SAW bersabda: â€œSeorang imam (pemerintah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.â€

â€œSungguh, Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya, apakah ia menjaga atau bahkan melalaikannya.â€

Sungguh sudah saatnya bagi kita semua melakukan perubahan ideoligis pada bangsa yang sedang sakit ini dengan Islam.

Tulisan terkait lainnya ….

Kapitalisme dan Seleksi Alam di Bidang Ekonomi

Admin — Fri, 02 Jul 2004 02:41:51 +0000

oleh: Harun Yahya

Istilah kapitalisme berarti kekuasaan ada di tangan kapital, sistem ekonomi bebas tanpa batas yang didasarkan pada keuntungan, di mana masyarakat bersaing dalam batasan-batasan ini. Terdapat tiga unsur penting dalam kapitalisme: pengutamaan kepentingan pribadi (individualisme), persaingan (kompetisi) dan pengerukan kuntungan. Individualisme penting dalam kapitalisme, sebab manusia melihat diri mereka sendiri bukanlah sebagai bagian dari masyarakat, akan tetapi sebagai â€œindividu-individuâ€ yang sendirian dan harus berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. â€œMasyarakat kapitalisâ€ adalah arena di mana para individu berkompetisi satu sama lain dalam kondisi yang sangat sengit dan kasar. Ini adalah arena pertarungan sebagaimana yang dijelaskan Darwin, di mana yang kuat akan tetap hidup, sedangkan yang lemah dan tak berdaya akan terinjak dan termusnahkan, dan tempat di mana kompetisi yang sengit mendominasi.

Menurut cara berpikir yang dijadikan dasar berpijak kapitalisme, setiap individu â€“ dan ini dapat berupa seseorang, sebuah perusahaan atau suatu bangsa â€“ harus berjuang atau berperang hanya untuk kemajuan dan kepentingannya sendiri. Yang paling menentukan dalam peperangan ini adalah produksi. Para produsen yang paling unggul akan bertahan hidup, sedang yang lemah dan tidak mampu bersaing akan tersingkir dan mati. Inilah sistem yang sedang berlaku, dan seolah tidak ada kepedulian bahwa mereka yang tersingkirkan dalam perjuangan sengit ini, mereka yang terinjak-injak dan jatuh ke jurang kemiskinan adalah manusia. Sebaliknya yang justru dianggap lebih penting bukanlah manusia, akan tetapi pertumbuhan ekonomi, dan barang-barang, yakni produk dari pertumbuhan ekonomi ini. Dengan sebab ini, mentalitas kapitalis tidak merasakan adanya tanggung jawab moral atau hati nurani atas orang-orang yang terinjak di bawah kaki mereka, dan yang harus hidup dengan berbagai kesulitan. Ini adalah Darwinisme yang diterapkan secara menyeluruh pada masyarakat di bidang ekonomi

Dengan menyatakan perlunya mendorong kompetisi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memaklumkan tidak perlunya memberikan kesempatan atau bantuan bagi masyarakat yang lemah di sektor apapun, baik kesehatan maupun ekonomi, para perumus Darwinisme Sosial terkemuka telah meletakkan dukungan â€œfilosofisâ€ dan â€œilmiahâ€ bagi kapitalisme. Misalnya, menurut Tille, sosok terkemuka yang mewakili mentalitas kapitalis-Darwinis, menyatakan bahwa adalah kesalahan besar untuk mencegah kemiskinan dengan memberikan bantuan atau pertolongan bagi â€œkelas-kelas yang tersingkirkanâ€, sebab ini berarti ikut campur dalam proses seleksi alam yang mendorong berlangsungnya evolusi. (2)

Dalam pandangan Herbert Spencer, perumus terkemuka Darwiniwme Sosial, yang juga memasukkan prinsip-prinsip Darwinisme pada kehidupan masyarakat, jika seseorang itu miskin maka ini adalah kesalahannya; tak seorangpun berkewajiban menolong orang ini untuk bangkit (dari kemiskinannya). Jika seseorang itu kaya, bahkan jika ia telah mendapatkan kekayaannya melalui cara yang amoral, maka hal ini adalah karena kecakapannya. Oleh karena itu, orang yang kaya akan tetap bertahan hidup, sedangkan yang miskin akan tersingkirkan dan terhapuskan. Ini adalah pandangan yang telah hampir mendominasi secara keseluruhan pada masyarakat jaman sekarang, dan merupakan gambarang singkat tentang moralitas kapitalis-Darwinis.

Spencer, yang mendukung dan mempertahankan moralitas ini, mneyelesaikan karyanya berjudul Social Statistics pada tahun 1850, dan menolak semua sistem bantuan (untuk masyarakat) yang diusulkan oleh negara, antisipasi bagi perlindungan terhadap kesehatan, sekolah-sekolah negeri, dan vaksinasi wajib. Sebab menurut Darwiniwme Sosial, tatanan masyarakat terbentuk dari prinsip bahwa yang kuat akan tetap bertahan hidup. Pemberian bantuan dan pemberdayaan bagi masyarakat lemah dan menjadikan mereka tetap bertahan hidup adalah pelanggaran terhadap prinsip ini. Yang kaya tetap kaya dikarenakan mereka lebih mampu bertahan hidup; sebagian bangsa menjajah bangsa lain, sebab bangsa-bangsa penjajah ini lebih cerdas dan unggul. Spencer bersiteguh menerapkan doktrin ini: â€œJika mereka benar-benar layak untuk hidup, mereka akan hidup, dan sudah sebaiknya jika mereka harus hidup. Jika mereka benar-benar layak untuk mati, mereka akan mati, dan adalah paling baik jika mereka harus matiâ€ (3)

Graham Sumner, Professor Ilmu Politik dan Sosial di Universitas Yale, adalah juru bicara Darwinisme Sosial di Amerika. Dalam salah satu tulisannya, ia merangkum pandangannya tentang masyarakat manusia sebagai berikut:

…jika kita mengangkat seseorang ke atas kita harus memiliki tumpuan, yakni titik reaksi. Dalam masyarakat ini berarti bahwa untuk mengangkat seseorang ke atas maka kita harus mendorong yang seseorang yang lain ke bawah.

Richard Milner, editor senior pada Majalah Natural History terbitan American Museum of Natural History, New York, menulis:

Salah satu juru bicara terkemuka Darwinisme Sosial, William Graham Sumner dari Princeton, berpandangan bahwa kaum jutawan adalah individu-individu yang paling mampu (bertahan hidup) dalam masyarakat dan berhak mendapatkan hak-hak istimewa. Mereka â€œsecara alamiah telah terseleksi di arena kompetisiâ€

Sebagaimana telah kita ketahui dari pernyataan-pernyataan ini, para Darwinis sosial menggunakan teori evolusi Darwin sebagai pernyataan â€œilmiahâ€ bagi masyarakat kapitalis. Akibat dari hal ini, masyarakat telah kehilangan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh agama seperti saling tolong-menolong, kedermawanan, dan kerjasama; sebaliknya semua ini telah tergantikan oleh sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan oportunisme. Menurut perumus terkemuka Darwinisme sosial, Profesor E.A. Ross asal Amerika,â€Bantuan kemanusiaan oleh kaum Kristiani sebagai sarana beramal baik telah memunculkan tempat berlindung di mana orang-orang sangat idiot tumbuh dan berkembang biak.â€ Lagi menurut Ross,â€Negara mengumpulkan orang-orang bisu dan tuli di tempat-tempat penampungannya, dan ras bisu dan tuli sedang dalam proses pembentukan.â€ Ross menolak semua ini karena dianggap mencegah berlangsungnya proses evolusi di alam.

Begitulah, Darwinisme telah meletakkan landasan filosofis bagi semua sistem ekonomi kapitalis di dunia dan sistem politik yang dibentuk oleh sistem ekonomi ini.

Tidak mengherankan jika para pendukung utama Darwinisme Sosial adalah para pemilik kapital. Kemunculan yang kuat dengan menginjak-injak yang lemah dan dengan meyakini kebijakan ekonomi yang sangat jauh dari rasa belas kasih, tolong-menolong dan cinta sesama tidak lagi menjadi sesuatu yang terkutuk. Sebab perilaku seperti ini dianggap sebagai sejalan dengan â€œpenjelasan ilmiahâ€ dan â€œhukum alamâ€, yakni evolusi.

Menurut Richard Hofstadter, penulis buku Social Darwinism in American Thought, juragan perkeretaapian, Chauncey Depew mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki ketenaran, keberuntungan dan kekuasaan di kota New York mewakili mereka yang paling kuat dan layak untuk tetap bertahan hidup, melalui kecakapan mereka yang unggul, kemampuan berpikir ke depan dan kemampuan beradaptasiâ€. Baron kereta api yang lain, James J. Hill, mengatakan bahwa â€œkeberuntungan perusahaan-perusahaan perkeretaapian ditentukan oleh hukum kemampuan bertahan hidup bagi yang layak dan kuatâ€

Dalam biografinya, Andrew Carnegie, seorang pemilik kapital utama di Amerika, menyatakan kepercayaannya pada evolusi dengan perkataannya, â€œSaya telah menemukan kebenaran evolusi.â€ (4) Dalam bagian lain ia menuliskan perkataan ini:

(Hukum kompetisi) itu ada di sini; kita tidak dapat menghindarinya; tak ada penjelasan lain yang telah ditemukan untuk menggantikannya; dan kendatipun hukum ini mungkin terkadang terasa berat bagi individu, namun inilah yang terbaik bagi sekelompok ras, sebab hal ini menjamin kelangsungan bertahan hidup bagi yang paling layak di semua aspek (kehidupan)â€

Dalam artikel Darwinâ€™s Three Mistakes, ilmuwan evolusioner Kenneth J. HsÃ¼, membongkar pemikiran Darwinis kaum kapitalis Amerika, termasuk pernyataan Rockefeller yang menyatakan bahwa, â€œpertumbuhan bisnis besar hanyalah sekedar [tentang kemampuan] individu yang kuat [untuk] tetap bertahan hidup; [hal] tersebut hanyalah cara kerja hukum alam.â€ (5)

Sungguh sangat menarik bahwa di Amerika, lembaga-lembaga seperti Rockefeller Foundation dan the Carnegie Institution, yang didanai oleh para raja kapitalis seperti Rockefeller dan Carnegie, memberikan bantuan dana yang cukup besar untuk penelitian di bidang evolusi.
Sebagaimana telah dipahami dari apa yang telah diuraikan, kapitalisme telah menyeret manusia untuk menyembah hanya uang dan kekuatan yang bersumber dari uang. Dengan menganggap segala ajaran agama dan etika sebagai sesuatu yang tidak bermakna, masyarakat yang terpengaruh oleh gagasan evolusi mulai lebih mementingkan peranan dan kekuatan yang bersifat materi, dan terseret menjauhi perasaan seperti cinta, kasih sayang dan pengorbanan.

Moralitas kapitalis ini telah menjadi sangat berpengaruh hampir di seluruh masyarakat masa kini. Dengan dalih ini, kaum miskin, lemah dan tak berdaya tidak diberikan bantuan serta perlindungan. Bahkan jika mereka terjangkiti penyakit parah dan mematikan, mereka tidak mampu mendapatkan siapa saja yang dapat membantu mengobati. Kaum papa diterlantarkan begitu saja dengan penyakitnya hingga meninggal. Di banyak negara, berbagai kedzaliman dan tindakan tak manusiawi seperti pemaksaan anak-anak secara kasar untuk bekerja dan perampasan hak-hak sosial sangatlah sering dijumpai.

Saat ini, alasan mengapa bangsa-bangsa seperti Ethiopia terjerembab dalam kekeringan dan kelaparan adalah dominasi moral kapitalis ini. Kendatipun bantuan dari banyak negara mampu untuk menyelamatkan orang-orang yang kelaparan ini, namun mereka diterlantarkan kelaparan dan miskin begitu saja.

Publilkasi Harunyahya.com/indo

(1)Seorang pendukung teori evolusi dalam bukunya The Moral Animal, Robert Wright, mengulas secara singkat tentang pengertian Darwinisme Sosial serta bencana kemanusiaan akibat munculnya teori evolusi, bahwa:
â€œTidak dapat dipungkiri, teori evolusi memiliki sejarah panjang yang kelam dalam penerapannya pada hubungan antar manusia. Setelah bercampur dengan filsafat politik di sekitar peralihan abad ini, untuk membentuk ideologi yang tidak jelas, yang dikenal dengan â€œDarwinisme Sosialâ€, ideologi ini digunakan oleh kaum rasis, fasis dan kapitalis yang tidak memiliki hati nuraniâ€ (Robert Wright, The Moral Animal, Vintage Books, New York, 1994, p.7)
(2) Alaeddin Senel, Irk ve Irkcilik Dusuncesi (The Idea of Race and Racism), Ankara: Belem ve Sanat Yayinlari, 1993, p. 61.
(3) Herbert Spencer, Social Status, 1850, p. 414-415
(4) Andrew Carnegie, Autobiography, Boston 1920, p327, cited in Richard Hlfstadter, Social Darwinism in American Thought, Boston, Beacon Press, 1955, p. 45.
(5) Kenneth J. HsÃ¼, â€œDarwin Three Mistakesâ€, Geology, vol. 14, June 1986, p. 534.

Tulisan terkait lainnya ….

Saham, Bunga, Kurs Mata Uang: Dalam Pembangunan Ekonomi dan Tinjauan Syariah

Admin — Sat, 19 Jun 2004 02:39:13 +0000

oleh: Muhammad Irkham

Harga saham yang tercatat dan diperdagangkan di bursa-bursa utama di seluruh dunia, Senin (22/7), kembali berjatuhan akibat pengaruh jebloknya indeks saham utama di bursa Wall Street, Amerika Serikat (AS), tahun lalu. Pengajuan petisi kepailitan perusahaan telekomunikasi WorldCom yang dilanda skandal akuntansi senilai 3,85 milyar dollar AS, juga berpengaruh terhadap perdagangan di Eropa dan Amerika.

Krisis tersebut disertai satu trauma di tengah masyarakat, bahwa apa yang terjadi merupakan ulangan dari peristiwa serupa pada Oktober 1987, tatkala indeks harga saham di New York turun 22 % dalam sehari. Atau sebagai ulangan dari peristiwa yang lebih gawat lagi, yang terjadi pada tahun 1929 ketika jatuhnya nilai saham di Amerika telah menimbulkan depresi ekonomi yang sangat parah. Buku-buku sejarah senantiasa menyebut peristiwa itu sebagai "Depresi Besar" (The Great Depression) yang telah menyebabkan terus berlanjutnya kemelaratan, kelaparan, dan kesengsaraan. Krisis ini tidak teratasi, kecuali setelah keluarnya keputusan Presiden Roosevelt untuk menerjunkan Amerika ke dalam kancah Perang Dunia II dan membangkitkan perekonomian Amerika dengan cara memproduksi kebutuhan-kebutuhan perang yang sangat besar.

Sebetulnya pola yang sama dilakukan pula oleh Bush Yunior ketika menerjunkan Amerika Serikat ke dalam perang melawan Afganistan, yaitu salah satunya untuk menutupi krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dan Dunia akibat diterapkan sistem ekonomi yang kapitalistik.

Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi Kapitalis dibangun di atas 3 pilar utama, yang meliputi :

sistem Perseroan Terbatas (PT) -yang di dalamnya memperjualbelikan saham-, sistem bank ribawi dengan suku bunga sebagai ciri utamanya- serta standar mata uang kertas inconvertible (kurs). Keberadaan ketiga sistem ini mengakibatkan terciptanya dua macam pasar dalam sistem ekonomi kapitalis, yaitu :pertama, adalah pasar yang mewakili ekonomi riil, tempat produksi dan pemasaran bagi barang dan jasa riil berlangsung. Di sektor inilah
terjadi peningkatan ataupun penurunan kualitas hidup masyarakat yang sesungguhnya, tempat manusia beraktivitas memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya secara riil. Di sektor ini, manusia harus melakukan aktivitas produktif (menghasilkan barang dan atau jasa secara riil) untuk mendapatkan penghasilan.

Kedua adalah ekonomi non riil atau sektor moneter, yang merupakan ekonomi parasit tempat berlangsungnya penjualan dan pembelian berbagai macam kertas berharga. Kertas-kertas ini dianggap sebagai kontrak yang mengikat, cek ataupun sekuritas yang mewakili hak yang dapat ditransfer dan diperjualbelikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Ini semua tidak
punya kaitan apapun dengan ekonomi riil. Parasit ekonomi ini telah berkembang sampai pada titik yang nilai transaksinya telah melampaui transaksi yang terjadi dalam ekonomi riil. Padahal dalam sektor ini, manusia tidak perlu melakukan aktivitas produktif (menghasilkan barang dan atau jasa secara riil) untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga bisa dibayangkan, laju pekembangan ekonomi yang meningkatkan taraf hidup masyarakat secara riil akan sangat terhambat dalam kondisi seperti ini.

Keterkaitan Antara Bursa Saham, Sistem Bank Riba dan Kurs Mata Uang

Di antara ketiga pilar sistem ekonomi kapitalis ini terdapat hubungan yang saling timbal balik. Perubahan nilai pada salah satu pilar tersebut akan berpengaruh terhadap salah satu atau kedua pilar yang lain, di samping -tentu saja- akan mempengaruhi sektor ekonomi riil. Secara global dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bursa Saham & Bank Riba

Sebagaimana bahasan di atas, nilai saham di bursa bisa mengalami fluktuasi (turun dan naik). Secara teori, ketika kondisi nilai saham relatif stabil, maka akan banyak orang yang lebih memilih melakukan investasi di bursa ketimbang berspekulasi membeli dolar atau menyimpan uang di bank dengan mengharapkan bunga. Efek secara langsung yang terjadi, indeks saham
perusahaan yang bersangkutan menguat di bursa, sehingga semakin banyak dana yang dikucurkan ke perusahaan. Hal ini membuka peluang untuk dilakukannya pengembangan perusahaan, seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi (secara kuantitas maupun kualitas) sekaligus meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bisa tertampung. Berikutnya, kondisi ini akan menaikkan taraf hidup para pekerja.

Namun pada faktanya, keberadaan ambisi (secara pasti) dari para investor untuk memperoleh keuntungan dengan cepat (tanpa menunggu deviden) membuat keadaan dengan mudah berbalik. Ketika banyak orang melepas sahamnya ke bursa, indeks saham akan menurun. Ini berarti investasi menyusut (bahkan bisa sampai minus). Berikutnya, produksi juga berkurang sehingga tenaga kerja yang tertampung juga mesti dikurangi. Dengan kata lain terjadilah
gelombang PHK, yang akan menurunkan taraf hidup para pekerja, yang sebagian besar merupakan bagian dari rakyat kecil (kalangan kelas bawah).

Sistem bank riba dikatakan sebagai bencana utama dalam ekonomi. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito kemudian memanfaatkan uang tersebut seolah-olah bukan uang milik nasabah. Karena ternyata bank meminjamkan dana ini kepada para kapitalis (konglomerat) dan pengusaha, termasuk para spekulan di bursa saham, baru kemudian kepada para deposan sendiri. Untuk itu bank mensyaratkan tingkat suku bunga (kredit) tertentu pada setiap pinjaman.

Pada faktanya, para pemilik bank yang terdiri atas konglomerat dan teman-temannya mendapatkan prioritas dalam memperoleh pinjaman, bahkan dengan tingkat suku bunga yang telah dikurangi. Kapitalis dan pengusaha lainnya mendapatkan prioritas berikutnya, dengan alasan bahwa resiko akan lebih kecil bila peminjam merupakan pemilik bank sendiri. Barulah prioritas terakhir diberikan kepada pengusaha kecil dan rakyat kebanyakan. Bias ini sangat jelas terlihat pada perbedaan tingkat suku bunga pinjaman yang diterapkan pada masing-masing pinjaman ini. Di Amerika misalnya, suku bunga kredit sebesar 5.8% diberlakukan kepada para konglomerat dan perusahaan-perusahaan besar dan 20% diberlakukan untuk pinjaman yang diberikan untuk pembelian mobil (oleh masyarakat). Akhirnya, secara gamblang bisa dilihat bahwa sistem bank ribawi ini menyebabkan beredarnya uang terjadi hanya pada segelintir orang dan kembali uang akan terakumulasi di kalangan para kapital.

Peran bank di bursa saham ternyata jauh lebih berbahaya ketimbang perannya di sektor riil. Hal ini disebabkan karena bank meminjami para spekulan saham di bursa dengan melebihi uang cash mereka. Misalnya sebuah saham seharga $100 akan dapat dibeli hanya dengan harga $5 dari uang cash pembeli dan $95 dari pinjaman bank. Hal ini berarti spekulan bisa membeli sejumlah saham yang harganya 20 kali lebih besar daripada kemampuan cashnya untuk membeli. Namun demikian, bank tidak meminjamkan sejenis uang ini pada semua orang, melainkan hanya kepada para kapitalis kaya. Akibatnya, hal ini semakin meningkatkan pengaruh para kapitalis terhadap bursa-bursa, dan meningkatkan kekayaan mereka dengan mengambil manfaat dari rakyat banyak, yaitu para deposan dan pedagang.

Bahaya lainnya adalah terjadinya agitasi di bursa. Misalnya, bank membuat suatu kesepakatan dengan seorang spekulan saham untuk memberikan pinjaman sebesar 90% dari harga saham. Mula-mula saham dibeli dengan harga $1,000,000, yang berarti dia meminjam uang dari bank sebesar $900,000.

Kemudian diasumsikan, terjadi fluktuasi sehingga nilai saham turun 20% menjadi $800,000. Dalam kondisi ini, maka kesepakatan bahwa bank memberikan pinjaman sebesar 90% nilai saham tetap berlaku, sehingga pinjaman yang diberikan menjadi $720,000, yaitu 90% dari $800.000. Oleh karena itu, maka spekulan ybs harus membayar ke bank dengan segera sejumlah $180,000 dari pinjamannya agar supaya persentase pinjamannya tetap pada 90%
dari nilai saham. Jika dia tidak memiliki uang sejumlah itu, maka dia akan dipaksa untuk menjual sahamnya supaya bisa membayar hutangnya kepada bank.

Dalam kondisi ini maka, bank akan diuntungkan dengan tersedotnya uang dari bursa (ditandai dengan menurunnya indeks saham) ke bank. Namun sebaliknya, malapetaka bagi bursa saham. Sekali nilai saham jatuh, akan banyak spekulan (dalam kasus serupa) yang tidak mampu membayar hutang ke bank sehingga terpaksa menjual sahamnya. Tentu saja ini akan meningkatkan suplai saham di bursa yang berakibat semakin menurunnya nilai saham. Berikutnya, semakin rendah nilai saham, akan semakin banyak spekulan yang tidak mampu membayar selisih hutangnya terhadap bank (yang semakin besar) sehingga melempar kembali sahamnya ke bursa. Demikian seterusnya, semakin banyak spekulan terpukul dan melempar kembali sahamnya, maka akan terjadi penurunan drastis nilai saham dan bahkan sangat mungkin terjadi agitasi di pasar bursa.

Bank Riba dan Kurs Mata Uang

Dalam kondisi pasar bursa sedang tidak begitu bagus, orang lebih memilih menjual sahamnya untuk kemudian menanam uangnya di bank atau berspekulasi dolar. Pada kondisi ini suku bunga simpanan (tabungan atau deposito) akan berfluktuasi pada angka yang normal. Sehingga tingkat suku bunga kredit juga masih relatif terjangkau oleh para pengusaha yang meminjam uang di bank.

Perubahan tingkat suku bunga (secara drastis) akan terjadi pada sikon yang terkait dengan perubahan kurs mata uang. Sebagai contoh diasumsikan, semula jumlah uang beredar (JUB) di masyarakat sebesar Rp 1 trilyun dan kurs mata uang $1 = Rp 3.000,00. Berikutnya, pada masa tertentu ketika banyak utang luar negeri (baik pemerintah maupun swasta) yang jatuh tempo, atau karena meningkatnya volume impor, atau karena sekedar kebutuhan masyarakat yang akan pergi ke luar negeri untuk rekreasi, bisnis atau sekolah, yang notabene semuanya membutuhkan dolar, akhirnya mereka beramai-ramai menarik simpanan rupiahnya untuk ditukarkan dengan dolar (memperbanyak jumlah rupiah yang dilempar ke pasaran). Katakanlah akhirnya JUB menjadi Rp 1,2 trilyun dan kursnya menjadi $1 = Rp 5.000,00 (karena naiknya permintaan). Maka yang akan terjadi berikutnya adalah :

Naiknya kurs dolar, pertama kali akan memicu naiknya harga barang-barang impor atau barang-barang yang mempunyai kandungan bahan impor. Namun tak bisa dihindari, secara tak langsung kenaikan ini juga akan diikuti oleh kenaikan harga barang-barang non impor (bahkan sampai mempengaruhi harga sembako) sehingga terjadilah High Cost Economy (Ekonomi Biaya Tinggi) yang menaikkan angka inflasi. Sementara pada saat yang sama, kenaikan harga barang tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan masyarakat, sehingga
terjadilah penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat (kenaikan angka kemiskinan). Dalam hal ini, kembali lagi masyarakat kalangan bawah yang akan paling merasakan dampaknya.
Melihat dampak dari menguatnya kurs dolar, maka pemerintah akan melakukan kebijakan untuk menurunkan kembali kurs tersebut. Di antaranya adalah melakukan Tight Money Policy (Kebijakan Uang Ketat), yaitu pengetatan likuiditas untuk mengurangi JUB dengan tujuan untuk mengurangi jumlah rupiah di pasaran (mengurangi penawaran) agar nilai rupiah bisa didongkrak naik. Jalan yang ditempuh adalah menyedot JUB di masyarakat ke sektor
perbankan dengan cara mengiming-imingi masyarakat dengan suku bunga yang
tinggi.

Kenaikan pada suku bunga pinjaman, secara otomatis akan menaikkan suku bunga kredit. Dalam hal ini, maka para pengusaha yang mengambil kredit di bank -terutama dalam jumlah besar, seperti pengusaha sektor properti- akan menjadi pihak yang pertama kali terpukul. Berikutnya, banyak perusahaan yang gulung tikar karena tak mampu membayar utang + bunganya ke bank, sehingga terjadilah gelombang PHK.

Dunia usaha jadi lesu. Orang lebih suka menyimpan uang di bank dengan bunga tinggi ketimbang menginvestasikannya di sektor usaha riil, karena resiko rugi. Semakin banyaklah angkatan kerja yang tidak tertampung. Kalaupun ada bidang usaha yang masih mampu bertahan, maka kenaikan pembayaran bunga kredit akan dikejar dengan cara menaikkan harga jual produksinya. Sekali lagi, terjadilah HCE dan kenaikan inflasi. Dan sekali lagi pula, yang paling terpukul dari kondisi ini adalah masyarakat kelas bawah.

Terjadinya High Cost Economy dan Inflasi (kenaikan harga barang-barang) bisa terjadi karena tiga faktor, pertama, kelangkaan produksi, dikarenakan proses yang alami misalnya akibat musibah kekeringan, gempa bumi, gagal panen, dll sehingga terjadi penurunan suplai di pasaran ataupun dikarenakan adanya kenaikan kebutuhan/ permintaan masyarakat, misalnya saat menjelang lebaran. Kedua, kenaikan suku bunga simpanan yang ikut menyeret kenaikan
suku bunga kredit, yang membuat pengusaha harus menyisihkan lebih banyak pendapatannya untuk membayar bunga tersebut. Ketiga, meningkatnya volume impor, membuat naiknya kurs dolar sehingga menaikkan harga barang-barang impor yang kemudian ikut menaikkan harga barang-barang non impor, dan keempat, Imported Inflation, yaitu inflasi yang terjadi sebagai imbas dari terjadinya inflasi di negara lain yang produknya banyak dibutuhkan di dalam
negeri (diimpor).

Tinjauan Syariah

Setelah di atas diuraikan kebobrokan yang ditimbulkan oleh PT (saham), bunga ribawi dan kurs mata uang, maka berikut ini akan dikupas bahasan syara yang telah secara tegas mengharamkan kaum muslimin melibatkan diri dalam lingkaran perekonomian kapitalis secara singkat.

PT (Saham)

Sistem PT memberikan pertanggungjawaban yang terbatas kepada perseroan dengan tujuan untuk melindungi para kapitalis dan pengusaha jika terjadi kegagalan dalam usaha. Dalam kasus terjadinya kegagalan ini, orang-orang yang memiliki klaim tidak akan dapat menuntut kompensasi apapun dari para investor, sekalipun aset pribadi yang mereka miliki sangat besar. Klaim finansial hanya dapat ditujukan untuk aset yang masih tersisa di perseroan.

Sistem ini bertentangan dengan syariah dari semua aspeknya. Islam mewajibkan kepada setiap muslim untuk membayarkan hutang kepada yang berhak, dan melarang mengambil potongan sedikitpun darinya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya : â€œBarangsiapa meminjam uang dari orang lain dengan niat akan membayarnya kembali, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Dan barangsiapa yang meminjamnya dengan niat untuk membinasakannya, maka Allah akan membinasakan dia pula.â€

Dalam hadits lain dari Imam Ahmad yang juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah memperkuat kewajiban memenuhi hak orang lain secara penuh dalam kehidupan di dunia saat ini. Jika seseorang tidak memenuhinya sekarang, maka ia akan dituntut untuk memenuhinya besok pada hari Qiamat. Ini merupakan peringatan tegas bagi orang-orang yang memakan hak-hak orang lain.

Islam telah menilai perbuatan menunda pembayaran hutang sebagai tindakan yang tidak adil, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya enundaan (atas pembayaran utang) oleh orang kaya adalah tidak adil.

Jika penundaan dalam pembayaran hutang dianggap tidak adil, apalagi pelanggaran hak dan tidak membayar hutang. Tentu saja hal itu merupakan ketidakadilan yang lebih besar lagi dan akan dikenai hukuman yang lebih berat. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bahwa orang yang terbaik adalah orang yang terbaik dalam pembayaran hutang, sebagaimana diriwayatkan Bukhari bahwa Rasulullah bersabda yang artinya : Sungguh, orang yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik dalammenunaikan hutangnya.

Karena itulah, maka menghilangkan pembayaran hutang kepada mereka yang memiliki klaim atas suatu perusahaan, setelah pengumuman kebangkrutan (atauÂ likuidasi) suatu usaha adalah sangat terlarang. Seharusnya mereka mendapatkan apa-apa yang menjadi milik mereka berupa hak-hak ataupun piutang secara penuh dari aset yang dimiliki oleh para investor.

Gambaran tentang begitu pentingnya kewajiban pengembalian hutang dalam Islam, akan dapat pula kita analisis dengan disediakannya pos khusus, yakni: kredit macet (gharim) dalam APBN Daulah. Sebagaimana juga dapat kita cermati, bahwa pos ini tidak pernah kosong karena dananya bersumber dari hasil pemungutan zakat.

Dari nash-nash syara di atas kita dapatkan bahwa syara telah mengharamkan saham, baik menjual ataupun membelinya. Hal ini dikarenakan saham berasal dari perusahaan yang tidak sah atau batil menurut pandangan Islam.

Riba

Berkaitan dengan masalah riba, dalam banyak keterangan dari ayat AlQur'an maupun hadits Rasulullah SAW telah diterangkan dengan jelas keharaman memakan riba (bunga), di antaranya :

"Allah menggambarkan kekejian riba dengan menggambarkan orang-orang yang memakannya sebagai orang yang telah dijerumuskan setan dan mereka akan kekal menjadi penghuni neraka (QS Al-Baqarah 275)"

"Allah telah melarang dengan keras, orang-orang beriman mengambil riba. Allah juga mengumumkan perang terhadap mereka yang memakannya (QS Al-Baqarah 278-279)"

Dari berbagai nash di atas, sangat jelas bahwa hukum riba baik sedikit maupun banyak, dalam pandangan Islam adalah haram. Adapun sifat yang tampak dalam riba tersebut adalah adanya suatu keuntungan yang diambil oleh orang yang menjalankan riba, yaitu mengeksploitasi tenaga orang orang lain, dimana ia mendapatkan upah tanpa harus mencurahkan tenaga sedikitpun. Disamping karena harta yang menghasilkan riba itu dijamin keuntungannya, dan tidak mungkin rugi. Dan itu tentu bertentangan dengan kaidah:
al-gharam bil ghanami, yakni bila ada keuntungan, maka akan ada pula kerugian.

Kurs Mata Uang

Sharf adalah pertukaran mata uang satu dengan mata uang lain. Yaitu pertukaran mata uang, antara satu mata uang dengan mata uang yang lain yang berbeda jenisnya, seperti pertukaran emas dengan perak, pertukaran dollar dengan rupiah hukumnya mubah (boleh) dengan syarat sama-sama diserahkan (ditempat). Dimana perhitungan yang satu atas yang lain itulah yang dinamakan kurs pertukaran mata uang. Jadi, kurs pertukaran mata uang adalah perhitungan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda jenisnya.

Pertukaran mata uang dalam satu negara, seperti emas dengan perak yang pernah terjadi dalam daulah islamiyah tidak menimbulkan masalah atau tidak berbahaya. Begitu pula, ketika negara-negara di dunia masih menjadikan emas dan perak sebagai mata uang dunia hidup dalam tahapan yang mapan; perekonomian dan keuangan stabil. Sebab, statusnya sama seperti perubahan harga barang yang mengikuti harga pasar (supply and demand).

Karena sebenarnya, sistem berbasis emas menjamin kestabilan nilai tukar. Kesatuan keuangan untuk semua negara dengan sistem emas atau uang kertas substitusi (uang kertas yang mencerminkan kadar jumlah emas dan perak dalam bentuk uang atau batangan, yang disimpan di temapat tertentu, yang memiliki nilai logam sama dengan nilai nominal yang dimiliki oleh uang kertas tersebut, dan bisa ditukarkan sesuai dengan permintaan) yang secara sempurna bisa dipertukarkan dengan emas pada waktu yang sama. Karena itu, harga tukar antara uang suatu negara dan uang negara lain menjadi stabil karena teriket dengan emas yang sama nilainya dan sudah dikenal luas. Dinar Islam, misalnya adalah 4,25 gram emas; pound Inggris sesuai dengan ketentuan undang-undangnya, yaitu 2 gram emas murni; frank Prancis setara dengan 1 gram emas murni. Dengan demikian, harga tukar atau kurs menjadi stabil. Jadi kurs pertukarannya adalah dua dinar Islam dapat ditukar dengan sembilan frank Perancis atau dengan 4,5 pound Inggris. Kurs pertukaran ini akan tetap, karena hakikatnya adalah menukarkan emas dengan emas.

Masalah dalam pertukaran mata uang terjadi, ketika beberapa negara telah menganut sistem flat money (uang kertas yang tidak ditopang dengan logam murni). Masalah yang dihadapi negara-negara tersebut pada saat itu adalah bagaimana cara mengendalikan kurs pertukaran mata uang antarnegara yang menganut sistem flat money tersebut ? Yang pada akhirnya berlaku sistem pertukaran yang baru, dolar AS yang disandarkan pada emas dipakai sebagai
cadangan di bank-bank sentral dan diposisikan dengan harga tetap, yaitu 35 dolar per ons emas sesuai dengan hasil pertemuan Breeton Wood, 1944.

Transaksi dengan basis emas ini terus berlangsung hingga hilang sepenuhnya dengan adanya ketetapan Amerika yang terkenal pada 15 Agustus 1971 yang menghilangkan kebijakan penggantian dolar dengan emas. Perombakan sistem moneter standar emas dunia adalah hasil rekayasa Kapitalisme dalam rumusan Imperialisme Moneter melalui IMF dan Bank Dunia
dengan metode hutang luar negeri, sistem moneter bukan standar emas, inflasi dengan sistem bank sentral, selisih kurs dan bunga melalui mekanisme pasar bebas. (baca Perubahan Mekanisme Penjajahan, Siyasatul Iqtishod Almutsla, Abudr Rahman Almaliki, hal. 6, Darul Ummah 1963).

Realitas ini dapat dilihat pada Indonesia. Hutang pemerintah yang sudah jatuh tempo adalah 51 milyar dollar AS. Jika kurs sampai bulan Juni 1997 sebesar Rp. 2000,-/dollar AS, maka besarnya hutang yang harus dibayar adalah Rp. 102 triliun. Setahun kemudian pada bulan Juli 1998, oleh IMF kurs telah ditetapkan Rp. 10.000,-/dollar AS. Maka hutang yang harus dibayar negara adalah Rp. 510 triliun. Hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun saja, kita harus mengumpulkan harta sejumlah 408 triliun rupiah, guna menutup utang tanpa menikmati sesenpun harta tersebut.

Berdasarkan realitas di atas, kurs pertukaran mata uang dengan flat money, dimana uang dijadikan sebagai komoditi mengandung kerusakan (dharar) baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Transaksi keuangan (pasar uang/kusr mata uang) yang mengandung kerusakan tersebut harus dihentikan dan dibuang jauh, karena diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Semua transaksi yang dibolehkan Allah Swt dan Rasul-Nya adalah transaksi yang benar dan
bermanfaat. Rasulullah Saw. Bersabda:

"Tidak boleh mencelakakan dan tidak boleh membawa celaka. (Imam Malik, al
Muwaththa, Jilid. II/745).

Begitu juga transaksi perdagangan maupun keuangan yang belum memenuhi syarat-syarat sempurnanya kepemilikan seperti yang biasa dilakukan dalam bursa valas, future trading. Rasulullah Saw. Bersabda:

"(Tidak halal) jual beli barang yang tidak dimiliki olehmu. (Hr. Abu Dawud).

Kesimpulan

Sesungguhnya Barat (terutama AS) telah memainkan berbagai rekayasanya untuk mengacaubalaukan sistem mata uang dunia untuk menarik keuntungan darinya. Jadi, merekalah penyebab malapeteka krisis ekonomi di dunia, sekaligus sebagai bukti kebobrokan dan korupnya sistem ekonomi kapitalis, sebagai ideologi rancangan manusia. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia dari berbagai krisis ini dan melepaskan jerat ekonomi kapitalis adalah dengan menghapuskan sistem ekonomi kapitalis, termasuk menghapuskan
sistem PT dan menggantinya dengan sistem syirkah yang sesuai dengan Islam.

Untuk menyelamatkan dunia dari keadaan buruk ini, sistem bank berbunga dan sistem mata uang kertas inconvertible juga harus dihilangkan dan dikembalikan kepada standar mata uang emas dan perak. Hal ini akan mengakhiri inflasi moneter yang menakutkan dan masalah pinjaman bank berbunga. Ini juga akan mengakhiri spekulasi yang telah menyebabkan hebohnya bursa saham. Ketergantungan pada bank ribawi juga harus diakhiri. Karena hanya dengan cara-cara itulah situasi ekonomi dunia saat ini akan dapat distabilkan dan krisis finansial akan dihilangkan. Alasan untuk memiliki bursa uangpun akan hilang dan krisis ekonomi pun akan terselesaikan.

Daftar Kepustakaan

Al-Qur'an al-Karim.
Al-Maliki, 'Abdurrahman. as-Siyasah al-Iqtisadiyyah al-Muthla. 1963. t.p. An-Nabhani, As Syeikh Taqiyuddin (1991), Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (terj.), Risalah Gusti,
Surabaya
Al-Wa'ie, No.25 Tahun III, 1-30 September 2002.
Dialog CSIC, Tahun II, No.5, Oktober-Desember 1998.

NB: pernah dimuat di majalah EKABA, Majalah Ekonomi Syari'ah Univ. Trisakti.

Tulisan terkait lainnya ….

Imperialisme Moneter

Kejahatan Kapitalisme dalam Angka

Admin — Wed, 16 Jun 2004 02:37:54 +0000

oleh: The International Forum on Globalization

Kemiskinan & Kesenjangan

Sejak 1983 hampir tidak ada tetesan pertumbuhan ekonomi bagi rata-rata keluarga di AS, kecuali peningkatan pendapatan dan kekayaan yang menumpuk pada 20% penduduk terkaya. Edward Wolff, Jerome Levy, Economics Institute, Bard College, 2000.

Tren kemiskinan semakin memburuk. Jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari 1 dollar sehari meningkat dari 1,197 milyar jiwa pada tahun 1987 menjadi 1,214 milyar jiwa pada tahun 1997 (20% dari penduduk dunia). Sementara 1,6 milyar jiwa (25%) penduduk dunia lainnya hidup antara 1-2 dolar perhari. The United Nations Human Development Report, 1999.

Kesenjangan pendapatan antara 1/5 penduduk dunia di negara-negara kaya dengan 1/5 penduduk di negara-negara termiskin meningkat 2 kali lipat pada tahun 1960-1990 dari 30:1 menjadi 60:1. Pada 1998 meningkat menjadi 78:1. The United Nations Human Development Report, 1999.

Perubahan teknologi dan liberalisasi keuangan mengakibatkan peningkatan jumlah rumah tangga tidak proposional pada tingkatan yang teramat kaya, tanpa distribusi bagi yang miskinâ€¦ Dari 1988-1993, pendapatan 10% penduduk termiskin di dunia merosot lebih dari 1/4nya, sedangkan pendapatan 10% penduduk terkaya di dunia meningkat 8%. Robert Wade, The London School of Economics, The Economist, 2001.

Dua puluh tahun lalu, perbandingan pendapatan rata-rata di 49 negara terkebelakang dengan pendapatan negara-negara terkaya adalah 1:87. Saat ini menjadi 1:98. Kevin Watkins, International Herald Tribune, 2001.

Total kekayaan orang-orang yang mempunyai aset minimal 1 juta dolarÂ meningkat hampir 4 kali lipat pada 1986-2000 dari 7,2 trilyun dolar menjadi 27 trilyun dolar. Meskipun terjadi kemerosotan keuangan global dan bisnis dotcom saat ini, Merril Lynch memprediksikan bahwa kekayaan mereka meningkat 8% setiap tahunnya dan diperkirakan tahun 2005 mencapai 40 trilyun dolar. Merril Lynch-Cap Gemini, 2001.

Sejak 1994-1998, nilai kekayaan bersih 200 orang terkaya di dunia bertambah dari 40 milyar dolar menjadi lebih dari 1 trilyun dolar. Aset 3 orang terkaya lebih besar dari gabungan GNP 48 negara terkebelakang. Jumlah milyuder meningkat 25% dua tahun terakhir menjadio 475 orang dengan nilai kekayaan lebih besar dari 50% penduduk termiskin dunia. The United Nations Human Development Report, 1999.

1/5 orang terkaya di dunia mengkonsumsi 86% semua barang dan jasa, sementara 1/5 orang termiskin di dunia hanya mengkonsumsi kurang dari 1% saja. The United Nations Human Development Report, 1999.

Di seluruh dunia kira-kira 50 ribu orang meninggal setiap hari akibat kurngnya kebutuhan tempat tinggal, air yang tercemar, dan sanitasi yang tidak memadai. Shukor Rahman, Straits of Malaysia Times, 2001.

Kapitalisme Perusahaan Multinasional

Sebanyak 200 perusahaan papan atas dunia menguasai 28% perekonomian global. 500 perusahaan papan atas dunia mengontrol 70% perdagangan dunia, dan 1.000 perusahaan papan atas dunia menggenggam 80% industri dunia. Robert Kaplan, The Atlantic Monthly, 1997.

Saat ini dari 100 pelaku ekonomi terbesar di dunia, 52 di antaranya adalah perusahaan raksasa, 48 lainnya adalah negara. Mitsubishi berada pada posisi ke 22, General Motors 26, dan Ford Motor 31. Gabungan ketiga perusahaan raksasa tersebut mengalahkan kekayaan Denmark, Thailand, Turki, Afrika Selatan, Arab Saudi, Norwegia, Finlandia, Malaysia, Chili dan Selandia Baru. Gabungan penjualan 200 perusahaan raksasa dunia masih lebih besar dari 18 kali lipat pendapatan tahunan 1,2 milyar orang miskin. Institute for Policy Studies, Top 200: The Rise of Corporate Global Power, 2000.

Pada tahun 1999, hasil penjualan dari 5 perusahaan raksasa (General Motors, Wal-Mart, Exxon Mobil, Ford Motor dan DaimlerChrysler) lebih besar dari GDP 182 negara. Institute for Policy Studies, Top 200: The Rise of Corporate Global Power, 2000.

Di AS, perolehan pajak pendapatan dari perusahaan raksasa merosot drastis. Pada tahun 1960-an jumlahnya mencapai 25% dari keseluruhan pajak penghasilan, kini hanya 9% saja. Reuven Avi-Yonah, The American Prospect, 2000.

41 perusahaan raksasa AS bukan hanya tidak membayar pajak federal saja, tetapi sebaliknya mereka secara terang-terangan menerima pengembalian uang dari pemerintah federal antara tahun 1996-1998. Institute on Taxation and Economic Policy, 2000.

20 tahun lalu, 20 perusahaan farmasi papan atas dunia memegang 5% perdagangan obat-obatan dunia dengan resep. Dewasa ini, 10 perusahaan farmasi papan atas dunia menguasai 40% pasar. 20 tahun lalu, 65 perusahaan bahan kimia untuk pertanian bersaing di pasar dunia, dewasa ini tinggal 9 perusahaan saja dengan menguasai 90%pangsa pasar pestisida. RAFI (Rural Advancement Foundation International), The ETC Century, 2001.

Kelaparan

Kelaparan disebabkan oleh kenyataan bahwa pengembangan perdagangan dunia lebih dititikberatkan pada negara-negara Utara (negara-negara maju), sementara perluasan utang lebih diarahkan ke negara-negara Selatan (negara-negara berkembang). Shukor Rahman, New Straits of Malaysia Times, 2001.

Peningkatan produksi pangan dalam 35 tahun terakhir telah melampaui laju pertumbuhan penduduk dunia sebesar 16%. Peningkatan tersebut belum pernah terjadi. United Nations Food and Agriculture Organization, 1994.

Pada tahun 1997, 78% anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan gizi di negara-negara sedang berkembang sebenarnya hidup di negara-negara yang mengalami surplus pangan. Uinted Nations Food and agriculture Organization, 1998.

Sementara 200 juta orang India kelaparan, pada tahun 1995 India mengekspor gandum dan tepung terigu dengan nilai $ 625 juta, beras 5 juta ton dengan nilai $ 1,3 milyar. Institute for Food and Development Policy, Backgrounder, Spring 1998.

Dewasa ini 826 juta manusia menderita kekurangan pangan yang sangat kronis dan serius, kendati dunia sebenarnya mampu memberi makan 12 milyar manusia (2 kali lipat dari penduduk dunia) tanpa masalah sedikit pun. Shukor Rahman, New Straits of Malaysia Times, 2001.

Pada tahun 1997, hampir 10 juta orang AS yang terdiri atas 6,1 juta orang dewasa dan 3,3 juta anak-anak benar-benar dililit kelaparan. Sementara itu, pada tahun 1998, 10,5 juta rumah tangga di AS atau 31 juta orang tidak bisa memperoleh makanan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. US Departement of Agriculture, Food Insecurity Report, 1999.

Jumlah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya diperkirakan bertambah besar hingga 3%, dari 1,1 milyar pada tahun 1998 menjadi 1,3 milyar orang pada tahun 2008. 2/3 penduduk Afrika Sub-Sahara dan 40% penduduk Asia akan mengalami kekurangan pangan pada tahun 2008. US Departemen of Agriculture, Food Security Asessment, 1999.

Setiap hari 11 ribu anak mati kelaparan di seluruh dunia, sedangkan 200 juta anak menderita kekurangan gizi dan protein serta kalori. Lebih dari 800 juta menderita kelaparan di seluruh dunia dan 70% di antara mereka adalah wanita dan anak-anak. Shukor Rahman, World Food Program, New Staits of Malaysia Times, 2001.

IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru ataupun rudal tetapi dengan wabah kelaparan. Carlos Andres Perez, Mantan Presiden Venezuela, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Penghapusan Jasa/Pelayan Umum

Tekanan fiskal telah menyusutkan pelayanan yang diberikan negara akibat Program Penyesuaian Struktural (SAP) yang dipaksakan IMF dan Bank Dunia pada negara-negara berkembang. The United Nations Human Development Report, 1999.

41 negara miskin yang paling banyak berhutang, hutang luar negerinya meningkat dari 55 milyar dolar pada tahun 1980 menjadi 215 milyar dolar pada tahun 1995. Saat ini pemerintahan negara-negara Afrika menanggung utang sebesar 350 milyar dolar sehingga mereka memotong 2/5 penghasilan mereka untuk bayar utang. Akibatnya pemerintah mengurangi pembiayaan jasa/pelayan negara terhadap rakyatnya. Atas dasar itulah, Jubilee 2000 mengatakan bahwa di 40 negara paling miskin setiap 1 menit 13 anak mati. The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Di Zimbabwe, ketika SAP Bank Dunia mulai dilaksanakan, pembiayaan pelayan kesehatan per orang merosot 1/3nya sejak 1990. Sejak itulah kualitas pelayan kesejatan merosot 30%. Sementara jumlah perempuan yang hampir saja meninggal di rumah sakit Harare meingkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 1990. Sedangkan jumlah orang yang berobat ke klinik dan rumah sakit semakin berkurang karena mereka tidak mampu menanggung biaya pengobatan. The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Di Kenya, munculnya peraturan baru mengenai biaya yang harus ditanggung para pasien di Klinik Pengobatan Khusus Penyakit Menular Seksual di Nairobi, berakibat pada penurunan jumlah orang yang datang berobat hanya dalam jangka waktu 9 bulan. The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Privatisasi air merupakan kegemaran Bank Dunia dan IMF. Sebuah pemeriksaan acak atas dana-dana IMF di 40 negara selama tahun 2000, mendapatkan bahwa 12 negara peminjam yang persyaratan peminjamannya memuat klausul kebijakan kenaikan harga jasa air dan privatisasi air. Globalization Chalengge Initiative, Water Privatization Fact Sheet, 2001.

Dampak kebijakan IMF dan Bank Dunia memperivatisasi air dapat dilihat pada KwaZulu-Natal, Afrika Selatan, di mana orang-orang miskin yang tidak mampu membayar air bersih terpaksa menggunakan air sungai yang tercemar sehingga menyebabkan wabah kolera. Globalization Chalengge Initiative, Water Privatization Fact Sheet, 2001.

Ketika kota terbesar ke 3 di Bolivia dipaksa melakukan privatisasi air oleh IMF dan Bank Dunia, tingkat kenaikan harga air bagi pelanggan paling miskin mencapai 3 kali lipat. Negara dengan upah minimun kurang dari 60 dolar per bulan tersebut, banyak pemakai air dengan biaya rekening perbulannya mencapai 20 dolar. Warga di kota tersebut yang telah membangun sumur-sumur keluarga dan sistem irigasi selama berpuluh-puluh tahun lalu, tiba-tiba harus membayar hak atas penggunaan air tersebut. International Forum on Globalization, IF Bulletin, 2001.

Upah dan Ketenagakerjaan

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan Wall Street Journal terhadap 500 eksekutif perusahaan AS mengungkapkan bahwa kemungkinan besar mereka akan menggunakan NAFTA (kawasan perdagangan bebas Amerika Utara) untuk menekan gaji dan upah karyawan/buruh. Economic Policy Institute, NAFTA at Seven, 2001.

Pada akhir 1998, kira-kira 1 milyar pekerja (1/3 dari tenaga kerja dunia) menjadi pengangguran atau setengah pengangguran. Angka tersebut merupakan yang terburuk sejak Depresi Berat pada tahun 1930-an. World Employment Report 1998-1999, International Labor Organization.

Perluasan perdagangan tidak selalu berarti lebih banyak pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Di negara-negara paling kaya, penciptaan lapangan kerja jauh tertinggal ke belakang, baik dari sisi pertumbuhan GDP maupun perluasan perdagangan dan investasi. Meski GDP tumbuh 2-3%, tetapi tingkat pengangguran tidak turun tetap berkutat di angka 7%. The United Nations Human Development Report, 1999.

Sebanyak 200 perusahaan terbesar dunia menguasai 30% perekonomian dunia kendati mereka hanya memperkerjakan 1% angkatan kerja dunia. Sementara keuntungan mereka membengkak 362,4% antara tahun 1983-1999, mereka hanya menambah tenaga kerja sebesar 14,4%. Institute for Policy Studies, Top 200, The Rise of Corporate Global Power, 2000.

Para pengusaha menggunakan fleksibilitas ekstra dalam undang-undang ketenagakerjaan (yang diwajibkan IMF dan Bank Dunia) untuk lebih banyak mengurangi dan merampingkan pekerjaan ketimbang memperbesar kemampuan produktif maupun menciptakan lapangan kerja. United Nations Trade and Development Report 1995, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Sumber: The International Forum on Globalization, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan, Diterbitkan Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.