BUMN Diprivatisasi lagi: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Polemik divestasi (pelepasan saham) Indosat sebesar 41,94% yang dimiliki pemerintah kepada bidder (penawar) pemenang yakni Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) terus berlanjut. Somasi (peringatan) Meneg BUMN Laksamana Sukardi kepada Amin Rais agar meminta maaf di media cetak nasional dalam waktu 3 kali 24 jam atau membuktikan ucapannya atas pernyataannya di majalah Forum Keadilan tentang “ada seorang menteri di kabinet Gotong Royong yang sangat berbahaya yang dicurigai sebagai agen asing”, jika tidak Laksamana akan mengajukan upaya hukum. Upaya Laksamana mensomasi Amin Rais ditanggapi oleh Amin Rais agar Laksamana meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas tindakannya menjual aset negara terutama Indosat.

Di sisi lain karyawan Indosat yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) Indosat melakukan aksi mogok yang dilakukan pada Jum’at (27/12) sebagai tekanan kepada pemerintah agar membatalkan privatisasi (penjualan aset negara) Indosat yang bertepatan dengan RUPS Indosat. Perkembangan terakhir sebagaimana disiarkan MetroTV (29/12) mantan presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menuduh adanya komisi 7 persen atau sekitar 39 juta dolar (setara dengan Rp 351 miliar dengan kurs Rp 9.000,-/dollar) dari total nilai penjualan yang masuk ke kas PDI-Perjuangan untuk pemenangan pemilu pada tahun 2004.

Pemerintah sendiri tetap bersikeras atas privatisasi Indosat dan menolak tuduhan proses divestasi tidak berjalan dengan transparan.

Divestasi Indosat Sangat Merugikan Negara dan Rakyat

Alasan utama pemerintah melakukan divestasi Indosat adalah untuk menutupi kebutuhan APBN 2002 yang mengalami defisit. Namun alasan ini oleh ekonom Drajat H Wibowo tidak tepat karena pemerintah telah berhasil menutupi defisit APBN 2002 dari sumber-sumber penerimaan negara yang lain. Dampak divestasi Indosat ini sangat buruk bagi negara dan rakyat Indonesia baik dari sisi materi, kedaulatan, dan kemandirian. Dari sisi materi negara mengalami kerugian yang sangat besar. Dengan hasil divestasi Indosat, pemerintah mendapatkan pemasukan senilai Rp 5,62 trilyun atau setara dengan 624 juta dollar AS dengan kurs Rp 9000,-/dollar. Namun, Sekjen Serikat Pekerja (SP) Indosat Tris Budi Suroso mensinyalir negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 1,8 trilyun.

Indosat merupakan BUMN yang memiliki anak perusahaan Satelindo, IM3, Lintasarta dan MGTI. Indosat pada bulan Juni 2002 membeli 25% saham Satelindo dari De Te Asia sebesar 350 juta dolar AS (sekitar Rp 3,25 trilyun) sehingga kepemilikan Indosat di Satelindo genap 100%. Artinya untuk nilai Satelindo saja ditaksir sekitar 1,3 miliar dolar AS (Rp 11,7 trilyun) sehingga jika 41,94% saham satelindo dijual dengan harga yang sama, maka nilainya mencapai 545 juta dollar AS. Pemerintah dengan menjual 41,94% saham Indosat mendapatkan pemasukan sebesar 624 juta dolar AS, tetapi STT mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena mendapatkan hak suara yang besar di Indosat sekaligus memiliki anak perusahaan Indosat. Kini status Indosat bukan lagi BUMN tetapi perusahaan penanaman modal asing.

Perlu diketahui selain dipegang STT, 8% saham Indosat dipegang investor BEJ, 35% dipegang investor di bursa saham Amerika, dan sisanya 15% dipegang pemerintah.

Dijualnya Indosat menyebabkan pemerintah kehilangan sumber pemasukan dari dividen dan pajak. Indosat sendiri memberikan sumbangan bagi negara sebesar Rp 1,405 trilyun pada tahun 2001. Otomatis dengan semakin kecilnya kepemilikan pemerintah (15%) di Indosat, maka potensi pendapatan pemerintah dari Indosat semakin kecil. Adapun pajak dari kepemilikan STT di Indosat tidak dapat dikenakan, karena STT berkonspirasi dengan pemerintah membeli saham Indosat atas nama Indonesia Communications Limited (ICL) sebuah perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di negara Mauritius (negara yang tidak mengenakan pajak) yang merupakan surga bagi perusahaan multinasional untuk menghindar dari pajak. Jadi 41,94% saham Indosat dimiliki ICL yang menjadi anak perusahaan STT. Dengan berpusat di Mauritius, ICL dapat menghindar dari ketentuan pajak sehingga STT mendapatkan keuntungan yang besar.

Dalam hal kedaulatan dan kemandirian, privatisasi Indosat semakin menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak mandiri, lemah, dan mudah diintervensi. Indosat sebagai industri yang sangat strategis yang sangat penting bagi negara dan masyarakat yang menguasai sistem telekomunikasi di Indonesia termasuk satelit Palapa kini jatuh ke pangkuan asing. Dengan jatuhnya sebagian kepemilikan Indosat ke STT maka Indosat berada di bawah kontrol pemerintah Singapura, karena STT merupakan anak perusahaan BUMN Singapura di bidang telekomunikasi yaitu Singapore Technology Private Ltd (STP), sedangkan STP berada di bawah perusahaan induk BUMN Singapura Tamasek.

Dalam bisnis seluler, pemerintah Singapura mengokohkan dominasinya di Indonesia. Anak perusahaan Indosat yakni Satelindo dan IM3 menguasai 30% pasar seluler Indonesia. Tamasek melalui anak perusahaannya yang lain, Singtel memiliki 35% saham Telkomsel sedangkan Telkomsel sendiri menguasai 50% pasar seluler di Indonesia. Dengan demikian privatisasi Indosat justru menyebabkan terjadinya monopoli oleh pemerintah Singapura terhadap bisnis seluler Indonesia.

Seperti kita ketahui Singapura merupakan negara satelit Amerika di kawasan Asia Tenggara sekaligus agen Yahudi sehingga tidak heran Singapura mendapatkan julukan Israelnya Asia Tenggara. Sikap Singapura yang pro Amerika dan Yahudi serta anti Islam ini tercermin antara lain tuduhan Menteri Senior Lee Kuan Yew bahwa Indonesia merupakan sarang teroris dan kelompok-kelompok Islam (gerakan Islam) sangat membahayakan kepentingan Singapura. Dengan penguasaan pemerintah Singapura atas sistem telekomunikasi Indonesia termasuk satelit Palapa yang dulu dibangga-banggakan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit menyebabkan mudahnya melacak berbagai informasi Indonesia terutama dengan kegiatan-kegiatan umat Islam, serta militer dan intelejen. Di Singapura sendiri, setiap e-mail yang masuk ataupun ke luar dari Singapura dapat dibaca pemerintah. Apalagi dengan akses yang mereka miliki di Indonesia.

Omong Kosong Privatisasi

Banyak pakar dan kalangan intelektual serta pejabat pemerintah mengingatkan pentingnya privatisasi, karena privatisasi bertujuan untuk menciptakan good coorporate and governance (perusahaan yang baik dan bersih), mengikis KKN, menciptakan efisiensi dan efektivitas serta menghapus monopoli. Semua alasan tersebut hanyalah omong kosong.

Kenyataan menunjukkan, sebagian besar BUMN yang diprivatisasi justru BUMN yang sehat, efisien yang menghasilkan keuntungan, yang memiliki kedudukan, fungsi yang penting dan jaringan yang luas dan mengakar di masyarakat seperti Indosat, Telkom, Indofarma. BUMN yang diprivatisasi justru dijual kepada perusahaan multinasional (MNC) sehingga mereka memonopoli industri yang mereka beli di dalam negeri. Akibat privatisasi justru tingkat harga dari produk yang dijual menjadi lebih mahal dan memberatkan masyarakat. Privatisasi bersifat mengabaikan kepentingan rakyat.

Jadi privatisasi hanyalah kedok kapitalis dalam menancapkan hegemoninya di dunia. Privatisasi yang dikomandoi oleh Amerika Serikat, IMF, Bank Dunia, ADB dan dipaksakan terhadap negara-negara berkembang tidak lain hanyalah untuk kepentingan para investor dan negara-negara maju sehingga privatisasi merupakan neo imperialisme (penjajahan gaya baru) dengan bahasa yang lebih halus.

Privatisasi Merupakan Perampokan terhadap Harta Rakyat

Privatisasi apapun bentuk dan alasannya tidak dapat dibenarkan. Dalam HR Ahmad, Nabi SAW bersabda, “kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, padang rumput dan api.” Maksudnya sesuatu apakah berupa barang atau jasa, jika menguasai hajat hidup orang banyak maka barang dan jasa tersebut merupakan milik rakyat atau tergolong dalam kepemilikan umum. Pengelolaan atas hal yang demikian dibebankan kepada negara dan negara tidak boleh menjualnya kepada pihak swasta apalagi asing.

Kasus privatisasi di Indonesia selain yang dijual termasuk dalam milik rakyat, BUMN-BUMN yang dijual tersebut dibangun dengan modal dari rakyat yang dipungut pemerintah melalui pajak. Jadi BUMN-BUMN tersebut dihidupi dari cucuran keringat dan air mata rakyat Indonesia. Sekarang BUMN-BUMN seperti Indosat dijual dengan mengambil hak rakyat, tanpa seijin rakyat, dijual dengan harga obral, dijual kepada asing, dijual kepada negara yang memusuhi umat Islam Indonesia. Apakah ini bukan perampokan terhadap harta rakyat? Bukankah negara dibutuhkan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan rakyatnya? Apa gunanya negara jika pemerintah malah membukakan pintu bagi para perampok untuk merampok harta rakyat?

Tanggung Jawab Pemerintah

Sudah sepantasnya negara melindungi, menjaga kemaslahatan dan kepentingan rakyatnya. Bukan sebaliknya mengobral harta rakyat untuk kepentingan penguasa dan asing, menggadaikan kedaulatan negara ini kepada asing, bahkan menangkapi aktivis-aktivis Islam yang ingin menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan atas pesanan luar negeri.

Ingatlah bahwa “seorang penguasa adalah pemimpin rakyatnya dan ia bertanggungjawab terhadap rakyatnya (HR Ibnu Umar ra)”. Nabi bersabda “seorang imam itu merupakan pelindung”¦ Sekiranya dia menyuruh bertaqwa kepada Allah dan berlaku adil maka dia mendapat pahala, akan tetapi sekiranya dia menyuruh selain demikian itu, pasti dia akan menerima akibatnya (HR Abu Hurairah ra)”.

Pemerintah hendaknya membatalkan privatisasi yang telah terjadi, mengganti segala kerugian yang dialami masyarakat akibat adanya privatisasi. Dan untuk bangkit dari krisis secara total pemerintah harus berusaha menerapkan sistem ekonomi alternatif yang berlandaskan ideologis bukan dengan cara tambal sulam seperti privatisasi.

Author: Admin

Share This Post On

2 Comments

  1. pak .
    saya afry kartika . mahasiswa fakultas hukum universitas Jenderal Soedirman .
    saya ingin bertanya kepada bapak . pengaruh terbesar dari privatisasi ini atau kata lainnya dampaknya terhadap indonesia ?
    mohon bantuannya pak guna menyelesaikan tugas Hukum ketatanegaraan say . terima kasih pak .

    Post a Reply
  2. Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Apa kabar mas Afri? Semoga sehat dan dalam lindungan Allah SWT, amin.

    Soal privatisasi sedikit penjelasan dari saya. Pertama, privatisasi merupakan paket kebijakan ekonomi yang berorientasi liberalisme. Yakni satu konsep ekonomi liberal yang awalnya digagas oleh Adam Smith.

    Inti liberalisasi adalah meminimalisir peran negara sehingga fungsinya menjadi sebatas “penjaga malam”. Peran tersebut kemudian diserahkan kepada masyarakat (apa yang disebut dengan mekanisme pasar), yakni masyarakat yang memiliki kekuatan modal.

    Kedua, privatisasi merupakan metode yang digunakan untuk mengaplikasikan konsep ini. Dalam konteks kenegaraan inilah privatisasi bertolak belakang dengan fungsi umum pelayanan negara.

    Dalam ranah hukum Islam, privatisasi banyak sekali melanggar peraturan-peraturan agama dalam kegiatan ekonomi termasuk hukum Islam tentang peran negara dan pemerintahan terhadap rakyatnya.

    Dalam wilayah perundang-undangan Indonesia, privatisasi melanggar pasal 33 (dengan berbagai siasat, terutama dengan cara melegalkan privatisasi itu sendiri).

    Dampak terbesar privatisasi terhadap Indonesia adalah semakin minimnya peran pemerintah, semakin sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan layanan publik yang disebabkan oleh harga yang mahal dan monopoli swasta/asing sedangkan subsidi terus mengkerucut. Juga semakin dikuasainya perekonomian nasional individu khususnya asing yang mengakibatkan negara semakin lemah dan tidak mandiri.

    Oke, untuk lebih detailnya bisa baca tulisan berikut:
    http://jurnal-ekonomi.org/2008/09/20/hidayatullah-muttaqin-indonesia-for-sale/
    http://jurnal-ekonomi.org/2008/02/18/fakta-dan-kebohongan-privatisasi-di-indonesia/

    Semoga sukses.

    Salam,

    Hidayatullah Muttaqin

    Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *