BPS Tertimpa Neolib

EKONOMI : Data BPS

Oleh Hidayatullah Muttaqin

Awal bulan ini (1 Juli) Badan Pusat Statistik merilis Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2009 yang berisi data perkembangan kemiskinan terkini. Dalam profil tersebut disebutkan, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2009 menurun sebanyak 2,43 juta dibandingkan Maret 2008. Menurut BPS angka kemiskinan turun dari 34,96 juta (15,42%) menjadi 32,53 juta (14,15%).

Rilis data kemiskinan BPS tersebut tentu saja menjadi “angin segar” bagi SBY dalam pemilihan umum presiden 8 Juli yang lalu. Data ini semakin membangun pencitraan dirinya sebagai pemimpin yang berhasil menurunkan kemiskinan di Indonesia, meskipun pemerintahannya merupakan pemerintahan neolib.

Situs Antara News hari ini (11/7/2009) melaporkan pandangan Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam yang berisi kritik keras terhadap rilis data kemiskinan BPS. Menurut Latif Adam, data kemiskinan yang dilansir BPS sangat aneh. Data tersebut hanya akan menjadi bahan tertawaan orang. Pengamat ekonomi LIPI ini mengatakan:

“Orang jadimenertawakan kita karena di tengah gencarnya pemberitaan mengenai PHK, BPS justeru mengumumkan hasil survei yang memperlihatkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan di tanah air.” (Antara News, 11/7/2009)

Menurut Latif, hasil survei BPS bersifat politis, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya manipulasi metodologi survei. Hal ini disebabkan data hasil olahan BPS tersebut sangat jauh dari kenyataan. Sebab, semua orang sudah paham banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini, terlebih dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang lebih banyak berkutat di sektor keuangan di bandingkan sektor riil, dan adanya dampak krisis global.

Sangat menyedihkan, kemiskinan yang menimpa masyarakat akibat sistem ekonomi liberal yang diterapkan pemerintah bukannya dipecahkan dengan tuntas tetapi justru menjadi bahan eksploitasi pemerintah. Keinginan incumbent untuk berkuasa lagi telah memutarbalikkan antara data versi pemerintah dengan realitas yang dihadapi masyarakat.

Sebelumnya, kita juga telah mendapati bagaimana pemerintah khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani bermain akrobat data utang Indonesia untuk kepentingan pemiliham umum presiden yang diikuti SBY-Boediono.

Inilah akibat negara kita mengadopsi Kapitalisme, sehingga penguasa dan para birokratnya menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan asing. Akhirnya, keberadaan BPS pun saat ini tidak lepas dari kepentingan untuk mempertahankan pemerintahan neolib. Menyedihkan. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

Download, BPS: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2009

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *