Berhijrah dari Ekonomi Sekuler: Menuju Kalsel yang Lebih Baik

SISTEM

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Tahun 1428 H merupakan tahun yang memprihatinkan mengingat sosial – ekonomi masyarakat Kalsel cukup menyedihkan. Gubernur Kalsel mengungkapkan jumlah orang miskin per Maret 2007 mencapai 983.792 jiwa atau 31% (Kompas:15/03/2007). Ini berarti perbandingan jumlah penduduk miskin di propinsi ini jauh lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 16,58% (BPS: 2007).

Ini sangat ironi karena Kalsel merupakan salah satu provinsi Indonesia yang kaya sumber daya alam (SDA). Kalsel adalah produsen batubara terbesar ke tiga di Indonesia setelah Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Cadangan batubara Kalsel menurut Statistik Energi Indonesia 2004 mencapai 1,787 trilyun ton atau 25,06% dari cadangan batubara Indonesia. Ekspor batubara yang dikeruk dari bumi Lambung Mangkurat periode Januari – Juni 2007 mencapai US$ 1,43 miliar atau Rp 13,156 trilyun dengan kurs Rp 9.200/dollar (BI:2007).

Adapun royalti yang diterima daerah tidak sebanding dengan kekayaan alam yang dikeruk perusahaan-perusahaan tambang. Untuk tahun anggaran 2007, pemerintah pusat menetapkan royalti sumber daya alam pertambangan umum (termasuk batubara) untuk provinsi dan seluruh kabupaten Kalsel mencapai Rp 460,48 miliar. Bagian royalti yang diterima pemerintah provinsi Kalsel hanya Rp 92,09 miliar (Bappenas: 2007).

Kecilnya kontribusi penerimaan SDA tidak diimbangi dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam APBD Kalsel 2006, PAD yang dapat direalisasikan hanya Rp 585,03 miliar. Akibatnya kemampuan finansial daerah untuk perbaikan kesejahteraan rakyat juga rendah. Alokasi belanja publik 2006 baru mengkover angka Rp 426,83 miliar.

Karenanya tidak mengherankan tahun 2007 ini terdapat 87 kasus gizi buruk yang menyebabkan 9 balita meninggal. Angka gizi buruk tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan jumlah kasus 205 balita dan 22 di antaranya meninggal (Republika Online:11/11/2007). Di tingkat nasional, gizi buruk tertinggi terjadi pada tahun 2005 dengan jumlah kasus mencapai 76.176 kasus (Pidato Awal Tahun 2007 Presiden RI).

Tidak adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalsel, menunjukkan pembangunan ekonomi di daerah ini tidak hanya stagnan tetapi mengukuhkan status quo. Yakni penguasaan SDA Kalsel oleh swasta dan asing dan timpangnya distribusi kekayaan. Pembangunan memang melahirkan pertumbuhan, hanya saja pertumbuhan tidak dapat menciptakan pemerataan. Sebaliknya yang terjadi adalah eksploitasi dan kerusakan lingkungan, konflik sosial dan kesenjangan.

Pada dasarnya kondisi sosial – ekonomi masyarakat Kalsel merupakan akibat dari kebijakan pembangunan dan ekonomi yang dianut oleh pemerintah pusat. Kebijakan ekonomi liberal dan sikap lepas tangan yang dilakukan pemerintah pusat menjadi faktor utama kemiskinan dan eksploitasi SDA Kalsel.

Kebijakan pemerintah pusat meliberalisasi sektor SDA mendorong sekaligus memaksa pemerintah daerah memberikan konsesi pertambangan dan pembukaan hutan kepada para pemilik modal baik lokal maupun asing. Liberalisasi sektor migas berdampak pada peningkatan beban hidup dan penurunan daya beli masyarakat.

Seperti kata pepatah “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”, maka sikap lepas tangan pemerintah pusat diikuti sikap ketidakpedulian pemerintah daerah pada kondisi masyarakatnya. Pelaku pengambil kebijakan daerah ini lebih fokus pada urusan kedudukan politiknya. Kegiatan kampanye politik seperti memasang baliho di berbagai sudut jalan besar sangat semarak, sementara perbaikan sarana publik seperti jalan raya sangat lamban. Begitu pula ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga BBM di Kalsel pada akhir tahun 2007, pemerintah daerah tidak mau bertanggungjawab dengan alasan bukan kewenangannya.

Hirjrah Menuju Kalsel yang Lebih Baik

Pembangunan yang tidak membawa perbaikan hidup masyarakat sudah seharusnya membuat seluruh komponen masyarakat berusaha menyadari dan menyelesaikan problem yang mereka hadapi. Namun kelatahan pada tradisi demokrasi dalam penentuan kebijakan publik telah mengalihkan perhatian kita pada permasalahan riil rakyat. Saat tangan-tangan Kapitalisme global dan Kapitalisme lokal menggerogoti perekonomian negeri ini, elit politik membawa masyarakat sibuk dengan urusan pemilu dan pilkada yang menguras tenaga dan keuangan negara dan daerah.

Kemiskinan dan ketimpangan, pemanasan global dan kerusakan lingkungan, merupakan buah nyata sikap pengambil kebijakan yang mengabaikan konsep Islam dalam kebijakan publik. Jiwa sekuler telah membatu dalam pemahaman pelaku pengambil kebijakan, sehingga memandang agamanya sendiri hanya mengatur urusan ritual saja, sedangkan urusan kebijakan publik diserahkan kepada konsep-konsep sekuler yang datang dari Barat.
Mengenai kemiskinan, Rasulullah SAW bersabda: “kemiskinan itu menjadikan seseorang kufur.”(HR. Abu Nu’aim). Hadis ini menunjukkan kemiskinan harus dihapus dari muka bumi. Namun bagaimana mungkin kemiskinan dapat dihilangkan bila akses modal dan usaha tidak diberikan dengan jalan yang mudah? Berharap pada lembaga keuangan ribawi adalah tidak mungkin. Justru pada saat masyarakat kesulitan modal, perbankan Indonesia, BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah mengendapkan uang publik di SBI sebesar Rp 300 trilyun lebih untuk mendapatkan keuntungan bunga. Satu-satunya harapan ada pada pemerintah.

Hanya saja berharap pada pemerintah saat ini merupakan sebuah utopia. Pandangan liberal dan pasar bebas bapak ekonomi Kapitalis Adam Smith dipilih sebagai konsep paten pemerintah dalam mengelola kebijakan ekonomi, meskipun terbukti penerapannya di seluruh dunia menyebabkan kesengsaraan. Padahal sejak 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa negara tidak boleh berlepastangan terhadap kebutuhan rakyatnya. Rasulullah bersabda: “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hijrah merupakan langkah nyata untuk menyelesaikan problem kita. Hijrah dari paradigma sekuler menuju paradigma Islam merupakan suatu keharusan, sebagaimana hijrahnya Nabi bersama para sahabat dari sistem jahiliyah yang pernah hidup di Mekah ke sistem Islam yang beliau bangun di Madinah. Hijrah dari paradigma liberal Adam Smith ke paradigma pemelihara dan pengatur urusan umat.

Sekularisme yang melahirkan ekonomi Kapitalis telah gagal. Sudah saatnya negeri dan provinsi ini mengadopsi sistem syariah. Selamat tahun baru 1429 Hijriyah. []

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *