Berapa Cicilan Pokok dan Bunga Utang Negara dalam APBN?

Oleh: Hidayatullah Muttaqin


Jurnal-ekonomi.org – Jumlah utang pemerintah Indonesia pada saat ini mencapai US$185,3 milyar atau bila dirupiahkan dengan kurs Rp 9.000/US$ setara dengan Rp1.667,7 trilyun. Jumlah yang tidak sedikit yang bila dibebankan kepada 237,556 juta penduduk Indonesia maka setiap warga negara harus memikul utang negara sebesar Rp7 juta. Jika jumlah utang negara kita sudah sangat besar maka berapakah beban cicilan pokok dan bunga utang pemerintah yang harus dibayar rakyat dalam APBN? (baca: berapa utang pemerintah Indonesia?)

Berdasarkan data dari Buku Saku Perkembangan Utang Negara Edisi Oktober 2010, dalam APBN-P 2010 jumlah keseluruhan cicilan utang pemerintah mencapai angka Rp230,33 trilyun. Cicilan tersebut terdiri atas cicilan pokok sebesar Rp124,68 trilyun dan cicilan bunga Rp105,65 trilyun.

Proporsi anggaran pembayaran utang mencapai 23,21% dari Rp992,4 trilyun penerimaan APBN dimana hampir setengahnya atau 45,87% adalah pembayaran bunga utang pemerintah. Akibat besarnya jumlah cicilan utang, APBN pun mengalami defisit sangat besar, yakni Rp133,75 trilyun.

Tren Cicilan Utang


Sejak tahun 2000, tren cicilan utang pemerintah meningkat (lihat grafik). Dari Rp57,69 trilyun pada tahun 2000 menjadi Rp230,33 trilyun di 2010. Tingkat cicilan utang negara tahun ini meroket hampir 4 kali lipat cicilan utang pemerintah tahun 2000. Hanya pada tahun 2003 cicilan utang turun jumlahnya dari cicilan tahun 2002, dan tahun 2005 dari tahun 2004. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2000, tren cicilan utang tidak mengalami penurunan sama sekali (lihat tabel).

Selama 11 tahun terakhir, negara telah membayar utang sebesar Rp1.596,1 trilyun dan 54% di antaranya atau sekitar Rp864,67 trilyun adalah untuk membayar bunga utang yang jatuh tempo. Jumlah keseluruhan pembayaran utang pemerintah tersebut lebih dari 7,8 kali penerimaan APBN 2000, 4,7 kali penerimaan APBN 2003, 2,5 kali penerimaan APBN 2006, dan 1,6 kali penerimaan APBN 2010. Jumlah ini juga hampir menyamai jumlah utang negara tahun ini Rp1.667,7 trilyun. Sedangkan total pembayaran bunga utang pemerintah lebih besar dari anggaran penerimaan pajak tahun ini Rp743,3 trilyun.

Meski Indonesia telah membayar utang sebesar Rp1.667,7 trilyun selama 11 tahun terakhir, utang Indonesia tidak turun justru membengkak dari jumlah utang pada tahun 2000 yakni Rp1.235 trilyun. Bahkan jika dibandingkan jumlah utang pemerintah tahun 1998 sebesar Rp553 trilyun, jumlah utang pemerintah Indonesia tahun ini bertambah 3 kali lipat sejak krisis moneter.

Utang Sarana Imperialisme

Inilah negara kita yang hanya bisa menghabiskan sumber daya ekonomi nasional untuk membayar utang. Tragisnya setiap utang baru yang dibuat pemerintah sebagian digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo. “Gali lobang tutup lobang”, itulah kemampuan pemerintahan Indonesia sejak Orde Baru hingga rezim liberal SBY-Boediono.

Lebih tragis lagi utang menjadi sarana imperialisme asing untuk menguasai sumber daya alam dan pasar domestik Indonesia. Penaikan TDL pertengahan tahun ini adalah contoh syarat yang dikenakan Bank Dunia terhadap PLN.

Tidak kalah tragis, lembaga-lembaga pemeringkat utang seperti Standard & Poors dan Fitch memiliki pengaruh besar terhadap Indonesia. Sebab penilaian mereka atas surat-surat utang negara menentukan bagaimana pemerintah mencari utang. Secara tidak langsung pemerintah Indonesia menjadi subordinasi mekanisme pasar surat utang.

Utang baik dalam bentuk pinjaman luar negeri maupun surat utang merupakan kemaksiatan kolektif yang dilakukan oleh negara dan dibiarkan oleh masyarakat. Dari sisi kepentingan rakyat dan resiko anggaran, jelas utang yang dibuat pemerintah sangat membahayakan dan menjerumuskan negeri ini dalam penjajahan. Rasulullah SAW melarang hal ini sebagaimana sabda beliau:

“Tidak boleh ada bahaya (dlarar) dan (saling) membahayakan.”

“Barang siapa yang membuat bahaya, maka Allah akan mencelakakannya dengan perbuatan itu. Dan barang siapa yang menyulitkan, Allah akan menyulitkannya.”

Utang-utang yang dibuat pemerintah juga merupakan utang ribawi. Padahal Allah SWT telah dengan jelas dan keras mengharamkan praktek riba sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275-279. Akibatnya, semakin besar cicilan yang dibayar pemerintah semakin bertambah pula jumlah utang negara.

Kini akibat kemaksiatan kolektif Indonesia masuk dalam perangkap utang yang tidak berkesudahan. Hak-hak hidup rakyat pun terabaikan sedangkan pemerintah semakin mengokohkan diri sebagai abdi Kapitalisme Global. Utang menjadi tolak ukur betapa negeri kita benar-benar berada dalam cengkraman penjajahan. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

Author: Admin

Share This Post On

5 Comments

  1. Saya merasa artikel ini sangat berat sebelah. Tanpa bermaksud membela, kenapa tidak ada rasio antara Hutang dengan pendapatan? Apakah tidak disinggung juga kenaikan ekonomi dan pendapatan yang dialami oleh Indonesia?

    Post a Reply
  2. Terima kasih Pak Rudi. Bapak bisa menuliskan perbedaan pandangan tersebut dalam kolom komentar ini. Seperti rasio utang terhadap pendapatan yang Bapak maksud.

    Saya termasuk tidak setuju menempatkan rasio utang terhadap pendapatan nasional atau PDB untuk Indonesia. Sebab jikalau metode itu digunakan, hasilnya utang negara kita tidak terlalu bermasalah. Tetapi jikalau kita lihat dari perspektif APBN, maka sangat terlihat masalahnya. Utang sangat membatasi gerak fiskal kita.

    Kemudian angka pendapatan nasional yang dicerminkan oleh besaran PDB (termasuk pertumbuhanya) tidak mencerminkan bahwasanya “kue ekonomi” di Indonesia dimiliki secara adil oleh seluruh warga.

    Ada kontradiksi dengan pertumbuhan PDB dan besaran pendapatan perkapita yang dijadikan pemerintah sebagai prestasi. Pertama, pendapatan perkapita yang dimaksud pemerintah hingga mencapai US$3.000 dihitung dari PDB harga berlaku yang mengabaikan inflasi.

    Kedua, pada tahun 2009, pendapatan perkapita Rp24,26 juta atau sekitar Rp 2,021 juta per bulannya.

    Ketiga, berdasarkan data BPS juga rata-rata konsumsi perkapita rakyat Indonesia Rp430 ribu per bulan.

    Keempat, dari data tersebut ada jarak lebar antara pendapatan perkapita dengan pengeluaran perkapita, di mana pengeluaran per kapita tersebut bahkan tidak mencapai angka 2 dollar per hari. Jarak tersebut kalau diteliti lebih jauh akan menghasilkan analisis tingkat penghisapan. Artinya dari sekian besar ‘kue ekonomi” yang dihasilan di Indonesia dalam satu tahun, ada porsi yang sangat siknifikan yang tidak dinikmati oleh rakyat. Itulah “kue ekonomi” yang lari ke luar negeri maupun jatuh ke tangan konglomerat.

    Kelima, berdasarkan analisis ini, maka tidak pas merasiokan utang dengan PDB untuk kasus Indonesia. Karena rasio itu tidak menggambarkan kemampuan yang sebenarnya.

    Salam,
    H-Muttaqin

    Post a Reply
  3. Ass wr wbr,

    Artikelnya sangat bagus sekali, minta ijin untuk di posting di blog dewiramli.blogspot.com ya…

    Terimakasih

    Post a Reply
  4. mau ijin, ng-share ya .. kak
    ^_^

    Post a Reply

Trackbacks/Pingbacks

  1. Gawat, Pemerintah Tak Hidupi Negara Ini Dengan Produktivitas, Tapi Dengan Menjual Aset Melalui Hutang « Forum OJT/Magang PT ARUN LNG - [...] REFERENSI Direkrorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2010. Perkembangan Utang Negara (Utang Luar negeri dan Surat Berharga Negara)…
  2. Berapa Cicilan Pokok dan Bunga Utang Negara dalam APBN? « kseirsundip - [...] Berapa Cicilan Pokok dan Bunga Utang Negara dalam APBN? [...]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *