Kapitalisme di Balik Kebijakan Penaikan Harga dan Pengurangan Subsidi BBM

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Catatan Dialog Politik Ekonomi HTI Kal-Sel: Analisis Politik Ekonomi di Balik Kenaikan Harga BBM 2007

Sejak reformasi kita selalu mendengar pernyataan-pernyataan pejabat negara yang begitu membosankan, yakni subsidi terlalu besar sehingga sangat membebani keuangan negara dan menyebabkan kemampuan pemerintah membiayai anggaran publik seperti pendidikan menjadi sangat terbatas. Di samping itu mereka juga mengatakan selama ini yang menikmati subsidi bukan masyarakat dari kalangan menengah ke bawah tetapi orang-orang kaya.

Download slide presentasi Analisis Politik Ekonomi d Balik Kenaikan dan Kelangkaan BBM 2007

Navigasi tulisan:

BBM Langka dan Mahal karena Pemerintah Lepas Tanggung Jawab

Faktor-Faktor Penyebab Kelangkaan dan Kenaikan BBM

Kepentingan Kapitalisme di Balik Kebijakan Kenaikan dan Pengurangan Subsidi BBM

Peserta Dialog: Perlu Langkah Nyata & Tekanan terhadap Pemerintah dan DPRD

Dari sisi tingkat konsumsi BBM memang kalangan menengah atas lebih besar dibandingkan kelangan menengah bawah yang jumlahnya mayoritas di negeri ini. Tetapi permasalahan ini harus dilihat dari dua sisi, pertama menaikkan harga BBM berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat dan dunia usaha. Pada tahun 2005 pemerintah telah menaikkan harga BBM sekitar 50% pada bulan Maret dan lebih dari 100% pada bulan Oktober. Hasilnya menurut Presiden SBY sendiri dalam Pidato Awal Tahun 2007 menyatakan pada tahun 2005 ada 76 ribu rakyat Indonesia yang mengalami busung lapar.

Untuk dunia usaha kenaikan harga BBM non subsidi sebesar 21% pada bulan Desember sudah menyebabkan dunia usaha meradang. Usaha kecil dan menengah merupakan kelompok usaha yang pertama kali mengalami pukulan. Padahal kelompok usaha ini menyumbang 98% penyerapan tenaga kerja dari 108,13 juta angkatan kerja tahun 2007. Kemudian pada perusahaan berskala besar, sebagaimana yang dikatakan Sofyan Wanandi (ketua Apindo), mau tidak mau mereka akan menaikkan harga jual pada awal 2008 dan melakukan efisiensi usaha. Efisiensi dilakukan dengan cara pengurangan ship kerja dan PHK.

Keadaan ini mencerminkan prospek tahun 2008 sangat suram jika gejolak kenaikan harga BBM tidak dikendalikan dan diturunkan pemerintah. Sebab pendapatan masyarakat turun, pengangguran semakin besar, dan harga-harga barang kebutuhan pokok ikut-ikutan merambat naik. Menurut data BPS awal tahun 2007 pengangguran terbuka mencapai 10,55 juta orang, sementara angkatan kerja baru tahun ini diperkirakan 2,1 juta. Padahal pada tahun 2006, 1% pertumbuhan ekonomi hanya berkolerasi dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 48 ribu orang. Dengan demikian tahun 2008 akan terjadi ledakan kemiskinan yang pada tahun 2006 saja jumlahnya mencapai 128,94 juta orang. Jadi sangat tidak tepat menaikan harga BBM untuk menghemat anggaran dan melindungi kepentingan orang-orang miskin. Masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah harus diproteksi dengan harga BBM yang murah dan pasokan yang lancar.

Dari sisi beban anggaran, memang kenaikan harga minyak mentah dunia berdampak pada besaran subsidi. Hanya saja opini yang ingin dibentuk pemerintah bahwa beban subsidi merupakan penyebab defisit APBN adalah opini yang salah kaprah. Namun opini pemerintah yang didukung para ekonom liberal selama ini berhasil menyesatkan pandangan publik. Padahal kalau APBN kita cermati, maka akan terungkap pos hutang pemerintahlah yang menjadi penyebab APBN defisit.

Dalam APBN 2007, pemerintah dan DPR menganggarkan pinjaman luar negeri sebesar Rp 40,27 trilyun, pinjaman dalam negeri dalam bentuk penerbitan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 55,06 trilyun. Jadi total hutang yang akan dipinjam pemerintah mencapai Rp 95,33 trilyun. Sementara itu jumlah cicilan pokok hutang luar negeri yang jatuh tempo mencapai Rp 54,83 trilyun, pembayaran cicilan bunga hutang luar negeri dan hutang obligasi sebesar Rp 85,08 trilyun. Dengan beban pembayaran hutang sebesar Rp 139,91 trilyun, hakikatnya APBN kita tidak menerima pemasukan baik dari pinjaman luar negeri maupun penerbitan SUN. Sebaliknya APBN 2007 tekor sebesar Rp 44,58 trilyun. Fakta pos hutang pemerintah yang membebani anggaran negara tidak pernah diungkap secara luas oleh pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah selalu menyalahkan subsidi.

Di bagian akhir pengantar dialog, saya berkesimpulan kunci permasalahan kenaikan dan kelangkaan BBM terdapat pada penguasaan sumber-sumber migas dan industri pengolahannya oleh asing baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sehingga merekalah yang mengendalikan harga dan pasar BBM dunia. Dari sisi konsep permasalahan ini sangat mudah dipecahkan. Dengan mengikuti pandangan Rasulullah saw, maka seharusnya ladang-ladang migas dan industri pengolahannya dikuasai oleh negara sebagai wakil umat atas harta milik umum. Negara-lah yang harus berinvestasi untuk menemukan dan mengeksplorasi ladang migas. Negara juga yang memproduksi BBM dan mendistribusikannya dengan harga murah.

Namun konsep yang sederhana ini secara aplikatif sulit dilaksanakan selama pemerintah kita mengadopsi Kapitalisme dan rakyat Indonesia membiarkannya. Karenanya, kerja keras memecahkan permasalahan ini adalah dengan mengingatkan dan memberikan tekanan kuat utamanya oleh masyarakat luas bahwa kebijakan pemerintah yang berkiblat pada Kapitalisme tidak akan pernah memecahkan permasalahan yang dihadapi rakyat. Justru dengan kebijakan Kapitalisnya, pemerintah telah menjadi pelayan kepentingan asing bukan pelayan kepentingan rakyat.

Mengapa pemerintah dan para ekonomnya lebih memilih pandangan Adam Smith seorang profesor yang benar-benar linglung, hidup tidak teratur dan berantakan (lihat buku Sejarah Pemikiran Ekonomi: Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern karangan Mark Skousen) dibandingkan dengan pandangan Rasulullah yang berakhlak mulia dan selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan umat?

Lanjutan tulisan ini: Peserta Dialog: Perlu Langkah Nyata & Tekanan terhadap Pemerintah dan DPRD

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *