Faktor-Faktor Penyebab Kelangkaan dan Kenaikan BBM

BBM

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Catatan Dialog Politik Ekonomi HTI Kal-Sel: Analisis Politik Ekonomi di Balik Kenaikan Harga BBM 2007

Mengenai penyebab terjadinya kenaikan harga dan kelangkaan BBM, saya menyimpulkan ada tiga faktor penyabab, yaitu: faktor teknis, faktor spekulatif, dan faktor politik ekonomi. Pertama, dari sisi teknis, kelangkaan BBM terjadi karena supply BBM bersubsidi berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal dan nasional. Berkurangnya supply BBM disebabkan adanya program konversi minyak tanah ke gas LPG dan terjadinya goncangan harga minyak dunia. Meningkatnya harga minyak dunia sebesar 40% hanya dalam waktu empat bulan, menyebabkan kemampuan finansial Pertamina mengimpor minyak mentah dan BBM menjadi sangat terbatas. Akibatnya Pertamina tidak dapat memenuhi kebutuhan kilang minyaknya yang berdampak pada berkurangnya pasokan BBM. Dalam APBN 2007, alokasi BBM bersubsidi sudah dikurangi pemerintah dari semula 37,9 juta kilo liter pada tahun 2006 menjadi 36,9 juta kilo liter pada tahun ini.

Download slide presentasi Analisis Politik Ekonomi d Balik Kenaikan dan Kelangkaan BBM 2007

Navigasi tulisan:

BBM Langka dan Mahal karena Pemerintah Lepas Tanggung Jawab

Faktor-Faktor Penyebab Kelangkaan dan Kenaikan BBM

Kepentingan Kapitalisme di Balik Kebijakan Kenaikan dan Pengurangan Subsidi BBM

Peserta Dialog: Perlu Langkah Nyata & Tekanan terhadap Pemerintah dan DPRD

Kedua, faktor spekulatif yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri adanya BBM bersubsidi dan BBM tidak bersubsidi untuk industri menyebabkan disparitas harga. Misalnya berdasarkan harga yang ditetapkan Pertamina tanggal 15 Desember 2007 untuk wilayah I, harga solar bersubsidi Rp 4.300 per liter sedangkan harga solar non subsidi mencapai Rp 8.235 per liter. Perbedaan harga ini menyebabkan terjadinya pasar gelap BBM. Sehingga sebagian pasokan BBM untuk masyarakat pada tahap distribusi diselewengkan ke industri, apalagi tingkat kenaikan harga BBM non subsidi pada Desember ini mencapai 21% lebih. Jadi kebijakan pemerintah menghapuskan sebagian subsidi memiliki dampak buruk yakni ekonomi gelap.

Dalam pengamatan saya yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia bukan negara eksportir minyak tetapi perusahaan-perusahaan pemilik ladang eksplorasi dan industri pengilangan minyak, serta para broker (spekulan). Sebagai gambaran, meskipun negara-negara OPEC menguasai 2/3 cadangan minyak dunia dan volume ekspor minyak mentahnya 40% dari ekspor dunia, negara-negara OPEC hanya memiliki sarana pengolahan minyak 10% saja. Sedangkan negara-negara maju menguasai 60% industri pengolahan minyak dunia yang mayoritas dimiliki beberapa perusahaan saja seperti Chevron, ExxonMobil, ConocoPhilips, Sheel, Texaco, BP, UNOCAL, dan Hallilburton.

Ketiga, faktor politik ekonomi sangat menentukan penguasaan dan harga minyak dunia. Faktor ini pula yang menyebabkan spekulasi lokal dan internasional, dan supply yang tidak berimbang di tingkat nasional. Di Indonesia sejak Orde Baru pemerintah telah meliberalisasi sektor hulu (upstream) migas sehingga hampir 90% produksi minyak Indonesia dikuasai asing. Paska reformasi, pemerintah dan DPR kebablasan dengan mengeluarkan UU Migas no 22 tahun 2001. Undang-undang yang draftnya dibuat oleh Amerika melalui lembaga bantuannya USAID dan Bank Pembangunan Asia semakin memantapkan liberalisasi di sektor hulu dan memberikan jalan bagi swasta dan asing berinvestasi dalam bisnis SPBU dan pendristibusian BBM. Liberalisasi sektor hilir (downstream) migas ini mendorong pemerintah untuk menaikan harga BBM dengan cara mengurangi subsidi untuk menarik investor asing.

Pada tahun 2007 undang-undang Penanaman Modal disahkan oleh DPR. Undang-Undang Penanaman Modal tidak membedakan lagi kedudukan investor dalam negeri dengan investor asing dan hampir semua sektor perekonomian dibuka untuk investor asing kecuali sektor-sektor yang tidak memberikan keuntungan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal arus liberalisasi semakin kuat. Liberalisasi khususnya terjadi pada sektor-sektor strategis dan memberikan keuntungan besar seperti sektor hilir migas. Karenanya pemerintah sangat berkepentingan menaikkan harga BBM sehingga margin keuntungan bisnis hilir BBM semakin tinggi. Margin keuntungan yang tinggi inilah yang diharapkan pemerintah dapat memberikan daya tarik besar kepada investor asing. Jadi tidak benar alasan pemerintah mengurangi subsidi untuk menghemat anggaran.

Dengan politik ekonomi yang bertumpu pada liberalisasinya Kapitalisme, sesungguhnya pemerintah telah memantapkan konsep laissez faire-nya Adam Smith dalam urusan publik. Konsep ini mengharuskan urusan publik diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar (swasta dan asing) tanpa campur tangan pemerintah. Setiap orang menurut Adam Smith harus diberikan kebebasan berproduksi dan berusaha, bila dibatasi berarti melanggar hak asasi manusia.

Konteks politik ekonomi laissez faire yang diterapkan pemerintah, menjadikan pemerintah memandang permasalahan pertumbuhan ekonomi sebagai permasalahan utama dibandingkan permasalahan kemiskinan, pengangguran, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dan pemerataan kesejahteraan. Politik ekonomi ini menempatkan aspek material lebih tinggi dibandingkan aspek kemanusiaan, sehingga tidaklah aneh masalah peningkatan produksi dan distribusi BBM dengan cara menarik investor asing lebih diperhatikan pemerintah dibandingkan masalah mahal dan langkanya harga BBM dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah lebih memilih menjadi penjaga malam daripada menjadi ibu bagi masyarakat yang senantiasa merawat dan menjaga pemenuhan kebutuhan anak-anaknya. Seorang ibu sangat berkepentingan anak-anaknya tumbuh sehat dan cerdas, memiliki akhlak yang mulia, dan mampu menjadi manusia yang berguna bagi agama. Sementara pemerintah sebagai penjaga malam, pekerjaannya hanya menjaga dan melayani harta para investor.

Politik ekonomi Kapitalis ini juga tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia, kecuali di Venezuela dan Bolivia. Di kedua negara ini, pemerintah berperan aktif mengelola ladang-ladang migas negara mereka. Sama dengan di Indonesia di negara-negara anggota OPEC dan non OPEC, pemerintah setempat menyerahkan penguasaan ladang-ladang migas kepada para investor asing. Akibatnya meskipun mayoritas eskportir migas adalah negara-negara berkembang, tetapi keuntungan dan penguasaan perdagangan migas ada di tangan perusahaan-perusahan multinasional dari Amerika, Inggris, Belanda, dan negara-negara maju lainnya.

Lihat lanjutan tulisan ini: Kepentingan Kapitalisme di Balik Kebijakan Kenaikan dan Pengurangan Subsidi BBM

Author: Admin

Share This Post On

2 Comments

  1. Tulisan anda bagus dan lugas. saya hanya ada satu pertanyaan:

    Apakah ada yang bisa kita lakukan sebagai rakyat biasa ini untuk dapat mengembalikan keadaan menjadi normal ?

    Pertanyaan yang terlalu naif mungkin, namun dampak dari semua ini akan menghancurkan negeri dalam 5 tahun kedepan…..

    Post a Reply
  2. Pertanyaan yang sangat cerdas akhi.

    Bagaimanapun perubahan sangat bergantung pada “apa maunya” rakyat.

    Untuk itu, kita sebagai rakyat biasa yang sudah tersentuh pemikiran ideologis (pola pikir Islami) wajib mendidik rakyat dengan tsaqafah Islam , memberitahukan sebab-sebab problem yang mereka hadapi, menyampaikan solusi-solusi Islam, seraya membanhun kecintaan mereka pada Allah SWT, Rasulullah SAW, plus SYARIAT-Nya (tentu bahasa dan substansi yang disampaikan disuaikan dengan level pemikiran mereka).

    Hanya saja tidak semua bagian dari rakyat mampu memahami fakta problematika yang mereka hadapi dan metode untuk menyelesaikannya. Untuk mempercepat perubahan, kita harus mendorong orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah rakyat (seperti para ulama, politisi, kalangan intelektual, birokrat, militer, dan kalangan menengah) memandang persoalan rakyat dengan pandangan Islam, dan mengajak mereka membongkar dan menghancurkan sumber-sumber persoalan rakyat. Jika lebih banyak orang-orang berpengaruh yang berpikir ideologis, akan lebih banyak lagi rakyat jelata yang mengikuti pandangan-pandangan dan pemikiran kalangan yang terideologiskan ini. Sehingga “apa maunya” rakyat dapat diarahkan untuk melakukan perubahan. Perubahan dari masyarakat sekuler yang sarat dengan keterpurukan menjadi masyarakat Islami. Perubahan dari sistem Kapitalis yang telah diterapkan di negara kita, menjadi negara yang menerapkan sistem Islam.

    Percayalah, kunci perubahan itu di tangan rakyat sehingga membangun kesadaran umum yang Islami atas mereka menjadi sangat penting. Seperti memahamkan kepada mereka bahwa problem kenaikan dan kelangkaan BBM bukan disebabkan oleh subsidi BBM, melainkan diakibatkan kebijakan pemerintah mengundang investor mengeksplotasi ladang-ladang migas milik rakyat (milik umum) sehingga kepemilikan, distribusi BBM dikuasai oleh korporat-korporat asing, sedangkan korporat asing berorientasi laba bukan berorientasi kepentingan rakyat. Kebijakan zalim ini akibat pemerintah menerapkan Kapitalisme sedangkan Kapitalisme adalah ideologi yang bertentangan dengan Islam, dengan kata lain, harus tercipta opini IDEOLOGI KAPITALIS ADALAH IDEOLOGI SESAT YANG TELAH MENYENGSARAKAN RAKYAT.

    Rakyat adalah sumber kekuasaan, sehingga untuk sebuah perubahan ideologis ke sistem Islam, ideologi Islam harus dibawa ke rakyat sehingga mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk diterapkan

    Salam

    Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>