BBM Langka dan Mahal karena Negara Lepas Tanggung Jawab

BBM

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Catatan Dialog Politik Ekonomi HTI Kal-Sel: Analisis Politik Ekonomi di Balik Kenaikan Harga BBM 2007

Download slide presentasi Analisis Politik Ekonomi d Balik Kenaikan dan Kelangkaan BBM 2007

Navigasi tulisan:

BBM Langka dan Mahal karena Pemerintah Lepas Tanggung Jawab

Faktor-Faktor Penyebab Kelangkaan dan Kenaikan BBM

Kepentingan Kapitalisme di Balik Kebijakan Kenaikan dan Pengurangan Subsidi BBM

Peserta Dialog: Perlu Langkah Nyata & Tekanan terhadap Pemerintah dan DPRD

Selasa 25 Desember Hizbut Tahrir Indonesia Kal-Sel berkerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Kal-Sel dan KPSI Kal-Sel mengadakan DIALOG POLITIK EKONOMI dengan tema Analisis Politik Ekonomi di Balik Kelangkaan dan Kenaikan Harga BBM 2007. Acara yang bertempat di Rumah Makan Bubur Ayam Arjuna Banjarmasin diikuti kalangan intelektual dari HTI, MES, KPSI, Bappeda Banjarmasin, dosen Fakultas Ekonomi Unlam, dosen Politeknik Negeri Banjarmasin, Mantan Rektor Universitas Islam Kalimantan, PDAM Banjarmasin, praktisi Bank Syariah, dll. Dialog ini juga dihadiri wartawan media cetak Banjarmasin Post, Barito Post, Kalimantan Post, Serambi Ummah. Dari media elektronik Trans 7, RRI, Radio Abdi Persada FM, Nirwana FM, dan Madinatus Salam FM. Dialog ini menghadirkan Drs Hermani Abdurrahman (Mantan Dirut BPD Kal-Sel/Ketua MES Kal-Sel) dan saya sendiri Hidayatullah Muttaqin (Departemen Politik HTI Kal-Sel/Staf Pengajar Ekonomi Pembangunan Unlam) sebagai pembicara. Berikut catatan yang dapat saya himpun dari kegiatan tersebut:

Dalam pemaparannya Bapak Hermani Abdurrahman menyatakan BBM langka dan mahal karena negara kita tidak diberokahi Allah SWT. Indonesia meskipun mayoritas penduduknya muslim, para pemimpinnya tidak becus mengelola negara. Mereka meninggalkan syariat Islam dan memilih produk kebijakan Kapitalisme Barat. Akibatnya berbagai kebijakan di negeri ini tunduk pada kepentingan asing. Ia mencontohkan bagaimana IMF menekan Indonesia dengan 140 item LoI-nya. Dalam LoI tersebut salah satunya IMF memaksa Indonesia untuk mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM. Kebijakan penghapusan subsidi sampai sekarang terus berlanjut meskipun kesepakatan dengan IMF tidak diperpanjang lagi.

Mengenai kelangkaan BBM di Kalimantan Selatan, beliau mendapatkan informasi dari suatu sumber bahwa Pertamina UPms Banjarmasin memang mengurangi jatah pasokan BBM bersubsidi untuk SPBU. Jatah yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan selama satu tahun tetapi sudah habis pada bulan Oktober. Akibatnya persediaan BBM di SPBU tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga. Menurut data Pertamina UPms Banjarmasin, setiap hari kebutuhan BBM di Kalimantan Selatan untuk premium 900 kilo liter, minyak tanah 540 kilo liter, solar 1.800 kilo liter. Beliau menambahkan problem ketidakcukupan pasokan BBM ini juga disebabkan kesalahan manajemen Pertamina, karena memberikan ijin pendirian SPBU-SPBU baru tanpa memperhitungkan berapa penambahan supply BBM yang mencukupi kebutuhan SPBU seluruhnya.

Mantan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kal-Sel menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang lamban menyikapi kelangkaan BBM dan seolah-olah berlepastangan dengan alasan masalah supply BBM bukan kewenangan pemerintah provinsi. Beliau mengatakan di Kalimantan Tengah kelangkaan BBM hanya terjadi dalam satu hari saja, sementara di Kalimantan Selatan krisis BBM sudah berlangsung dua minggu.

Sementara itu saya dalam pengantar dialog menyayangkan kelangkaan dan lonjakan harga BBM tidak disertai adanya tanggung jawab dari pihak-pihak yang semestinya bertanggungjawab. Pertamina selaku BUMN yang diberikan kewenangan mendistribusikan BBM selalu menyalahkan masyarakat dengan alasan pasokan BBM cukup dan lancar padahal di lapangan hampir setiap hari warga antri di SPBU. Sedangkan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin meskipun geram terhadap kinerja Pertamina tidak mau bertanggungjawab dengan alasan supply dan distribusi BBM bukan kewenangannya. Rudy Arifin malah berencana mengundang investor baru untuk mendirikan SPBU-SPBU. Ia menyebut PT Global Artha Borneo sudah melirik Kalimantan Selatan, dan berharap para investor asing seperti Petronas, Sheel, dan Cevron juga berinvestasi di daerah ini. Di sisi lain kesulitan masyarakat mendapatkan BBM sama sekali tidak mendapatkan respon pemerintah pusat. Pemerintah pusat selaku pengambil kebijakan tertinggi senantiasa mendudukan dirinya hanya sebagai penonton dengan alasan semuanya sudah diatur sesuai mekanisme pasar.

Hal yang menarik dari pernyataan Gubernur Rudy Arifin, bahwa anggapan dia Pertamina tidak becus sehingga dia akan mengundang dan mempermudah investor asing dan swasta untuk menggarap sektor hilir migas di Kalimantan Selatan. Apakah masalah kelangkaan dan kenaikan harga BBM merupakan rekayasa untuk membuat Pertamina tersudut dan menjadi pembenar bagi pemerintah untuk memasukkan investor asing di bisnis vital dan sangat menguntungkan ini?

Masalah kelangkaan BBM di Kalimantan Selatan dan berbagai daerah lainnya, seiring dengan rencana pemerintah untuk membatasi pemakaian premium bersubsidi yakni yang beroktan 88 dan dialihkan ke premium non subsidi yang beroktan 90 dan pertamax. Kemungkinan terkaitnya masalah kelangkaan BBM dengan rencana pemerintah ini sangat besar. Namun beberapa waktu yang lalu di media Wapres Jusuf Kalla menyatakan rencana pembatasan pemakaian BBM bersubsidi ini belum matang masih berupa konsep. Jadi alangkah malangnya rakyat Indonesia diberi kabar buruk, sebab pemerintah dengan gampangnya menyatakan kepada masyarakat akan melakukan kebijakan ini, padahal rencana pembatasan dan pengalihan tersebut masih dalam pengkajian. Saya sangat ingat dengan sabda Rasulullah, Jadilah seorang yang memberi kabar baik (mubasyir), dan janganlah menjadi seorang yang menakutkan (munaffir). Mudahkanlah dan jangan mempersulit (HR Bukari).

lanjutan tulisan ini: Faktor-Faktor Penyebab Kelangkaan dan Kenaikan BBM

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *