Batasi Kepemilikan Kebun Kelapa Sawit oleh Asing dan Swasta

MEDIA

MEREKA BICARA: MINYAK GORENG
Rabu, 23-04-2008 | 00:43:49
Banjarmasin Post
Subsidi minyak goreng ke daerah yang digulirkan pemerintan dinilai tidak efektif. Kebijakan subsidi dianggap hanya sebatas prograam reaksioner tanpa arah.
Utamakan Kebutuhan Nasional
Hidayatullah Mutaqin, Pengamat Ekonomi

SEHARUSNYA pemerintah melihat dulu akar permasalahannya terkait mahalnya minyak goreng saat ini. Jadi subsidi sendiri bukan solusi tepat karena faktanya justru banyak menuai masalah baru. Seperti sistem pembagian yang tak merata dan tidak tepat sasaran. Subsidi sendiri biasanya hanya bersifat sementara atau temporer, sehingga masalahpun tak pernah selesai secara tuntas.

Sebenarnya kesulitan minyak goreng tak akan terjadi mengingat Indonesia penghasil minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Memang cukup ironi bangsa kita penghasil minyak sawit mentah justru mengalami kelangkaan dan tingginya harga minyak dalam negeri

Untuk bisa mengatasi hal ini pemerintah harus meminta para produsen minyak sawit mentah untuk mengutamakan kebutuhan nasional. Bila pasokan dalam negeri sudah terjamin baru dijual ke luar negeri.

Selain itu perlu dilakukan regulasi pembatasan kepemilikan kebun kelapa sawit. Jangan didominasi swasta dan investor asing. Karena dikhawatirkan pihak investor lebih suka menjual ke luar negeri dengan alasan harga jual lebih mahal.(mia)
Harus Diambil Alih
Emiliya, Mahasiswa

MEMANG cukup ironi, bangsa kita yang dikenal kaya akan sumber daya alam termasuk kepala sawit bisa mengalami mahalnya minyak goreng di pasaran. Ini membuktikan kalau produsen minyak sawit belum optimal melakukan upaya penurunan harga.

Jadi seharunya pemerintah mengambil alih distribusi minyak goreng dalam operasi pasar atau program stabilisasi harga. Selain kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi, harga dipasaran juga bisa lebih stabil dibanding sekararang.

Selain itu pemerintah bisa mengatasi adanya dugaan permainan spekulan dalam mendistribusikan minyak goreng kepada konsumen. Begitu pula dalam penyaluran minyak goreng bersubsidi ke masyarakat juga harus tepat sasaran. Karena di sejumlah daerah penyaluran minyak goreng bersubsidi masih menuai masalah, seperti banyaknya warga miskin yang tidak mengetahui adanya pembagian minyak bersubsidi.

Selain itu lokasi penyaluran juga jangan terlalu jauh dari pemukiman warga sehingga ada kemudahan bagi warga untuk membeli minyak dengan harga lebih murah.(mia)
Kurangnya Pengawasan
Suryani , Masyarakat

PEMERINTAH memang harus mengedepankan solusi yang cepat agar masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng. Padahal, harga kebutuhan pokok yang lain sudah melonjak seperti minyak tanah, gula dan sebagainya.

Yang jelas mahalnya harga minyak goreng berdampak pada perekonomian masyarakat. Seperti para pedagang makanan yang kebingungan mengatasi mahalnya harga minyak goreng. Untuk menaikkan harga makanan, pedagang khawatir bisa mengurangi pembeli.

Adanya kebijakan subsidi minyak goreng maupun operasi pasar memang cukup bagus untuk mengatasi permasalahan ini. Namun saya berharap ada pengawasan insentif sehingga pelaksaan penyaluran minyak goreng bersubsidi tidak menimbulkan masalah.

Seperti kita dengar banyak warga yang mengeluh tidak bisa mendapatkan minyak goreng bersubsidi karena tidak menerima kupon. Saya pun terpaksa melakukan penghematan penggunaan minyak goreng karena kebutuhan hidup saat ini semakin berat. Mengingat terus melonjaknya harga kebutuhan pokok lainnya seperti minyak tanah dan gula.(mia)

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *