Barter Pasal Lumpur Lapindo dan Pasal BBM

Sumber Gambar: Suara Pembaharuan

Apabila antara lumpur dan BBM kita bandingkan, sudah pasti tentunya lumpur tidak akan pernah memiliki nilai yang setara dengan BBM. Namun berbeda halnya dengan lumpur “hasil produksi” Lapindo. Dengan volume yang begitu besar, lumpur produksi Lapindo menjadi bernilai yang tak pernah terduga sebelumnya. Hanya saja memang nilainya adalah dalam bentuk kerugian yang harus ditanggung, bukan nilai ekonomis seperti halnya BBM.

Sebagaimana yang diberitakan secara berturut-turut dalam dua hari oleh surat kabar harian Media Indonesia Sabtu/ 7 April dan ahad/ 8 April 2012, dalam pasal 18 terdapat dua keganjilan dalam APBN P 2012 yang disahkan DPR akhir maret lalu. Keganjilan pertama, terdapat tambahan ayat c dalam pasal 18 yang semulanya hanya ada terdapat dua ayat, yaitu a dan b. Keganjilan kedua, terdapat penambahan anggara bagi BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Siduarjo) sebesar Rp300 miliar, sehingga yang pada awalnya hanya Rp1,3 trilun berubah menjadi Rp1,6 triliun.

Bahkan, masih menurut harian media Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp6 triliun lebih untuk menanggulangi lumpur Lapindo. Sementara itu, PT Lapindo Brantas ternyata hanya mengeluarkan dana Rp3,8 triliun. Dan dari jumlah itu pun baru dibayarkan sebesar Rp2,9 triliun. Artinya, pemerintah seolah-olah adalah penanggung jawab utama dari lumpur Lapindo tersebut, bukan PT Lapindo Brantas. Padahal hasil audit BPK mengatakan bahwa lumpur Lapindo bukanlah bencana alam.

Adanya dua buah keganjilan dalam UU APBN P 2012 pasal 18 ini membuat sejumlah pihak mencurigai telah terjadi semacam transaksi kepentingan (barter pasal) antara dua partai (Golkar dan Demokrat) yang sama-sama tergabung dalam Setgab. Partai Demokrat dalam hal ini tentunya adalah mewakili pemerintahan SBY yang sangat berkepentingan untuk mencari dukungan partai lain demi “mensukseskan” kenaikan harga BBM. Di pihak lain, yaitu partai Golkar menjadi perwakilan bagi PT Lapindo Brantas (anak usaha dari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie).

Terjadinya barter Pasal Lumpur dan Pasal BBM ini menambah deretan bukti nyata bagi masyarakat Indonesia bahwa kepentingan terbesar dan tertinggi bagi DPR dan pemerintah adalah kepentingan partai dan kelompok. Kepentingan rakyat banyak? Urusan belakangan. [Jurnal Ekonomi Ideologis/Hatta]

Referensi:

Koran harian Media Indonesia, Sabtu/ 7 April dan ahad/ 8 April 2012.

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *