Barat Ancam Cina Terkait Masalah Bahan Mentah

EKONOMI: Internasional

Cina

oleh Hidayatullah Muttaqin

Meskipun telah menjadi anggota World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Bebas Dunia, Cina tetap menjadi negara yang menerapkan pajak ekspor. Kebijakan Cina mengenakan pajak ekspor menyebabkan produk bahan mentah seperti bouksit dan timah lebih banyak tertahan di pasaran domestik.

Dengan kebijakan ini, industri di Cina, misalnya industri baja mendapatkan bahan baku yang murah sehingga memiliki keunggulan harga ketika memasuki pasar internasional. Sebaliknya, kebijakan Cina menahan bahan mentahnya di tingkat domestik berdampak pada kurangnya supply bahan mentah di pasar internasional. Akibatnya harga-harga bahan mentah yang lebih mahal mendorong industri-industri negara Barat kesulitan bersaing dengan industri Cina.

Terancam kepentingan dagangannya, negara-negara Barat yang tergabung dalam Uni Eropa dan Amerika Serikat mengancam akan mengadukan Cina ke WTO. Seperti yang dilaporkan Deutsche Welle (23/6/2009), Komisaris Urusan Perdagangan Uni Eropa Catherine Ashton menentang langkah Cina menerapkan pajak ekspor. Menurut Catherine, pembatasan dagang Cina terhadap bahan baku menyebabkan terjadinya kenaikan harga di seluruh dunia, sehingga semakin membebani perusahaan yang sekarang sedang lesu.

Penentangan kebijakan perdagangan oleh Barat terhadap Cina ini, memberikan gambaran bahwa barat menjadikan WTO sebagai institusi yang berfungsi untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan perdagangan Barat khususnya korporasi-korporasi mereka. Begitu pula, di balik penentangan Barat terhadap kebijakan Cina sebenarnya Barat juga memiliki beragam sistem hambatan untuk membatasi penetrasi produk asing ke pasaran mereka. Misalnya barat menerapkan standar atas suatu jenis produk ekspor negara lain sebagai syarat masuk ke pasaran mereka.

Berbeda dengan Cina yang mengerti maksud dan tujuan Barat dalam perdagangan bebas, pemerintah negara kita justru menerapkan kebijakan yang menguntungkan asing dan merugikan kepentingan dalam negeri.

Sebagian besar sumber daya alam negeri kita justru diprivatisasi dan diserahkan kepada swasta dan asing. Bahkan lebih dari itu, pemerintah cenderung memberi kelonggaran agar bahan mentah Indonesia lebih banyak “terbang” ke luar negeri dibandingkan memasok kebutuhan lokal. Akibatnya industri lokal lebih sering menghadapi kesulitan pemenuhan bahan baku, termasuk PLN yang terbatas pemenuhan sumber daya energinya.

Nampak sekali pemerintah tidak memiliki visi bagaimana mengelola sumber daya alam dan industri nasional, termasuk menghadapi perdagangan bebas. Pemerintah hanya mengikuti “apa maunya” Barat.

Berbeda dengan Indonesia, Cina mengerti betapa vitalnya bahan mentah (termasuk sumber daya energi) sehingga memproteksi agar China dapat memanfaatkan bahan mentah tsb untuk kepentingan industrinya. Begitu pula, Barat sangat mengerti vitalnya bahan mentah. Meskipun sudah memiliki korporasi-korporasi tambang yg bercokol di dunia ketiga, Barat memandang negara-negara lain yg memiliki bahan mentah harus mengekspornya ke negara-negara Barat untuk kepentingan industri mereka

Inilah Indonesia dikelola tanpa visi kemandirian, yang cenderung dikelola sekedar memenuhi “hasrat” Barat. Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar visi kemandirian, sebab kemandirian membutuhkan tujuan, standar, dan metode tertentu. Indonesia membutuhkan visi ideologis, yakni visi Islam. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/www.jurnal-ekonomi.org]

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *