Awas Pra Kondisi Pemerintah Menaikkan Harga BBM!!!

Gambar: Metrotvnews.com

Pemerinah rupanya pantang menyerah dan tidak kehabisan akal untuk mencegah “jebolnya APBN” gara-gara konsumsi BBM bersubsidi yang semakin besar dan voletailnya harga minyak mentah dunia.

Lantas apa kiat pemerintah untuk mengerem Jebolnya APBN-P 2012 tersebut setelah kiat sebelumnya yaitu dengan menaikkan harga sudah tertunda?

Sebagaimana yang dimuat Kontan, pemerintah sedang menggarap secara serius kebijakan pembatasan quota BBM bersubsidi. Dalam tahap awal, pemerintah akan melarang mobil dinas pemerintah, kendaraan miliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan juga BUMD memakai bensin bersubsidi. Jumlah kendaraan dari tiga (3) jenis golongan pengguna BBM ini diperkirakan mencapai 10.000 buah unit. Pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah sedianya direncanakan terlaksana di awal bulan mei 2012 ini, adapun untuk kendaraan pribadi direncanakan pada bulan juli 2012.

Dengan pembatasan pengguna dan sekaligus quota BBM bersubsidi ini, pemerintah menghitung dapat menyusutkan penggunaan BBM bersubsidi sebesar 7 juta kilo liter. Namun anehnya disisi lain, KESDM juga mengakui bahwa beleid (kebijakan) ini dapat mengakibatkan pembengkakan bujet yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mendanai tambahan biaya kendaraan dinas.

Berdasarkan hal tersebut, pengambilan kebijakan pembatasan ini sesungguhnya sangatlah tidak berkesesuaian satu sama lainnya. Ingin menutup lubang yang satu, namun justru akan membuka lubang yang lain. Karenanya yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa membuat kebijakan yang justru menganulir kebijakan yang pertama. Dari sini bisa kita pahami bahwa, pembatasan pengguna BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah termasuk BUMN dan BUMD sebenarnya hanyalah sasaran antara yang hendak di raih pemerintah. Adapun sasaran finalnya adalah agar masyarakat secara umum (baik itu mobil pribadi maupun pengguna sepeda motor) mengikuti dan mencontoh kendaraan dinas pemerintah tersebut.

Itu dari sisi pembatasan pengguna BBM, adapun dari sisi pembatasan quota (jumlah yang tersedia atau jatah) juga akan kita dapati siasat pemerintah. Dengan adanya pembatasan, sudah barang tentu ketika konsumsi BBM bersubsidi melebihi batas quota yang ditetapkan pemerintah, maka secara otomatis harga BBM yang didistribusikan sudah bukan BBM bersubsidi lagi. Melainkan BBM dengan Harga Pasar (keekonomian).

Mungkin ada yang bertanya, bukankah pemerintah dilarang menaikkan harga BBM apabila harga rata-rata ICP selama enam bulan terakhir belum melebihi 15% (US$120,75 per barel) dari asumsi APBN-P 2012 (US$105 per barel)? Pemerintah memang tidak menaikkan harga, namun quota (jatah) BBM bersubsidinya habis. Jadi mau tidak mau harus menggunakan BBM dengan harga pasar. Terlebih lagi tidak ada satu pun pasal dalam APBN-P 2012 yang mewajibkan pemerintah untuk menambah quota BBM bersubsidi apabila quotanya sudah terlampaui. Justru yang ada adalah peraturan yang memerintahkan agar dilakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 22/2011 tentang APBN 2012 pasal 4.

Meskipun memang langkah yang diambil pemerintah ini masih belum menghapus sepenuhnya subsidi untuk BBM seperti yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan termaktub di dalam Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005 – 2025 selama ini. Dalam proses komunikasi ke masyarakat, ini adalah salah satu siasat yang diciptakan pemerintah untuk mengkondisikan diterimanya kebijakan menaikkan harga BBM. [Jurnal Ekonomi Ideologis/Hatta]

Referensi:

Kontan (18/4/2012), Penggunaan BBM Bisa Susut 7 juta kilo liter.

MediaIndonesia.com (17/4/2012), Pemerintah Pertahankan Kuota BBM Bersubsidi 40 Juta Kilo liter

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *