APBN Alat Kepentingan Kapitalis Lokal dan Imperialis Asing

oleh: Syabab Hizbut Tahrir Banglades

PENGANTAR

Setiap tahun pengaruh negara-negara imperialis terhadap Banglades terjadi saat pertemuan Forum Pembangunan Banglades (sebelumnya bernama Konsursium Paris). Tahun ini pertemuan forum tersebut dilakukan pada 16 sampai 17 Mei di Daka. Dalam pertemuan ini, Menteri Keuangan Saifur Rahman, merasa puas dengan apa yang disebutnya mitra pembangunan (IMF/ Bank Dunia dan lain-lainnya) yang menjanjikan uang (pinjaman dan hibah) untuk membantu pembangunan nasional Banglades. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bantuan sebesar 2 milyar dolar AS untuk 3 tahun.

Pemerintah kita merasa bangga dengan dana yang diperolehnya dari badan-badan donor. Mereka mengklaim hanya hal ini sebagai pemecahan masalah ekonomi nasional.

Dalam tulisan ini akan diungkapkan tekanan Kapitalis atas anggaran negara dan ditunjukkan bagaimana keseluruhan ekonomi Banglades.

DASAR ANGGARAN DAN FILOSOFINYA

Anggaran Belanja

Anggaran merupakan suatu rencana penerimaan dan pengeluaran (belanja) dalam satu periode. Anggaran juga mencerminkan seluruh kebijakan negeri yang bersangkutan. Pembicaraan umum atas anggaran belanja yang dihadirkan setiap tahunnya di media massa dan para politikus dari partai yang berkuasa mengklaim bahwa masalah tersebut sebagai kemungkinan terbaik bagi bangsa Banglades, sementara pihak oposisi mengkritiknya bahwa anggaran negara tersebut tidak memihak rakyat. Seperti biasanya di Banglades, bukannya menunjukkan penyakit nasional Banglades dengan sungguh-sungguh, mereka malah menjadikan masalah tersebut sebagai komoditas politik untuk keuntungan mereka sendiri.

Sisi Penerimaan Anggaran Negara

Setiap tahun saat anggaran negara dipublikasikan, salah satu pembicaraan umum adalah bahwa target penerimaan tidak tercapai. Pajak sebagai sumber penerimaan utama negara (sekitar 95% dari penerimaan anggaran Banglades), terutama pajak impor (66% dari seluruh penerimaan pajak). Konstribusi VAT (termasuk pajak impor) sekarang ini di atas 40%.

Atas nama restrukturisasi dan perubahan rejim administrasi pajak, GOB mengurangi pajak barang-barang mewah seperti mobil baru, televisi dan lemari es, saat VAT (Nilai Tambah Pajak) ditujukan kepada jasa/pelayan penting. Tahun ini GOB memasukkan 11 sektor pelayanan baru dalam VAT termasuk di dalamnya pelayanan institusi pendidikan dan doktor. VAT yang demikian merupakan suatu sistem yang tidak wajar di mana setiap individu, apakah kaya atau miskin, membayar pajak dalam jumlah yang sama untuk konsumsi suatu produk dan jasa. Melalui proses ini GOB mengurangi kemampuan daya beli (purchasing power) orang-orang miskin. Sistem perpajakan negeri ini dan para pejabat korup sangat zalim terhadap orang-orang yang pendapatan tahunannya rendah (yang jumlahnya mayoritas), sementara industrialis kaya dan perusahaan-perusahaan lokal berusaha menghindari pembayaran pajak. Sistem perpajakan yang menjadi sumber utama penerimaan pemerintah, tidak lebih dari suatu sistem yang menekan bangsa – yang kuat dan kaya menghindari pembayaran pajak saat kelas menengah dan orang-orang miskin membayar pajak personal. Sistem tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga menguntungkan orang-orang kaya dan membuat orang-orang miskin menjadi lebih miskin.

Sisi Pengeluaran Anggaran Negara

Sisi pengeluaran negara terdiri atas dua aspek: pengeluaran rutin dan program pembangunan tahunan (ADP). Pembicaraan umum di sini adalah rasio antara pengeluaran rutin dengan program pembangunan tahunan. Dari rasio tersebut terdapat selisih berupa penerimaan shortfall, pemerintah cenderung pada ADP, melakukan pinjaman luar negeri, dan pinjaman domestik. Pinjaman domestik dan pinjaman luar negeri memang menyelesaikan masalah dalam jangka pendek tetapi memperuncing masalah dalam jangka panjang. Melalaikan pandangan strategis jangka panjang, pemerintah lebih memilih alternatif jangka pendek yang cenderung membuka pintu korupsi dan keuntungan politik mereka. Kasus yang ditangani bagaimana GOB melakukan kesepakatan dalam ladang gas Sangu (lepas pantai). Untuk keuntungan politik, GOB menandatangani persetujuan PSC dengan IOCs tanpa melakukan penilaian sama sekali kemudian partai yang berkuasa ingin mempermalukan pemerintahan sebelumnya dengan menunjukkan kegagalan dalam mengelola sektor gas. Sekarang kita menghadapi masalah serius dalam suplai gas di Chittagong an produksi pupuk nasional sehingga sangat berdampak pada sektor pertanian dan energi.

Dalam laporan Komisi Peninjau Belanja Publik terbaru dikatakan meningkatnya sisa uang masyarakat dalam proyek-proyek ADP. Dana yang dialokasikan pada proyek-proyek didasarkan pertimbangan politik dan banyak proyek yang memakan waktu yang baru berakhir 44 hingga 152 tahun yang disebabkan oleh cara pembiayaan yang dilakukan pemerintah. Sementara para pejabat korup menghentikan pendanaan ADP, pemerintah Banglades terus mendapatkan pinjaman yang lebih banyak untuk menambah pendanaan ADP sehingga negeri ini secara terus menerus diperbudak. Yang pasti hal ini sama dengan menaruh uang dalam kerangjang yang tidak ada dasarnya.

Lagi pula sejak Banglades tidak mempunyai kebijakan pembangunan sendiri, pemerintah Banglades tidak dapat memutuskan secara bebas (independen) mana sektor-sektor yang diprioritaskan dan sumber daya-sumber daya yang dialokasikan. Misalnya, komposisi pengeluaran pembangunan menunjukkan bahwa bagian sektor sosial (pendidikan, urusan keagamaan, kontrol perkembangan penduduk, keluarga berencana, kesejahteraan sosial, olah raga dan kebudayaan) yang ditingkatkan dari 10% pada 1985/86-1989/90 menjadi 23% pada 1995/96-1998/99. Peningkatan pada sektor pelayanan sosial tersebut dilakukan dengan mengorbankan perekonomian seperti sektor industri, pertanian, energi dan infrastruktur dengan komposisi 40%. Hal itulah mengapa kita mengamati bahwa Banglades membelanjakan sebanyak Tk 121 crore di bidang olah raga, kebudayaan dan hiburan, sementara lebih dari 50% penduduk Banglades tidak mendapatkan pelayan kesehatan yang layak.

Sebagai tambahan terhadap masalah di atas, uang rakyat yang lenyap sangat besar setiap tahunnya akibat korups yang mengakar luas (kira-kira US $ 1,3 milyar) yang sangat berdampak buruk terhadap angaran belanja negara. Crore demi crore Taka dihabiskan untuk pemeliharaan departemen pemerintah yang tidak efisien.

PERAN MITRA PEMBANGUNAN – TIPU DAYA NEGARA-NEGARA IMPERIALIS

Tingkat Utang

Mitra pembangunan, yang sebelumnya dikenal sebagai badan-badan donor, datang ke negeri ini ketika Banglades mengalami defisist fiskal (defisit anggaran) dan krisis cadangan devisa. Banglades mengambil pinjaman untuk memenuhi agenda pembangunannya. Lebih dari 30 tahun terakhir, Banglades telah menarik pinjaman sebesar Tk 180.000 crore dari badan-badan donor. Banglades termasuk negara-negara pengutang berat (HIPC – Highly Indebted Poor Country), menurut ukuran Bang Dunia. Jumlah utang terhadap GDP (Gross Domestic Product) adalah 40% (1998-99) sedangkan pembayaran utang $ 80 crore yang merepresentasikan sekitar 15% dari jumlah ekspor dan 2,1% GDP. Beban utang perkapita Banglades meningkat dari $ 6,59 pada tahun 1973-74 menjadi $ 115,9 pada tahun 1998-99. Meskipun mitra pembangunan menyediakan pinjaman dan hibah untuk program pembangunan, mereka mengusahakan pengaruh mereka dalam setiap sektor ekonomi dan negara. Atas masalah defisit fiskal, mereka menyarankan diturunkannya belanja rutin, privatisasi BUMN yang merugi, mengurangi peranan pemerintah dalam produksi dan penjualan barang-barang dan jasa, serta mengurangi kontrol yang berlebihan atas perekonomian. Mereka meminta Banglades memprivatisasi pelabuhan, sarana transportasi air, rel kereta api, sektor energi, jasa telepon (meskipun sektor usaha tersebut sebenarnya menguntungkan), dan lain sebagainya. Setelah memperbudak seluruh bagian negeri ini dengan pinjaman berbunga mereka yang menyesakkan, mereka sekarang menekan Banglades untuk menjual aspek-aspek ekonomi paling penting sebagai satu-satunya cara mengurangi defisit.

Sistem Mata Uang Mengambang

IMF memaksa Banglades mengadopsi sistem mata uang mengambang ketika terjadi permasalahan neraca pembayaran. Sistem mengambang berarti pasar (supply dan demand) yang menentukan nilai tukar taka. Hal itu sama saja dengan mengeliminasi peranan Bank Banglades sebagai regulator (pengatur) pergerakan mata uang dalam pasar. Di Banglades sumber utama perolehan mata uang asing adalah memalui ekspor dan kiriman pendapatan orang Banglades di luar negeri, sementara permintaan mata uang asing datang dari impor. Dalam skenario baru ini, Amerika Serikat dan negara-negara imperialis lainnya dapat dengan mudah mempermainkan ekonomi Banglades. Hal ini akan memudahkan perusahaan-perusahaan multinasional untuk membeli dan menguasai sumber daya alam Banglades, menguasai pasar dalam negeri dengan produk-produk mereka, dan merusak industri lokal. Lagi pula, nilai taka dalam sistem ini cenderung menurun terhadap dolar AS sehingga menyebabkan inflasi naik. Hasil akhirnya adalah penderitaan bagi rakat yang mendapati harga barang-barang kebutuhan membumbung sementara nilai riil gaji mereka turun.

Sistem seperti ini juga akan menarik para pedagang mata uang dan investor fortopolio asing (spekulan) untuk mendapatkan untung dengan cepat. Kami tidak dapat melupakan pengalaman krisis keuangan Asia Tenggara seperti yang dialami Thailand, Malaysia dan Indonesia. Nasib serupa sedang menanti kita hari ini.

Siapa yang Membuat APBN Banglades?

Apa yang diakui Bank Dunia selama ini bahwa yang mereka lakukan adalah atas nama bantuan keuangan dan teknis. Bank Dunia melalui Kredit Manajemen Sumber Daya Publiknya 1992 telah mengendalikan pembuatan anggaran negara secara menyeluruh. Kontrol Bank Dunia tidak terbatas pada pengeluaran negara saja. Bank Dunia juga menentukan sektor yang mana saja mendapatkan prioritas dan sumber-sumber penerimaan yang digunakan. Bank Dunia melalui Program Investasi Publiknya juga membatasi investasi pada sektor pertanian, sehingga kebijakan ini menghalangi Banglades untuk berswasembda dalam pertanian. Wajar bila dalam pikiran orang muncul pertanyaan: Siapa yang membuat Anggaran Banglades?

Bank Dunia memaksa Banglades menerima metode baru – Paper Strategi Pengurangan Kemiskinan (PRSP) yang akan menggantikan Rencana Lima Tahun yang telah disiapkan Banglades. Di bawah penyamaran nama ini, Bank Dunia sebenarnya memaksa kita menerima Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjusment Program – SAP).

PRSP secara tegas membatasi peranan negara dengan menjadikan “sektor swasta menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.” Dalam dokumen negara tersebut ditekankan bahwa Banglades perlu meningkatkan pertumbuhan GDPnya sebesar 7% setiap tahun untuk mengatasi kemiskinan. Dengan kata lain, perekonomian kita harus dibuka untuk perusahan-perusahaan kaya multinasional untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan biaya produksi rendah dan eksploitasi tenaga kerja Banglades yang murah. Manakala perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang banyak dan kekayaannya meningkat, maka kekayaan mereka tersebut “menetes ke bawah” (trickle down) rakyat banyak dan mengurangi kemiskinan. Inilah yang mereka sebut “pertumbuhan ekonomi memihak orang-orang miskin”! Seluruh pendekatan dalam PRSP merupakan khas eksploitasi konco Kapitalisme.

Pada kenyataannya apa yang dilakukan Bank Dunia malah membinasakan seluruh Afrika dan Amerika Latin dalam tahun 1980-an dengan memaksa mereka menerima Program Penyesuaian Strutural.

Menciptakan Institusi Baru

Terlepas dari pengaruh kebijakan langsung, badan-badan donor asing menciptakan institusi-institusi di dalam negeri Banglades untuk meningkatkan kontrol dan pengawasan mereka agar Banglades melaksanakan kebijakan berdasarkan cara-cara yang telah mereka buat. Kami melihat organisasi seperti Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) – badan pendanaan yang diciptakan Bank Dunia untuk membiayaii proyek-proyek infrastruktur dan Infrastructure Investment Facilitacion Center (IIFC) yang bertindak sebagai konsultan perusahaan-perusahaan multinasional yang akan menanamkan modalnya di Banglades. IIFC merupakan konsultan lokal untuk SSAB saat usulan proyek Stevedoring Service Banglades (SSAB) dengan IDCOL yang siap membiayai. Hal serupa juga terjadi dalam sektor energi di mana setelah menciptakan kondisi yang sama, perusahaan-perusahaan seperti AES dapat datang ke Banglades, dengan resiko mereka diminimalisir langsung oleh Bank Dunia, dan akhirnya didanai oleh IDCOl. Ini adalah contoh bagaimana badan-badan multilateral berperanan secara langsung membantu perusahaan-perusahaan multinasional untuk datang, menanamkan modal, dan memperoleh keuntungan dengan mengorbankan rakyat Banglades.

Bank Dunia dan IMF – Perkumpulan Ekonomi Imperialis

Kita harus mengingat dalam pikiran kita bahwa instutisi Bank Dunia dan IMF ada sebagai hasil sebuah Konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods (USA) tahun 1944 di akhir Perang Dunia II. Badan-badan tersebut tidak berdasarkan satu negara satu suara. Setiap negara anggota mempunyai 250 suara. Sebagai tambahan, sebuah negara dapat membeli satu suara dengan membeli saham Bank Dunia seharga US $ 100 ribu. Dengan sistem ini, Amerika menggenggam jumlah suara terbanyak dan negara-negara maju memiliki lebih dari 60% suara. Negara-negara utama adalah Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis dan Cina. Kondisi serupa juga terjadi pada IMF. Enam negara utama tersebut menguasai 45% suara di IMF dan 50% suara di Bang Dunia. Amerika, Inggris, Perancis, Cina merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Mereka juga anggota negara-negara G8. Oleh karena itu, imperialis yang sama pada satu sisi menyerang dan menduduki Iraq dan sisi lain mengenakan topeng bersahabat dengan dunia miskin dan terbelakang, dengan mempersembahkan diri mereka untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup.

Kenyataannya, negara-negara imperialis tersebut menggunakan PBB untuk memutuskan strategi politik dan militer mereka dalam menduduki dan menggerogoti negara-negara lain pada saat yang sama mereka juga menggunakan Bank Dunia dan IMF untuk memutuskan strategi ekonomi mereka dalam bagaiaman mengontrol sumber daya-sumber daya negara-negara lain demi keuntungan mereka sendiri. Konsultan Bank Dunia dengan sederhana menyatakan: “kami tidak ingin membuat persetujuan masing-masing dan setiap investasi, apa yang kami inginkan adalah memaksanakan kebijakan kami”¦.”

Kesimpulan

Banglades merupakan negara yang membebek pada sistem Kapitalisme. Dasar keseluruhan sistem negara ini dibangun di atas manfaat dan ketamakan. Korupsi dan kriminalitas dalam negara dan masyarakat telah mencapai proporsi yang sangat mengkhawatirkan.

Dr Kamal Hussain, mengakui: “Ini merupakan krisis pemerintahan – yang tidak seorangpun dapat menjawabnya. Dan rakyat frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap kami.” Moshed Khan, Menteri Luar Negeri secara terang-terangan mengakui sumber korupsi tidak terpisahkan dengan sistem negara ketika dia mengatakan: “Sebenarnya kita telah berbohong sejak hari kita diambil sumpah. Kita telah menghabiskan banyak waktu apa yang kita lakukanselama kampanye pemilihan umum. Apakah anda mengira seorang kandidat Cuma mengeluarkan 3 lakh saja?” Ini merupakan kultur politik sekuler, negara Kapitalis!

Sayangnya para politikus dan intelektual ini masih fanatik memegang nilai-nilai Kapitalis yang bobrok. Korupsi, kejahatan, individualisme dan nepostime merupakan hasil alami dari sistem yang dibangun di atas manfaat, ketamakan dan kekuatan otot. Kapitalis-kapitalis lokal berkolusi dengan perusahaan-perusahaan multinasional membawah negeri ini pada kehancuran dan kematian. Orang-orang miskin dan orang-orang yang bekerja keras menderita di tangan kaum elit yang berkolusi dengan perusahaan-perusahaan multinasional merampas sumber daya-sumber daya Banglades.

Waktu telah membuktikan pada rakyat negeri ini untuk memahami sifat Kapitalisme dan negara-negara imperialis, serta alat-alat mereka yang digunakan untuk menaklukan Banglades.

Untuk menjadi negara yang berpengaruh dalam dunia internasional, Banglades harus memilih sebuah ideologi, yang mempersatukan masyarakatnya dalam ideologi tersebut, membangun negara dengan tujuan menerapkan ideologi tersebut di dalam negara dan seluruh dunia. Islam merupakan ideologi komprehensip dengan sistem politik, ekonomi, pendidikan, sosial, hukum yang khas dan menyentuh setiap aspek kehidupan manusia. Negara Khilafah akan membebaskan orang-orang dari kekejaman sistem negara buatan manusia, dan menegakkan keadilan serta perdamaian bagi manusia.

Anggota Hizbut Tahrir Banglades

Rabi’ At-Thani 1424 AH| Juni 2003 M

Sumber: www.khilafat.org, National Budget is a Tool of the Local Capitalists and Foreign Imperialists

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *