Perekonomian
Kompas - Sabtu, 26 Juli 2008 | 01:55 WIB

Jakarta, Kompas - Melonjaknya harga komoditas perkebunan dan pertambangan di pasar internasional membawa berkah bagi sejumlah daerah di luar Pulau Jawa. Daerah-daerah itu menjadi produsen komoditas perkebunan dan pertambangan.

Kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kali-Sulampua) pertumbuhan ekonominya melonjak dari 3,4 persen pada triwulan I-2008 menjadi 5 persen pada triwulan II-2008.

Meski laju pertumbuhannya masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, yakni 6 persen, kawasan Kali-Sulampua menjadi satu-satunya kawasan, berdasarkan kategorisasi Bank Indonesia (BI), yang pertumbuhan ekonominya positif dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta-Banten turun dari 6,3 persen pada triwulan I-2008 menjadi menjadi 6,1 persen pada triwulan II-2008. Kawasan Jawa, Bali, Nusa Tenggara (Jabalnustra) dari 6 persen pada triwulan I-2008 menjadi 5,7 persen pada triwulan II-2008.

Pertumbuhan ekonomi nasional turun dari 6,3 persen pada triwulan I-2008 menjadi 6 persen pada triwulan II-2008.

Kepala Biro Kebijakan Monoter Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Sugeng, Jumat (25/7) di Jakarta, menjelaskan, tingginya pertumbuhan ekonomi di Kali-Sulampua terutama karena melonjaknya konsumsi dan ekspor komoditas perkebunan.

Meskipun mencatat angka signifikan, pertumbuhan kawasan Kali-Sulampua dan daerah Luar Jawa lainnya dinilai tidak didukung fondasi yang kuat.

Hal itu terjadi karena struktur ekonomi Luar Jawa masih bertumpu pada sektor primer, seperti pertambangan dan perkebunan. Industri nonmigas dan pertanian yang memasok bahan makanan relatif masih rendah.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur di daerah juga masih minim.

Peneliti Eksekutif BI Budi Hanoto mencermati, laju inflasi di Kali-Sulampua dan Sumatera relatif tinggi, di atas inflasi nasional.

Itu terjadi karena produksi bahan makanan relatif terbatas. Selain itu, peningkatan pendapatan yang terjadi saat ini tidak diimbangi ketersediaan barang.

Kondisi itu menjadi semakin buruk karena kerap terjadi gangguan pasokan dan distribusi barang. Daerah luar Jawa sangat bergantung pada kelancaran pasokan dari Jawa.

Oleh karena itu, kata Sugeng, harus ada upaya mengendalikan inflasi di daerah, yakni antara lain dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan menjamin kelancaran distribusi barang. (FAJ)