Tolak Kenaikan BBM dengan Diskusi dan Pernyataan Sikap

Radar Banjarmasin - Rabu, 21 Mei 2008

Banjarmasin – Aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM dilakukan dengan beragam cara. Jika mahasiswa dan masyarakat lain menolak dengan melakukan aksi turun ke jalan, maka lain lagi dengan yang dilakukan DPD I HTI Kalsel dan Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI) Kalsel, kemaren pagi.

Dua ormas Islam tersebut menggelar diskusi penolakan rencana kenaikan harga BBM di Auditorium Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Banjarmasin. Diskusi yang bertajuk DIALOG POLITIK EKONOMI: Pro Kontra Penaikan Harga BBM, Apa Akar Masalahnya? Itu kemudian ditutup dengan pernyataan sikap menolak kenaikan tersebut.

Humas HTI Kalsel Ust Hidayatul Akbar mengungkapkan, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM merupakan tindakan zalim dan melampaui batas kemampuan ekonomi masyarakat.

”Batalkan kebijakan menaikan harga BBM dan turunkan harga BBM saat ini, sehingga menjadi murah,” ujarnya membacakan salah satu pernyataan sikap tersebut.

Syahrituah Siregar, SE, MA, salah satu pembicara pada Diskusi Politik Ekonomi, itu menyatakan menolak asumsi bahwa dengan kenaikan harga BBM maka akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Malah sebaliknya, dampak kenaikan harga BBM bagi ekonomi dan masyarakat kecil merupakan bencana yang tidak akan teratasi dengan BLT Plus.

”Biaya hidup dan ongkos usaha kecil yang naik berlipat-lipat akan menurunkan daya beli dan kemampuan produksi mereka. Dikhawatirkan, ini akan menjadi bentuk pemiskinan permanen,” kata dosen Fakultas Ekonomi Unlam ini.

Pembicara lainnya, Hidayatullah Muttaqin, SE menilai telah terjadi AMNESIA PEMERINTAH. Menurut Departemen Politik HTI Kalsel ini, kebijakan pemerintah selama ini sudah sangat menyengsarakan rakyat. Kemudian ditambah lagi dengan rencana kenaikan harga BBM akan semakin menambah derita rakyat.

”Negara berfungsi untuk melindungi rakyat, melayani, dan mensejahterakan rakyat, akan tetapi fungsi itu satu persatu mulai hilang bahkan lebih mementingkan kepentingan asing daripada kepentingan rakyatnya,” kata dosen Fakultas Ekonomi Unlam.

Hermani Abdurrahman, salah seorang peserta diskusi tersebut mengingatkan bahwa sebagai warga, maka kita memiliki kewajiban mengingatkan pemerintah jika mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat. ”Kebijakan pemerintah saat ini mengacu kepada Amerika yang tidak sesuai dengan realitas di Indonesia. Oleh karena itu harus ada aksi pernyataan menuntut kepada pemerintah agar kebijakan tersebut dihentikan, termasuk kenaikan BBM,” kata mantan Direktur Utama BPD Kalsel tersebut. (pur)