Bagus sekali artikel oleh Meuthia Ganie-Rochman, Negara Gagal?, di harian ini edisi 3 April. Banyak yang bilang yang gagal bukan lagi ”negara”, tetapi sudah mencakup ”bangsa”.

Meuthia menulis negara gagal bukan hanya kegagalan pemerintah, tetapi semua yang terlibat dalam distorsi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk menyejahterakan masyarakat. Baca: semua elemen bangsa membuat negara gagal.

Sebagai perbandingan, majalah AS (Amerika Serikat), Foreign Policy, menerbitkan Indeks Negara Gagal 2007. Dari 60 negara yang paling gagal, RI di urutan 55 dengan skor 84,4 (skala 81,4-113,7).

RI di kelompok 41-60 atau masih lebih baik dibandingkan kelompok 21-40 dan 1-20. RI satu kelompok dengan negara yang namanya Anda jarang dengar kayak Guinea Ekuatorial, Kirgistan, Turkmenistan, Eritrea, atau Moldova.

RI salah satu dari empat negara gagal ASEAN, selain Myanmar, Laos, dan Filipina. Di SEA Games, misalnya, prestasi RI di bawah Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

RI masih ”kurang gagal” dibandingkan Myanmar (skor 97), Laos (87,2), dan Kamboja (85,7). Filipina (83,2) cuma setingkat lebih baik di urutan ke-56 karena memang banyak persamaan kultural antara bangsa gagal RI dan Filipina.

Indeks ini menggunakan 12 indikator instabilitas politik, ekonomi, militer, dan sosial sebagai alat ukur. Mungkin yang relevan untuk RI indikator tekanan-tekanan demografis, ketidaksetaraan pembangunan, ekonomi, layanan umum, dan perpecahan elite.

Salah satu faktor negara gagal karena hilangnya kontrol fisik terhadap wilayahnya sendiri. RI kehilangan Timor Timur, meski berakhirnya konflik di Aceh menurunkan skor Indeks Negara Gagal.

Faktor lainnya, penurunan legitimasi kekuasaan yang absah dalam membuat keputusan-keputusan kolektif. Ambil contoh pencalonan gubernur BI yang, seperti kata William Shakespeare, ”Much ado about nothing.”

Di demokrasi mana pun, penolakan calon gubernur bank sentral oleh legislatif bukan soal hidup atau mati. Wibawa eksekutif takkan hilang, muka takkan tercoreng, dan citra pun takkan turun.

Jika calon ditolak, usulkan lagi calon baru. Kalau mengutip gurauan Gus Dur, ”Gitu aja kok repot?”

Perbedaan antara eksekutif dan legislatif tak perlu didebatkan menjadi kerancuan sistem presidensial atau parlemen. Lha, kan Anda sendiri yang meminta demokrasi, kini silakan menyantap demokrasi.

Kurang pas ada pendapat yang bilang hiruk-pikuk pencalonan gubernur BI menyebabkan pemerintah tak bisa konsentrasi untuk bekerja. Pernyataan ini bisa jadi pertanyaan, ”Lho, bukankah pemerintah harus konsentrasi untuk bekerja?”

Pak Boediono tentu calon gubernur BI yang ideal. Di lain pihak muncul pertanyaan tentang perlakuan hukum terhadap Burhanuddin Abdullah.

Jika rumah tangga ribut melulu, tamu malas berkunjung. Jika eksekutif dan legislatif tawuran melulu, tak ada investor tertarik menanam modal.

Kondisi obyektif saat ini butuh perhatian besar pada sejumlah problem ekonomi, seperti stok dan harga pangan serta harga minyak dunia. Orang yang serius bekerja biasanya tak memperhitungkan citra pribadinya sendiri.

Alhasil, RI jadi negara gagal karena turunnya legitimasi kekuasaan. Celakanya, keabsahan turun karena unforced error alias kesalahan-kesalahan yang dibuat pemerintah sendiri.

Artinya, RI jadi negara gagal bukan karena sistem demokrasi atau struktur pemerintahnya. RI gagal karena ulah para penguasanya serta kultur penyelenggaraan pemerintahannya.

Sistem boleh modern, tetapi para pejabatnya masih punya attitude problem. Struktur berkali-kali berubah, tetapi budaya para pejabatnya masih enggak berubah.

Itulah sebabnya negara gagal oleh Foreign Policy diukur pula lewat indikator layanan publik. ”Pemerintah tak mampu lagi menyediakan berbagai layanan publik yang memadai,” kata Indeks Negara Gagal.

Di negeri ini berlaku pemeo public service yang dipelésétkan menjadi ”publik yang melayani” birokrasi. Anda masih ingat singkatan tut wuri handayani: si pejabat wira-wiri kayak kereta api yang terus bersiul ”tut-tut-tut”, sedangkan rakyat hanyalah ”hamba yang datang melayani”.

Layanan publik minim karena korupsi dan perilaku kriminal. Di sektor layanan publik tak ada warna hitam atau putih karena semuanya abu-abu.

Indikator lain negara gagal versi Foreign Policy, ketidakmampuan pemerintah memungut pajak. Di zaman Orde Baru rakyat mendengar slogan ”Tingkatkan Pajak”, di zaman Reformasi bahkan ada kampanye ”Orang Pintar Bayar Pajak”.

Faktanya, pajak jarang dikembalikan dalam ujud layanan publik. Pembayar pajak malah membiayai pemeliharaan jalan tol lewat tarif yang naik melulu, sementara jalan-jalan berlubang melulu.

Agar tak gagal, peranan negara sebenarnya mirip judul lagu Norma Sanger yang ngetop tahun 1960-an, Si Gembala Sapi. Jika hari sudah petang, sang penggembala dari belakang menuntun sapi-sapi untuk pulang ke kandang.

Sehabis itu sang penggembala menutup pintu kandang, lalu ia bersenang-senang karena kerja hari itu sudah selesai. ”Inilah kerjanya si gembala sapi, apa yang ku pikirkan lagi,” kata Norma Sanger.

Lha, negara lagi gagal, saya kok malah bernyanyi, sih?