Namun, dalam lelang pembelian kembali ini pemerintah hanya akan membeli kembali senilai Rp 2,007 triliun. Jumlah ini dinilai sudah cukup memberikan sinyal untuk menstabilkan pasar.

Padahal, hasil lelang pembelian kembali obligasi negara, Jumat (4/4) siang, menunjukkan, jumlah nominal penawaran dari pemilik obligasi yang ingin menjual surat utangnya mencapai Rp 16,41 triliun. Sebanyak Rp 14,34 triliun di antaranya, menurut Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto, masuk batas minimum syarat pembelian pemerintah.

”Dilihat dari jumlah penawaran yang masuk diindikasikan para investor berada pada posisi jual neto, terutama yang masa jatuh temponya di atas dua tahun. Artinya, mereka cenderung menjual daripada membeli,” ujar Rahmat, Jumat, di Jakarta.

Meski jumlah yang dibeli kembali hanya Rp 2 triliun, menurut Rahmat, yang terpenting sudah memberi sinyal kepada pasar tentang komitmen pemerintah menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan investor.

Jumlah surat berharga negara (SBN) yang jatuh tempo pada periode 1 Mei 2008-31 Desember 2013 mencapai 34 seri, sebagian besar adalah Surat Utang Negara (SUN) berbunga tetap. Namun, dari 34 seri obligasi itu, hanya 31 seri yang dijual pemiliknya. Obligasi yang dibeli kembali adalah VR0014, ZC0001, VR0015, FR0002, VR0016, ORI001, ZC0002, dan ZC0004.

Kecewa

Ekonom Bank Standard Chartered Eric Alexander Sugandi mengatakan, pelaku pasar kecewa dengan hasil cash buyback karena pemerintah tidak menyentuh obligasi negara yang berjangka panjang, atau lebih dari dua tahun. Padahal, pelaku pasar berharap pemerintah menyerap SUN jangka panjang, yang dinilai berisiko lebih besar.

”Akibat pengumuman inflasi 1 April lalu, pelaku pasar berpikir risiko menyimpan obligasi jangka panjang lebih besar sehingga lebih baik dilepas,” ujarnya.

Ekonom Dradjad H Wibowo berpendapat, hasil cash buyback akan menggoda pelaku pasar berspekulasi. Pelaku pasar bisa menghitung bahwa kemampuan likuiditas pemerintah terbatas. ”Pasar tahu pemerintah perlu sekitar 14 miliar dollar AS dari obligasi negara. Ini luar biasa besar,” tuturnya. (OIN/REI)